21 January 2007

Menakar Ketimpangan Hak Asasi

BAGIKAN

Oleh SUKRON ABDILAH

Di dalam artikel berjudul: “Simalakama Politik Beras” (Kompas, 14/12/2006), F Rahardi mengajak kita untuk menyadari bahwa kelangkaan beras hingga melambungkan harganya adalah imbas dari praktik politik subsisten.

Semenjak akhir 2006 sampai awal 2007 ini harga beras melampaui angka lima ribu per kg disebabkan amburadulnya manajemen perberasan kita. Bahkan, di daerah yang stok berasnya bisa menyumbang persediaan pangan nasional juga, umpamanya Jawa Barat, mahalnya beras tidak dapat dihindari. Entah ada oknum yang menimbun, ataukah benar-benar langka seperti barang pusaka kuno yang dipajang di museum sejarah.

Yang jelas mahalnya harga beras di tiap daerah adalah potret buram manajemen perberasan nasional. Mengapa? Sebab kebijakan green revolution ternyata tidak dibarengi dengan – meminjam bahasa F Rahardi – perubahan pola pikir petani dan pejabat pemerintahan dari subsisten ke modern. Tidak heran jika produksi padi hanya diorientasikan untuk sebatas pemenuhan keluarga dan kepentingan pribadi saja. Tidak ada upaya pengelolaan yang terpadu dan cerdas.

Tatkala stok cadangan pangan berkurang, warga pun gigit jari. Bahkan, imbasnya adalah menumbuhsuburkan warga miskin baru dikalangan petani maupun warga non-petani. Ini bisa kita saksikan dari bertebarannya warga di pelosok yang beralih mengonsumsi nasi aking. Sebuah gejala dehumanisasi. Sebab, di kampung saya nasi aking biasa diberikan kepada unggas, seperti bebek dan ayam. Tak salah jika berpendapat bahwa derajat rakyat kita diposisikan sederajat dengan hewan sekelas unggas.

Pelanggaran hak asasi

Teramat mengkhawatirkan jika peristiwa dehumanisasi terjadi di sebagian pelosok wilayah Indonesia . Seorang nenek bern ama Tarsemi (Jawa Barat), Karpesek (Jawa Tengah), dan sebagian warga pelosok di daerah lain, umpamanya, harus mengonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras (Kompas, 15/12/2006). Ini tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Bahkan, merendahkan harkat dan martabat manusia yang berhak hidup sehat. Sebab, kualitas nasi aking tidak layak dikonsumsi rakyat yang bukan berasal dari spesies unggas, melainkan manusia berharkat dan bermartabat.

Meski negeri ini ada yang menjuluki surga dunia, namun kondisinya tidak seindah dan seenak hidup di alam surgawi. Kenikmatan yang tidak menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan. Buktinya, meski UU No 12/2005 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat diramu hingga berbentuk aturan konstitusional, pada kenyataannya di negeri ini masih bertebaran pelanggaran berat terhadap hak asasi rakyat dalam kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat.

Misalnya hak rakyat untuk memeroleh pemenuhan akan gizi sehat, seolah tidak didengarkan dan tidak dilirik. Bahkan cenderung dipandang sebagai “aspirasi” ketimbang “hak asasi”. Mungkin hal ini disebabkan persoalan hak asasi rakyat untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya merupakan sesuatu yang action bukan inaction. Tidaklah heran jika gaungnya dikalahkan oleh hak asasi sipil-politik. Terbukti dari meningkatnya jumlah angka kasus busung lapar dari 1.67 juta anak (2004) menjadi 2, 3 juta anak pada tahun 2006 (Kompas, 16/12/2006).

Ironis memang. Di Negara yang menyandang gelar tetesan surga ini, masih menetes juga nafsu-nafsu keserakahan yang destruktif. Motif (nafsu) yang tidak mengindahkan kesengsaraan oran g lain, penderitaan oran g banyak, dan tidak pernah merasa malu menaikkan uang insentif di kala menggejalanya keterpurukan ekonomi bangsa. Kalau begitu, di tengah kondisi alam Indonesia (khususnya Jawa Barat) yang melimpah ruah, apa bedanya kita dengan para penonton yang sedang menikmati acara iklan di televisi? Kita hanya dapat mengindera dengan mata tetapi tidak dapat mengambil dan menikmatinya.

Raport merah

Raport merah para pejabat kita lengkap sudah pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007 ini. Di tengah karut-marut ranah perekonomian, pejabat publik masih sibuk berwacana melalui rancangan APBD dan APBN menaikkan tunjangan hidup (gaji). Sementara itu, rakyat dijadikan boneka hingga tidak bisa membeli beras karena tidak memiliki cukup uang. Inilah negeri yang dijibuni aneka macam ketimpangan, pelanggaran, dan perusakan-perusakan.

Jika begitu, kita sebut saja Negara ini sebagai manifestasi neraka dunia. Meski wilayah kita kaya dengan potensi alam, ternyata tidak dibarengi dengan keberadaan petinggi yang moralis, empatik dan merakyat. Akibatnya pemerintah kita kurang memerhatikan nasib petani hingga sektor pertanian menjadi ranah yang rentan dijadikan objek manifulasi dan diskriminasi.

Kalau pun diperhatikan, hanyalah pada saat pesta demokrasi yang berbungkus istilah pemilu, pilpres, pilgub, dan pilkada sedang berlangsung saja. Apalagi penduduk Ind onesia sekitar 60 persen dan 30 persen warga Jawa Barat terdiri dari petani. Sangat menggiurkan untuk dijadikan objek manifulasi oleh politikus yang berparadigma subsisten. Maka pada konteks ini, persoalan beras acap kali dijadikan komoditas politis, tidak semata-mata persoalan teknis. Bahkan eksistensi petani juga tidak luput dari komoditas politis.

Kemudian muncul kebijakan yang tidak membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. Malah memperkokoh belenggu tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, menyengsarakan, dan cenderung mengebiri optimisme hidup rakyat di tengah-tengah merajalelanya ketimpangan. Buktinya jika diukur dengan standar pendapatan internasional sebesar 2 Dolar AS per hari, jumlah rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan berjumlah 108 juta jiwa (Kompas, 16/12/2006).

Begitulah kondisi ketimpangan hak asasi di Ind onesia dan tiap daerah saat ini. Untuk mencari makan saja, umpamanya, pejabat hanya perlu berdiri; namun rakyat mesti berlari-lari kecapean. Pejabat makan berdiri, rakyat makan berlari! Wallahua’lam

SUKRON ABDILAH

Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Barat

BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: