30 July 2008

Kepolitikan "Pura-Pura"

BAGIKAN
Oleh Sukron Abdilah

Fenomena kemenangan golongan putih (Golput) di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah lainnya bukanlah keputusan yang tak berdasar. Bukan pula sesederhana seperti yang dikira Jusuf Kalla, bahwa masyarakat kita sudah jenuh dengan Pilkada. Namun, ada semacam ketidakpuasan warga Indonesia atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sudah tahu atas praktik politik "pura-pura" yang dianut setiap kader partai politik di Indonesia.

Jadi, menangnya golongan putih di Pilkada merupakan petanda bahwa harapan warga akan hadirnya satria piningit atau pemimpin yang transformatif belum menemui titik akhir. Mereka sadar, calon pemimpin seperti itu belum ada sehingga tidak melakukan pencoblosan. Mungkin inilah alasan mengapa sebagian warga terdidik yang notabene berasal dari kalangan akademik seperti mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum memilih untuk tidak memilih calon. Kaum "golput" yang berasal dari warga seperti ini "melek" politik dan sadar bahwa memilih tidak akan mengubah kondisi bangsa. ....

Saya tidak setuju dengan pendapat Jusuf Kalla yang terlalu menyederhanakan fenomena merebaknya golongan putih di masa reformasi ini. Pendapat spekulatif pak Wapres itu mungkin benar. Bahkan besar kemungkinannya melenceng alias tidak benar. Saya pikir kenapa warga tidak melakukan pencoblosan, disebabkan ada perilaku politik para pejabat yang dilandasi kemunafikan atau kepura-puraan. Sudah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli terhadap nasib rakyat per musim saja. Hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Setelah kursi keprabonan diduduki, mereka ingkar janji. Lain di mulut, lain juga di kenyataan sehari-hari.

Bahayanya kemunafikan

Budaya politik kepura-puraan itulah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri kaya sumber alam ini. Sebab, kepercayaan (trust) rakyat kepada sesosok calon pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust) dan perasaan terpaksa. Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para calon pemimpin terus berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini. Buktinya, gejala "tebar janji" kader partai politik yang jarang dipenuhi ketika kampanye berlangsung acap kali memenuhi politik praktis calon pemimpin.

Tak heran jika iklim demokrasi ternoda oleh ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader politik, sehingga memicu lahirnya golongan putih di Indonesia ketika gegap gempita pemilihan kepala daerah meramaikan kepolitikan bangsa. Maka, selama partai politik menganut budaya politik "kemunafikan", yang tak menyelaraskan konsep-konsep di tataran praksis, golongan putih – sebagai kaum yang tidak merasa puas – akan menjadi trend praktik politik warga masyarakat. Golput adalah trend yang bakal digandrungi pemilih kritis, karena tak ada calon pemimpin yang bisa dipercaya lagi untuk menyalurkan aspirasinya.

Bahkan, ketika Jusuf Kalla mengatakan bahwa jangan memilih anggota legislatif yang pernah ingkar janji dan menyakiti hati rakyat, mari bertanya apakah pemerintahan-nya tidak pernah menyakiti hati rakyat? Lantas bagaimana dengan harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi, biaya pendidikan yang mahal, dan bahan pokok yang dari tahun ke tahun terus melonjak naik.

Kader transformatif

Sekarang, kita memerlukan kehadiran partai politik transformatif. Parpol yang sanggup menjalankan tugas organisasinya untuk terus-menerus menelurkan kader handal yang punya semangat perubahan. Sebab, inti perubahan atau bangkitnya bangsa dari aneka impitan (sosial, ekonomi, politik dan budaya), ditentukan oleh eksisnya kader parpol dan non parpol yang progresif dan transformatif. Melakukan kerja nyata demi terciptanya sebuah perubahan di tubuh bangsa. Mereka adalah kader partai politik yang mampu mengubah aras sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsa dari tidak baik menjadi lebih baik.

Kader parpol seperti ini adalah sosok manusia yang bisa mengubah bangsa ke arah yang lebih baik secara terarah, bertahap dan mengutamakan kepentingan rakyat. Maka, kader partai politik sebagai ujung tombak bangsa, secara paradigmatis mesti digusur pada pemahaman ideologi praksis, bahwa aktus mengentaskan keberbagaian persoalan yang melingkari Indonesia sehingga dapat membebaskannya dari penindasan struktural adalah etika kepemimpinan dalam bingkai keindonesiaan.

Apalagi jika kondisi bangsa ini tengah dirundung duka, kita harus membersihkan pemimpin mendatang dari tradisi birokrasi-aristokratif-otoriter yang dijibuni perilaku korup dan nafsu mempertebal kantong. Pemimpin itu, bagaikan kepala dalam anggota tubuh. Kalau kepalanya tidak bersih, maka seluruh tubuh akan menjadi rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, kalau pemimpinnya sudah tidak sungguh-sungguh memihak pada warga miskin, Negara Indonesia tengah berada pada kesakitan yang teramat parah.

Pertanyaannya, apakah ada kader parpol yang bisa memihak kepada rakyat ketika telah duduk di kursi kekuasaan? Kalau sejak pemilu 2004 lalu, mereka sudah tidak memperjuangkan hak kesejahteraan rakyat, kemudian mengingkari janji bahwa akan membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik; golput adalah jalan untuk memprotes praktik penodaan terhadap demokrasi.

Maka ketika adagium demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" hanya didengungkan ketika pemilihan berlangsung. Dan, setelah pemilihan berlangsung, adagium itu berubah: "dari pejabat, oleh pejabat, untuk pejabat". Demokrasi kita juga tercoreng dan tercecer dari praktik politik keseharian elit bangsa ini. Akibatnya kepura-puraan, kemunafikan, dan ketidakberanian mengatakan tidak terhadap intervensi asing akan menebalkan wajah elit politik NKRI. Selama itu pula golput akan menjamur!

BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: