17 December 2018

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa


Saya terenyuh dan miris membaca berita tentang perjuangan dan semangat lima siswa SD di daerah pedalaman. Mereka harus menyebrangi sungai untuk sampai ke sekolah karena dipisahkan sungai. Seperti diungkapkan anak-anak di dalam sebuah acara televisi, “Sekolah adalah jembatan masa depan yang akan mengantarkan aku menggapai cita-cita”. Kalimat ini seolah menggiring kesadaran kita bahwa sekolah adalah ruh peradaban yang mesti dijaga keberlangsungannya. Kalimat yang sarat akan petatah-petitih tersebut, merangsek masuk ke aras jiwa dan membuka katup cakrawala pemahaman. Bahwa tanpa sekolah – peradaban masa depan bangsa yang terletak di pundak generasi muda – tentunya akan porak-poranda.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada juga puluhan siswa SMP yang mesti berjalan tujuh kilo meter untuk sampai ke sekolah. Semangat tanpa kenal lelah karena harus menghabiskan jatah waktu sekira 2,5 jam untuk sampai ke sekolah mirip dengan usaha mendorong batu besar yang dilakukan Sisifus, tokoh dalam mitologi Yunani. Ia (Sisifus) setiap hari harus mendorong batu besar ke puncak gunung. Sebelum sampai ke puncak, Sisifus harus kembali melihat batu itu menggelinding ke kaki gunung meninggalkannya sendirian. Ia pun kembali berjalan ke kaki gunung hendak membawa batu besar itu. Begitulah seterusnya! Ia harus sedemikian rela melakukannya karena sedang menjalani proses hukuman yang dibebankan para dewa.

Namun, anak bangsa di daerah pelosok itu tidak sedang menjalani proses hukuman dari sang dewa. Ini semua terjadi akibat tidak tersedianya akses pelayanan publik di pedesaan yang kebanyakan terisolasi sehingga menjadikan mereka harus serba kekurangan dan berposisi sama seperti Sisifus. Mereka berjalan sejauh tujuh kilo meter dan berenang mengarungi derasnya air sungai untuk menunaikan tugas sebagai manusia yang mesti berilmu, berwawasan luas, dan berkepribadian luhung. Maka ketika jauhnya jarak dan aneka macam bahaya menghadang mereka, tak membuat mereka berputus asa dan kehilangan semangat berpendidikan. Mereka yakin bahwa berjalan bolak-balik sejauh belasan kilo meter dan menyebrangi sungai ialah awal menggapai cita-cita.

Dengan membangun jembatan atau mengadakan angkutan pedesaan, umpamanya, mereka yang terisolasi dan marjinal akan secepat kilat menggapai indahnya cita-cita. Maka, saya pikir merehabilitasi sekolah, menyediakan angkutan pedesaan, dan mengaspal jalan yang berlobang adalah medium komunikasi dialog kritis-emansipatoris dalam menghantarkan mereka mewujudkan cita-cita. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang representatif, saya pikir sebuah usaha pembebasan yang menjabarkan kata-kata menjadi sebuah tindakan nyata.

Paulo Freire (Pedagogy of The Opressed, 1972) mengatakan, tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan nihil dari dunia praksis. Ia menegaskan, bahwa sebuah kata sejati adalah kemampuan mengubah dunia. Sebab praksis adalah penyatuan antara tindakan dan refleksi atau kesatupaduan antara kata dengan karya sehingga menghasilkan usaha-usaha praksis pembebasan.

Di Indonesia masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini bagaikan gunung es, di mana hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh Indonesia , anak-anak yang bernasib sama dengan mereka sangat banyak. Andai saja pemerintahan tidak mempasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana sekolah yang representatif dan pelbagai alat penghantarnya, sama saja membunuh penantian futuristik mereka untuk mengangkat dirinya dari jurang keterpurukan harkat dan martabat.

Pendidikan ialah investasi peradaban bangsa di masa mendatang. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa lebih, yang terdiri dari generasi muda sebagai cikal bakal pemimpin masa depan berpotensi besar menjadikan negeri adil dan makmur. Namun, realitas pendidikan di Indonesia saat ini agak mengkhawatirkan, di mana jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.

Hal itu berimplikasi terhadap pembangunan di negeri Indonesia. Dalam Human Development Raport (HDR) dari United Nation Development Programme (UNDP) menutup angka Human Development Index ( HDI) Indonesia tahun 2010 di posisi 108 dengan angka 0.600 dari 169 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih memperihatin jika tidak mau dikatakan terbelakang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di sebuah daerah, misalnya, tanpa ketersediaan SDM tentunya pembangunan tidak akan menciptakan pertumbuhan positif.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan 80 persen jumlah anak putus sekolah, yaitu : kesulitan ekonomi (baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport) atau kesulitan ekonomi keluarga (anak-anak bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah). Selain itu, faktor eko-geografis karena berada di daerah pedalaman yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Untuk menciptakan akses pendidikan untuk semua kalangan (education for all) diperlukan kebijakan strategis melalui penuntasan wajib belajar dasar 9 tahun. Pelaksanaan wajib belajar itu ditangani secara lokal kabupaten sehingga lebih memudahkan pengelolaannya.

Dengan memerhatikan dunia pendidikan anak-anak, sebetulnya kita tengah berinvestasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tugas kita bersama, para stakeholders untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, serta tenaga pengajar (guru) yang telah memenuhi standar kualitas, baik dari sisi wawasan, ilmu, dan kesejahteraan hidupnya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan masa depan anak bangsa, sehingga mereka mampu menghadapi kompleksitas kehidupan di masa mendatang. Wallahua’lam
Pemimpin Pro Lingkungan

Pemimpin Pro Lingkungan


Kondisi hutan di negeri kita, memang sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita memang layak dikategorikan sebagai bangsa serakah. Keserakahan ini dapat dilihat dari torehan rekor sebagai negara pertama penghancur hutan tercepat di dunia. Seperti diansir oleh badan perlindungan hutan Internasional, FAO, setiap tahun di Indonesia hampir seluas 1, 871 juta hektar hutan dihancurkan antara tahun 2000-2005. Ini berarti tingkat kehancuran hutan mencapai 2 persen per tahun atau sekitar 51 kilometer persegi per hari atau telah menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepakbola per jam.

Dalam konteks Jawa Barat, kerusakan hutan pun tidak jauh berbeda dengan realitas di atas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat melansir, kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan, dimana hampir sekitar 445 ribu lahan hutan mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Situasi ini juga dirasakan semakin parah dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis di Jawa Barat yang terus menurun drastis hingga mencapai 40-50 persen dari total luasan hutan. Tak heran apabila daerah di propinsi Jawa Barat rawan dengan bencana longsor.

Realitas di atas tentunya membuat kita mesti bertanya kembali ikhwal keberagamaan yang kita praktikkan dalam keseharian. Apalagi negeri ini, dihuni mayoritas penganut agama Islam, yang mengaku berpegang teguh pada sumber kehidupan yakni Al-Quran dan Al-hadits. Pertanyaannya, kenapa negeri kita, pada tahun 2008 dikategorikan sebagai kandidat pertama sebagai negara penghancur hutan tercepat? Lantas, bagaimana peran Al-Quran dan hadits dalam memberikan sumbangsih kongkrit bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, terutama hutan? Di dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan sekitar – utamanya hutan – ialah sebuah misi pembumian ajaran-ajaran langit. Kondisi hutan yang kritis dapat mengakibatkan sumber kehidupan umat manusia terancam, sehingga perlu kiranya mengejawantahkan perintah Allah yang dimuat dalam Al-Quran untuk menjaga lingkungan sekitar, utamanya hutan. Sebagai seorang muslim, kita sejatinya menjadikan isu-isu pemeliharaan lingkungan dan hutan sebagai misi religiusitas kita. Apa pun profesi yang sedang kita jalani saat ini (pengusaha, pekerja, PNS, pejabat, aparat, dll), ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam harus dipegang kuat.

Di dalam firman-Nya, dijelaskan ikhwal penting menjaga keteraturan ekologis dan ekosistem, yakni surat di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sbb, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konservasi alam)”. Ayat ini sebetulnya menginstruksikan kepada kita untuk merenungi bencana alam yang kerap terjadi sebagai efek samping perilaku dan kebijakan kita terhadap lingkungan dan alam. Dengan demikian kita mampu meminimalisasi dampak ekologis dengan menemukan langkah solutif bagi persoalan alam sekitar.

Kehancuran hutan di negeri kita diinisiasi sikap dan pandangan kita terhadap hutan yang diposisikan sebagai makhluk-Nya yang halal dieksploitasi besar-besaran. Dalam posisi ini, kita menempatkannya sebagai sesuatu yang transenden (berjauhan) dan bukan sesuatu yang imanen (berdekatan) dengan kehidupan sehingga kebutuhan timbal-balik (simbiosis mutualisme alam-manusia) dikhianati oleh laku perusakan. Di dalam terma “kembali”, terkandung makna pentingnya memelihara alam atau hutan dengan melakukan program konservasi, reboisasi, pajak perusahaan untuk kelestarian alam, pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kehadiran hutan di sekitar kita, tentunya dapat menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian kita patut menjaga dan melestarikannya, agar anak-cucu kita dapat menjalani kehidupannya dengan optimis. Ketika kita tidak menjaga dan melestarikannya, saya pikir, kita telah menjadi seorang pembunuh kehidupan jutaan generasi mendatang. Karena itu, negeri ini membutuhkan para pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan pro lingkungan. Ketika kebijakan dari pemerintahan yang sensitif lingkungan lahir, hal itu posisinya sama dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat sebab dengan kondisi hutan dan alam yang lestari berbagai kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Di dalam sistem demokrasi kekuasaan dipilih dan ditentukan oleh kuantitas suara pilihan. Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar, entah itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai bentuk kesalehan religius kita, sepatutnya memilih kandidat yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menambal kegagagalan pembangunan di dalam sistem demokrasi yang notabene tidak mengindahkan kondisi alam. Demi pembangunan, maka perjanjian eksploitatif dilaksanakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Padahal potensi alam kita tengah dikuras habis dengan pembagian yang timpang sekali seperti yang terjadi pada kasus freeport di Papua.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan sejatinya menyadarkan pemimpin kita tentang pentingnya menyertakan lingkungan dalam kerja demokrasi. Ia (demokrasi) dituntut membangun sistem politik sensitif lingkungan, keaktifan partai politik mengusung isu lingkungan sebagai platform utamanya, dan anggaran belanja negara atau daerah (APBN dan APBD) harus menimbang aspek pengelolaan lingkungan. Maka, para pejabat publik dan politisi juga dituntut memiliki sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians) agar keberlangsungan alam dapat dipertahankan. Bagi kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara topografik berada di sekitar gunung dan hutan, menjadi kenicayaan untuk merancang kebijakan pro lingkungan setelah mereka terpilih menjadi “penguasa baru”.

Karena itu, mari kita terus-menerus menghunjamkan dalam diri bahwa saat inilah moment tepat untuk memelihara alam dengan menentukan pilihan di Pilkada Jawa Barat, seorang kandidat yang mampu merancang pemerintahannya sensitif lingkungan. Inilah yang disebut dengan “Biokrasi” sebagai wujud pelaksanaan perintah suci dari sang pencipta alam raya ini, Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Wallahua’lam

Artikel ini dimuat di HU Republika Jabar, 5 Desember 2012
Tahun Baru, Hidup Harus Lebih Baru

Tahun Baru, Hidup Harus Lebih Baru


Tahun baru Masehi bagi saya tidak hanya pesta sesaat dengan meniup terompet dan menyalakan kembang api di tempat-tempat keramaian. Tahun baru bagi saya ialah awal menggantungkan harapan hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan hidup ialah modal, capital, mesin, dan daya luar biasa yang mampu menggerakkan aktivitas kita. Ketika tak ada satu pun harapan yang kita susun dalam hidup ini, saya jamin Anda tidak akan lagi betah mengarungi hidup ini. Anda akan putus asa, lemah, tak bersemangat, dan memahami bahwa hidup tak layak dijalani.

Tahun baru diawali dengan nama dewa Janus, yang memiliki dua kepala. Yang satu menghadap ke depan. Satunya lagi mengarah ke belakang. Ini artinya ketika mendekati bulan Januari, kita sejatinya melakukan refleksi diri ikhwal kehidupan yang telah dan akan kita jalani. Masa lalu, memang telah terjadi dan tidak mungkin lagi kembali. Masa depan tidak mungkin terjadi kalau harapan kita tidak ada sama sekali.

Jadi, susunlah harapan untuk memodali semangat hidup kita. Sesekali melihatlah ke belakang untuk dipelajari agar ke depan kesalahan yang pernah kita lakukan tidak terjadi lagi. Tahun Baru, harapan pun harus lebih baru. Setuju bro!
Ramainya "Twit War" SARA

Ramainya "Twit War" SARA


Situs microblog sekelas twitter di era demokrasi dapat dijadikan medium menciptakan iklim kedamaian dan perdamaian, sekaligus mengundang malapetaka bagi ajegnya perdamaian di Indonesia. Dengan karakter postingan twitter yang tidak lagi personal — kecuali diatur pengguna twitter untuk melindungi privacy dirinya — setiap kicauan tentunya akan menjadi konsumsi publik. Kicauan tweeps dapat dibaca oleh siapa saja, tanpa kecuali.

Karena itu, menyerang seseorang dengan update status bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah tindakan yang menggambarkan bahwa seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni. Apalagi bila kicauan SARA dilakukan pejabat Negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini dunia maya diramaikan dengan sebuah kicauan di twitter yang mencederai iklim positif perdamaian dan kebebasan beragama.

Melalui akun twitternya @dipoalam49 itu, Dipo Alam, yang menjadi pejabat Negara seolah tidak memiliki wawasan kebangsaan dengan kicauan tendensius dan SARA ketika menanggapi keberatan Romo Franz Magnis Suseno (FMS) atas rencana penghargaan kepada SBY oleh. Dipo Alam pun sewot. Alhasil, dua kicauan di twitter yang diupdate pada Selasa, 21 Mei 2013 mengindikasikan ketidakdewasaan berbangsa dan bernegara, “Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan.” Kicauanya.

Satu lagi kicauannya di twitter yang menyinggung prinsip toleransi di Indonesia, yakni “umaro, ulama, dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh non-muslim FMS”. Kalimat “dicerca oleh non-muslim” dalam kicauan Dipo, tentunya mengundang tanda tanya besar, pantaskah pejabat Negara diskriminatif?

Kasus yang dilakukan Dipo Alam, juru bicara presiden SBY, dengan menulis twit SARA via akun @dipoalam49 ketika menanggapi protes Romo Franz Magnis Suseno atas rencana pemberian anugrah World Statesman Award kepada SBY oleh lembaga Asing, Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berdiri di New York, Amerika Serikat.

Bagi Romo FMS, surat terbuka keberatan kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF), berdasarkan pada ketidakseriusan SBY selama 8,5 tahun masa kepemimpinannya membenahi hubungan antar dan intra umat beragama. Kasus bernuansa SARA seperti pengusiran, pengrusakan, dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan Muslim Syiah di Indonesia tidak diselesaikan secara serius.

Alasan ketidaksetujuan Romo Magnis, memang logis. Sebab menurut catatan Komnas HAM, kasus pelanggaran kebebasan beragama mengalami peningkatan pada 2012. Dari 541 pelanggaran kebebasan beragama, sekira 274 kasus terjadi tahun 2012. Bahkan, dalam sidang empat tahunan Evaluasi Periodic Universal dewan HAM PBB, pada bulan Juli 2012, Indonesia mendapat rapor merah sebagai Negara yang angka pelanggarannya tinggi.

Twit atau kicauan di twitter ialah representasi diri. Ketika seorang pejabat memutuskan membuat akun di twitter, sebetulnya harus siap bahwa apa yang dikicaukannya akan selalu menyita perhatian publik. Azas kehati-hatian berkicau mesti dipegang teguh sang pejabat. Sebab, apa saja yang dikicaukan akan berdampak secara sosial di kehidupan riil.

Ketika Dipo Alam berkicau seperti itu, akhirnya muncul penilaian bahwa seorang pejabat Negara lemah wawasannya tentang pluralitas yang tumbuh di Indonesia, sehingga lahir penilaian bahwa ia merupakan sosok manusia intoleran yang hanya memilah hubungan sosial kebangsaan menjadi “mayoritas-minoritas”.

Tak hanya kasus yang menimpa Dipo Alam, di negeri ini juga beberapa kasus perang kicauan (twit war) meramaikan jagad twitter. Dari mulai penetapan sebagai tersangka Farhat Abbas, karena melalui akun twitternya menyebut Ahok, wakil gubernur DKI Jakarta dengan sebutan rasial.

Kemudian, serangan frontal kicauan juga terjadi antara Marissa Haque kepada Joko Anwar, melalui twit yang kasar dan tak pantas dilakukan seorang publik figur. Twitter juga, sebagai media untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat telah menjadikan iklim hukum di Indonesia berubah. Atas nama pencemaran nama baik, misalnya, Misbakhum melaporkan akun twitter @benhan, karena telah menuduh dan mencercanya melalui situs microblog twitter.

Fenomena twit SARA dan perang kicauan atau twit war di dunia maya — meminjam istilah Prof Yasraf Amir Piliang — ialah wujud kekerasan dan kekejaman digital. Dalam konteks social media, dengan karakternya yang mudah digunakan setiap orang demikian mudah melakukan kekerasan bahasa (language violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence).

Di dalam buku berjudul Sebuah Dunia yang Menakutkan (2001), istilah “kekerasan” menurut Prof Yasraf, yakni “perlakuan dengan cara pemaksaan”, sehingga apa pun bentuk pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Oleh sebab itu, tidak hanya kekerasan fisik dengan senjata dalam memaknai “kekerasan”; di era yang lebih internet dan budaya teknologis ini, wujud kekerasan dapat berubah menjadi kekerasan non-fisik.

Kekerasan yang jauh lebih besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Sebab, ragam kekerasan dalam wujud kekerasan bahasa (language violence), kekerasan simbolik (simbolic violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence), semuanya dapat menghancurkan jiwa dan kepribadian seseorang.

Jadi jangan mentang-mentang twitter itu bebas, kita pun bebas berkicau tanpa panduan nilai, moralitas, dan etika sosial. Sebagai bangsa plural, sejatinya kita saling menghargai dan bijak menyikapi perbedaan. Termasuk bijak menggunakan media sosial, dengan status yang tidak menyerang seseorang. ***

Artikel ini dimuat di Rubrik @Jejaring HU Pikiran Rakyat Edisi Senin 27 Mei 2013
Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi

Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi


HARI Jumat pekan lalu (31/05), smartphone berbunyi karena ada pesan masuk ke kotak masuk. Ternyata undangan penandatanganan petisi online menolak komersialisasi Babakan Siliwangi (Baksil). Ketika saya mengklik laman situs http://www.change.org/SaveBaksil pada hari itu juga ternyata sudah terkumpul 5.751 tanda tangan netizen yang mendukung petisi penolakan komersialisasi Baksil yang digagas Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi (FWBS). Empat hari kemudian terkumpul sekitar 7.550 tanda tangan.

Di era digital ini, setiap aktivis dapat memulai kampanye ketidakadilan dengan mengetengahkan abstraksi permasalahan sebagai pesan kritis publik kepada pemerintahan melalui new media.

Situs change.org — sebagai new media — dapat digunakan publik atau aktivis menuntut kebijakan yang tidak pro-rakyat. Gerakan petisi online sebagai upaya memanfaatkan teknologi media sosial tentunya harus kita ramaikan sebab ini merupakan pertanda tingkat melek media warga yang tinggi. Ketika di tataran praksis sosial, gugatan warga kepada pemerintah tidak begitu dihiraukan, dengan dukungan dari pengguna internet maka gerakan sosial diharapkan dapat dijalankan agar segala kebijakan pemerintah menjadi pro rakyat.

Petisi online Babakan Siliwangi yang bertajuk, “Selamatkan Hutan Kota Dunia dari Ancaman Komersialiasi” ini dalam konteks demokrasi ialah salah satu bentuk kebebasan berpendapat warga kota Bandung melakukan gugatan pada pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam. Sebab, sebagai “hutan kota”, daerah Baksil harus bebas dari beton dan bangunan.

Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi pun menjelaskan alasan kenapa harus mengeluarkan petisi online di change.org. Mereka menuntut Pemerintah Kota — sebagai abdi rakyat — seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik minimal 30 persen dari seluruh wilayah. Namun pada kenyataannya, Kota Bandung yang luasnya sekitar 17.000 hektare baru memenuhi sekitar 7 persen RTH.

Demi masa depan bersama, petisi online di situs change.org itu harus efektif dan efisien untuk melahirkan perubahan bagi Kota Bandung yang lebih baik dan lestari. Kehadiran situs http://www.change.org di tengah masyarakat demokratis, menjadi media kampanye sosial efektif untuk menggalang kekuatan sosial yang mewakili suara publik. Situs ini merupakan social media yang banyak digunakan sebagai media demonstrasi online publik atas kebijakan pemerintah di berbagai daerah. Tak heran jika user atau pengguna situs terdiri dari warga biasa, aktivis LSM, aktivis sosial, dan netizen yang memiliki basis gerakan sosial.

Situs change.org didirikan pada tahun 2007, oleh Ben Rattrey (31) dan berhasil menyabet penghargaan sebagai B Corporation – sebuah hibrida perusahaan nirlaba dan amal, yang berusaha membuat keuntungan untuk kebaikan sosial – dan pada tahun 2011 situs ini menembus harga 5 juta dollar AS. Tahun 2012, sekira 20 juta pengguna dari 196 negara mendaftar menjadi user.

Ben Rattray, pendiri change.org, seperti ditulis Nicholas D. Kristof dalam kolom di nytimes.com bertajuk, “After Recess: Change the World” (4/02/2012) mendirikan situs ini untuk memudahkan warga biasa menggugat korporasi dan pemerintahan melalui dukungan online. Kristof menjelaskan bagaimana peran social campaign situs change.org, mampu mengubah sikap korporasi ketika 14 anak-anak siswa kelas 4 SD di Brookline, Massachusets; berhasil memenangkan petisi mereka yang ditujukan kepada studio film, Universal Studios.

Melalui internet, mereka menyuarakan ketidaksetujuan ketika membaca cerita “The Lorax”, karya Dr. Seuss, yang akan difilmkan Universal Studios dan dirilis pada bulan Maret 2012. Ketidaksetujuan mereka ketika membuka laman situs Universal Studios tidak mencantumkan pesan lingkungan; di mana “The Lorax”  ialah pelindung alam. Sebulan kemudian, anak-anak memulai sebuah petisi di Change.org, menuntut agar Universal Studios “membiarkan Lorax berbicara untuk pohon.” Petisi itu dengan cepat beredar dan berhasil mengumpulkan lebih dari 57.000 tanda tangan. Kemudian pihak Universal Studio pun memperbarui situs film dengan pesan lingkungan seperti yang dituntut oleh anak-anak.

Lantas, bagaimana dengan petisi online yang dilakukan Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi? Akankah pemerintah kota Bandung – dalam hal ini Walikota – mengabulkan tuntutan mereka untuk membatalkan izin mendirikan bangunan dengan PT EGI? Mungkin, pihak pemerintah dan korporasi harus menonton film bertajuk, The Lorax, sehingga akan menyadari bagaimana keserakahan korporasi berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau diizinkan membangun beton di Baksil, akan tumbuh seribu beton lagi ke depannya. Maju terus kang Tisna Sanjaya, untuk Kota Bandung yang hijau, resik dan sejuk. []

Sumber:Rubrik Jejaring, 10 Juni 2013 di HU Pikiran Rakyat
Memberi Itu Harus Memberdayakan

Memberi Itu Harus Memberdayakan

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir,”  (QS. Al-Baqarah [2]: 264).

PERILAKU mulia nan indah tapi serasa sulit dilaksanakan ialah “memberi”. Berbeda dengan menerima. Setiap orang pasti berebut bila saja mengurusi segala hal yang berkaitan dengan penerimaan. Entah itu ketika menerima jabatan, harta kekayaan, atau materi yang disedekahkan orang lain.

Di dalam Islam, amal kebajikan yang tinggi ialah praktik memberi melalui perintah zakat, infaq dan sedekah. Bahkan, memberi tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya raya. Ini telah dicontohkan oleh panutan umat Islam, Rasulullah SAW, sepanjang hayatnya. Betapa tidak, saking gemarnya memberi, baginda Rasulullah sampai menangis saat menyaksikan seorang yatim dan miskin terlantar di jalanan. Beliau pun dengan sigap langsung menawarkan istrinya, Aisyah, untuk menjadi ibu angkat bagi anak yatim yang terlantar tadi.

Bahkan, tak jarang demi kegiatan memberi ini, Rasulullah SAW rela mengganjal perutnya dengan batu kerikil untuk menahan lapar. Padahal, manusia sekelas Nabi, bukan tak punya makanan. Tetapi makanan itu diberikan kepada fakir miskin.

Di dalam ayat di atas, setinggi apa pun keinginan untuk memberi tetap saja kita sebagai pemberi perlu mengindahkan perasaan hati si penerima. Memberi dengan cara menghardik atau memamer-mamerkan apa yang telah kita berikan merupakan perilaku yang dapat mengundang rasa sakit hati si penerima. Karena itu, alangkah bijaksana apabila memberi dilakukan dengan niat ikhlas, menolong orang ke luar dari rasa sedih, khawatir, dan resah. Inilah yang membuat perilaku memberi menjadi tidak mudah. Sebab, sedikit saja tergelincir dari niat, kita malah akan terjebak pada perilaku riya (ingin terlihat baik oleh orang lain).

Praktik memberi laksana matahari menyinari bumi. Bayangkan, dengan cahayanya yang kadang terasa menyengat, matahari melepaskan seluruh makhluk bumi dari ancaman kematian. Tanpa matahari, alam semesta akan kehilangan energi yang mampu memberikan kekuatan untuk bergerak. Hebatnya, sebanyak apa pun matahari melepaskan cahayanya, ia tak pernah meminta balasan.

Dalam konteks filantrofis, maka si penerima, kurang pantas jika menolak pemberian orang atau meminta lebih dari apa yang orang lain berikan. Sebab, menolak rezeki lewat tangan orang lain juga tidak disukai oleh Rasulullah. “Janganlah me­nolak permintaan seseorang, walaupun kamu melihatnya memakai se­pasang gelang emas,” begitulah salah satu sabda Rasulullah SAW.

Hanya, satu catatan perlu diingat; jangan sampai membuat orang keasyikan dengan kebiasaan menerima pemberian. Sebab, dalam ajaran Islam, praktik meminta-minta tidak begitu disenangi. Rasulullah Saw. berwasiat: “Siapa yang meminta guna memper­banyak apa yang dimilikinya, maka se­sungguh­nya ia hanya mengumpulkan bara api (ne­raka).” Karena itu, pemberi yang baik adalah pemberi yang sekaligus mampu memberdayakan si penerima hingga mampu hidup mandiri, seperti matahari.

Hal ini dikatakan Moeslim Abdurrahman dalam bukunya Islam sebagai Kritik Sosial (1996: 41) sebagai Muslim “organik”. Yakni kegiatan tolong menolong antarsesama yang dapat menciptakan ikatan masyarakat yang teguh di tengah kondisi lemah. Dalam arti lain; masyarakat yang mampu memaksimalkan segala sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada untuk menopang kebutuhan hidup.

Karena itu kita kerap kali memandang sepele praktik memberi. Notabene masyarakat kita begitu asyik memaknai bahwa memberi sekadar memberi; bukan memberi dengan cara memberdayakan. Karena itu, gagasan konsepsional Moeslim Abdurrahman dalam rangka membangun Muslim “organik” patut menjadi petunjuk guna mewujudkan kesejahteraan hidup. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi kita berkeluh kesah dan mengharap belas kasih orang lain. Akan tetapi menanamkan keyakinan bahwa kita harus menjadi pemberi yang tak sekadar memberi; tetapi memberi dengan cara yang memberdayakan.

Rasulullah SAW bersabda, “Tangan di atas (pemberi yang memberdayakan) lebih baik daripada tangan yang di bawah (peminta)?”

Allah SWT berfirman, ”Dan carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan,” (Q.S. Al-Qashas [28]: 77). Wallahua’lam

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

Orang Tamak Mah Begini ya

Orang Tamak Mah Begini ya


Tuhan dipenjara seluruh ketamakanmu. Dia menjadi tak berarti apa-apa di kedalaman sinabarmu. Tempat suci-Nya kini menjadi panggung politik kepentingan. Pertunjukan atraktif di gedung-gedung masjid yang sejatinya bersih dari nafsu-nafsu berkuasa. Kita seolah menjadikan bebangunan beratap menara bulan bintang itu sebagai rebutan orang-orang. Madjid berkata, “Islam Yes!” sementara “Partai Islam No”.

Adalah kepicikan ketika ruh coba-coba dilumuri nenafsu manusiawi berbalut angkara murka. Nilai agama menjadi jualan politik yang tak lagi seseksi Dewi Persik. Se-ngetren Ahmad Dani dan Luna Maya. Laiknya Ariel yang tak lagi percaya diri untuk berkarya: Agama menjadi mati suri. Mati dari keberfungsian hakikinya sebagai mesin penggerak umat manusia untuk mentransformasi.

Tak usah kau salahkan Agama. Salahkan saja manusia-manusia yang lunglai ketika menafsir mesin penggerak Agama. Matilah jiwa. Matilah rasa. Matilah sinabar di otak kepalamu. Daya dobrak Agama pun tak lagi seperkasa Hercules menghancurkan benteng-benteng yang dibangun ayahnya, Zeus.

Mereka hanya bisa berkata, “Negaraku”, seraya menerawang ke angkasa, “adalah jamrud khatulistiwa yang mencekam.” Tak ada lagi harapan yang tersimpan di dada setiap insan negara: “Aku berteriak: Matilah Agama”...Matilah engkau di dunia ini akibat ulah manusia bermental raksasa angkara murka.

Engkau kini tertindih nyeri. Menggerinjal ingin membebaskan diri jerat tali temali besi. Namun si dia hanya tertawa senang, kadang riang. Gigi bergerigi dan mulutnya yang penuh keserakahan terlihat menyebalkan. Sangat menyebalkan serupa orang dewasa yang mengambil ludo, monopoli, dan ular tangga milik adiknya secara paksa. Sementara itu, di luar, orang-orang keparat hanya bernyanyi riang tak kenal lelah. Rasa dan jiwanya tak bergelinjal keluar ubun-ubun kesadaran manusiawi. Membiarkan suara engkau menjadi parau...sangat parau...dan lambat laun tak terdengar segemercik apa pun.

Bebatuan itu terasa berat menindih lekat. Memberati tubuh ringkih berkalung derita. Penderitaan yang dirangkai secara sengaja oleh babi-babi berdasi. Rakyat kini tak lagi berpunya kedaulatan. Semuanya habis digerus keserakahan kaum dewa yang bermuram durja.  Merana dan merona tak ada bedanya. Blur dengan suara isak tangis engkau yang terus-terusan mengeras. Membahana. Dan menghiasi alam ini. Semakin keras dan membahana; semakin tak terdengar teriak penderitaan. Petani, guru honorer, pengangguran, tukang angkot, pemboseh becak, dan si dekil hanya bisa berteriak hingga parau, serak dan lantas meringkuk kikuk di pembaringan.

Engkau bersuara seperti halnya si bisu yang tak sudi berkata-kata. Meracau karena engkau dianggapnya super gila bagi orang-orang yang kini duduk tersenyum di kursi empuk kekuasaan. Tak lupa dibalik senyum dan simpati mereka, terselip sebatang cerutu yang mengepulkan asap kemunafikan.

Bandung, Juni 2011

Sajak Tragis

Sajak Tragis

kesucian mengalir
hingga memenuhi urat nadi
mencengkram menelusuri sinabar hati
semuanya memahat diri mengukir eksistensi
menjadi manusia dilumuri spirit ilahi

tapi, aku dan kau kini menutupnya
dengan sejuta paksa
memenjarakannya dengan terali keangkaraan
untuk kemudian berakhir tragis.....
sanubariku dan sanubarimu kini tak memancarkan cahaya
membunuhnya hingga mati tak dapat menari-nari asyik
di alam realitas...

aku dan kau, kini, tak mampu
mengukir karya berbalut ruh mengilahi
karena tengah mengkhianati titah Rabbi

Bandung, Juni 2011
Menimbang Visi Pemimpin

Menimbang Visi Pemimpin


Kendati menyisakan waktu lama sekitar setahun, pada pemilu 2019 nanti suasana pasti ramai dengan umbul-umbul, gambar, poster, dan brosur calon pemimpin negeri ini. Setiap partai politik yang ikut tentunya akan berkompetisi menawarkan sosok pemimpin yang pantas – dalam penilaian mereka – menahkodai negeri ini.  Dengan sisa waktu yang lama itu, tentu menambah keuntungan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih panjang dalam menawarkan visi dan gagasannya. Entah itu dengan “unjuk diri” di media massa ataupun sekadar safari ke pelosok-pelosok.

Namun, dari sekian kampanye itu adakah tersimpan ide kebijaksanaan yang mampu diimplementasikan dalam tataran aksional? Saya pikir, apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Selalu memaparkan visi meskipun nihil aksi ketika berhasil duduk di “singgasan kekuasaan”. Visi secara eksistensial diawali dari “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Namun, kemurnian ide kerap dikotori nafsu, ego, hasrat, kerakusan dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa lepas dari motif politis-kekuasaan. Visi seorang pemimpin haruslah luhung dan luhur demi kemajuan bangsa dan Negara.

Pendidikan, misalnya, sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa harus mendapatkan porsi utama agar bangsa ini sejahtera. Sebab, dari proses pendidikan inilah setiap manusia akan memiliki keterbukaan wawasan dan menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Bukankah dari instansi pendidikan banyak melahirkan sejumlah inovasi yang dapat mendongkrak aras ekonomi suatu bangsa? Bukankah dengan pendidikan juga, setiap warga dapat memanfaatkan akses pengetahuannya untuk kemajuan bangsa?

Coba kita telaah lebih dalam, di mana siswa-siswi SMK mampu merakit mobil Esemka yang dimulai dari ruang pendidikan. Coba juga kita saksikan bagaimana siswa SMP mampu berinovasi di bidang teknologi informasi. Tepat kiranya, apabila para peserta pemilu 2019 jauh-jauh hari menjadikan negeri ini sebagai ajang mewujudkan visi ke tataran praktis bukan hanya saat kampanye saja. Dunia pendidikan haruslah diprioritaskan para pemimpin di negeri ini, karena dari aktivitas belajar seorang warga mampu mengoptimalkan kemampuan, skill, dan potensinya hingga mewujud menjadi karya nyata.

Visi dan seorang pemimpin laiknya dua sisi mata uang tak terpisahkan. Tanpa visi, pemimpin tak sepantasnya mencalonkan diri. Tanpa kesiapan seorang individu menjadi seorang pemimpin, sebaik apa pun visi tidak akan berarti apa-apa untuk kemajuan bangsa. Visi kebaikan untuk negeri tidak layak diusung ketika dirancang berdasarkan ego kekuasaan, karena dapat menciptakan eksploitasi destruktif dan berlebihan atas bangsa, Negara, dan sumber daya alam. Visi juga saya pikir, mirip dengan gagasan seorang Indonesianis, Benedict Anderson, yakni menghidupkan komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas demi kesejahteraan rakyat.

Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju akan terwujud. Empati yang pasti hadir di dalam setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Karena itulah, siapa pun pemimpin kita yang hendak maju pada pemilu 2014, harus mengingat, bahwa kurva kemajuan Indonesia, berdasarkan data Badan Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung menurun (2011).

Peringkat IPM Indonesia berada di urutan 124, padahal pada 2010 Indonesia ada di peringkat 108. Ini mengindikasikan ada yang tak beres dalam mental pemimpin negeri ini. Praktik korupsi seolah mewabah tanpa henti dari Pusat ke daerah-daerah. Inilah bukti ketidakmurnian visi pengabdian mereka telah bergeser 180 derajat dikarenakan jebak dan rayu nafsu-keserakahan, hingga melahirkan “borok” menakutkan di negeri ini. 

Sejatinya, kita terus-menerus memelihara “semangat murni” untuk kemajuan Indonesia. Kalau zaman pra-kemerdekaan ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat herois “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”. Visi keadilan tersebut merupakan hikmah kebijaksanaan yang mesti tertanam kokoh dan kuat hingga membentuk karakter seorang pemimpin bijaksana. Kepentingan nasional bagi seorang pemimpin bijaksana merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Pemimpin bijaksana dan visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.

Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang sekadar memenuhi imajinasi warga. Sesuai dengan doktrin Islam, “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Karena itu, sebagai seorang warga-negara, saya mengharapkan pada pemilu 2019 nanti lahir seorang pemimpin yang mampu menyelaraskan visinya ke dalam program-program yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs). Sebab, program semacam ini, merupakan bagian dari keseriusan seorang pemimpin merancang visi dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan Negara. MDGs merupakan kesepakatan bersama dari sekitar 189 pemimpin dunia, dalam memajukan Negara yang dipimpinnya.

Dengan begitu, visi-visi yang membumi tersebut dapat memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memulihkan lingkungan. Semoga pada 2019 nanti lahir seorang pemimpin visioner yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terencana. Bukan pemimpin yang pintar menebar pesona saja! Wallhua’lam
Sudahkah Jadi Pendidikan Pancasilais?

Sudahkah Jadi Pendidikan Pancasilais?



Realitas pendidikan bangsa seolah tak kunjung membaik. Cobalah kita tengok ke pelosok daerah. Dengan sangat mudah akan menemukan anak-anak usia sekolah yang bekerja guna meringankan beban orang tua. Ketika anak lain seusia dengannya sedang menikmati masa bermain dan berpendidikan, mereka harus rela menggadaikannya dengan meninggalkan sekolah. Memang tidak semua anak bangsa seperti ini.

Orang tua mereka resah dan gelisah menghadapi masa depan anaknya. Kendati sekolah hingga perguruan tinggi, kini hal itu tidak menjadi jaminan masa depan yang lebih baik sebab pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Malahan, sejak abad 21 ini lahir istilah “pengangguran terdidik”, untuk menyebut masyarakat berpendidikan yang tak memiliki pekerjaan tetap. Tak heran sebagian warga miskin beralasan: menyekolahkan anaknya, tidak akan mengubah garis kemiskinan mereka. Jangan heran juga lahir pesimisme, “ngapaian sekolah” mending juga “bekerja membantu orang tua” daripada selepas sekolah tak kunjung mendapatkan kerja. 

Memang betul bila dana BOS dikucurkan, namun hal ini belum mengubah akses rakyat memeroleh pendidikan murah, mudah, dan berkualitas. Pasalnya, biaya tak mencukupi untuk membayar pendaftaran, bangunan; atau membeli seragam, tas, alat tulis dan buku. Inilah realitas pendidikan di negeri nan kaya raya, sekolah negeri (milik pemerintah) tidak lagi murah-meriah, lebih pas disebut sekolah mahal-meriah. Warga miskin terpinggir harus puas hanya dapat melanjutkan ke sekolah yang tak diperhitungkan, bahkan terkesan asal-asalan.

Selebihnya, tak banyak yang beralasan kalau melanjutkan sekolah guna memeroleh ilmu, meluaskan wawasan, dan membentuk diri menjadi manusia bijaksana. Bahkan hanya hitungan persen, yang mencoba mendirikan usaha mandiri. Di negeri ini – karena alasan biaya mahal – untuk dapat bertahan hidup, mereka rela membuang harapan futuristik sang anak, guna mengeluarkan keluarganya dari jerat kemiskinan dengan tidak bersekolah.

Pendidikan

Lantas, mau menjadi apa bangsa ini ke depan? Apabila sekolah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang urgen. Mau menjadi apa bangsa ini di masa depan? Apabila kita merecoki ikhwal sistem pendidikan dengan standar Ujian Nasional (UN), tanpa memberikan rasa aman kepada warga Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja. Terakhir, mau menjadi apa bangsa ini di masa mendatang? Apabila pemimpin negeri ini tak menempatkan pendidikan sebagai panglima peradaban.

Semangat belajar anak bangsa merupakan “daya gugah” yang mampu menciptakan stamina kebudayaan kita hingga peradaban di Indonesia menggeliat bangkit. Apalagi untuk anak-anak. Tentunya harapan dan keinginan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi mesti diakomodasi dan diaplikasikan secara praktis. Sebab, mereka adalah bagian dari bangsa yang sangat mengidamkan kebahagiaan hidup dan dipenuhi aneka penantian futuristik.

Orang yang puas dengan masa kini tidaklah memiliki penantian futuristik. Puas dengan kemiskinan, puas dengan kejumudan, puas dengan kondisi saat ini, saya pikir terkategori manusia konservatif. Mengapa demikian? Sebab, ia takut atas masa depan dan khawatir atas segala peristiwa yang terjadi. Ia lebih menyukai status quo dan mencoba mempertahankannya. Membiarkan mereka hanya menikmati kekayaan alam (SDA) tanpa bisa menikmatinya, adalah kejahatan terselubung. Karena itu, semestinya pemerintah  mulai mengevaluasi kinerja ketika gejala ketidakmerataan hak berpendidikan di pelosok meruak ke permukaan.

Jangan menjadikan vox vopuli vox dei (suara rakyat, suara Tuhan) hanyalah bualan sloganistis tak membumi ke dalam laku politik. Dalam konteks keindonesiaan tentunya masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini juga bagaikan gunung es, karena hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, anak-anak yang bernasib sama (tidak mampu mengakses pendidikan) sangatlah banyak.

Bangsa yang mementingkan pendidikan anak-anaknya di atas kepentingan material telah memberikan ajaran etis “bagaimana mencari kerja”. Tidak seperti ajaran-ajaran dogmatis yang mencerca dosa tetapi melupakan inti moralitas dan etika dalam sebuah proses panjang pendidikan manusia. Ketika bangsa tak hanya menghafal pelajaran – melainkan hingga memahami – saya pikir terhampar masa depan indah gemilang di kehidupan mendatang anak-anak bangsa.

Pancasilais atau pancasialkah?

Daniel Dhakidae (1979) menulis, “Ideologi adalah alam pikiran, bukan sanjungan dalam madah puja-pujian. Ideologi adalah sikap dan prinsip hidup. Dan, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua ideologi yang hidup di Nusantara bertumbuh dari jenis ideologi penantang, termasuk pancasila” (Jurnal Prisma, 08/08/1979). Dia menyimpulkan pancasila sebagai ideologi sejatinya terbenam dalam jiwa sehingga membentuk sikap dan prinsip hidup. Persoalan kini, pancasila ditetapkan sebagai ideologi NKRI-pemerintah, yang dicurigai hanya menempatkan butir-butir pancasila sebagai sesuatu yang patut dipuja-puji selangit. Tetapi mereka lupa: disamping puja dan puji, nilai yang dikandung pancasila luput dari kesadaran alam pikir.

Dalam bahasa lain, pancasila menjadi ideologi mapan, dan berhadapan dengan ideologi-ideologi yang terserak di Nusantara untuk menggulingkannya. Pada kalimat akhir, Daniel Dhakidae, menjelaskan bahwa secara historik, sebuah ideologi, termasuk pancasila, lahir karena ada gugatan dan penentangan rakyat atas ideologi mapan. Ini artinya, ketika pancasila telah menjadi bagian dari kemapaman, dan rakyat tidak merasa puas dengan efek samping bagi pejabat dalam bernegara, boleh jadi akan memicu kemunculan ideologi-ideologi baru.

Kasarnya, pancasila terancam menjadi seonggok landasan negara yang tersingkirkan dari negara, seperti halnya – dalam catatan historik – bahwa pancasila pernah menggulingkan ideologi kolonialisme kaum penjajah yang tengah berkuasa. Apabila pancasila tidak ingin terpinggir di negeri ini, para pemangku amanat negara wajib menjadikan pancasila sebagai landasan menerapkan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan bagi kalangan miskin.

W.S Rendra berteriak, “Siallah pendidikan yang aku terima” dalam bait-bait Sajak Gadis dan Majikan, “diajar aku berghitung, mengetik, bahasa asing, dan tata cara”. “Tetapi...” lanjutnya, “lupa diajarkan: bila dipeluk majikan dari belakang/lalu sikapku bagaimana!”. Dia melanjutkannya “Mereka ajarkan aku membenci dosa/ tetapi lupa mereka ajarkan bagaimana mencari kerja.” Karena itulah, jangan jadikan “pancasila” sebagai “pancasial” yang menutup potensi bangsa ini untuk merangkai masa depan. Pendidikan kalau hanya dijadikan projek kelompok atau pribadi, pantas disebut “pendidikan pancasialis”, bukan “pendidikan pancasilais”. Seperti dibilang Rendra, ajarkanlah “bagaimana mencari kerja” bukan “pokoknya gue harus kerja”.

Kesulitan Hidup Harus Dihadapi Secara Optimis

Kesulitan Hidup Harus Dihadapi Secara Optimis


Hidup yang kita jalani, dipenuhi rintangan dan membutuhkan kekuatan diri untuk keluar dari rintangan yang mengadang. Kesulitan ekonomi, penderitaan, dan ketidakse suaian harapan dengan kenyataan adalah bentuk konkrit rintangan tersebut. Bagi orang yang lemah jiwanya, rintangan di pahami sebagai 'batu sandungan' yang sulit dilalui.

Fenomena bunuh diri, misalnya, nota bene diinisiasi kelemahan jiwa semacam ini. Karena impitan ekonomi, tak sedikit bunuh diri menjadi jalan menyelesaikan masalah kehidupan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya manusia diciptakan ber sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia di tim pa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat ti d ak mau menyampaikannya kepada orang lain (kikir)." (QS. Al-Maa'arij [70]:19-21)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa kerapuhan jiwa dapat mengakibatkan lahir nya keluh kesah yang tak produktif. Ketika kesusahan hidup menerpa, tali ke kang moral agama menjadi longgar. Tak ayal lagi, kehidupan menjadi barang mu rah yang sedemikian tak berharga untuk dijaga kelangsungannya.

Seorang gadis, rela melompat dari gedung bertingkat hanya diakibatkan masalah sepele: putus dengan kekasih nya. Seorang pengusaha melakukan hal yang sama, karena sedang menghadapi kemelut masalah di perusahaannya. Me reka memahami hidup hanya dengan meng gunakan rumus keinginan mesti berbuah kenyataan.

Padahal, rumus kehidupan tidak se per ti itu. Adakalanya keinginan melahir kan kegagalan atau ketidaksesuaian de ngan realitas hidup. Maka, sewajibnya mo ralitas agama diperkokoh kembali dalam diri kita. Sehingga hidup mewujud dalam bentuk yang asyik-masyuk.

Ruang dan waktu yang dijalani dengan keikhlasan penuh bahwa Dia (Allah) se dang menguji kadar keimanan kita pada-Nya. Ingat, lemparan batu tentu saja tidak se mua nya akan mengenai target yang sama. Artinya, pengharapan adakalanya ti dak sesuai dengan yang kita rancang. Pada posisi ini, kesabaran dan ketabahan merupakan benteng pertahanan yang su per-duper efektif meredam keinginan mengakhiri hidup kala masalah menerpa.

Seorang Muslim sejati, adalah individu yang dapat mengoptimalkan potensi diri untuk mewujudkan harapan, tanpa terpa ku pada hasil. Dia (Allah) akan membe ri kan berkah tak terkira meskipun harapan itu gagal terwujud. Karena dengan ke ga galan itu, kita dapat mempela jari kekurangan sehingga di lain waktu dapat dikurangi. Inilah letak keberkahan tak ter kira. Kita, dengan kegagalan yang menim pa akan membentuk jiwa hingga menjadi kokoh.

Alhasil, muncul sikap hati-hati, awas dan waspada ketika menyusun program kerja kehidupan. Dalam pepatah disebut kan, seorang manusia bijaksana adalah orang yang tidak akan terperosok pada lubang yang sama. Di dalam Alquran pula dijelaskan: "Dan jiwa serta penyempur na annya (ciptaannya), maka Allah mengil hamkan (memberi potensi) pada jiwa kefasikan (pengingkaran terselubung) dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dan merugi lah orang yang mengotorinya." (QS. Asy- Syams [91]: 7-10).

Term takwa memiliki arti dasar, se buah ketakutan jiwani. Ketika rasa takut dikelola secara bijak, positif dan siste matis, tentunya lahirlah sebuah kondisi psikologis yang awas dan waspada. Na mun, ketika perasaan takut tidak dikelola secara bijak, positif dan sistematis akibat nya akan melahirkan keluh kesah, putus asa, dan bosan menjalani kehidupan.

Tak heran kalau bunuh diri menjadi solusi favorit orang semacam ini. Kekuat an dalam dirinya telah hilang dan berang sur-angsur membawanya jadi zombie yang tak sadar antara ide dan realitas ka dang tidak sesuai.

Kita mesti memompa potensi diri se hingga terbentuk 'modal spiritual' agar dapat memahami hidup sebagai ladang beramal saleh. Tanpa memiliki modal se perti ini, mind set kita akan menempatkan hidup sebagai barang murah yang dapat diakhiri dengan bunuh diri. Pola pikir se perti inilah yang mesti ditumpurludeskan dari dalam diri. Sebab, pesimisme dalam Islam tak dianjurkan. Islam hanya me ng ajarkan doktrin kehidupan optimisme.

Masa depan merupakan 'bumbu kehi dupan' yang dapat melecut gairah menja lani realitas kehidupan. Kewajiban kita se bagai manusia beragama salah satunya menabur benih-benih optimisme guna meng gapai keberkahan hidup. Bukankah Alquran mengingatkan: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat nya untuk hari esok (akhirat); dan bertak walah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menge tahui apa yang kamu kerja kan." (QS. Al- Hasyr [59]:18). Wallahua'lam.

29 November 2018

Kekerabatan Urang Sunda

Kekerabatan Urang Sunda

Penelusuran garis keturunan (sakeseler) dalam khazanah kesundaan diistilahkan dengan "pancakaki". Kamus Umum Basa Sunda (1993), mengartikan "pancakaki" dengan dua pengertian. Pertama, "pancakaki" menunjukkan hubungan seseorang dalam garis keluarga (perenahna jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa kaasup baraya keneh). Kita pasti mengenal istilah kekerabatan seperti indung, bapa, aki, nini, emang, bibi, Euceu, anak, incu, buyut, alo, suan, kapiadi, kapilanceuk, aki ti gigir, nini ti gigir, dan sebagainya.
Istilah-istilah di atas merupakan sistem kekerabatan masyarakat Sunda yang didasarkan pada hubungan seseorang dalam sebuah komunitas keluarga. Dalam sistem kekerabatan urang Sunda diakui juga garis saudara (nasab) dari bapak dan ibu seperti bibi, emang, kapiadi, kapilanceuk, nini ti gigir, aki ti gigir.
Menurut Edi S Ekadjati (Kebudayaan Sunda, 2005) urang Sunda memperhitungkan dan mengakui kekerabatan bilateral, baik dari garis bapak maupun ibu. Berbeda dengan sistem kekerabatan orang Minang dan Batak yang menganut sistem kekerabatan matriarchal dan patriarchal, yaitu hanya memperhitungkan garis ibu saja dan garis keturunan bapak.
Sedangkan pada pengertian kedua, "pancakaki" bisa diartikan sebagai suatu proses penelusuran hubungan seseorang dalam jalur kekerabatan (mapay perenahna kabarayaan). Secara empiris, ketika kita menganjangi suatu daerah, maka pihak yang dianjangi akan membuka percakapan: "Ujang teh timana, jeung putra saha?". Ini dilakukan untuk mengetahui asal-usul keturunan tamu, sehingga sohibulbet atau pribumi, lebih akrab atau wanoh kepada semah guna mendobrak kekikukan dalam berinteraksi.
Maka, "pancakaki" pada pengertian kedua adalah sebuah proses pengorekan informasi keturunan untuk menemukan garis kekerabatan yang sempat putus. Biasanya, hal ini terjadi ketika seseorang nganjang ke suatu daerah dan di sana ia menemukan bahwa antara si pemilik rumah dan dia ternyata ada ikatan persaudaraan. Maka, ada pribahasa bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor. Antara saya dan anda – mungkin kalau ber-pancakaki – ternyata dulur! Minimalnya sadulur jauh.
"Pancakaki" dalam bahasa Indonesia mungkin agak sepadan dengan istilah "silsilah", yakni kata yang digunakan untuk menunjukkan asal-usul nenek moyang beserta keturunannya. Tapi, ada perbedaannya!
Menurut Ajip Rosidi (1996) "pancakaki" memiliki pengertian suatu hubungan seseorang dengan seseorang, yang memastikan adanya tali keturunan atau persaudaraan. Namun, menjadi adat-istiadat-kebiasaan yang penting dalam hidup urang Sunda, karena selain menggambarkan sifat-sifat urang Sunda yang ingin selalu bersilaturahim, juga merupakan kebutuhan untuk menentukan sebutan masing-masing pihak dalam menggunakan bahasa Sunda.
Mengapa? Sebab, "pancakaki" sebagai produk kebudayaan Sunda, diproduksi oleh karuhun Ki Sunda untuk menciptakan relasi sosial dan komunikasi interpersonal yang harmonis dalam komunitas, salah satunya ajen-inajen berbahasa. Tidak mungkin kan, jika kita tahu si A atau si B itu memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, dan lebih tua, tapi kita mencla-mencle berbicara tak sopan.
Kuntowijoyo dalam buku berjudul: Budaya dan Masyarakat (2006: 6), menulis bahwa dalam budaya kita akan ditemukan adanya tiga komponen pokok, yaitu lembaga budaya, isi budaya, dan efek budaya (norma-norma). Lembaga budaya menanyakan siapa penghasil produk budaya, pengontrol, serta bagaimana kontrol itu dilakukan. Isi (substansi) budaya menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa saja yang diusahakan. Sementara itu, efek budaya menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan.
Maka, anomali budaya (kebudayaan disfungsional) akan terjadi jika simbol dan normanya tidak lagi dijabarkan masyarakat. Akibatnya, muncul kontradiksi dan memicu lahirnya kelumpuhan dasar-dasar relasi sosiologis. Hal ini akan terjadi dalam ruang lingkup relasi sosial-kemasyarakatan urang Sunda jika "pancakaki" sebagai isi kebudayaan lokal tidak mendapat porsi pengamalan.
Efek kebudayaan pun tidak akan dirasakan, seperti menggejalanya keterputusan komunikasi dan relasi antar dulur (kerabat) yang satu dengan yang lain. Ketika tidak memiliki efek budaya, maka akan memicu lahirnya anomali, akibat minimnya keinginan kita untuk mengaktifkan simbol kebudayaan – salah satunya "pancakaki" – dalam hidup keseharian.
Bukankah silaturahim dalam perspektif ajaran agama (Islam) adalah salah satu penentu masuk surga?Layadkhulu al-jannatu qothi'un, tak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali persaudaraan. Begitulah bunyi hadits dari Rasulullah Saw.
Ah, tak akan pernah habis saya kira, membincangkan sistem sadulur (kekerabatan) masyarakat Sunda sampai tujuh turanan juga. Karena itu, saatnya kita ber-pancakaki. Lirik kiri-larak kanan. Jangan-jangan ada keluarga dekat atau jauh, bahkan orang lain yang miskin dan tak bisa makan. Sebab, dalam ajaran Islam semua manusia itu bersaudara (al-ikhwat). Walahua'lam
Mari lawan korupsi

Mari lawan korupsi

Kejahatan terus melingkari tubuh Indonesia. Kini, kita sedang diramaikan dengan isu penggelapan uang pajak. Gayus...hanya permukaan. Banyak Gayus yang lain di negeri ini. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mesti turut mengusut penyakit akut agar ke depan bangsa tidak disengkaruti dehumanisasi. Bisakah bangsa ini keluar dari jerat kebiasaan-aktus korup. Kalau duit segede itu bisa dimasukkan ke kantong pribadi, apakah kepercayaan rakyat harus tetap ada pada dinas perpajakan?

Jangan-jangan bagi warga yang taat membayar pajak akan lahir ketidakpercayaan. Sebab, uang pajak larinya tidak jelas. Apakah untuk kepentingan pembangunan bangsa ataukah hanya dapat dinikmati segelintir orang.

Saya jadi sedikit ragu. persoalan korupsi adalah persoalan adat yang telah berhasil diwariskan kaum kolonial asing pada zaman dulu. Bukankah, penjajah Belanda memberika kemerdekaan kepada kita juga meninggalkan utang negara, akibat mereka keranjingan dengan laku korup?

sebagai warga negara. rakyat biasa. pengangguran yang tak punya harapan. Tak heran apabila mereka banyak yang meluapkan kekecewaan atas kebobrokan para pejabat bangsa dengan lari pada hal-hal anarkis. Entah itu demo. Tawuran. Bahkan, sampai tindak teror...itu semua diinisiasi oleh meruaknya laku korup. Senang bagi sendiri...susah bagi orang banyk...itulah kenapa korupsi "haram hukumnya menurut agama apa pun."

Mari kita lawan laku korup!
Membaca Kunci Peradaban

Membaca Kunci Peradaban

“ The man who does not read good books  has no advantage over the man who cannot read them “ (orang yang tidak membaca buku bagus tak ada bedanya dengan mereka yang tak bisa membacanya) -Mark Twain-

Pada dasarnya manusia terlahir dalam keadaan tidak tahu. Kemudian, lahir proses pencarian hingga mengantarkannya pada pengetahuan tentang segala sesuatu. Salah satu pencarian tersebut terdapat dalam aktivitas membaca.

Ungkapan Mark Twain di atas sangat jelas, membaca merupakan kewajiban umat manusia yang berperadaban. Ketika kita tak menyukai aktivitas membaca padahal mampu melakukan, posisinya sama dengan orang yang buta huruf. Sederhananya, kalau ingin mengetahui sebuah Negara atau pemikiran seseorang, kita tidak perlu mengunjungi Negara atau orang tersebut, tetapi bisa mengetahui lewat karya tulis yang dibuatnya.

Membaca tidak hanya identik dengan buku, ataupun karya orang lain dalam bentuk tulisan, akan tetapi saat kita memperhatikan keadan terus memikirkanya itupun sudah dikatakan membaca yaitu dengan cara membaca situasi dan keadaan. Kalau dikaitkan membaca dengan peradaban, tentunya tidak bisa lepas dari kebudayaan. Sebab kebudayaan melahirkan peradaban. Pun sebaliknya, peradaban adakalanya melahirkan kebudayaan.

Seperti dijelaskan Selo Soemardjan dan Soelaeman, kebudayaan ialah karya, rasa, dan cipta manusia. Sedangkan peradaban lebih pada kemajuan dan kesempurnaan. Jelasnya peradaban identik dengan kemajuan yang dihasilkan kebudayaan. Apabila kita hubungkan dengan membaca, sangat erat kaitannya. Karena semua karya, baik itu lisan maupun tulisan akan diketahui dengan membaca. Dan dari budaya membaca ini, setiap manusia berusaha mengukir peradabannya.

Betul apabila ada yang mengatakan, membaca merupakan kunci peradaban dan buku sebagai gudang peradaban. Berdasarkan pengalaman, membaca memiliki nilai dan pengaruh pada sikap seseorang. Ketika seorang anak (sebut saja si A) dididik semenjak usia dini untuk membaca, itu akan berbeda dengan si B yang tidak dididik untuk membaca. Tidaklah heran kalau ada anak usia tujuh tahun sampai hapal Al-Qur’an. Itu terjadi karena adanya aktivitas membaca, sehingga membuat anak tersebut menghafalnya.

Proses membaca akan mengubah dan merubah pola pikir setiap orang, tanpa memandang usia. Sehingga pempukan gizi intelektual merupakan langkah awal  dari tidak tahu menjadi tahu  salah satunya dengan membaca. Untuk menunjang aktivitas membaca  harus ada instrument (pelengkap) yang mendukung, seperti perpustakaan, taman baca, dan sebagainya.
Kehadiran Kampung Belajar yang digagas Roni Tabroni dkk, merupakan bentuk kerja suci dari segelintir anak muda negeri ini. Dengan menjadikan Kampung Belajar sebagai daerah binaan, ke depan diharapkan akan melahirkan tradisi membaca di kalangan masyarakat marjinal. Dengan memudahkan akses mereka membaca buku, itu cikal bakal melahirkan peradaban gemilang di masa mendatang. Wallahu’alam
Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan

Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan


Tak dapat kita sangkal, bahwa umat Islam, di negeri kita – Indonesia – adalah penganut terbesar. Namun, pemahaman terhadap terma “Islam” yang kaku dan rigid mengakibatkan agama ini menjelma serupa “reflika” yang tak hidup alias mati. Padahal, doktrin Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki kreativitas (ijtihad) dalam memahami ajaran langit agar tak lekang di makan zaman, tak surut dituntut waktu. Problem Islam hari ini adalah minimnya pemahaman atas Islam sebagai Agama dan Islam sebagai (penggerak) kebudayaan. Agama berpijak pada “kelangitan/Tuhan”. Budaya menyandarkannya pada kebumian/realitas kemanusiaan”. Bagaimanakah “Agama” didekati dengan pendekatan “Kelangitan” sekaligus “kebumian”?


Kemudian menyeruak pertanyaan problematis karena pada dasarnya agama yang diyakini turun dari langit ketika kita tafsirkan dan pahami, itu merupakan pendekatan “kebumian”. Dalam arti, manusialah yang menentukan bentuk agamanya. Bukan Tuhan. Kesalahan berpikir kita hari ini adalah memahami bahwa hasil dari penafsiran kita terhadap agama sebagai ketentuan dari Tuhan, sehingga tidak memberikan tempat bagi penafsiran yang lain.

Manusia terkendala “ruang dan waktu” sehingga pemahaman terhadap ajaran agama menjadi tidak mutlak kebenarannya. Dalam bahasa lain, tak ada kebenaran final tentang bentuk Islam hari ini. Apa yang ditafsirkan Muhammadiyah dan NU tentunya tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk Islam sesungguhnya. Islam sebagai bentuk, dalam pandangan saya, tak pernah berhenti pada satu pemahaman an sich. Melainkan, dalam berjuta pemahaman yang ragam. Seperti halnya budaya di setiap daerah. Pun begitu Islam. Akibat pemahaman beragam, akan lahir bentuk Islam yang beragam pula. Bukan Islam yang diseragamkan dengan jejalan fatwa, yang mengingkari kebebasan.
Sebuah agama yang tak hanya mengurusi ikhwal ritual eksoterik, namun juga berusaha menangkap semangat esoterik dalam memahami Islam. Berislam dalam pemahaman saya yang subjektif sekaligus intersubjektif tak hanya sekadar penegakkan syari’at Islam di bidang politik-struktural semata. Berislam, dalam pandangan saya, merupakan kegiatan menebarkan keselamatan bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).
Perspektif fungsionalisme, kehadiran agama mesti memiliki fungsi bagi kehidupan umat manusia.  Agama, wajib berfungsi membenahi kehidupan yang sedang karut-marut. Agama, menurut Alferd North Whitehead, ditinjau dari segi doktrin ialah sistem kebenaran yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter, asalkan kebenaran itu dianut secara tulus-ikhlas (sincerity) dan dihayati sungguh-sungguh. Karakter hidup manusia tergantung pada keyakinan-keyakinan. Apa yang tumbuh dari agama adalah karakter yang layak dari individu (individual worth of character), tetapi “Worth” dapat berwujud baik dan berwujud buruk. Namun, bagi Whitehead, yang paling penting dalam menyoroti agama, bahwa makna transenden dapat terlihat jelas dari perjalanan historis. Misalnya, kegemilangan setiap agama dapat dilihat dari kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Agama – apa saja – seandainya dapat menyetubuhi realitas dengan terukur dan akurat akan melahirkan bentuk kebudayaan. Ketika penganut agama menafsirkan ajarannya untuk membangun sebuah sistem perekonomian, itu merupakan wujud kebudayaan yang bersifat ilahiyah. Karena konsep epistemologisnya adalah sesuatu yang bersifat ilahiyah-esoterik sekaligus ilahiyah eksoteris.  Islam, adalah nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari langit, sementara budaya bisa berarti nilai, pengetahuan, tradisi, seni, sastra dan karya umat manusia yang dihasilkan dari aktivitas pemikiran (ijtihad).
Dalam pandangan saya, Islam adalah kebudayaan ilahiyah yang lahir atas kerjasama manusia dengan Tuhan dalam membetulkan struktur kehidupan. Utusan Tuhan (baca: para nabi) adalah segelintir manusia yang mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi dengan-Nya tentang bagaimana merancang agar kehidupan tidak karut-marut. Itulah kenapa agama diartikan sebagai “tidak hancur” dan dalam bahasa Inggris berarti religion, yang berarti religere (mengikat).
Ketika umat manusia tidak mampu meresapi saripati keagamaannya dalam hidup, posisinya sama dengan manusia yang lumpuh dan tak berdaya. Islam, ketika dianut dalam kehidupan harus membuahkan karya nyata, sehingga agama ini berfungsi secara manusiawi.Wallahua’lam