24 June 2007

Intelektual Sunda Harus Peduli Kemiskinan!

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH

Gugatan eksistensial atas peran intelektual Sunda adalah tema menarik untuk diangkat, yakni tentang eksistensinya yang mayoritas lebih asyik “bersembunyi” di menara gading (Kompas Jabar, 13/03/2007). Pertanyaannya, betulkah bahwa intelektual Sunda tidak melakukan upaya-upaya transformatif di kancah nasional, malah ongkang-ongkangan di puncak menara gading? Saya yakin mereka tidak demikian!

Lantas, mampukah intelektual Sunda menghadapi serangan kemiskinan yang mendehumanisasi – meminjam bahasa retoris Ali bin Abu Thalib – karena kemiskinan diumpamakan sebagai makhluk yang mesti dibunuh, bukan dipelihara? Jangan-jangan ketika berada di puncak kekuasaan, para inohong Sunda melupakan asal-usulnya?

Soal dehumanisasi

Berkaitan dengan kritik atas eksistensi intelektual muda Sunda yang lebih banyak bergelut di dunia usaha ketimbang politik, para inohong kita seakan kebakaran jenggot. Padahal, secara fungsional setiap manusia diberi potensi masing-masing dan tidak dapat dipaksakan. Jika saja sebagian komunitas intelektual Sunda mengaku mengusung gerakan kultural, yang harus diperhatikan saat ini adalah soal dehumanisasi akibat struktur yang menindas hingga menciptakan kemiskinan.

Bukan malah mempermasalahkan kekuasaan politis yang saat ini telah sedemikian penuh dengan intrik kolusi, korupsi dan nepotisme. Pandangan pesimistik ini, saya pikir bukan kata-kata tanpa fakta. Sebab, Provinsi Jawa Barat sebagai tempat bernaung intelektual Sunda, sempat menduduki peringkat pertama wilayah terkorup. Bahkan angka kemiskinan 12 juta jiwa adalah tamparan keras yang menyakitkan bagi intelektual Sunda yang masih menempati kesejukan wilayah West Java ini.

Lantas, dimanakah posisi anda saat ini? Duduk di kursi akademik? ataukah menauladani apa yang dilakukan mendiang Prof. Koesnadi Hardjasoemantri yang rela menyisihkan gajinya Rp 10-20 juta per bulan untuk kepentingan publik di Gunung Kidul, Yogyakarta ? Saya yakin bahwa urang Sunda yang kebetulan berada di luar seperti beliau ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi persoalan nasional, meskipun tidak terjun ke dunia politik praktis yang berorientasi kekuasaan.

Apalagi jika melihat penduduk Jawa Barat yang kian banyak, jumlah perwakilan di lembaga legislatif tentunya banyak pula. Menurut catatan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2005, pada pemilu 2004 lalu saja dari jumlah penduduk sekitar 38.059.552 jiwa, Provinsi Jawa Barat mendapatkan jatah wakilnya di DPR sekitar 90 kursi dari jumlah keseluruhan 550 kursi (Kompas, 10/04/2007). Akan tetapi dengan jumlah wakil yang banyak tersebut apakah warga Jabar bisa membebaskan diri dari kemiskinan?

Mungkin itu pula alasannya mengapa sebagian intelektual Sunda tidak banyak bergelut di dunia politik praktis. Atau juga, saking kreatif-nya mereka hingga segala sektor terus digerayangi tanpa terkonsentrasi pada satu bidang saja. Itu kelebihan intelektual kita. Kekurangannya adalah banyak yang seperti “kacang lupa kulitnya” ketika berada ditampuk kekuasaan.

“Masagi elmuna”

Orang yang masagi elmuna (intelektual), tidak akan pernah melontarkan diskriminasi eksistensial dengan alasan orang lain tidak berperan aktif di kancah politik nasional sebelum ia sendiri melakukan upaya pembebasan terhada warga. Dalam pribahasa Sunda ada kalimat yang menarik, yakni: luwang teh lain saukur tina daluwang/tapi tina ruang-riung papada urang (pengalaman hidup – termasuk kesejahteraan rakyat – bukan dari buku saja, tetapi dari interaksi dengan sesama di dunia empirik).

Artinya, intelektual Sunda jangan hanya asyik bercuap-cuap secara teoritik saja. Akan tetapi mesti membumikannya di tataran praksis sosial. Maka, dengan cara ruang riung jeung papada urang atau masyarakat kongkret, sebetulnya kapasitas keilmuan kita tengah diujicobakan. Apakah mampu atau tidak kita memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat(?).

Karenanya, orang Sunda yang mengaku dari kalangan intelektual harus “masagi elmuna” dan tidak saukur pandai menebar pesona saja. Senyum sana-senyum sini, sementara warga yang susah membeli beras karena mahal, menangis sedu-sedan meratapi nasib. Sosiolog, antropolog, psikolog, ekonom, pengusaha, politikus, seniman, budayawan, sejarawan, sastrawan, ajeungan dan cerdik-cendikia lainnya mesti mampu meramu “obat mujarab” untuk mengeliminir kemiskinan yang menggurita di tatar Sunda.

Realitas sosial ekonomi kita membuktikan bahwa dari jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Jawa Barat mencapai 2.905.217 dan jika setiap KK memiliki empat anggota keluarga, diprediksi jumlah orang miskin mencapai 12 juta jiwa (Kompas Jabar, 30/03/2007). Maka, tanpa dibarengi usaha praksis sosial yang transformatif terhadap gejala kemiskinan, eksistensi intelektual Sunda bagaikan “wujud yang tidak eksis”.

Sebab, kita hanya memandang gejala ketidak-ngeh-an sebagian intelektual Sunda bergelut di dunia politik dari satu sudut pandang saja. Kita seakan tidak mau tahu bahwa banyak urang Sunda yang melancong ke luar daerah dan dirinya ikut memajukan daerah di mana ia tinggal. Ya, seperti yang dilakukan almarhum Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, seorang intelektual yang lahir di Tasikmalaya tea. Tapi, adakah intelektual Sunda yang lahir, hidup dan mati di Jawa Barat yang mampu mengangkat tatar Sunda dari keterpurukan?

Saya yakin masih ada, meskipun tidak terlihat aktif di dunia politik praktis. Terutama para pengusaha. Karena mereka telah membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Wallahua’lam

BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: