9 November 2009

KPK dan Semangat Antikorupsi

BAGIKAN
KPK di dadaku/KPK kebanggaanku/Ku yakin kebenaran pasti menang/Kobarkan semangatmu/Tunjukkan kebersihanmu/Ku yakin kebenaran pasti menang.
(syair lagu “KPK di Dadaku”)

TULISAN ini diinspirasi lagu berjudul “KPK di Dadaku” yang dibuat sejumlah artis peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan musisi seperti Bino, Cholil, Once, dan Fariz RM bersama komunitas Cicak (Cinta Indonesia Cintai KPK). Di tengah bermunculan lagu bertemakan KPK, lagu “KPK di Dadaku” ini ikut menyalakan spirit gerakan antikorupsi di Indonesia. Musisi Kadri dan Jimmo dari grup musik indie Kadrie Jimmo and Prinzes of Rhythm malaham menggebrak dengan meluncurkannya dalam bentuk ringtones.

Jumlah dukungan di dunia cyber melalui Facebook terhadap KPK melebihi angka setengah juta facebookers. Malahan dukungan berbagai komunitas blogger, organisasi mahasiswa, ormas, LSM antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat di berbagai kota kian merebak. Ini mengindikasikan warga Indonesia masih memiliki spirit antikorupsi di dalam dirinya. Pertanyaannya, akankah perseteruan KPK-Kepolisian mematikan spirit antikorupsi di dalam diri generasi mendatang? Siapakah yang memenangi perseteruan ini? Si “cicak” ataukah si “buaya”?

“Cicak vs buaya”

Istilah “cicak vs buaya” digunakan media guna menggambarkan gesekan antara lembaga KPK dan Kepolisian RI. Istilah “cicak vs buaya” muncul dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal Susno Duadji saat dimintai komentar oleh wartawan terkait KPK yang hendak mengusut kasus Bank Century tapi terbentur langkah kepolisian yang melakukan hal sama.

Entah apa alasannya, menggambarkan perseteruan KPK-Kepolisian dengan sebutan “cicak vs buaya”. Yang pasti, saya ingat dalam bahasa Sunda “cakcak bodas” digunakan untuk menyebut orang yang mencuri pembicaraan dan menyampaikannya pada pihak tertentu. Kalau ibu-ibu sedang menggunjing seorang tetangga, misalnya, tentu saja akan berujar, “Ssst…ulah tarik-tarik teuing bisi aya cakcak bodas!”

Penjelasan menarik soal kategorisasi simbolik berupa “cicak” untuk mengistilahkan KPK dilontarkan Arswendo, ketika menjadi pembicara pada acara Democrazy di sebuah stasisun TV Swasta beberapa hari lalu. Waktu itu kurang lebih dia bilang, “kalau benar KPK dianalogikan dengan cicak. Maka, lihatlah cicak yang tertangkap. Ketika cicak itu tertangkap, ia akan meninggalkan ekor. Tahukah Anda, yang menggeliat-geliat kuat itu bukan tubuh sang cicak, melainkan ekor yang sudah putus?”

Artinya, kasus penangkapan wakil ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Hamzah M. Chandra tidak lantas akan menyingkirkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat antikorupsi di Indonesia tidak lantas padam dan tenggelam. Pendidikan antikorupsi kepada generasi muda bangsa ini mesti terus berjalan secara sistematik, terencana dan terarah. Relakah KPK dianalogikan dengan cicak? Saya harap KPK tidak akan rela disebut cicak, kalau tahu bahwa “cakcak bodas” dalam bahasa Sunda kerap diartikan sebagai pengadu domba.

Biarlah bahasa berfungsi seperti biasa. Tapi lagi-lagi, penggunaan bahasa tergantung selera subjektif si penutur atau penulis, karena setiap manusia – meminjam istilah Nietzche – memiliki kekuasaan penuh berkehendak (the will of power). Seperti yang terjadi pada kata “cicak” yang berkembang di berbagai media nasional maupun lokal. Cicak di Indonesia bukan salah satu hewan reptil yang kecil, pandai merayap, dan menyergap nyamuk. Tapi cicak di negeri kita adalah singkatan dari “Cinta Indonesia Cintai KPK”. Ingat, KPK bukan cicak. KPK adalah KPK!

Imbas perseteruan

Perseteruan KPK-Kepolisian tentunya akan berimbas pada sektor ekonomi khususnya di dunia usaha. Kasus ini akan mengakibatkan penurunan angka investasi karena faktor ketidakamanan di negeri Indonesia dari laku korup beberapa pihak pejabat negara. Pemilik modal memerlukan kepastian hukum atas pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga berani berinvestasi di negeri ini. Kalau saja perseteruan ini berlanjut, investor akan memahami berinvestasi di Indonesia memerlukan kedekatan dengan penguasa negara.

Kita tidak mengharapkan peringkat Indonesia sebagai negara yang menjamin kemudahan usaha menjadi anjlok. Padahal September lalu survey Doing Business 2010, yang diumumkan International Finance Corporation, peringkat Indonesia naik ke urutan 122 dari 128 pada tahun sebelumnya dari 183 negara yang disurvey. Oleh karena itu perlu kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik antar lembaga negara ini agar pencapaian di bidang ekonomi dapat tetap terjaga pada masa mendatang.

Pada 2008 yang lalu, seperti di tulis dalam “Tajuk Rencana” (Pikiran Rakyat, 4/11), menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Indonesia mencatat hasil positif dalam menarik investasi. Sejak Januari hingga November 2008 realisasi penanaman modal mencapai 16,08 miliar dollar AS termasuk 14,2 miliar dollar AS penanam modal asing. Prestasi ini adalah sebuah nilai investasi terbesar di Indonesia sejak 1990-an.

Kasus buram yang menimpa penegakan hukum di negeri ini disinyalir akan berpengaruh pada mendungnya dunia perekonomian ketika tidak cepat diselsaikan. Para penanam modal sangat memerlukan kejelasan dan komitment pemerintah SBY-Boediono dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia yang bertengger sebagai negeri terkorup. Rekaman Anggodo seakan membuat kita sadar hukum di Indonesia memiliki filosofi, “Nggak ada uang, hukum menendang. Ada uang, hukum berubah jadi penyayang.”

Berarti, produk hukum di negeri kita, hanya berpihak kepada orang dekat, berduit, dan memiliki relasi pada setiap lembaga kenegaraan dan para pejabatnya. Akhirul kalam, mari kita gelorakan gerakan antikorupsi dan baca kembali syair yang dikutip dari lagu berjudul, “KPK di Dadaku”. KPK di dadaku/KPK kebanggaanku/Ku yakin kebenaran pasti menang/Kobarkan semangatmu/Tunjukkan kebersihanmu/Ku yakin kebenaran pasti menang. Sekian!

BAGIKAN

Penulis: verified_user

2 komentar:

Anonymous said...

mengapa tidak:)

Sukron Abdilah said...

ayo bebaskan indonesia dari jerat-jerat koruptor...