17 December 2018

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa


Saya terenyuh dan miris membaca berita tentang perjuangan dan semangat lima siswa SD di daerah pedalaman. Mereka harus menyebrangi sungai untuk sampai ke sekolah karena dipisahkan sungai. Seperti diungkapkan anak-anak di dalam sebuah acara televisi, “Sekolah adalah jembatan masa depan yang akan mengantarkan aku menggapai cita-cita”. Kalimat ini seolah menggiring kesadaran kita bahwa sekolah adalah ruh peradaban yang mesti dijaga keberlangsungannya. Kalimat yang sarat akan petatah-petitih tersebut, merangsek masuk ke aras jiwa dan membuka katup cakrawala pemahaman. Bahwa tanpa sekolah – peradaban masa depan bangsa yang terletak di pundak generasi muda – tentunya akan porak-poranda.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada juga puluhan siswa SMP yang mesti berjalan tujuh kilo meter untuk sampai ke sekolah. Semangat tanpa kenal lelah karena harus menghabiskan jatah waktu sekira 2,5 jam untuk sampai ke sekolah mirip dengan usaha mendorong batu besar yang dilakukan Sisifus, tokoh dalam mitologi Yunani. Ia (Sisifus) setiap hari harus mendorong batu besar ke puncak gunung. Sebelum sampai ke puncak, Sisifus harus kembali melihat batu itu menggelinding ke kaki gunung meninggalkannya sendirian. Ia pun kembali berjalan ke kaki gunung hendak membawa batu besar itu. Begitulah seterusnya! Ia harus sedemikian rela melakukannya karena sedang menjalani proses hukuman yang dibebankan para dewa.

Namun, anak bangsa di daerah pelosok itu tidak sedang menjalani proses hukuman dari sang dewa. Ini semua terjadi akibat tidak tersedianya akses pelayanan publik di pedesaan yang kebanyakan terisolasi sehingga menjadikan mereka harus serba kekurangan dan berposisi sama seperti Sisifus. Mereka berjalan sejauh tujuh kilo meter dan berenang mengarungi derasnya air sungai untuk menunaikan tugas sebagai manusia yang mesti berilmu, berwawasan luas, dan berkepribadian luhung. Maka ketika jauhnya jarak dan aneka macam bahaya menghadang mereka, tak membuat mereka berputus asa dan kehilangan semangat berpendidikan. Mereka yakin bahwa berjalan bolak-balik sejauh belasan kilo meter dan menyebrangi sungai ialah awal menggapai cita-cita.

Dengan membangun jembatan atau mengadakan angkutan pedesaan, umpamanya, mereka yang terisolasi dan marjinal akan secepat kilat menggapai indahnya cita-cita. Maka, saya pikir merehabilitasi sekolah, menyediakan angkutan pedesaan, dan mengaspal jalan yang berlobang adalah medium komunikasi dialog kritis-emansipatoris dalam menghantarkan mereka mewujudkan cita-cita. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang representatif, saya pikir sebuah usaha pembebasan yang menjabarkan kata-kata menjadi sebuah tindakan nyata.

Paulo Freire (Pedagogy of The Opressed, 1972) mengatakan, tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan nihil dari dunia praksis. Ia menegaskan, bahwa sebuah kata sejati adalah kemampuan mengubah dunia. Sebab praksis adalah penyatuan antara tindakan dan refleksi atau kesatupaduan antara kata dengan karya sehingga menghasilkan usaha-usaha praksis pembebasan.

Di Indonesia masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini bagaikan gunung es, di mana hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh Indonesia , anak-anak yang bernasib sama dengan mereka sangat banyak. Andai saja pemerintahan tidak mempasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana sekolah yang representatif dan pelbagai alat penghantarnya, sama saja membunuh penantian futuristik mereka untuk mengangkat dirinya dari jurang keterpurukan harkat dan martabat.

Pendidikan ialah investasi peradaban bangsa di masa mendatang. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa lebih, yang terdiri dari generasi muda sebagai cikal bakal pemimpin masa depan berpotensi besar menjadikan negeri adil dan makmur. Namun, realitas pendidikan di Indonesia saat ini agak mengkhawatirkan, di mana jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.

Hal itu berimplikasi terhadap pembangunan di negeri Indonesia. Dalam Human Development Raport (HDR) dari United Nation Development Programme (UNDP) menutup angka Human Development Index ( HDI) Indonesia tahun 2010 di posisi 108 dengan angka 0.600 dari 169 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih memperihatin jika tidak mau dikatakan terbelakang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di sebuah daerah, misalnya, tanpa ketersediaan SDM tentunya pembangunan tidak akan menciptakan pertumbuhan positif.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan 80 persen jumlah anak putus sekolah, yaitu : kesulitan ekonomi (baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport) atau kesulitan ekonomi keluarga (anak-anak bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah). Selain itu, faktor eko-geografis karena berada di daerah pedalaman yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Untuk menciptakan akses pendidikan untuk semua kalangan (education for all) diperlukan kebijakan strategis melalui penuntasan wajib belajar dasar 9 tahun. Pelaksanaan wajib belajar itu ditangani secara lokal kabupaten sehingga lebih memudahkan pengelolaannya.

Dengan memerhatikan dunia pendidikan anak-anak, sebetulnya kita tengah berinvestasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tugas kita bersama, para stakeholders untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, serta tenaga pengajar (guru) yang telah memenuhi standar kualitas, baik dari sisi wawasan, ilmu, dan kesejahteraan hidupnya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan masa depan anak bangsa, sehingga mereka mampu menghadapi kompleksitas kehidupan di masa mendatang. Wallahua’lam
Pemimpin Pro Lingkungan

Pemimpin Pro Lingkungan


Kondisi hutan di negeri kita, memang sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita memang layak dikategorikan sebagai bangsa serakah. Keserakahan ini dapat dilihat dari torehan rekor sebagai negara pertama penghancur hutan tercepat di dunia. Seperti diansir oleh badan perlindungan hutan Internasional, FAO, setiap tahun di Indonesia hampir seluas 1, 871 juta hektar hutan dihancurkan antara tahun 2000-2005. Ini berarti tingkat kehancuran hutan mencapai 2 persen per tahun atau sekitar 51 kilometer persegi per hari atau telah menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepakbola per jam.

Dalam konteks Jawa Barat, kerusakan hutan pun tidak jauh berbeda dengan realitas di atas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat melansir, kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan, dimana hampir sekitar 445 ribu lahan hutan mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Situasi ini juga dirasakan semakin parah dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis di Jawa Barat yang terus menurun drastis hingga mencapai 40-50 persen dari total luasan hutan. Tak heran apabila daerah di propinsi Jawa Barat rawan dengan bencana longsor.

Realitas di atas tentunya membuat kita mesti bertanya kembali ikhwal keberagamaan yang kita praktikkan dalam keseharian. Apalagi negeri ini, dihuni mayoritas penganut agama Islam, yang mengaku berpegang teguh pada sumber kehidupan yakni Al-Quran dan Al-hadits. Pertanyaannya, kenapa negeri kita, pada tahun 2008 dikategorikan sebagai kandidat pertama sebagai negara penghancur hutan tercepat? Lantas, bagaimana peran Al-Quran dan hadits dalam memberikan sumbangsih kongkrit bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, terutama hutan? Di dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan sekitar – utamanya hutan – ialah sebuah misi pembumian ajaran-ajaran langit. Kondisi hutan yang kritis dapat mengakibatkan sumber kehidupan umat manusia terancam, sehingga perlu kiranya mengejawantahkan perintah Allah yang dimuat dalam Al-Quran untuk menjaga lingkungan sekitar, utamanya hutan. Sebagai seorang muslim, kita sejatinya menjadikan isu-isu pemeliharaan lingkungan dan hutan sebagai misi religiusitas kita. Apa pun profesi yang sedang kita jalani saat ini (pengusaha, pekerja, PNS, pejabat, aparat, dll), ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam harus dipegang kuat.

Di dalam firman-Nya, dijelaskan ikhwal penting menjaga keteraturan ekologis dan ekosistem, yakni surat di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sbb, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konservasi alam)”. Ayat ini sebetulnya menginstruksikan kepada kita untuk merenungi bencana alam yang kerap terjadi sebagai efek samping perilaku dan kebijakan kita terhadap lingkungan dan alam. Dengan demikian kita mampu meminimalisasi dampak ekologis dengan menemukan langkah solutif bagi persoalan alam sekitar.

Kehancuran hutan di negeri kita diinisiasi sikap dan pandangan kita terhadap hutan yang diposisikan sebagai makhluk-Nya yang halal dieksploitasi besar-besaran. Dalam posisi ini, kita menempatkannya sebagai sesuatu yang transenden (berjauhan) dan bukan sesuatu yang imanen (berdekatan) dengan kehidupan sehingga kebutuhan timbal-balik (simbiosis mutualisme alam-manusia) dikhianati oleh laku perusakan. Di dalam terma “kembali”, terkandung makna pentingnya memelihara alam atau hutan dengan melakukan program konservasi, reboisasi, pajak perusahaan untuk kelestarian alam, pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kehadiran hutan di sekitar kita, tentunya dapat menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian kita patut menjaga dan melestarikannya, agar anak-cucu kita dapat menjalani kehidupannya dengan optimis. Ketika kita tidak menjaga dan melestarikannya, saya pikir, kita telah menjadi seorang pembunuh kehidupan jutaan generasi mendatang. Karena itu, negeri ini membutuhkan para pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan pro lingkungan. Ketika kebijakan dari pemerintahan yang sensitif lingkungan lahir, hal itu posisinya sama dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat sebab dengan kondisi hutan dan alam yang lestari berbagai kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Di dalam sistem demokrasi kekuasaan dipilih dan ditentukan oleh kuantitas suara pilihan. Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar, entah itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai bentuk kesalehan religius kita, sepatutnya memilih kandidat yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menambal kegagagalan pembangunan di dalam sistem demokrasi yang notabene tidak mengindahkan kondisi alam. Demi pembangunan, maka perjanjian eksploitatif dilaksanakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Padahal potensi alam kita tengah dikuras habis dengan pembagian yang timpang sekali seperti yang terjadi pada kasus freeport di Papua.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan sejatinya menyadarkan pemimpin kita tentang pentingnya menyertakan lingkungan dalam kerja demokrasi. Ia (demokrasi) dituntut membangun sistem politik sensitif lingkungan, keaktifan partai politik mengusung isu lingkungan sebagai platform utamanya, dan anggaran belanja negara atau daerah (APBN dan APBD) harus menimbang aspek pengelolaan lingkungan. Maka, para pejabat publik dan politisi juga dituntut memiliki sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians) agar keberlangsungan alam dapat dipertahankan. Bagi kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara topografik berada di sekitar gunung dan hutan, menjadi kenicayaan untuk merancang kebijakan pro lingkungan setelah mereka terpilih menjadi “penguasa baru”.

Karena itu, mari kita terus-menerus menghunjamkan dalam diri bahwa saat inilah moment tepat untuk memelihara alam dengan menentukan pilihan di Pilkada Jawa Barat, seorang kandidat yang mampu merancang pemerintahannya sensitif lingkungan. Inilah yang disebut dengan “Biokrasi” sebagai wujud pelaksanaan perintah suci dari sang pencipta alam raya ini, Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Wallahua’lam

Artikel ini dimuat di HU Republika Jabar, 5 Desember 2012
Tahun Baru, Hidup Harus Lebih Baru

Tahun Baru, Hidup Harus Lebih Baru


Tahun baru Masehi bagi saya tidak hanya pesta sesaat dengan meniup terompet dan menyalakan kembang api di tempat-tempat keramaian. Tahun baru bagi saya ialah awal menggantungkan harapan hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan hidup ialah modal, capital, mesin, dan daya luar biasa yang mampu menggerakkan aktivitas kita. Ketika tak ada satu pun harapan yang kita susun dalam hidup ini, saya jamin Anda tidak akan lagi betah mengarungi hidup ini. Anda akan putus asa, lemah, tak bersemangat, dan memahami bahwa hidup tak layak dijalani.

Tahun baru diawali dengan nama dewa Janus, yang memiliki dua kepala. Yang satu menghadap ke depan. Satunya lagi mengarah ke belakang. Ini artinya ketika mendekati bulan Januari, kita sejatinya melakukan refleksi diri ikhwal kehidupan yang telah dan akan kita jalani. Masa lalu, memang telah terjadi dan tidak mungkin lagi kembali. Masa depan tidak mungkin terjadi kalau harapan kita tidak ada sama sekali.

Jadi, susunlah harapan untuk memodali semangat hidup kita. Sesekali melihatlah ke belakang untuk dipelajari agar ke depan kesalahan yang pernah kita lakukan tidak terjadi lagi. Tahun Baru, harapan pun harus lebih baru. Setuju bro!