15 October 2009

Dakwah Cyberspace

BAGIKAN
REALITAS peradaban hari ini mengindikasikan kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi. Di dunia maya (cyberspace) arus komunikasi dan informasi umat manusia mengalami perkembangan mencengangkan. Saat ini, praktik komunikasi tidak hanya terpaku pada pengertian tatap muka secara fisik saja. Dalam hitungan detik atau menit, bahkan tanpa hitungan, setiap orang bisa bertatap wajah dengan lawan bicaranya meskipun keduanya saling berjauhan jarak. Sehingga format dakwah di era ini harus dirumuskan sesuai dengan ruang dan waktu yang berlaku. Sebab, di dalam ajaran Islam kita mengenal pepatah shalih likulli zaman wa makan.

Dengan kemajuan sisi teknologi internet dalam kehidupan berkomunikasi manusia modern, keniscayaan bahwa dakwah harus mulai memasuki kehidupan masyarakat "melek internet" yang mempraktikkan komunikasi virtual. Dalam keseharian masyarakat model ini, arus informasi sedemikian cepat dapat diakses, sehingga membentuk pola hidup yang serba instan. Maka, model dakwah juga mestinya diformulasikan secara cepat dengan memanfaatkan akses internet agar dapat memeroleh informasi seputar keislaman secara cepat.

Namun, ketika internet telah dimasuki oleh laman website yang menghadirkan hal-hal pornografis dan pornoaksionis, tentunya akan membuat para pemakainya terkurung abjeksi moral. Sikap dan keterampilan moral yang ada dalam dirinya akan tergerus ke arah degradatif. Maka, proteksi berbasis nilai-nilai normatif berbasis agama melalui pembentukan etika literacy bagi pengguna internet harus dilakukan oleh organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sebab, merespon perkembangan atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah keniscayaan, tetapi kita juga harus menggunakan batas-batas etika dalam memanfaatkannya.

Paradigma dakwah

Ketika Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eleketronik (RUU-ITE) disahkan menjadi Undang-Undang (25/03/2008), banyak pihak pro dan kontra. Pihak pertama, pro karena alasan banyak munculnya kriminalitas di dunia maya (cyber crime) sehingga penting melakukan pencegahan protektif lewat jalur konstitutional (cyber law). Sementara itu, pihak yang kontra beralasan bahwa UU ITE akan mengancam kebebasan pers sehingga upaya demokratisasi sebagai wacana nation-state akan terjegal karena sensor yang berlebihan dari pemerintah. Lantas, bagaimana dengan tanggapan umat Islam atas lahirnya UU ITE ini?

Sejatinya, kita mengapresiasi kelahiran UU ITE secara kritis. Di satu sisi kelahiran UU tersebut memang perlu, tetapi dengan menelurkan garis-garis konstitutional tanpa adanya upaya praksis membentuk moral pengguna internet, UU tersebut eksistensinya akan sia-sia. Sebab, ada sekitar 13.422.659.310.152.401 kombinasi situs yang dapat dibuat, dan laman situs porno akan terus merebak karena diakali dengan cara penggantian domain yang baru. Maka, kehadiran UU ITE ini akan memeroleh aneka penggagalan dari internet provider service (ISP) yang memberikan liberalisasi seksual, sehingga diperkirakan jumlah situs porno akan terus berkambang biak.

Jadi, selain payung hukum di dunia maya (cyber law), kita membutuhkan bentuk dakwah berbasis etika praksis yang dijejalkan pada generasi muda, karena ke depan mereka akan menjadi warga "melek internet". Caranya, Departemen Komunikasi dan Infromasi (Depkominfo) menggalang kerjasama dengan organisasi Islam atau agama lain untuk melakukan upaya sosialisasi dan pelatihan praktis menggunakan internet dengan "akal sehat". Pihak ormas Islam pun pada posisi demikian, mestinya tanggap terhadap arus globalisasi informasi yang sedemikian cepat meracuni pola pikir manusia modern.

Salah satunya dengan cara melakukan upaya penyadaran kolektif lewat pelatihan internet sehat untuk setiap jamaahnya. Alhasil, ketika mereka menggunakan akses internet di rumahnya, akan melakukan bimbingan kepada anaknya agar memanfaatkannya secara sehat. Mengapa hal ini harus dilakukan? Sebab, -- mengutip istilah Yasraf A Piliang – bahwa di era cyberspace, setiap bentuk seksualitas bisa saja dijadikan alat pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh kaum kapitalis atau dikenal dengan "libidonomics". Sehingga, setiap orang yang tidak memiliki landasan etika pemakaian internet, ia akan terjebak pada konsumer pasif dunia "esek-esek" dan meracuni pola sikap, tindakan dan pemikirannya ke arah liberalis-individualis.

Maka, saya pikir kita (umat Islam) perlu melakukan upaya-upaya pembentukan gerakan internet sehat dikalangan jamaahnya. Tujuannya agar kita tidak terjebak pada reifikasi (pemberhalaan) seksualitas demi mencari keuntungan ekonomis lewat bisnis yang menggerus umat manusia ke arah abjeksi moral. Allah SWT berfirman, sbb: "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya" (Q.S. Al-Jaasiyah: 23).

Menggelorakan "etika literacy"

Term etika berasal dari bahasa Yunani ethikhos yang berarti adat-kebiasaan, namun seiring perkembangan zaman, istilah ini berkembang dan ekuivalen dengan moralitas. Kalau mengacu pada pengertian etimologis, etika adalah serentetan perilaku yang telah mendarah daging pada diri manusia. Perilaku etis sangat berkaitan dengan mempraktikkan nilai-nilai yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Secara filosofis, etika mempertanyakan bagaimana sebaiknya manusia bertingkah laku (how men ought to act in general)?

Etika harus dimasukkan ke benak para pengguna internet, yang punya peluang besar memanfaatkan internet sebagai media mengakses hal-hal pornografis. Tugas organisasi Islam di Indonesia adalah membuat pertahanan diri lewat penggodogan format etika bagi masyarakat "melek internet". Apalagi bagi pengguna internet dari kalangan remaja, gagasan pemblokiran situs porno adalah langkah awal untuk mencegah terdegradasinya moralitas generasi muda. Namun, akan lebih kokoh lagi jika ulama atau tokoh masyarakat memberikan arahan kepada mereka seputar nilai-nilai etis dalam menggunakan internet.

Sebab, kemajuan teknologi informasi global mengakibatkan sistem komunikasi bersifat praktis, individual, private, bahkan masuk ke benak kaum "melek internet" tanpa ada sensor nilai-nilai sosial-kultural dan sosial-religius. Alhasil, dengan watak teknologi yang memiliki produktivitas tinggi ini berpengaruh pada terbentuknya pola sikap sekuler-hedonistik (Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, 2005). Para pengguna internet tentunya akan bersikap hedonistik ketika secara kultural berselancar (surfing) tanpa ada pegangan nilai-nilai normatif, baik diambil dari etika normatif maupun yang diambil dari etika kreatif (metaetika).

Andreas Harefa dalam bukunya Menjadi Manusia Pembelajar (2002: 101) mengatakan, internet bisa dimanfaatkan untuk mengubah "sikap hidup" dan "keterampilan untuk hidup" setiap pemakainya. Ia membaginya ke dalam tiga bentuk pembelajaran. Pertama, para pengguna internet (user) sedang "belajar melakukan". Kedua, mereka sedang menambah pengetahuan dengan cara mencari informasi tanpa beranjak dari meja dan kursi (belajar tentang). Dan, ketiga, dengan menggunakan internet mereka sedang belajar mempraktikkan dan belajar tentang pelbagai teori, sehingga dapat dipastikan jika itu akan mengubah sikap dan keterampilan hidup pemakai internet.

Maka, menggelorakan etika literacy di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Mari kita gagas "etika literacy" buat pengguna internet, supaya kita tidak jadi manusia yang dilingkari ketakberadaban sikap dan laku. Akhirnya, layak saya pikir jika kita merenungi pepatah-petitih Ali Syari'ati, sang filosof Iran, "….semakin tinggi perkembangan sains dan teknologi, maka semakin tinggi pula manusia menuju kebiadaban". Agar kemajuan teknologi dan sains tidak menjadikan kita sebagai manusia biadab, UU ITE sejatinya dibarengi dengan pemberian langkah-langkah etis dan moralistik ketika berselancar di dunia maya. Wallahua'lam

BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: