9 April 2008

Latar Pemimpin Republik

BAGIKAN
Oleh sukron abdilah

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus orang yang berlatar pebisnis. Begitu juga dengan Butet Kartaredjasa yang ikut nimpal, dengan mengatakan pemimpin ke depan haruslah berlatar seniman. Lain JK, lain pula Butet K. Statement itu tentunya sangat bias kepentingan. Sebab, siapa yang tidak mau kalau Negara ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan yang dimiliki dirinya. Ulama, misalnya, logis jika mengidamkan pemimpin di Indonesia terdiri dari orang-orang yang seprofesi dengannya.

Pendapat yang agak cocok bagi kondisi krisis kepemimpinan di Indonesia yang sekarang kembali menjalar adalah apa yang dikatakan oleh M.Amin Rais. Dalam bukunya bertajuk Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan (1998), mantan ketua MPR ini mengajukan kriteria pemimpin di Negara kita, sbb: 1). Memiliki moral courage (keberanian moral), 2). Punya konsepsi yang jelas (Clear concept), 3). Ada dukungan dari rakyat, 4). Konsistensi, dan 5). Memiliki visi yang bisa membangun Indonesia ke depan.

Untuk konteks kekinian, Indonesia memang defisit dengan pemimpin yang bisa mengangkat negeri ini dari keterpurukan. Kebijakan yang tidak pro-rakyat, misalnya, menaikkan harga minyak goreng dan rencana kebijakan insentif-disinsentif tarif listrik seolah mendeskripsikan betapa bangsa ini tidak memiliki pemimpin yang peka terhadap persoalan rakyat. Pada bulan yang lalu, media massa sempat heboh mengangkat berita seputar askar wathaniyah, tentara Malaysia yang direkrut dari warga Indonesia perbatasan.

Maka, bangsa kita pun sewot karena merasa batas Negara-bangsa diinjak-injak oleh Negara Malaysia. Namun, lagi-lagi pemimpin kita seakan menutup mata terhadap inti persoalan yang terjadi, mengapa warga Negara Indonesia (WNI) itu berani menggadaikan kewarganegaraannya. Tiada lain, muara persoalannya terletak pada kesejahteraan timpang yang terjadi di sekitar wilayah perbatasan NKRI-Malaysia.

Kembali lagi kepada ucapan wakil Presiden kita, yang ditinjau secara filosofis memang mengacu pada logika pasar. Kalaulah pemimpin kita dari kalangan pengusaha, apakah tolok ukur kemajuan suatu Negara hanya akan diteropong dengan lensa kacamata untung-rugi. Maka, dalam segala kebijakan pun akan membebani dan memarjinalkan rakyat karena mereka dipandang sebagai pangsa pasar potensial untuk mengeruk keuntungan.

Misalnya, beras dalam negeri yang berkualitas diekspor ke luar negeri, sementara itu, rakyat harus membeli beras impor yang kualitasnya berada dibawah parietas padi lokal. Rencana kebijakan menaikkan tariff listrik secara terselubung dengan dibungkus dalih insentif dan disinsentif tariff listrik bagi pelanggan mengindikasikan bahwa pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan menggunakan logika untung-rugi ketika memimpin bangsa.

Meminjam bahasa WS Rendra, ketika dirinya menerima gelar Doktor honoris causa dari UGM bahwa sekarang ini kekuasaan pejabat di atas kedaulatan rakyat. Tak heran jika banyak logika kepemimpinan menggunakan paradigma penguasaan potensi kekayaan Negara-rakyat. APBN yang diartikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mestinya dibarengi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat (APBR) yang seimbang. Jangan hanya Negara saja yang bisa mengeruk keuntungan, akan tetapi setiap warga Negara yang hidup di seluruh Indonesia dapat menghirup keuntungan menjadi seorang warga Negara.

Keuntungan tersebut adalah memperoleh keadilan dan kesejahteraan, misalnya, harga bahan pokok murah, tarif listrik yang sesuai dengan kantong rakyat, serta memiliki ketenangan finansial dan spiritual sebagai dampak positif dari eksistensi pemimpin yang menjadi suri tauladan. Satu lagi, yang terlewatkan. Untuk memperbaiki kondisi acak-acakan di tubuh bangsa ini, kita harus – mengutip WS Rendra – mendirikan hukum yang adil. Karena biang keladi yang membuat bangsa ini terpuruk adalah kehadiran para pemimpin bangsa yang terjebak pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Semoga saja dengan adanya hajatan politik Pemilihab Gubernur Jabar yang akan dilangsungkan bulan April nanti, dan Pilpres 2009; komunikasi poltik yang tercipta di Negara Indonesia ini mewujud dalam bentuk emansifatoris, egaliter, equality, dan tanpa dihiasi tindakan pemimpin yang merangkap sebagai pebisnis dan mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Saya harap tidak ada pemimpin di tingkat daerah atau pun nasional yang punya talenta model kepemimpinan seperti itu. Amiin ***

BAGIKAN

Penulis: verified_user

1 komentar:

uwes said...

Indonesia tidak defisit pemimpin tapi defisit negarawan.
Maka ungkapan George Washington sangat tepat "Tanyakan apa yang telah saya berikan untuk negara ini, bukan menanyakan apa apa yang telah negara ini berikan untuk saya.