3 March 2007

Menakar “Ke(tak)berdayaan” Wong Cilik

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH
Langkah kakinya tersendat-sendat. Raut mukanya kusut semrawut. Pakaian dekilnya menempel ditubuh yang kering kerontang seakan menambah lengkap penderitaan yang diderita. Tepatnya sepuluh tahun kebelakang, di depan rumahnya terhampar halaman nan luas tak bertuan. Namun, setelah datang para pemilik modal, tempat itu pun berubah wujud menjadi bongkahan tembok yang menjulang tinggi.
Menghalangi keindahan cahaya sunrise pagi hari yang setiap hari selalu dipandanginya guna meluluhlantahkan kepenatan sebagai imbas dari kejamnya sistem ekonomi bangsa. Alhasil, dari mulut keringnya terlontar ucapan skeptis pada nilai-nilai Agama – yang katanya – mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan (baca: ketertindasan) menuju terang benderang (baca: kebebasan). Karena itu, tak salah kalau eksistensi Agama kerap kali dijadikan ajang "pameran" barang-barang antik berharga yang hanya bisa dinikmati oleh pandangan inderawi dan tak bisa digunakan untuk kepentingan publik. Hal itu, lagi-lagi disebabkan oleh fungsi Agama sebagai petunjuk (baca: penerang) bagi seluruh umat manusia telah gagal di interpretasi oleh para penganutnya.
Saya pun mulai memutar haluan arah pemikiran yang sudah sekian tahun terpola sesistemik mungkin oleh monster yang bern ama neo-liberalisme. Jangan-jangan semua anak bangsa akan bern asib sama dengan wujud saya sekarang. Misalnya saja, ketika di sekeliling bermunculan penindasan yang memiskinkan, menyengsarakan dan menyingkirkan rakyat dari hak-hak kemanusiaannya; nurani kita tidak bergeming sedikit pun untuk melakukan upaya pembebasan. Jangan-jangan, itulah satu-satunya “kata” sebagai pertanda dari proses kehati-hatian (ihtiyat) manusia yang telah terkabuti oleh pelbagai keserakahan duniawi yang menyilaukan pandangan mata.
Tetesan keringat
Sebut saja namanya Pak Udin, seorang manusia yang telah direnggut hak-hak kemanusiaannya oleh sistem yang bernama kebijakan-kebijakan ekonomi neo-kapitalisme. Dia, seorang petani kampung bau lisung, atau tak tahu apa-apa, yang tak berkutik ketika ladang, kebun dan sawahnya terkena proyek industrialisasi. Bahkan, dia adalah seorang manusia yang tak memiliki kekuatan (power) untuk melakukan perlawanan ketika keserakahan, kesetimpangan dan ketidakadilan melingkari hidupnya. Sunguh amat mengkhawatirkan sekali, sekitar puluhan juta yang sama senasib dengan pak Udin mesti terasingkan di negeri sendiri disebabkan, meminjam istilah Kwiek Kian Gie, bangsa telah mengalami “asingisasi” total.
Dari benak saya pun terbersit sebuah pertanyaan yang paling mendasar, dimanakah kita saat ini? Apa yang telah kita perjuangkan bagi mereka yang tertindas oleh sistem yang maha menindas? Mungkinkah dosa kolektif telah disulap menjadi sesuatu yang tak mungkar, tak jelek, dan tak berdosa? Akibatnya, ketika di sekitar bertebaran manusia yang telah di dehumanisasi, kita hanya berpangku tangan dan tak sedikit pun bergeming melakukan pembebasan? Alih-alih membebaskan mereka dari ketertindasan, kemelaratan, dan kungkungan monster berbaju kebijakan neo-kapitalisme yang memorak-porandakan relasi sosial negeri ini, kita pun seakan tak berkutik mengangkat derajat wong cilik hanya sekedar untuk memperoleh murahnya kebutuhan hidup.
Saya tak habis piker pula, kenapa kita selalu menyalahkan kelemahan kaum papa dengan pelbagai proyeksi yang merendahkan, menyudutkan dan menyepelekan. Tak punya kualitas SDM yang mumpuni, pada bodoh, dan bermacam alasan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasikan rakyat tanpa ada usa ha penyadaran. Penyadaran kolektif yang disinyalir mampu mengeluarkan berjuta warga dari ketertindasan sistem yang telah me-ninabobo-kan kesadaran primordial bahwa mereka berhak atas sumber daya alam di tiap daerahnya.
Sama halnya dengan kasus Pak Udin yang tak menyadari bahwa sebidang tanahnya telah dieksploitasi oleh orang lain. Akibatnya, dia hanya menjadi penonton di bawah gegap gempita panggung kehidupan, seraya menggigit jari, nihil hasil, bahkan hanya mendapatkan kerugian dengan rusaknya sistem ekologi. Tercemarnya aliran irigasi dan sungai, degradasi lahan pertanian, dan bencana alam pun kerap kali diterima tiap setahun sekali bagaikan rutinitas tunjangan hari raya (THR).
Pemberdayaan manusiawi
Ketakberdayaan “wong cilik” lengkap sudah terpenuhi ketika areal pertaniannya kekurangan debit air, mahalnya pupuk, dan harga jual yang melorot serta tak sebanding dengan biaya produksi. Bahkan, kepedihan mereka semakin menjadi-jadi tatkala para bapak Negara hanya menguruskan kepentingan pribadi dengan menaikkan gaji, memperbesar tunjangan hidup dan biaya pelesiran dengan balutan nama “APBN”. Malang betul nasib para petani kita, semalang anak yatim yang tak berbapak, semalang anak anjing yang tak bertuan dan semalang manusia yang diinjak-injak hak-hak kemanusiaannya.
Namun, lebih malang lagi ketika ahli sosiologi modern berpandangan bahwa ketidaksejahteraan “wong cilik” banyak diakibatkan oleh kebodohan, kelemahan, dan ketidakcerdikan yang dimiliki olehnya. Asumsi dasar tak bertepi ini posisinya lebih banyak sebagai sebuah apologi yang tercipta untuk membela diri sendiri. Membela kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, menjustifikasi perilaku korup dan melegitimasi program eksploitisasi hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Maka, kita namai saja negeri ini dengan Negara maritim dan agraris yang dipenuhi orang-orang – meminjam istilah Jakob Soemardjo – tidak benar.
Karena kepintaran intelektual pun seakan tak bergeming menghadapi kilauan mata uang asing (US Dolar) sambil menumbalkan kesejahteraan rakyat bawah (grassroot). Ternyata, betul sekali kalau setumpuk gelar yang berjejer di depan dan di belakang nama tak bisa memengaruhi dirinya untuk memberdayakan “wong cilik” yang telah sedemikian galau dengan kesemrawutan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa. Kami butuh kekuatan, begitulah rintihan tak berarti dari kaum “wong cilik” yang mayoritas memadati wilayah Indonesia dan kerap diabaikan.
Kita telah gagal memerdekakan rakyat dari kolonialisasi berwujud modernitas yakni “kemiskinan” yang mendehumanisasi. Kalau kondisinya begini, jangan-jangan memberdayakan manusia secara manusiawi pun akan berwujud utopis, misalnya, hanya untuk mengangkat ketidakberdayaan “wong cilik” dalam menghadapi arus deras gelombang krisis multidimensional saja, kita seakan “mati kutu”. Tak bisa berbuat apa-apa. Paling juga hanya bisa berbusa dalam ranah wacana yang cenderung retoris dan tidak transformatif. Wallahu A’lam
BAGIKAN

Penulis: verified_user

Ia lahir di Garut, 22 Maret 1982. Menempuh pendidikan formal di SDN Waruga, Mts Persatuan Islam No. 19 Garut sampai tingkat Mu'allimin (lulus tahun 2002). Kemudian melanjutkan ke UIN SGD Bandung, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (lulus 2007). Sehari-harinya menjalani profesi penulis Lepas di beberapa media cetak dan koran online lokal maupun nasional.

0 komentar: