10 March 2009

Pemimpin Nir-Teladan

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH

“Kalau demokrasi sebagai sistem politik, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat (bukan dari kalangan bangsawan), diawasi oleh rakyat (bukan mengawasi dirinya sendiri), dan bekerja untuk rakyat (bukan untuk dirinya sendiri dan kelompok yang dekat dengan dirinya)”
(Ignas Kleden, Kompas, 6 Juni 2007).

Keteladanan pemimpin di negeri seolah sulit dicari. Rakyat cerdas akan kesusahan mencarinya bagai mencari jarum kecil dalam tumpukan jerami pada pemilu nanti. Para pemimpin yang akan maju pada pemilihan nanti, berlomba mencari simpati dengan klaim keberhasilan partai politiknya ketika beriklan di media massa. Ini indikasi keteladanan pemimpin di negeri ini berada pada puncak kepurbaan yang langka.

Seseorang dapat dikatakan pemimpin panutan (yang layak diteladani) apabila melakukan kebajikan yang patut diteladani karena dirinya memantulkan laku baik dan benar. Baik bukan untuk diri sendiri dan kelompoknya. Tetapi, baik bagi rakyat Indonesia. Itulah pemimpin yang benar dalam perspektif pemilih cerdas.

Apa yang terjadi ketika ketakpedulian birokrat terus menggejala? Apatisme rakyat terhadap figur pemimpin bakal semakin membesar. Kepercayaan atas pemimpin meredup hingga demokratisasi ternoda karena suara rakyat bukanlah suara Tuhan. Lebih tepat jika suara pejabat adalah suara Tuhan! Vox vopuli vox dei pada posisi ini hanya berbentuk sloganistik, pajangan konstitusional, dan buah bibir saja. Tidak mewujud dalam bentuk aksi praksis membebaskan.

Tanpa menempatkan kepentingan publik di atas segalanya, bukan pemimpin. Melainkan penguasa congkak yang menganggap Negara milik sendiri. Alih-alih berempati, mereka akan menjauh dari falsafah hidup sepi ing pamrih. Berputar haluan mengarah pada falsafah hidup rame ing pamrih!. Mendagangkan suara rakyat untuk menggolkan pemimpin jagoannya per lima tahun sekali.

Kursi “Panas”

Caleg, capres-cawapres, partai politik, kini posisinya bagaikan produk dagangan yang diiklankan di berbagai media. Inilah “perkawinan” ilmu marketing dan politik. Secara aplikatif, politik bergerak bersama pakar promosi pemasaran, sehingga individu diubah menarik, baik, suskses, dan bersih dari praktik korupsi untuk membentuk citra baik. Itulah realitas politik kita untuk memperebutkan kursi “panas” kekuasaan yang sebentar lagi dilaksanakan.

Kalaupun perlu, untuk meningkatkan popularitas, keberhasilan diklaim partai politiknya – yang berposisi sebagai produk – sehingga laku dijual. Inilah tren politis pemimpin negeri ini, dan tepat jika disebut “komersialisasi politik”.

Kampanye pun dilakukan spontanitas. Tidak berjangka panjang. Terburu-buru. Hasilnya pun tidak optimal ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin.
Para pemimpin mangreh (menguasai) dan tidak ngemong (melindungi) rakyat. Kini, gejala dekadensi moral atau alienasi pengalaman hidup menemukan titik akhir hingga golput disinyalir akan mendominasi pemilu nanti.

Ketika prinsip, sumber atau patokan (nilai) yang dapat memberi arah kepada manusia (bangsa) tercerabut dari akarnya. Maka, kita berada pada kondisi the motherless society, merajalelanya hollow man dan mengakarnya tren homeless mind (F. S. Heatuban, Etos dan Moralitas Politik, 2003: 229).

Bangsa pemimpi

Kita seolah terbangun dari tidur yang sedari tadi sedang mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya perlu dipertanyakan. Dalam perspektif Sigmund Freud mimpi adalah proyeksi tekanan psikologis yang berasal dari pengalaman pahit yang dipendam di bawah alam tak sadar. Jika tidak bermimpi, pengalaman pahit itu akan meledak hingga memicu kekacauan.

Ketika warga masyarakat Indonesia dihimpit harga minyak goreng mahal, luberan lumpur Lapindo, merajalelanya pejabat korup, dan susahnya mencari pekerjaan; rakyat tidak akan tidur nyenyak. Sebab, mimpi mereka sangat menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan racun tidur. Setelah mereka terbangun di pagi hari, ternyata mendapati harga sembilan bahan pokok membubung tinggi. Ah, lebih baik (aku) bermimpi meskipun harus dikejar-kejar hantu menyeramkan. Daripada hidup di dunia riil yang menyengsarakan.

Idealnya, bangsa ini membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara lebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara. Tetapi, itu tidak mungkin terjadi di Indonesia dan Negara manapun. Kini, kehadiran pemimpin ngeindonesia penuh keteladanan (exemplary center) hanya penantian absurd yang membosankan rakyat. Benarkah itu? Wallahua’lam


BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: