10 February 2009

"Quo Vadis" Marketing Politik?

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH

Marshal McLuhan menyebutkan "The medium is the message", media – salah satunya surat kabar – adalah saluran yang akan menyampaikan pesan kepada khalayak (secara efektif dan efisien). Ini sangat potensial bagi peserta pemilu 2009, karena dengan hajatan politik ini setiap partai politik, calon legislatif dan presiden, dapat memanfaatkan media sebagai proses pencitraan.

Caleg, capres-cawapres, partai politik, kini posisinya bagaikan produk dagangan yang diiklankan di berbagai media. Inilah yang disebut dengan "perkawinan" antara ilmu marketing dan politik. Secara aplikatif, politik bergerak bersama pakar promosi pemasaran, sehingga individu diubah semenarik, sebaik, sesuskses, dan sebersih-bersihnya untuk membentuk citra yang baik. Dengan demikian, diharapkan individu – yang berposisi sebagai produk – bisa laku dijual. Akibatnya, lahir apa yang disebut "komersialisasi politik".

Hal itu terjadi karena marketing didasarkan pada keuntungan belaka sehingga pencitraan seorang tokoh yang baik, tanpa cela, dan bebas KKN; cenderung dibuat-buat. Seperti halnya bisnis, caleg, capres-cawapres, dan partai politik posisinya bagai sebuah produk iklan kecantikan. Saya rasa tidak akan ada iklan yang menjelek-jelekkan sebuah produknya di media. Meskipun, secara riil ada produk lain yang lebih unggul dan berkualitas.

Tren marketing politik – setelah kesuksesan Barrack Obama – peserta pemilu 2009, misalnya, gencar melakukan strategi viral marketing. Strategi ini memanfaatkan fasilitas internet untuk menyebarkan visi, platform, program, bahkan track record-nya. Fenomena pemanfaatan jejaring sosial di dunia maya seperti Facebook, Friendster, mailing list, You Tube, bahkan weblog adalah bukti kongkret menjamurnya strategi ini.

Firmanzah, Ph.D, berpendapat bahwa kampanye seharusnya dilakukan dengan dua jenis pendekatan. Pertama, kampanye pemilu yang bersifat jangka pendek, dan biasanya dilakukan saat mendekati pemilihan umum. Kedua, kampanye politik yang lebih berjangka panjang dan harus dilakukan secara terus menerus atau tidak terikat waktu. Akan tetapi, melihat realitas lapangan setiap partai politik, caleg, atau capres-cawapres cenderung melakukan kampanye sesaat.

Padahal, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik misalnya, harus melakukan kampanye yang terus-menerus. Kampanye tidak hanya dilakuakan saat menjelang pemilu saja. Mungkin, kita bisa lihat maraknya iklan-iklan politik yang menampilkan wajah calon di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Keindahan jalanan, misalnya, dipenuhi stiker, pamphlet, poster, spanduk, bahkan baligho dengan ukuran besar. Setelah pemilihan umum selesai, mau kemana lagi "marketing politik"? Apakah meredup kembali seiring tidak diperlukan lagi di ranah politik praktis?

Sebab, mind set politikus negeri ini hanya memikirkan suara tanpa memikirkan bagaimana setelah mereka terpilih secara demokratis. Pada konteks ini, marketing bukan menjadi "penyambung lidah" peserta pemilu dengan rakyat-pemilih. Marketing hanya digunakan ketika pemilihan umum semakin mendekat. Tetapi setelah selesai, ilmu marketing di dunia politik seakan sepi dari hiruk-pikuk media.

Dan, bisa dibayangkan dengan politik pencitraan para politikus negeri ini, "kucing dalam karung" juga akan terlihat sehat dan afiat. Setelah kita membelinya, eh, tak tahunya kucing tersebut suka mencuri ikan. Hayo…, mau kemana marketing politik kita hari ini. Memasarkan platform, visi, misi, dan program secara sesaat atau terus menerus?

BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: