22 June 2009

Ancaman bagi Kebebasan

BAGIKAN
Oleh SUKRON ABDILAH

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. “
(UU No 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3)

SAKING pentingnya nama baik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di atas menjerat Prita Mulyasari (32) hingga berurusan dengan hukum karena dianggap mencemarkan nama baik RS Omni International. Selama perawatan, Prita tidak puas dengan layanan yang diberikan. Ketidakpuasan itu dituliskannya dalam sebuah surat elektronik dan menyebar secara berantai dari milis ke milis.

Saya penasaran ingin membaca surat yang ditulis saudari Prita. Setelah berkunjung ke suarapembaca.detik.com, menemukan dan membaca -- lebih tepatnya -- curhat kekecewaan Prita terhadap pelayanan RS Omni International. Kalau dilihat, seperti surat pembaca di media Koran. Tepatnya, 30 Agustus 2008, suarapembaca.detik.com, memuat curhatan Prita yang kesal dan kecewa dengan pelayanan RS Omni International.

Coba anda baca curhatannya di suarapembaca.detik.com, sekali lagi pasti mirip dengan surat pembaca yang tersebar di Koran. Setiap kali seseorang menulis keluhannya di surat pembaca, tentu saja akan menulis bagaimana ketidakpuasan itu terjadi. Sebagai pengguna jasa layanan RS Omni International, wajar kalau Prita Mulyasari menyebarkan e-mail kepada 10 temannya dan sejak itu menyebar di dunia maya. Ia adalah potret warga kelas menengah yang melek internet dan merasa perlu menulis keluh kesahnya di dunia maya. Tak jauh berbeda dengan masyarakat yang menulis keluhan melalui surat pembaca di media cetak.

Hak Konsumen

Namun yang terjadi, setelah melakukan klarifikasi melalui milis dan media massa, RS Omni menempuh jalur hukum untuk menjerat pasiennya agar tidak bersuara lagi. Sayang kalau RS Omni yang didalamnya ada orang-orang berpendidikan (baca: dokter) memperlakukan pasien secara berlebihan. Apalagi di tengah iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang mulai berubah sejak 1998 ke arah demokrasi. Sebagai proses demokratisasi, sejatinya keluhan Prita Mulyasari ditanggapi secara profesional oleh pihak rumah sakit.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Edmon Makarim, mengatakan di Amerika Serikat, suatu ketika ada seorang profesor Universitas Michigan, Jeff Ravis, menulis surat terbuka kepada Michell Dell, pendiri Dell Computer. Isi surat itu berupa keluhan pelayanan purnajual yang mengecewakannya. Pihak Dell, ternyata tidak memperkarakan Jeff, malah merekrut belasan orang untuk menangani keluhan tersebut (www.surya.co.id).

Itulah yang seharusnya dilakukan sebuah perusahaan bertaraf international, seperti RS Omni dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap layanan yang tidak memuaskan. Curhatan Prita Mulyasari adalah suara publik dan pelanggan yang mesti dijadikan bahan evaluasi memperbaiki pelayanan RS sehingga menjadi lebih baik.

Lahirnya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen sehingga dapat melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UU Perlindungan Konsumen adalah potret ideal relasi pelaku usaha dan konsumen yang saling melengkapi dan atas dasar tanggung jawab.

Dengan kejadian ini, kita bisa menilai relasi komunikasi pasien dan dokter telah terjadi dominasi satu pihak. RS Omni bisa dibilang telah membungkam suara konsumen yang dilindungi haknya oleh UU tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai perusahaan sejatinya pihak RS Omni tidak mendiskriminasi pasien. Tidak terjadi praktik yang membahayakan keselamatan jiwa pasien.

Kebebasan

Satu hal yang membuat kesal adalah kran kebebasan menyampaikan pendapat, aspirasi dan berekspresi seakan dikebiri kembali seperti zaman Orde Baru. Lebih bijak rasanya orang berpendidikan – seperti dokter -- melakukan klarifikasi bukan dengan cara mengkriminalisasi pasiennya. Kalau betul apa yang dilakukan Prita melanggar hukum, saya kira surat pembaca di kompas dan koran yang lainnya juga bakal terancam. Nah, kemana kebebasan berpendapat dan berekspresi perginya? Yang jelas bukan ke tong sampah.

13 Mei 2009, adalah hari di mana kebebasan itu mulai ada indikasi dihalang-halangi perkembangannya di negeri ini. Keluhan Prita Mulyasari terhadap pelayanan RS Omni International seharusnya merupakan bagian kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kebebasan tersebut dilindungi UU No 12 Tahun 2005 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. UU ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik antara lain menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).

Dalam gugatan pidana yang digelar di PN Tangerang Kamis (4/6), Prita terancam hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Kasus Prita Mulyasari versus RS Omni adalah genderang "perang" buat blogger-blogger di Indonesia. Memperjuangkan kembali kebebasan berpendapat di tengah bangsa yang katanya sedang menuju Negara yang adil dan demokratis. Hari ini saya berpikir, hukum di negeri ini memang dikuasai orang berduit ya?


BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: