23 July 2007

“Desa Siaga” Pendidikan

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH
TAHUN ajaran baru akan segera dimulai. Setiap orang tua – khususnya dari kalangan miskin – untuk saat ini pasti tengah resah dan gelisah menyaksikan anaknya yang menangis ingin masuk sekolah negeri seperti teman-teman seumurannya. Namun, tak ada biaya untuk membayar uang pendaftaran, uang bangunan; atau membeli seragam, tas, alat tulis dan buku. Kalau dulu sekolah negeri (milik pemerintah) murah karena diperuntukkan bagi warga miskin. Sekarang berbalik haluan. Sekolah negeri hanya dihuni oleh orang-orang mampu secara ekonomi.
Meminjam judul buku Eko Prasetyo, pendidikan kita sekarang ini memijakkan diri pada stigma – orang miskin dilarang sekolah. Lantas, bagaimana dengan anak orang kaya? Silahkan sekolah! Ini bisa dilihat dari keinginan seorang anak miskin untuk masuk sekolah – apalagi yang pavorit – kerap terganjal persoalan biaya. Kejadian seperti ini juga menimpa anak-anak di kampung saya – tepatnya di Kabupaten Garut – karena alasan biaya mahal, mereka merelakan keinginannya untuk menuntut ilmu pengetahuan secara formal di lembaga pendidikan (setingkat SMP dan SMA) terbuang percuma.
Untung saja, sejak satu tahun yang lalu di daerah saya berdiri lembaga pendidikan SMP Islam (Darul Mu’minin) tepatnya di Kampung Babakan Waru, yang menggratiskan uang SPP dan bangunan. Jadi, untuk tahun ajaran sekarang sebagian anak yang tak mampu bisa memandang masa depannya hingga harkat dan martabatnya terangkat lebih baik. Kendati, problem baru bakal menghadang siswa/siswi lulusan sekolah ini, yakni setelah selesai sekolah dan ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi; ternyata masih dihadang aneka persoalan sosial-ekonomi.
Saya tidak begitu tahu seluk-beluk lembaga pendidikan tingkat menengah pertama (SMP Islam) ini, akan tetapi bersyukur bahwa masih ada segelintir pengusaha yang peduli terhadap dunia pendidikan rakyat. Apalagi di Ds. Binakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut; kehadiran SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) belum begitu representatif. Maka, dengan hadirnya lembaga pendidikan rakyat ini adalah solusi praktis dalam menjawab suara-suara sumbang masyarakat miskin yang jarang didengarkan.
Oleh karena itu, kepada aparat pemerintah Kabupaten Garut kiranya berkewajiban untuk mendirikan atau memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan di Ds. Binakarya dan Ds. Dangdeur, karena di dua desa ini – akibat pendidikan yang tak terperhatikan – masih terdapat anak-anak putus sekolah. Kalau pendidikan lebih murah biayanya, alih-alih gratis tentu saja anak-anak miskin yang ingin bersekolah tidak akan hariwang. Mereka, tentunya, tidak bakal menggadaikan masa belajar demi sesuap nasi akibat perekonomian keluarga tidak mendukung atau pas-pasan.
Daya gugah
Deskripsi di atas pasti terjadi di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana antara keinginan terpendam seorang anak dengan kenyataan ekonomi keluarga sangat bertolak belakang. Selain untuk menjadi orang pintar, dengan bersekolah, tentunya mereka hendak mengeluarkan diri dari pendefinisian sosiologis bahwa masyarakat kampung adalah komunitas yang minim ilmu pengetahuan. Akan tetapi, cita-cita terpendam (represif) itu dijawab lembaga pendidikan dengan mewajibkan siswanya untuk memiliki segepok uang.
Semangat belajar anak bangsa merupakan “daya gugah” yang mampu menciptakan stamina kebudayaan kita hingga peradaban di Indonesia akan menggeliat bangkit. Apalagi untuk konteks provinsi Jawa Barat yang bercita-cita (lewat misi) merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Tentunya harapan dan keinginan anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mesti diakomodasi dan diaplikasikan secara praksis.
Sebab, mereka adalah bagian dari bangsa yang sangat mengidamkan kebahagiaan hidup dan dihujani aneka penantian futuristik. Maka, sudah semestinya jika pemerintah (Pusat dan Daerah) mulai mengaji diri (evaluasi) ketika gejala ketidakmerataan hak memeroleh pendidikan di desa menyeruak ke permukaan. Dalam konteks keindonesiaan tentunya masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini juga bagaikan gunung es, karena hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh wilayah di Indonesia , anak-anak yang bernasib sama sangatlah banyak.
Andai saja pemerintah tidak mempasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana sekolah yang representatif dan pelbagai alat penghantarnya, sama saja membunuh penantian futuristik untuk mengangkatnya dari jurang keterpurukan harkat dan martabat di masa mendatang. Ali Syari’ati mengatakan bahwa “penantian” adalah keyakinan pada masa depan, dengan maksud menolak masa kini. Orang yang puas dengan masa kini tidaklah menanti. Sebaliknya, ia malah terkategori konservatif. Sebab, ia takut akan masa depan dan khawatir atas segala peristiwa yang terjadi. Ia – tentunya – lebih menyukai status quo dan mencoba untuk mempertahankannya.
Maka, anak-anak miskin di pedesaan yang berkeinginan melanjutkan sekolah – dalam perspektif Ali Syari’ati – memiliki keyakinan akan masa depan yang cerah. Dalam konteks ini mereka seakan sedang mengejar kehidupan masa depan yang lebih baik. Membiarkan mereka hanya memandang kekayaan alam (SDA) didaerahnya tanpa bisa menikmatinya, saya pikir adalah kejahatan terselubung.
Menyiagakan desa
Kalau betul vox vopuli vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) sebagai landasan berpijak perilaku politik, mengapa kita tidak mengusahakan agar anak-anak desa dapat mengakses pelayanan publik (salah satunya sekolah murah atau gratis) secara adil? Bukankah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah suara rakyat juga? Lantas, bagaimana dengan munculnya ketidaksemangatan sebagian warga untuk menyekolahkan anaknya karena alasan biaya sekolah mahal ?
Untuk memompa semangat warga agar kesadaran menyekolahkan anaknya muncul ke dalam praktik kehidupan, diperlukan sosialisasi ke setiap desa bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Tapi, oleh kualitas life skill anak didik. Sebab, kecenderungan masyarakat desa ketika anaknya tidak diterima di sekolah negeri seakan tidak semangat. Padahal, secara kalkulatif, biaya di sekolah swasta dengan sekolah negeri tidak jauh berbeda (itu terjadi di daerah saya), bahkan SMP Islam Darul Mu’minin juga menggratiskan biaya sekolah. Meskipun bukan sekolah negeri (swasta).
Dengan demikian, konsep “desa siaga” bukan hanya sebatas mewaspadai bencana alam saja, tetapi menyertakan juga kewaspadaan terhadap bencana kemanusiaan. Salah satunya mengawasi wabah kemiskinan yang banyak dideterminasi oleh minimnya latar belakang pendidikan sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Maka, menggagas “desa siaga pendidikan” untuk setiap daerah di Jawa Barat (khususnya Kabupaten Garut) dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) ke titik aman adalah sebuah keniscayaan.
“Desa siaga pendidikan” adalah langkah praktis untuk mewujudkan cita-cita wajar dikdas 9 tahun. Syukur-syukur setiap anak di pedesaan bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi. Sebab, pemerintah yang bijaksana adalah yang mampu mengagungkan kepentingan publik bukan dalam rentang waktu temporer semata (saat gegap gempita pemilihan sedang berlangsung). Ya, karena kita diwajibkan oleh Tuhan untuk siaga full time bukan part time. Caranya menyiagakan warga di setiap desa dari ancaman kemiskinan dengan menghidupkan kembali gagasan pendidikan untuk rakyat. Pendidikan gratis atanapi murah tea!***
BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: