5 June 2007

“Sabilulungan” Tidak Mati?

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH
Secara sosiologis sebetulnya provinsi Jawa Barat menyimpan aneka potensi yang dapat dijadikan modal sosial untuk mengangkat warga dari pelbagai keterpurukan. Misalnya, dalam khazanah kehidupan warga klasik (namun mengasyikkan) di tatar Sunda, tentunya kita akan begitu akrab dengan istilah “sabilulungan”. Sebuah cermin hubungan sosial kemasyarakatan yang memantulkan saling tolong menolong dan saling bahu membahu tatkala mengerjakan sesuatu.
Jika dipraktikkan, konsep tersebut akan memacu semangat untuk secara serius mengeluarkan penduduk di tatar Sunda dari jurang kemiskinan. Implementasi praksis dari falsafah hidup ini tentunya dengan melakukan aneka pemberdayaan pada ranah perekonomian, kesehatan, dan paling utama adalah pendidikan. Ketiga indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut tidak akan berada pada posisi aman jika saja konsep “sabilulungan” sebagai dasar gotong royong tidak diejawantahkan.
Maka, adat-kebiasaan “sabilulungan” dikalangan urang sunda ini menjadi penting dan mendesak untuk dijabarkan. Sebab hal itu bisa dijadikan mobilisator kesadaran kolektif kita agar dapat berempati dan mengubah kondisi “acak-acakan” struktur sosial ekonomi hingga beringsut lebih baik.
Manakala di kedalaman hati sanubari (khususnya aparat pemerintahan) tertancap kuat prinsip hidup bahu membahu, mereka tidak akan “cuci tangan” ketika didaerahnya bertebaran aneka macam kesenjangan. Tidak lantas bahu membahu dalam praktik korupsi, yang memperkaya diri dan kerabat dekat atau kelompoknya saja.
Cermin kerjasama
Cermin kerjasama antar-komponen penduduk dalam khazanah kesundaan kerap diistilahkan dengan pribahasa “sabilulungan dasar gotong royong”. Misalnya dalam tradisi masyarakat pedesaan masih ada satu-dua desa bahkan ratusan desa di Jawa Barat melaksanakan kegiatan bebersih kampung bersama-sama. Juga seperti yang masih konsisten dipraktikkan masyarakat pelosok Sumedang, di daerah sana terdapat tradisi luhung yakni bergotong royong membantu pembangunan rumah salah satu anggota masyarakat.
Sebetulnya nilai-nilai kolektif dari praktik “sabilulungan” dapat digunakan pemerintah untuk mengentaskan angka kemiskinan. Bukan malah menetaskan warga miskin hingga jumlahnya mendekati angka dua belas juta jiwa. Maka, bagi pemerintah (karena berposisi sebagai abdi rakyat) mestinya melakukan program “saba desa” agar dapat menyaksikan kompleksitas permasalahan kongkret masyarakat sehingga program gotong royong mengentaskan kemiskinan dapat berjalan sesuai harapan.
Namun, program “saba desa” juga tidak arif rasanya jika hanya dicetuskan hanya untuk kegiatan-kegiatan seremonial yang kebanyakan ditunggangi kepentingan sesaat yang bermotif sesaat pula. Misalnya, hanya untuk mengambil simpati warga masyarakat karena masa pemilihan kepala daerah atau gubernur akan segera tiba. Dalam konteks ini, sebetulnya kegiatan gotong royong dan “saba desa” yang didalamnya terjadi komunikasi emansipatoris (antara warga dan pemerintahan) mestinya dikonsentrasikan pada projek mengentaskan keberbagaian masalah di Jawa Barat.
Tanpa energi kolektif, bisa-bisa projek pembebasan warga masyarakat dari lilitan kemiskinan struktural hanya berjalan ditempat, mogok, macet, dan tidak beringsut lebih baik. Modal awal mengeluarkan masyarakat tatar Sunda dari lilitan persoalan berupa kesenjangan sosial (dalam aspek ekonomi, pelayanan kesehatan, dan akses pendidikan) terletak pada mampunya kita untuk sabilulungan atau silihtulungan dan sapapait-samamanis sebagai cermin kerjasama yang konstruktif-partisipatoris.
Menciptakan manusia empatik
Jika melihat potensi ekologis di Jawa Barat, rasanya target tersebut sangat mudah tercapai, tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secara tofografis juga daerah kita masih mernah untuk dijadikan model pemberdayaan masyarakat yang berhasil dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah ruah secara arif dan bijaksana.
Bahkan, saking kayanya wilayah Pasundan ini, tidaklah heran jika M.A.W.Brouwer yang pernah menetap di Sukabumi dan Kota Bandung mengatakan bahwa Jawa Barat terjadi waktu Tuhan sedang tersenyum (gumujeng). Sayangnya, menurut saya perilaku elit birokrat di daerah ini tidak serta merta membuat Tuhan gumujeng, melainkan marah (bendu) karena acap kali terjadi penyelewengan-penyelewengan jabatan yang merugikan rakyat. Perilaku tak bermartabat saya pikir!
Franz Magnis-Suseno (1999) mengatakan bahwa jika telah bermartabat, seorang manusia akan mengungkapkan keluhuran derajat yang membedakannya dengan makhluk lain. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk yang memerlukan keberadaan dan bantuan orang lain. Tanpa memiliki rasa empati terhadap sesama, konflik yang bersifat “objektif lahiriah” pun akan menghiasi kehidupan.
Misalnya, ketika warga tidak terpenuhi hak-haknya untuk memeroleh kesejahteraan atau terjadi semacam kesenjangan sosial tentunya akan terjadi kecemburuan yang dapat memercikkan api konflik. Maka, menciptakan manusia yang empatik terhadap nasib anggota masyarakat lain dalam kondisi perekonomian yang saat ini sedang sekarat dan sebentar lagi mati (kecuali kita hidupkan), merupakan kemutlakan yang tak pernah nisbi.
Lantas, haruskah kita berjalan sendiri-sendiri ketika membangun lemah cai ini agar harkat, derajat dan martabat penduduk Jawa Barat terangkat? Tanpa keinginan kuat menghidupkan kembali falsafah yang terkandung dalam praktik “sabilulungan”, kita tidak akan memiliki energi yang cukup untuk membangun kesejahteraan di nagri yang pernah dilukiskan oleh M.A.W. Brouwer sebagai “home sweet home” ini.
Maka, kegiatan gotong royong yang dilandasi “sabilulungan” bukan hanya sebatas dipahami kerja bakti membersihkan jalan saja, melainkan sampai membaktikan diri untuk bekerjasama mengentaskan kemiskinan. Sebab, kemiskinan di tatar Sunda telah menampakkan gejala yang akut dan bisa dilihat dari angkanya yang semakin tergerus ke arah yang membuat kita nyinyir. Semestinya urang Jawa Barat saling bahu-membahu dan berempati (sapapait-samamanis) hingga melahirkan energi kolektif yang mengejawantah dalam wujud usaha kritis-konstruktif dan transformatif ketika mengawasi apa yang dikerjakan pemerintah. Wallahua’lam
(Sumber: Kompas Jabar, Anjungan, 2 Juni 2007)
BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: