17 December 2018

Ramainya "Twit War" SARA

BAGIKAN

Situs microblog sekelas twitter di era demokrasi dapat dijadikan medium menciptakan iklim kedamaian dan perdamaian, sekaligus mengundang malapetaka bagi ajegnya perdamaian di Indonesia. Dengan karakter postingan twitter yang tidak lagi personal — kecuali diatur pengguna twitter untuk melindungi privacy dirinya — setiap kicauan tentunya akan menjadi konsumsi publik. Kicauan tweeps dapat dibaca oleh siapa saja, tanpa kecuali.

Karena itu, menyerang seseorang dengan update status bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah tindakan yang menggambarkan bahwa seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni. Apalagi bila kicauan SARA dilakukan pejabat Negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini dunia maya diramaikan dengan sebuah kicauan di twitter yang mencederai iklim positif perdamaian dan kebebasan beragama.

Melalui akun twitternya @dipoalam49 itu, Dipo Alam, yang menjadi pejabat Negara seolah tidak memiliki wawasan kebangsaan dengan kicauan tendensius dan SARA ketika menanggapi keberatan Romo Franz Magnis Suseno (FMS) atas rencana penghargaan kepada SBY oleh. Dipo Alam pun sewot. Alhasil, dua kicauan di twitter yang diupdate pada Selasa, 21 Mei 2013 mengindikasikan ketidakdewasaan berbangsa dan bernegara, “Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan.” Kicauanya.

Satu lagi kicauannya di twitter yang menyinggung prinsip toleransi di Indonesia, yakni “umaro, ulama, dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh non-muslim FMS”. Kalimat “dicerca oleh non-muslim” dalam kicauan Dipo, tentunya mengundang tanda tanya besar, pantaskah pejabat Negara diskriminatif?

Kasus yang dilakukan Dipo Alam, juru bicara presiden SBY, dengan menulis twit SARA via akun @dipoalam49 ketika menanggapi protes Romo Franz Magnis Suseno atas rencana pemberian anugrah World Statesman Award kepada SBY oleh lembaga Asing, Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berdiri di New York, Amerika Serikat.

Bagi Romo FMS, surat terbuka keberatan kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF), berdasarkan pada ketidakseriusan SBY selama 8,5 tahun masa kepemimpinannya membenahi hubungan antar dan intra umat beragama. Kasus bernuansa SARA seperti pengusiran, pengrusakan, dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan Muslim Syiah di Indonesia tidak diselesaikan secara serius.

Alasan ketidaksetujuan Romo Magnis, memang logis. Sebab menurut catatan Komnas HAM, kasus pelanggaran kebebasan beragama mengalami peningkatan pada 2012. Dari 541 pelanggaran kebebasan beragama, sekira 274 kasus terjadi tahun 2012. Bahkan, dalam sidang empat tahunan Evaluasi Periodic Universal dewan HAM PBB, pada bulan Juli 2012, Indonesia mendapat rapor merah sebagai Negara yang angka pelanggarannya tinggi.

Twit atau kicauan di twitter ialah representasi diri. Ketika seorang pejabat memutuskan membuat akun di twitter, sebetulnya harus siap bahwa apa yang dikicaukannya akan selalu menyita perhatian publik. Azas kehati-hatian berkicau mesti dipegang teguh sang pejabat. Sebab, apa saja yang dikicaukan akan berdampak secara sosial di kehidupan riil.

Ketika Dipo Alam berkicau seperti itu, akhirnya muncul penilaian bahwa seorang pejabat Negara lemah wawasannya tentang pluralitas yang tumbuh di Indonesia, sehingga lahir penilaian bahwa ia merupakan sosok manusia intoleran yang hanya memilah hubungan sosial kebangsaan menjadi “mayoritas-minoritas”.

Tak hanya kasus yang menimpa Dipo Alam, di negeri ini juga beberapa kasus perang kicauan (twit war) meramaikan jagad twitter. Dari mulai penetapan sebagai tersangka Farhat Abbas, karena melalui akun twitternya menyebut Ahok, wakil gubernur DKI Jakarta dengan sebutan rasial.

Kemudian, serangan frontal kicauan juga terjadi antara Marissa Haque kepada Joko Anwar, melalui twit yang kasar dan tak pantas dilakukan seorang publik figur. Twitter juga, sebagai media untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat telah menjadikan iklim hukum di Indonesia berubah. Atas nama pencemaran nama baik, misalnya, Misbakhum melaporkan akun twitter @benhan, karena telah menuduh dan mencercanya melalui situs microblog twitter.

Fenomena twit SARA dan perang kicauan atau twit war di dunia maya — meminjam istilah Prof Yasraf Amir Piliang — ialah wujud kekerasan dan kekejaman digital. Dalam konteks social media, dengan karakternya yang mudah digunakan setiap orang demikian mudah melakukan kekerasan bahasa (language violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence).

Di dalam buku berjudul Sebuah Dunia yang Menakutkan (2001), istilah “kekerasan” menurut Prof Yasraf, yakni “perlakuan dengan cara pemaksaan”, sehingga apa pun bentuk pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Oleh sebab itu, tidak hanya kekerasan fisik dengan senjata dalam memaknai “kekerasan”; di era yang lebih internet dan budaya teknologis ini, wujud kekerasan dapat berubah menjadi kekerasan non-fisik.

Kekerasan yang jauh lebih besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Sebab, ragam kekerasan dalam wujud kekerasan bahasa (language violence), kekerasan simbolik (simbolic violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence), semuanya dapat menghancurkan jiwa dan kepribadian seseorang.

Jadi jangan mentang-mentang twitter itu bebas, kita pun bebas berkicau tanpa panduan nilai, moralitas, dan etika sosial. Sebagai bangsa plural, sejatinya kita saling menghargai dan bijak menyikapi perbedaan. Termasuk bijak menggunakan media sosial, dengan status yang tidak menyerang seseorang. ***

Artikel ini dimuat di Rubrik @Jejaring HU Pikiran Rakyat Edisi Senin 27 Mei 2013
BAGIKAN

Penulis: verified_user

0 komentar: