Showing posts with label Ekonomi. Show all posts
Showing posts with label Ekonomi. Show all posts

17 December 2018

Pemimpin Pro Lingkungan

Pemimpin Pro Lingkungan


Kondisi hutan di negeri kita, memang sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita memang layak dikategorikan sebagai bangsa serakah. Keserakahan ini dapat dilihat dari torehan rekor sebagai negara pertama penghancur hutan tercepat di dunia. Seperti diansir oleh badan perlindungan hutan Internasional, FAO, setiap tahun di Indonesia hampir seluas 1, 871 juta hektar hutan dihancurkan antara tahun 2000-2005. Ini berarti tingkat kehancuran hutan mencapai 2 persen per tahun atau sekitar 51 kilometer persegi per hari atau telah menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepakbola per jam.

Dalam konteks Jawa Barat, kerusakan hutan pun tidak jauh berbeda dengan realitas di atas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat melansir, kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan, dimana hampir sekitar 445 ribu lahan hutan mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Situasi ini juga dirasakan semakin parah dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis di Jawa Barat yang terus menurun drastis hingga mencapai 40-50 persen dari total luasan hutan. Tak heran apabila daerah di propinsi Jawa Barat rawan dengan bencana longsor.

Realitas di atas tentunya membuat kita mesti bertanya kembali ikhwal keberagamaan yang kita praktikkan dalam keseharian. Apalagi negeri ini, dihuni mayoritas penganut agama Islam, yang mengaku berpegang teguh pada sumber kehidupan yakni Al-Quran dan Al-hadits. Pertanyaannya, kenapa negeri kita, pada tahun 2008 dikategorikan sebagai kandidat pertama sebagai negara penghancur hutan tercepat? Lantas, bagaimana peran Al-Quran dan hadits dalam memberikan sumbangsih kongkrit bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, terutama hutan? Di dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan sekitar – utamanya hutan – ialah sebuah misi pembumian ajaran-ajaran langit. Kondisi hutan yang kritis dapat mengakibatkan sumber kehidupan umat manusia terancam, sehingga perlu kiranya mengejawantahkan perintah Allah yang dimuat dalam Al-Quran untuk menjaga lingkungan sekitar, utamanya hutan. Sebagai seorang muslim, kita sejatinya menjadikan isu-isu pemeliharaan lingkungan dan hutan sebagai misi religiusitas kita. Apa pun profesi yang sedang kita jalani saat ini (pengusaha, pekerja, PNS, pejabat, aparat, dll), ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam harus dipegang kuat.

Di dalam firman-Nya, dijelaskan ikhwal penting menjaga keteraturan ekologis dan ekosistem, yakni surat di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sbb, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konservasi alam)”. Ayat ini sebetulnya menginstruksikan kepada kita untuk merenungi bencana alam yang kerap terjadi sebagai efek samping perilaku dan kebijakan kita terhadap lingkungan dan alam. Dengan demikian kita mampu meminimalisasi dampak ekologis dengan menemukan langkah solutif bagi persoalan alam sekitar.

Kehancuran hutan di negeri kita diinisiasi sikap dan pandangan kita terhadap hutan yang diposisikan sebagai makhluk-Nya yang halal dieksploitasi besar-besaran. Dalam posisi ini, kita menempatkannya sebagai sesuatu yang transenden (berjauhan) dan bukan sesuatu yang imanen (berdekatan) dengan kehidupan sehingga kebutuhan timbal-balik (simbiosis mutualisme alam-manusia) dikhianati oleh laku perusakan. Di dalam terma “kembali”, terkandung makna pentingnya memelihara alam atau hutan dengan melakukan program konservasi, reboisasi, pajak perusahaan untuk kelestarian alam, pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kehadiran hutan di sekitar kita, tentunya dapat menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian kita patut menjaga dan melestarikannya, agar anak-cucu kita dapat menjalani kehidupannya dengan optimis. Ketika kita tidak menjaga dan melestarikannya, saya pikir, kita telah menjadi seorang pembunuh kehidupan jutaan generasi mendatang. Karena itu, negeri ini membutuhkan para pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan pro lingkungan. Ketika kebijakan dari pemerintahan yang sensitif lingkungan lahir, hal itu posisinya sama dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat sebab dengan kondisi hutan dan alam yang lestari berbagai kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Di dalam sistem demokrasi kekuasaan dipilih dan ditentukan oleh kuantitas suara pilihan. Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar, entah itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai bentuk kesalehan religius kita, sepatutnya memilih kandidat yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menambal kegagagalan pembangunan di dalam sistem demokrasi yang notabene tidak mengindahkan kondisi alam. Demi pembangunan, maka perjanjian eksploitatif dilaksanakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Padahal potensi alam kita tengah dikuras habis dengan pembagian yang timpang sekali seperti yang terjadi pada kasus freeport di Papua.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan sejatinya menyadarkan pemimpin kita tentang pentingnya menyertakan lingkungan dalam kerja demokrasi. Ia (demokrasi) dituntut membangun sistem politik sensitif lingkungan, keaktifan partai politik mengusung isu lingkungan sebagai platform utamanya, dan anggaran belanja negara atau daerah (APBN dan APBD) harus menimbang aspek pengelolaan lingkungan. Maka, para pejabat publik dan politisi juga dituntut memiliki sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians) agar keberlangsungan alam dapat dipertahankan. Bagi kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara topografik berada di sekitar gunung dan hutan, menjadi kenicayaan untuk merancang kebijakan pro lingkungan setelah mereka terpilih menjadi “penguasa baru”.

Karena itu, mari kita terus-menerus menghunjamkan dalam diri bahwa saat inilah moment tepat untuk memelihara alam dengan menentukan pilihan di Pilkada Jawa Barat, seorang kandidat yang mampu merancang pemerintahannya sensitif lingkungan. Inilah yang disebut dengan “Biokrasi” sebagai wujud pelaksanaan perintah suci dari sang pencipta alam raya ini, Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Wallahua’lam

Artikel ini dimuat di HU Republika Jabar, 5 Desember 2012

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

28 November 2018

Religiusitas Pembangunan Bangsa

Religiusitas Pembangunan Bangsa

KEMAJUAN sebuah Bangsa-Negara (nation-state) terletak pada tersedianya sumber daya insani yang berkualitas dan menjunjung tinggi moralitas-etika dalam kesehariannya. Karena itulah, arah pembangunan bangsa mesti dibarengi dengan masyarakat berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai religiusitas. Kita tahu bahwa persoalan yang melilit bangsa ini; baik di ranah politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kinerja birokrat berangkat dari minimnya kesadaran moral.
Apabila ditinjau dari sumber daya alam, Negara kita terdiri dari wilayah yang dipenuhi potensi kekayaan dahsyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensi alam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kita tidak memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan kokoh. Ini terlihat dari pembangunan yang ditelorkan pemerintah belum pro-rakyat, sebab masih diinisiasi kepentingan sektoral yang bersifat pribadi dan kelompok.
Tak heran bila prestasi human index development di setiap daerah menggambarkan kesenjangan secara massif. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya kualitas manusia Indonesia. Minimnya keteladan birokrat juga seakan menjadi akar penyebab kehilangan publik figur (lost figure) sehingga banyak generasi muda yang tidak mengoptimalkan potensi diri, malah terjebak pada anarkisme diri, yang mengakibatkan lahirnya aksi chaos dalam kesehariannya.
Karena itulah, pembangunan karakter bangsa, sejatinya mengikutsetakan nilai-nilai Islam. Sebab, mayoritas penduduk negeri ini terdiri dari umat Islam, sehingga tidak salah bila menyertakan nilai-nilai keislaman ketika merumuskan karakter bangsa (nation character building) untuk kepentingan publik.
Krisis keteladanan
Dalam menanggulangi carut-marut di negeri ini, kita memerlukan kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan karakter luhung. Misalnya, dengan menghidupkan sikap jujur (shidiq), akuntabel (amanah), transparan (tabligh), dan kualitas-kompetensi-kapasitas diri (fathanah). Sebab, yang dihadapi bangsa hari ini – dengan merebaknya dehumanisasi – berangkat dari krisis keteladanan, sehingga kemiskinan bukan hanya miskin secara material, tapi miskin dari “stok manusia ideal”. Dalam bahasa lain, birokrat di negeri ini tidak menjadikan Agama sebagai falsafah hidup (way of life).
Ada beberapa karakteristik keteladanan, sebagai salah satu bentuk upaya membangun karakter bangsa. Islam, sebagai Agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, sejatinya berperan-serta merumuskan pembebasan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketiadaan tokoh yang patut diteladani. Pada posisi demikian, kerjasama birokrasi pemerintah dengan lembaga dakwah serta instansi lembaga pendidikan tinggi Islam mesti dibangun agar terselenggara proses karakterisasi bangsa religius, kompeten, dan berkualitas.
Nurcholis Majdid (2010) mengatakan, salah satu segi kelebihan Islam, ialah terletak pada keuniversalan nilai yang dikandungnya dalam kehidupan manusia di jagad raya. Seraya mengutip ayat Al-Quran, Cak Nur, melegitimasi hal ini dengan Surah Saba (34) ayat 28 sbb: “Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan dan pembawa ancaman”. Kemudian, ia juga mengutip surah al-Anbiya (21) ayat 107, sbb: “Tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.
Ayat tersebut mengindikasikan adanya kesadaran sangat umum di kalangan umat Islam, bahwa ajaran Islam mengandung universalitas yang patut menjadi bahan renungan, landasan pembebasan, dan sumber penyelesaian persoalan yang melilit umat manusia sampai akhir zaman. Kesadaran pentingnya nilai etika yang diambil dari semangat keagamaan dalam konteks kebangsaan, memegang peran penting guna menciptakan kualitas imani, akhlaqi, dan aqli warga-bangsa. Kesadaran eksistensial seperti ini salah satunya yang dapat menggiring kesadaran warga menanggalkan kesadaran material.
Dengan demikian, kesadaran ini dapat menuntun seorang warga Negara, baik pejabat maupun birokrat mengejawantahkan prinsip keadilan (al-adalah) dalam kehidupan praksis. Allah Swt., berfirman sbb: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah neraca keadilan itu dengan seksama, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Al-Rahman [55]: 7-9).
Pesan ilahi di atas, mengindikasikan religiusitas harus menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga menempatkan akal-pikiran pada koridor keadilan untuk umat manusia. Menjalankan keadilan dapat menempatkan kerja sebagai manifestasi cinta terhadap sesama. Sebab, manusia pada dasarnya merupakan makhluk super bajik, apabila radar hatinya dihidupkan secara optimal.

Menjunjung keadilan
Kita sejatinya mendukung lahirnya manusia-manusia yang menempatkan keadilan sebagai misi hidup, dengan mengoptimalkan keyakinan ukhrawi, hingga mengejawantahkan aktus bermanfaat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin). Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan hayat al-dunya dan akhirat. Ketika seorang manusia mampu menyadari fungsi dirinya untuk menerapkan ajaran kemanfaatan kepada sesama, hal itu mengindikasikan kehidupan rendah (hayat al-dunya) menjadi jalan mulus untuk menuju puncak kehidupan sempurna.
Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.
Ketika tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan.
Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kerja politik setiap parpol -- baik nasionalis maupun Islam -- sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. Wallahua’lam

27 November 2018

Kakek Saya “Tukang Cukur” Lho!

Kakek Saya “Tukang Cukur” Lho!


MESKIPUN ayah saya seorang guru kepala di sebuah sekolah dasar, tetapi ibu saya berasal dari keturunan tukang cukur karena ayahnya (kakek saya) berprofesi sebagai tukang cukur. Tak hanya kakek saya, uniknya lagi, hampir seratus persen warga asli di kampung saya, berprofesi sebagai tukang cukur. Bahkan, tahun 2002 pun, selepas menyelesaikan studi Pesantren di Garut, saya sempat mencicipi lebih kurang selama 6 bulan, bagaimana rasanya menjadi tukang cukur di Bekasi Timur, Cibeureum, Sukajadi, dan terakhir di Ujungberung.  

Setelah berhasil melaksanakan prosesi ngider ke daerah Cibatu, untuk belajar bagaimana memangkas rambut anak-anak, saya pun berangkat ke kota dengan harapan bisa bekerja di sebuah kios pangkas rambut. Jujur saja, saya sempat beberapa kali mengalami kejadian lucu dan menakutkan.

Suatu ketika, ada seorang tentara TNI, yang hendak memotong rambutnya. Tanpa menanyakan model potongan rambut yang diinginkannya, saya langsung membabat habis rambutnya menjadi plontos khas Prajurit ABRI. Pada saat sedang dicukur itu, ada keganjilan, dari baju yang dia pakai; setelah saya perhatikan, ternyata pangkatnya bukan Kopral; tetapi lebih tinggi lagi, kalau tidak salah, pangkatnya Letnan Kolonel.

Singkat cerita, setelah selesai memangkas rambutnya, dia pun saya persilahkan untuk membayar kepada kasir. Tak dinyana, eh, tentara itu malah mencak-mencak karena tidak terima kalau rambutnya dipangkas mengikuti pangkat kopral.

Sambil berteriak kepada saya, bapak tentara itu bilang, “Hey...kamu nggak becus potong rambut, ya?”  

“Emang kenapa pak?” jawab saya keheranan.

“Lihat potongan rambutnya.” Ujarnya sambil marah-marah. “Ini model ABRI pangkat Kopral.” Lanjutnya.

“Ya, betul pak. Kan, bapak tentara. Ini model prajurit.” Jawab saya polos.

“Kamu nggak tahu, ya. Pangkat saya, bukan Kopral.” Bentaknya.

“Lihat, pangkat saya adalah Letnan Kolonel...” sambungnya sambil menodongkan pistol.

Atas bantuan teman saya, sesama tukang cukur, akhirnya saya bisa kabur tunggang langgang, menjauhi bapak Letnan Kolonel yang marah-marah karena rambutnya pelontos seperti Prajurit.
***
BICARA tentang tukang cukur, kita tidak boleh mengenyahkan Garut dalam lanskap historiografi jasa pangkas rambut di Priangan. Termasuk kalau kita bicara pertumbuhan jasa mencukur di kota-kota besar Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri kalau Garut merupakan salah satu daerah penghasil tukang cukur terbesar di Jawa Barat, bahkan di Indonesia.
  
Salah satu daerah penghasil tukang cukur itu, ialah kampung saya, yang terletak di Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, berdekatan dengan daerah penghasil tukang cukur lainnya, yakni desa Bagendit.

Secara historis, tukang cukur di Kota Bandung, erat kaitannya dengan peristiwa pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pimpinan Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosoewirjo (1949-1950-an). Konflik tersebut menyebabkan warga Garut banyak yang bermigrasi ke daerah lain, termasuk ke daerah Bandung. Para imigran dari Garut ini, untuk mempertahankan hidup, mereka bekerja menjadi tukang cukur pindah profesi dari petani karena harus melangsungkan hidup di daerah perantauan.

Ternyata hasil dari nyukur, sangat menggiurkan, dan dari situlah berdatangan imigran dari Garut ke kota-kota besar lain untuk menjadi tukang cukur; mencoba peruntungan hidup.  

Saking ngetren profesi tukang cukur di Garut, saat SM Kartosoewiryo menghadiri sidang pertama, dia pernah disentil Hakim untuk memastikan identitas Kartosoewiryo yang asli, “Jangan sampai yang dihadirkan dalam sidang ini adalah Kartosoewirjo tukang cukur, bukan Kartosoewirjo pemimpin gerombolan.”

Dengan pernyataan tersebut, mengindikasikan pada saat itu profesi tukang cukur di Garut dapat menghidupkan harapan hidup layak masyarakat. Profesi tukang cukur pun menjadi sumber penghasilan warga di kecamatan Banyuresmi, Garut.   

***
Sejauh ini, belum ada catatan pasti kapan pertama kali sejarah para tukang cukur rambut muncul di Indonesia. Namun, dalam banyak sumber-sumber lisan maupun dokumentas foto-foto menyebutkan bahwa sebenarnya budaya tukang cukur yang ada di Indonesia berasal dari daratan Tiongkok (Cina). Di Indonesia, jejak tukang cukur jalanan bisa ditemukan pada dokumentasi foto-foto zaman kolonial Belanda milik KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) yang bermarkas di Leiden, Belanda.

Lembaga itu menyimpan banyak koleksi foto para tukang cukur rambut jalanan di beberapa kota besar Indonesia mulai periode 1911 hingga 1930-an. Misalnya foto aktivitas orang Madura di Surabaya yang berprofesi sebagai tukang cukur pada 1911 dan tukang cukur rambut asal Tiongkok di Medan pada 1931.

Tukang cukur memang pernah identik dengan orang Madura. Seperti ditulis Muh Syamsuddin dalam jurnalnya berjudul: Agama, Migrasi dan orang Madura pada 2007 lalu. Dia menganalisis bahwa perjalanan migrasi orang-orang dari pulau garam itu terjadi sejak konflik antara Trunojoyo dan Amangkurat II pada 1677. Konflik itu menyebabkan para pengikut Trunojoyo enggan kembali ke Madura.

Orang-orang ini pada beberapa masa kemudian memilih mencari nafkah di sektor informal, seperti tukang soto, tukang sate, dan tukang cukur. Selain kuatnya tradisi migrasi itu merupakan bentuk jawaban terhadap kondisi ekologis pulau Madura yang gersang dan tandus.

Haryoto Kunto dalam bukunya berjudul: Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (1984), pernah menuliskan bahwa orang Tiongkok di Bandung pada masa lalu ternyata juga dikenal menguasai profesi sebagai pemangkas rambut dan mengorek kotoran telinga dengan alat yang disebut "kili-kili."

Orang-orang Tiongkok zaman dulu juga banyak yang menjadi tukang cukur. Persebaran orang-orang dari daratan Tiongkok ini memang terjadi sejak berabad-abad lampau lamanya. Mereka bermigrasi dan menyebar ke banyak negara, termasuk ke pelosok-pelosok wilayah Nusantara.

Selain orang Madura dan Tiongkok, dalam buku itu Haryoto juga menyebut bahwa beberapa orang Jepang juga memiliki toko pangkas rambut di alun-alun Bandung pada 1932, misalnya Toko Tjijoda, Toko Nanko, dan Toyama.

Bahkan, karena banyaknya orang Garut menjadi tukan cukur, sampai-sampai dijadikan bahan banyolan hakim yang memimpin sidang kasus pemberontakan Kartosoewirjo. Seperti ditulis dalam buku Tempo berjudul "Kartosoewirjo: mimpi negara Islam".

Di buku itu ditulis cerita dari sumber resmi tentara yang banyak dikutip di koran-koran pada waktu itu, yang menyebutkan bahwa pada sidang perdana, Kartosoewirjo ditanyai soal kejelasan identitas dan perkara yang dia hadapi. "Jangan sampai yang dihadirkan dalam sidang ini adalah Kartosoewirjo tukang cukur, bukan Kartosoewirjo pemimpin gerombolan," kata Hakim sidang waktu itu.

Pada jaman penjajahan Belanda juga sudah banyak jasa untuk pangkas rambut, ini terbukti dengan adanya foto ketika memotong rambut di pinggiran jalan raya. Foto tersbut diambil dari tahun 1911 hingga 1930.

Di Indonesia sendiri tukang cukur identik dengan Madura. Ini terbukti dengan banyaknya kios tukang cukur Madura di berbagai pelosok baik pasar, gang, kota besar, desa dan lain-lain. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1677 waktu itu terdapat perang antara 2 kubu. Pada intinya orang Madura yang telah pergi dari tempat mereka tidak mau pulang kembali ke tempat mereka dan memilih untuk tetap tinggal untuk merantau. Alhasil banyak sekali mereka yang berusaha bisnis dagang seperti dagang sate dan tukang cukur rambut. 

Tahun 1844 di Bandung ada seorang Tiongkok Cina yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan pembersih kotoran kuping. Selain Madura dan Tiongkok, pangkas rambut juga dipopulerkan oleh warga Garut. Ceritanya hampir sama dengan Madura, dikarenakan adanya konflik yang berkepanjangan maka warga Garut bermigrasi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Untuk bertahan hidup maka orang garut tersebut mulai untuk berbisnis yang salah satunya yaitu menjadi tukang cukur rambut. 


8 February 2018

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

KEMAJUAN sebuah wilayah atau daerah terletak pada tersedianya sumber daya insani yang berkualitas dan menjunjung tinggi moralitas-etika dalam menelurkan kebijakan. Karena itulah, arah pembangunan mesti dibarengi dengan eksistensi masyarakat berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai religiusitas. Kita tahu bahwa persoalan yang melilit bangsa ini; baik di ranah politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kinerja birokrat berangkat dari minimnya kesadaran moral.

Apabila ditinjau dari sumber daya alam, Provinsi Jawa Barat dipenuhi potensi kekayaan luar biasa dan dahsyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensi alam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kita tidak memiliki karakter kerakyatan yang kuat dan kokoh. Ini terlihat dari pembangunan yang ditelorkan pemerintah belum pro-rakyat, sebab masih diinisiasi kepentingan sektoral yang bersifat pribadi dan kelompok. Jangan heran kalau pembangunan lebih bertumpu pada penyediaan infrastruktur yang menggerus alam sekitar, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut; dimana gunung dibiarkan rusak oleh ulah pengusaha. Dan, pemerintah malah membiarkannya!

Maka, prestasi human index development di setiap daerah pun menggambarkan kesenjangan secara massif. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya kualitas manusia Indonesia. Minimnya keteladan birokrat juga seakan menjadi akar penyebab kehilangan publik figur (lost figure) sehingga banyak generasi muda yang tidak mengoptimalkan potensi diri, malah terjebak pada anarkisme diri, yang mengakibatkan lahirnya aksi chaos dalam kesehariannya.

Ada beberapa karakteristik keteladanan, sebagai salah satu bentuk upaya membangun karakter bangsa. Islam, sebagai Agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, sejatinya berperan-serta merumuskan pembebasan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketiadaan tokoh yang patut diteladani. Pada posisi demikian, kerjasama birokrasi pemerintah dengan lembaga dakwah serta instansi lembaga pendidikan tinggi Islam mesti dibangun agar terselenggara proses karakterisasi bangsa religius, kompeten, dan berkualitas.

Nurcholis Majdid (2010) mengatakan, salah satu segi kelebihan Islam, ialah terletak pada keuniversalan nilai yang dikandungnya dalam kehidupan manusia di jagad raya. Seraya mengutip ayat Al-Quran, Cak Nur, melegitimasi hal ini dengan Surah Saba (34) ayat 28 sbb: “Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan dan pembawa ancaman”. Kemudian, ia juga mengutip surah al-Anbiya (21) ayat 107, sbb: “Tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya kesadaran sangat umum di kalangan umat Islam, bahwa ajaran Islam mengandung universalitas yang patut menjadi bahan renungan, landasan pembebasan, dan sumber penyelesaian persoalan yang melilit umat manusia sampai akhir zaman. Kesadaran pentingnya nilai etika yang diambil dari semangat keagamaan dalam konteks kebangsaan, memegang peran penting guna menciptakan kualitas imani, akhlaqi, dan aqli warga-bangsa. Kesadaran eksistensial seperti ini salah satunya yang dapat menggiring kesadaran warga menanggalkan kesadaran material.

Dengan demikian, kesadaran ini dapat menuntun seorang warga Negara, baik pejabat maupun birokrat mengejawantahkan prinsip keadilan (al-adalah) dalam kehidupan praksis. Allah Swt., berfirman sbb: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah neraca keadilan itu dengan seksama, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Al-Rahman [55]: 7-9).

Pesan ilahi di atas, mengindikasikan religiusitas harus menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga menempatkan akal-pikiran pada koridor keadilan untuk umat manusia. Menjalankan keadilan dapat menempatkan kerja sebagai manifestasi cinta terhadap sesama. Sebab, manusia pada dasarnya merupakan makhluk super bajik, apabila radar hatinya dihidupkan secara optimal.

Kita sejatinya mendukung lahirnya manusia-manusia yang menempatkan keadilan sebagai misi hidup, dengan mengoptimalkan keyakinan ukhrawi, hingga mengejawantahkan aktus bermanfaat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin). Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan hayat al-dunya dan akhirat. Ketika seorang manusia mampu menyadari fungsi dirinya untuk menerapkan ajaran kemanfaatan kepada sesama, hal itu mengindikasikan kehidupan rendah (hayat al-dunya) menjadi jalan mulus untuk menuju puncak kehidupan sempurna.

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kerja politik setiap parpol -- baik nasionalis maupun Islam -- sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. Wallahua’lam


Optimisme pada Generasi Muda

Optimisme pada Generasi Muda

GENERASI muda di sebuah negara seharusnya memiliki optimisme hidup. Dengan optimisme inilah, kreativitas muda-mudi akan muncul ke permukaan sehingga mereka akan memberikan sumbangsih untuk kemajuan Indonesia. Karena itu, diperlukan sebuah model pendidikan yang mampu mencetak entrepreneur, karena masalah yang melingkari dunia pendidikan seolah menciptakan beban berat bagi mereka.

Hal itu dapat kita lihat dari merebaknya “pengangguran terdidik” -- yang dihasilkan perguruan tinggi – di dunia kerja. Betapa tidak, daya serap kerja lulusan D3 dan S1 oleh perusahaan-perusahaan menempati posisi akhir dalam dominasi pekerja di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir Agustus 2012, terungkap dari seluruh penduduk Indonesia yang bekerja (110,8 juta orang); lulusan SD mendominasi sebesar 53,88 juta (48,63 persen), lulusan SMP sebanyak 20,22 juta orang (18,25 persen), lulusan universitas hanya 6,98 orang (6,30 persen), dan lulusan diploma hanya 2,97 juta orang (2,68 persen).

Realitas di atas tentunya membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap pendidikan perguruan tinggi, karena sebagai instansi pendukung kemajuan perekonomian bangsa, perguruan tinggi sejatinya melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Ditengarai, bahwa perguruan tinggi banyak melahirkan generasi bermental pekerja dengan kualitas yang minim, sehingga mengakibatkan tidak tertampung oleh perusahaan. Selain itu juga, karena kualitas lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keahlian di dunia kerja sehingga berakibat pada tidak tertampungnya mereka oleh perusahaan.

Tak heran apabila angka pengangguran dari kalangan terdidik ini semakin tinggi. Tak hanya itu, orientasi melanjutkan ke perguruan tinggi juga banyak didasari niat agar dapat diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sehingga setelah lulus mereka berusaha melamar kerja ke instansi pemerintahan agar mendapatkan kelayakan hidup. Padahal, kehadiran generasi muda yang kreatif dan inovatif di era serba modern ini sangat dibutuhkan oleh sebuah bangsa-negara (nation-state).

Karena itulah, mendekati hari sumpah pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober nanti, pemerintah harus melakukan revolusi mental kepada para generasi muda, yang kini tengah menimba ilmu di perguruan tinggi. Di dalam buku bertajuk Si Anak Singkong (2012: 177), Chairul Tanjung, mengatakan  kekuatan perekonomian bangsa salah satunya harus ditopang dengan kehadiran orang-orang yang memiliki mental berwirausaha. Apabila terdapat sekitar 2,5 persen dari total penduduk sebuah Negara memiliki semangat berwirausaha, bangsa atau negara tersebut akan maju.

Namun, saat ini, kita hanya memiliki sekitar 0,2 persen wirausaha, sehingga perlu lebih banyak dicetak wirausaha baru sebagai lokomotif penggerak perekonomian bangsa. Kita tahu, bahwa seorang Chairul Tanjung (CT) merupakan mahasiswa yang tidak mau menjadi pekerja pada saat kuliah di Universitas Indonesia. Saat mahasiswa, ia pernah membuka usaha fotocopy di bawah tangga kampus, dan pernah juga membuka usaha distribusi alat-alat kedokteran gigi. Kini setelah puluhan tahun berlalu, ia mewujud menjadi seorang pengusaha sukses yang dapat membuka lapangan kerja bagi warga di Indonesia dengan berbagai bidang usaha.

Karena itu, perguruan tinggi banyak menghasilkan sarjana bermental pekerja, bukan pemikir. Padahal pemikir dibutuhkan untuk memperbaiki dan menciptakan peluang kerja. Seorang lulusan perguruan tinggi tidak mungkin menjadi pekerja semuanya. Setiap orang memiliki rencana hidup untuk menciptakan kebahagiaan. Salah satu jalan menciptakan kebahagiaan itu ialah memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan upah untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Karena daya serap perusahaan rendah terhadap lulusan perguruan tinggi tentunya dapat menghalangi seseorang menciptakan kebahagiaan hidup. Pada posisi ini, pemerintah sangat bertanggung jawab dengan kondisi ini, dan sepatutnya memperluas lapangan kerja di berbagai sektor dengan memproduksi lulusan perguruan tinggi, yang memiliki mental berwirausaha. Setidak-tidaknya ada beberapa langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menanggulangi merebaknya pengangguran terdidik di Indonesia.

Pertama, pemerintah mengoptimalkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kemendikbud di berbagai kota untuk menghidupkan iklim usaha di berbagai daerah.

Kedua, mendirikan perguruan tinggi, sekolah tinggi, lembaga kursus, atau sekolah yang khusus melahirkan lulusan yang siap berwirausaha.

Ketiga, menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam menyalurkan program corporate social responsibility yang digunakan untuk menciptakan kegiatan wirausaha. Seandainya setiap lulusan lembaga pendidikan di setiap kota mampu membangun usahanya di berbagai bidang tentu saja akan menyerap lebih banyak lulusan perguruan tinggi.  Para pengangguran terdidik pun akan mampu diminimalisasi.

Insyaallah Yakin bisa!

7 February 2018

Inilah “Kaum Milenial” yang Bukan Ancaman Demografi!

Inilah “Kaum Milenial” yang Bukan Ancaman Demografi!

BANYAK banget ekonom yang menyebut Indonesia ialah salahsatu Negara yang digadang-gadang akan menikmati bonus demografi dari pertumbuhan generasinya. Tentunya, kabar ini menggembirakan kita karena bonus demografi akan menguatkan posisi bangsa di dunia dalam bidang ekonomi. Tak berlebihan jika pemerintah terus menggencarkan etos inovasi dan kreativitas generasi muda pembangun bangsa sehingga menjadi warga negara yang produktif, berdayasaing, dan mampu berjoget di era global untuk membangun Negara Indonesia.

Namun, disamping kabar gembira tersebut, nyempil kabar tak sedap, karena pada satu sisi jumlah generasi muda yang disebut kaum milenial ini, terdapat wabah ancaman bagi perekonomian di masa mendatang. Kalau generasi milenial mampu bersenyawa dengan perkembangan teknologi, yang mahir menggunakan perangkat teknologi, dan mampu berdaya untuk kreatif di masa depan, tentunya pertumbuhan mereka akan menjadi bonus demografi. Tetapi sebaliknya, apabila generasi milenial tidak mampu bersenyawa dengan zaman dan perangkat teknologi, serta hanya menjadi konsumen dan pengguna produk teknologi; tentunya hadir mereka di Indonesia akan menjadi bonus demografi.

Dalam survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Sepanjang 2016, mereka menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet; sedangkan total penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Mereka notabene menggunakan perangkat telepon genggam dalam mengakses internet; yakni sekira 67,2 juta orang (50,7 persen) mengakses melalui perangkat genggam dan computer; sebanyak 63,1 juta orang (47,6 persen) mengakses dari smartphone; dan sekitar 2,2 juta orang (1,7 persen) mengakses hanya dari komputer. Dari sisi demografik, mayoritas pengakses tersebut berada di Pulau Jawa sekitar 86,3 juta orang (65 persen) dari total pengguna.

Fakta datawi di atas, tentunya membuat kita miris di satu sisi dan gembira di sisi lain, karena telah menjadi fakta sosial bahwa generasi muda kita telah begitu kecanduan dengan perangkat teknologi, yang bisa dilihat dari perkembangan media sosial. Ekpresi dan aktivitas kaum muda lebih intens di Facebook, Twitter, Instagram dan medsos lain. Saking adiktifnya mereka terhadap produk teknologi, ada adagium yang berkembang di kalangan muda, “HIDUPKU TAK BISA BERJAUHAN DENGAN GADGET.”

Prof. Rhenald Kasali, seorang pakar manajemen perubahan dalam buku terbarunya, Strawberry Generation (2017) mengatakan bahwa mereka secara tampilan sangat sedap dipandang, tetapi rapuh di dalam mentalnya, sehingga ada kemungkinan bila dibiarkan, maka pada masa depan mereka akan menjadi loser saat bersaing dengan bangsa lain.

Bila pola digital culture generasi milenial hanya menjadi konsumen, di masa depan mereka hanya akan menjadi seorang warga negara yang tidak bisa ngapa-ngapain, bermental pecundang sebelum bertarung, cerewet di medsos dan menjadi wabah ancaman demografi bagi Indonesia. Jikalau kita membiarkan mereka kehilangan daya kreativitas, inovasi, dan literacy culture dalam merespon perkembangan zaman dan teknologi, insyaallah mereka di masa depan hanya menjadi konsumen saja.


Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan mencermati kaum milenial ini. 



Pertama, konsumsi informasi menjadi pokok. Persoalan ini kerap menjebak generasi muda tidak kritis terhadap isi pemberitaan dari media meskipun mereka bisa menjadi seorang pembuat informasi. 



Kedua, persoalan ekspresi generasi milenial. Jika kita tidak visioner hanya latah terhadap perkembangan teknologi, tentunya akan terjebak kepada gaya “tuturut munding”, bukan menciptakan secara inovatif dan kreatif, sehingga yang dikejar ialah dunia citra; seperti kebanyakan selfie yang tak produktif. 



Ketiga, persoalan milenial baper dan caper. Dua kategori ini tak bisa kita tolak pada era medsos sebagai teman karib mereka. Milenial baper, biasanya mereka hanya curhat di dalam media sosial, sedangkan milenial caper, cenderung membuat sesuatu yang kreatif untuk mencuri perhatian si followernya. 


Karena itu, sebagai salah satu kaum milenial yang lahir tahun 82-an, saya imbau wahai kaum milenial, manfaatkan perkembangan teknologi untuk kepentingan memperkaya pengetahuan, daya produktivitas, dan kreativitas dalam diri, sehingga menjadi bekal untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.  

10 January 2011

Muhammadiyah: Membangun Kerjasama Nyar’I dengan Bank Syariah

Muhammadiyah: Membangun Kerjasama Nyar’I dengan Bank Syariah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi modern, yang maju dan progresif. Setelah satu abad kehadirannya di Indonesia, Muhammadiyah hampir berperan penuh dalam membangun bangsa ini bila dibandingkan dengan pemerintah. Buya Syafi’i Ma’arif malah pernah berujar, Negara Indonesia harus berguru pada Muhammadiyah karena pengalamannya. Indonesia lahir tahun 1945. Sedangkan Muhammadiyah lahir 1912.

Kelebihan Muhammadiyah adalah amal usaha yang dimiliki setiap Cabang. Ketika mendirikan Cabang Muhammadiyah di suatu daerah, disyaratkan harus memiliki amal usaha. Entah itu sekolah, panti asuhan, apotek, rumah bersalin, koperasi, atau lembaga usaha lainnya. Salah satu cabang Muhammadiyah di Jawa Barat yang maju secara ekonomi adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Sukajadi. Di cabang tersebut terdapat amal usaha seperti mini market (Markaz), penginapan, Cafetaria, ruko, panti asuhan bayi sehat, sekolah, koperasi, dan kompleks perumahan di daerah Subang. Dari amal usaha yang didirikan itu, mampu menghasilkan omzet miliaran per tahun.

Oleh Karena itu, PT Bank Syariah Bukopin (BSB) pernah menyelenggarakan acara Customer Gathering dengan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat,  di  Hotel Takashimaya, Jl.Grand Hotel N0.35 Lembang – Bandung. Pada kesempatan itu, dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mengali potensi pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga, BSB membuat program khusus untuk eksistensi dan potensi amal usaha Muhammadiyah sebagai asset Persyarikatan Muhammadiyah yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Program yang ditelurkan oleh BSB itu dirancang untuk pembiayaan amal usaha Muhammadiyah dengan berbagai bentuk program, yakni: pengelolaan keuangan (cash management), payment point, jaringan outlet, di mana BSB sebagai bank operasional Muhammadiyah, pengembangan lembaga keuangan mikro, dan pengembangan dana-dana sosial (CSR dan LAZIS).

Produk Bank Syariah Bukopin di antaranya: Tabungan iB SiAga , Tabungan iB SiAga Bisnis, Tabungan iB Rencana, TabunganKu iB, Tabungan iB Haji, Deposito iB, dan Giro iB.  Sementara layanan pembiayaan bisa melalui iB Jual-Beli (murabahah), iB bagi Hasil (musyarakah), iB bagi hasil (mudharabah), iB investasi terikat (mudharabah muqayyadah), iB K3A Pola Syariah, iB Pemilikan Rumah, iB Pemilikan Mobil,  iB KPPA-Relending, iB Perjalanan Haji, iB Jaminan Tunai, dan iB Istishna parallel.  Sementara produk jasa (service) yang ditawarkan Bank Syariah Bukopin yaitu Kartu ATM SiAga,  Kartu SiAga , Visa Elektron, SMS Banking, Internet Banking, Phone banking, Save deposit box, Transfer, Kliring, Inkaso, RTGS, Payment point, dan SKBDN iB.

Diharapkan dengan kerjasama ini dapat mengembangkan amal usaha Muhammadiyah agar lebih produktif. Suhada, Ketua PCM Sukajadi, mengatakan jumlah amal Usaha Muhammadiyah di Jawa Barat berpotensi secara ekonomi kalau dikelola dengan sungguh-sungguh. “Amal usaha di Muhammadiyah Jawa Barat jumlahnya sekitar 1.343 unit. Kalau dikelola secara profesional akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga muhammadiyah dan sekitarnya. Potensi ekonomi dalam amal usaha Muhammadiyah membutuhkan sebuah proses pengembangan (saya – improvement), sehingga lebih diarahkan pada pembentukan korporasi, yang keuntungannya dapat disalurkan untuk kepentingan kemanusiaan. Misalnya, ketika panti asuhan atau sekolah membutuhkan suntikan dana, dapat diperoleh dari keuntungan usaha yang dikembangkan PCM Sukajadi.” Katanya.

Pengelolaan amal usaha di PCM Sukajadi telah mengarah pada profesionalitas. Ini dibuktikan dengan berdirinya amal usaha yang bersifat korporasi dan mendatangkan profit keuntungan bagi Muhammadiyah. Dari sisi permodalan untuk menunjang kegiatan usaha, PCM Sukajadi mengajukannya kepada pihak Bank. Baik Bank yang konvensional maupun Bank syariah dengan mengajukan proposal usaha.

“PCM Sukajadi mendirikan usaha yang bersifat korporasi dilatarbelakangi dengan realitas pemasukan untuk Muhammadiyah yang kecil karena hanya mengelola amal usaha yang bersifat kemanusiaan. Untuk memenuhi biaya operasional amal usaha tersebut, maka dirancang sebuah amal usaha yang memiliki kegiatan ekonomi menjanjikan. Dari situlah kami bersama para pengurus di PCM Sukajadi berinisiatif mengajukan proposal usaha kepada pihak bank. Selain Bank Konvensional, untuk permodalan dua tahun ke belakang, kami mengajukan pinjaman modal kepada Bank Syariah. Dan, Alhamdulillah hingga kini pinjaman tersebut dapat dibayar sesuai dengan akad.” Katanya.

Menurut Iu Rusliana, pemerhati ekonomi kreatif, yang ditemui di sela-sela isirahatnya di Cibiru, Bandung (03/01/2010), organisasi sebesar Muhammadiyah sejatinya mengarahkan sebagian tanah wakafnya untuk usaha-usaha produktif. Hal ini, akan menjadi sokongan perjuangan bagi lembaga-lembaga usaha Muhammadiyah di sektor kemanusiaan. Dan, sebagai salah satu wujud dari kemandirian ekonomi di tubuh Muhammadiyah. PCM Sukajadi, lanjutnya, dapat dijadikan sebagai pilot project kemandirian tersebut. Tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintahan, karena sudah memiliki usaha-usaha yang produktif, keuntungannya dapat disalurkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang berada dalam naungan Muhammadiyah.

“Lihat saja perkembangan ekonomi di PCM Sukajadi. Dengan pengelolaan yang modern dan manajemen yang agak baik, Muhammadiyah di sana dapat berkembang pesat secara ekonomi. Sehingga tidak salah kalau PCM Sukajadi diberikan penghargaan oleh PP Muhammadiyah sebagai cabang percontohan di Jawa Barat. Apalagi kalau setiap Cabang Muhammadiyah ke depan dapat membangun kerjasama dengan Bank Syariah melalui prinsip mudharabah dan musyarakah, ketika mengelola usahanya. Dapat dipastikan keberkahan ekonomi akan diperoleh karena Bank Syariah tidak hanya memberikan keuntungan material. Tetapi juga keuntungan yang bersifat spiritual.” Ujarnya.

3 January 2011

Tabungan Haji Aman di Bank Syariah

Tabungan Haji Aman di Bank Syariah

Di sebuah pelosok pedesaan. Seorang laki-laki suatu ketika datang kepada pak ustadz hendak mengutarakan niatnya naik haji. Akan tetapi, dirinya merasa tidak mampu untuk membiayai keberangkatan tahun ini. Dengan langkah gontai, sang laki-laki tersebut menuju rumah pak ustadz yang kebetulan hampir saban hari dilewatinya karena berhadap-hadapan dengan Masjid.
 
“Assalamua’laikum?”, si laki-laki itu mengucapkan salam.
 
“Waalaikum salam”, jawab pak ustadz sambil mempersilahkannya untuk duduk.
 
“Ada keperluan apa kamu ke sini?” Tanya pak ustad menelisik.
 
“Ini..pak ustad, saya sangat ingin sekali pergi naik haji. Tetapi karena tidak ada biaya maka saya merasa resah. Tahun ini saya harus berangkat ke tanah suci.”

“Ohh…begitu ya…kemudian?” sambung pak Ustadz.
 
“Iya, saya ingin meminta amalan yang dapat melancarkan saya untuk naik haji. Kira-kira saya harus membaca surat apa pak ustadz?” jawab laki-laki itu bersemangat.

Pak ustadz menjawab, “silakan baca surat Al-Falaq, An-naas, dan Al-ikhlas selama tiga minggu, pasti kamu akan memperoleh jawabannya.”

Tiga minggu berlalu, dan laki-laki tersebut kembali mendatangi pak ustadz dengan muka cemberut. “Pak ustadz, sudah tiga minggu saya membaca surat yang Anda rekomendasikan. Tetapi belum juga ada jawaban.”
 
“Oo..kalau begitu sekarang baca surat Al-Baqarah selama sebulan. Insyaallah akan memperoleh jawabannya.” Ujar pak Ustadz sembari tersenyum gemas.

Sebulan berlalu, ketika pak ustadz sedang bercengkrama di teras rumahnya, laki-laki itu kembali datang. Pak ustadz segera menanyainya. “Bagaimana sekarang? Sudahkah kamu mendapatkan jawabannya?”
Laki-laki itu hanya dapat murung. Kemudian segera menjawabnya, “Ah…boro-boro dapat jawaban. Malahan tambah pusing karena tak kunjung ada jawaban dan panggilan untuk naik haji.”

“Hehehe…sekarang kamu hanya perlu membaca satu surat pamungkas lagi.”
Tukas pak ustadz melerai kesedihan laki-laki itu.

“Surat apaan itu pak ustadz?”
Tanya laki-laki itu penasaran.
 
“Kamu tinggal baca surat tanah. Insyaallah, sekarang kamu akan memperoleh jawaban dan panggilan tersebut”.

***
Pergi ke tanah suci adalah “legenda pribadi” obsesif tiap muslim. Sama dengan laki-laki tersebut di atas. Tanpa pergi ke Mekkah al-mukarromah, serasa tidak sempurna keislamannya. Namun, permasalahan klasik, pergi ke tanah suci memerlukan uang untuk ongkos membeli tiket pesawat, jaminan asuransi, penginapan, dan lain-lain. Kisah di atas, kendati fiktif akan tetapi menggambarkan realitas umat Islam kini – khususnya di pedesaan – yang masih membiayai pergi haji dengan menjual surat-surat berharga. Tak heran ketika kepulangan mereka ke kampung halaman menjadi tidak mempunyai apa-apa.

Sebetulnya di era kini, persoalan biaya atau ongkos naik haji dapat diperoleh dengan cara menabung. Diantara Bank Syariah yang mengeluarkan produk tabungan haji ialah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Dengan setoran awal yang terjangkau dan cicilan per bulan yang tidak begitu besar, memberikan kesempatan bagi setiap muslim kalangan menengah ke bawah untuk berangkat haji. Tak hanya itu, tabungan haji yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dirancang sesuai kemampuan nasabah.
12940672262145723783
Bank Syariah Mandiri, misalnya, menelurkan produk tabungan haji dengan nama BSM Tabungan Mabrur. Bank Syariah Mandiri Tabungan Mabrur, merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Kemudian, tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Dengan setoran awal yang terjangkau, sebesar Rp 500.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000 menjadikan tabungan ini tepat dipilih umat Islam yang hendak berangkat ke tanah suci.

Ketika saldo telah mencapai Rp. 20.000.000, penabung akan didaftarkan ke SISKOHAT sesuai ketentuan Departemen Agama. Kalau pun batal mendaftarkan diri dan ingin memberhentikan tabungan, biaya penutupan rekeningnya relatif kecil, yakni sebesar Rp. 25.000. Syarat dan ketentuannya juga sangat mudah, yakni hanya membutuhkan Kartu identitas berupa KTP atau SIM dan Paspor nasabah. Keamanan dan keterjaminan saldo dengan fasilitas talangan haji menjadi kelebihan tersendiri dari BSM Tabungan Mabrur ini. Setiap penabung yang telah terdaftar dan kekurangan uang tunai untuk mendaftar, dapat mengajukan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri dengan ketentuan yang amat mudah.
1294067308801126683
Selain Bank Syariah Mandiri, pada Bank Muamalat juga menelurkan produk Tabungan Haji Arafah. Keunggulan Tabungan Haji Arafah ialah dapat menghimpun dana untuk berangkat ke tanah suci secara terencana. Dengan setoran awal yang terjangkau, yakni sebesar Rp. 250.000 dengan jumlah setoran dan tahun keberangkatan yang direncanakan sesuai dengan kemampuan. Tabungan Haji Arafah Bank Muamalat juga online dengan SISKOHAT Departemen Agama sehingga memberi kepastian untuk memperoleh quota/porsi keberangkatan haji. Bagi para jamaah yang menabung di Bank Muamalat ini, akan mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Syariah yang memberi jaminan terpenuhinya BPIH kepada Ahli Waris, bila memiliki saldo efektif minimal Rp. 5.000.000.

Tabungan ini menggunakan akad Wadiah, memungkinkan setiap penabung memperoleh bonus menarik. Selain itu tabungan ini bebas biaya administrasi. Nasabah dapat mengubah jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia, baik untuk memperpanjang maupun memperpendek jangka waktu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank. Selain photo copy identitas, nasabah yang hendak membuka rekening Tabungan Haji Arafah, disyaratkan mengisi formulir pembukaan rekening yang tidak ribet.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia, sayangnya belum sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Sehingga kasus jamaah yang pergi ke tanah suci di pedesaan yang menggadaikan dan menjual surat sertifikat tanah. Kalau niat suci dan keinginan yang kuat berangkat ke Baitullah direncanakan secara matang, tidak akan terjadi jual-beli surat tanah seperti yang dideskripsikan pada anekdot yang diketengahkan pada awal tulisan ini. Mari menabung di Bank Syariah untuk naik haji bagi umat Islam, yang semenjak lama mengidamkannya dalam kehidupan ini. Karena dengan menyimpan dana ibadah haji di Bank Syariah, dapat mewujudkan impian ke tanah suci dengan terencana.

Selain dua Bank (BSM dan BMI), BNI Syariah, BRI Syariah, Danamon Syariah, BTN Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari Bank konvensional lainnya juga menyediakan produk tabungan haji yang berbasis syariah bagi umat Islam. Tertarik mewujudkan mimpi Anda pergi ke Tanah suci? Mulai sekarang menabunglah di Bank Syariah agar tidak berat diongkos. (Dari Berbagai Sumber By SAB)

1 January 2011

Mengejar Berkah Koperasi di Bank Syariah

Mengejar Berkah Koperasi di Bank Syariah

Bank Syariah ke depan, mesti mengalokasikan pembiayaan di sektor microfinance (omzet Rp 50 juta ke bawah) karena sektor ini masih belum tergarap secara maksimal. Realitas membuktikan peningkatan kinerja yang dilakukan BMT di Indonesia. Pada 2009, aset yang diperoleh dari permodalan di level microfinance sebesar Rp. 32 miliar, meningkat sekitar 100 persen menjadi Rp. 60 miliar. Tahun ini (2011) permodalan seperti ini mesti diprioritaskan oleh Bank syariah dalam menelurkan produk perbankan syariahnya.

Tepatnya sebulan yang lalu, hari Rabu (8/12/2010), kami berdua berjalan menuju kantor Bank Syariah di Bandung Timur. Hari itu, semilir angin berembus di kantor Bank Muamalat, Ujungberung, Bandung, serasa menyejukkan tubuh. Keramahan pak Satpam dan karyawan di Bank Syariah pun sejuk laiknya hembusan angin sepoi-sepoi. “Assalamu’alaikum”, pak satpam menyapa kami berdua. “Wa’alaikum salam”, saya dan teman hampir berbarengan menjawabnya. Kebetulan kantor Bank Syariah sedang lengang. Teman saya pun langsung menghadap personalia untuk bertanya ihwal produk yang dikeluarkan Bank Muamalat.

Saya tidak mendengar percakapan teman saya dengan personalia itu. Yang pasti, terlihat asyik bercengkrama. Akhirnya, selesai juga teman saya membuka rekening di salah satu Bank Umum Syariah. Rekening tersebut rencananya digunakan untuk menampung dana iuran koperasi yang didirikan alumni jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Bandung. Hanya dengan KTP dan uang sebesar Rp. 200.000, dalam waktu kurang dari 1 jam rekening pun sudah bisa digunakan, lengkap dengan kartu ATM.

Setelah 4 tahun lebih sejak kami menyelesaikan studi S1 di UIN Bandung, akhirnya pertengahan 2010, kami mengadakan acara reuni. Kendati acara tersebut hanya dihadiri segelintir orang. Namun, berkesan karena lahir gagasan untuk mendirikan koperasi yang beranggotakan teman-teman semasa kuliah dulu. Dari 34 teman semasa kuliah dulu, hanya 12 orang yang bersedia menyisihkan iuran untuk koperasi per bulannya. Pada pertemuan kedua, di Margacinta, Buahbatu, Bandung, kedua belas orang itu – termasuk saya – menyetujui untuk merancang koperasi simpan pinjam serta mendirikan usaha produktif dengan modal awal ala kadarnya.

Dengan iuran wajib sebesar Rp. 15.000 dan iuran bulanan Rp. 50.000 per orang, pada kesempatan itu terkumpul dana awal sebesar Rp. 780.000. Pada awal Januari ini, iuran tersebut harus sudah disetorkan masing-masing anggota via rekening di Bank Muamalat. Rencananya, per tiga bulan kami juga mengadakan pertemuan untuk melaporkan modal koperasi yang sudah terkumpul. Berarti, kalau saja lancar. Pada bulan Maret 2011 nanti, uang yang sudah terkumpul di rekening sebesar Rp. 1.980.000, yang lumayan agak besar. Setelah mencapai masa enam bulan, ketika uang mencapai Rp. 3.780.000, rencananya kami akan mengurus akta notaris untuk pendirian koperasi syariah.

Pendirian koperasi alumni ini diharapkan dapat memupuk mental berwirausaha di kalangan kawan-kawan. Sebab, mayoritas teman-teman seangkatan berprofesi sebagai wirausahawan kecil dan menengah. Dengan jumlah anggota 12 orang yang bersedia menjadi anggota, dapat mengumpulkan dana tabungan sekitar Rp. 600.000 per bulan. Ketika dana tersebut terkumpul dalam jangka 6 bulan dapat digunakan anggota untuk modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Itulah yang mendasari alumni seangkatan, di jurusan BPI UIN Bandung, menyimpan iuran anggota per bulan di Bank Muamalat.

Kendati banyak Bank bertebaran, koperasi kecil-kecilan yang didirikan alumni angkatan lebih memilih Bank Syariah karena secara agama menguntungkan. Koperasi yang akan didirikan oleh alumni seangkatan kami, mungkin hanya bermain di level microfinance bagi permodalan anggotanya yang hendak membuka usaha. Ke depan, ketika dana koperasi sudah terkumpul dalam jumlah yang besar, rencananya akan disalurkan untuk pembiayaan modal usaha di sektor UMKM. Semoga!

31 December 2010

Tabungan Shar’e Nggak Ribet Buat Mahasiswa!

Tabungan Shar’e Nggak Ribet Buat Mahasiswa!

Kini Negara Indonesia bagai surga bagi Bank Syariah. Peningkatan aset dan kantor Bank Syariah di Indonesia mengindikasikan menggeliatnya perekonomian berbasis nilai. Berdasarkan data perbankan syariah Bank Indonesia, per Oktober 2010, aset Bank Syariah mencapai Rp. 86 triliun, di mana pada tahun 2009 asetnya mencapai Rp. 60 triliun. Ini berarti peningkatannya mencapai 23,4 persen pada akhir tahun ini. Tak hanya peningkatan aset. Dengan bertambahnya kantor Bank Syariah di Indonesia indikasi meningkatnya aktivitas ekonomi Islami. Pada 2009, jumlah kantor Bank Syariah di Indonesia sekitar 550 unit, dan pada tahun 2010 meningkat tiga kali lipat menjadi 1.660 kantor.

Betul juga gubahan pepatah, “Menabung adalah pangkal kaya.” Itulah kiranya kalimat yang cocok untuk menumbuhkan aktivitas berhemat dalam diri generasi muda. Karena itu, mahasiswa – sebagai generasi muda – sejatinya membiasakan diri menabung di Bank untuk bekal di masa mendatang. Bank Muamalat, yang berdiri sejak 1992, mengeluarkan produk tabungan yang dapat digunakan mahasiswa. Salah satunya tabungan Shar’e, yang hanya membutuhkan uang simpanan awal sebesar Rp. 100.000.

Ripqi Dzulfikor, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung, merasakan manfaat yang begitu besar dari Bank Syariah, Muamalat. Di Bank Muamalat tersedia tabungan Shar’e yang cocok untuk kocek mahasiswa. “Sangat mudah, nggak ribet, dan tidak terkena chas ketika mengambil uang dari ATM bersama. Itulah kenapa saya memilih membuka rekening di Bank Muamalat. Selain alasan syariat, saya menabung di Bank Muamalat untuk kepentingan transfer uang dari kampung.” Ujar mahasiswa semester V jurusan Muamalah UIN SGD Bandung ini.

Kemudahan transfer juga menjadi alasan kenapa mahasiswa di UIN SGD Bandung membuka rekening dengan menggunakan tabungan Shar’e. “Dengan rekening Shar’e keluarga di kampung halaman dapat mengirim uang dari kantor pos yang sudah online. Inilah kelebihan dari rekening tabungan Shar’e.” Sambung Ripqi di sela-sela istirahatnya di kostan, jalan AH Nasution, Gg. Kujang No 13 Cibiru Bandung, Jumat (31/12/2010).

Kendati banyak Bank bertebaran, pemilihan Bank Syariah sebagai tempat menyimpan uang lebih diinisiasi alasan agama dan prosesnya yang tidak njelimet. Dalam menjalankan syariat Islam secara fiqhiyah tidak boleh setengah-setengah. Maka, diperlukan juga sebuah pengelolaan modal ekonomi dengan bingkai ajaran Islam. Hal ini diamini, Sitta R Muslimah, Bendahara Alumni angkatan 2002 kelas C Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN SGD Bandung. “Agar berkah dan pengurusan rekeningnya nggak ribet. Dengan menabung di Bank Syariah, itu tandanya kita sudah menjalankan praktek ekonomi yang bernilai ibadah. Kelebihan rekening tabungan Shar’e ialah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil ketika tabungan sudah mencapai Rp. 10.000.000.”  Ujar Mahasiswa Program Pascasarjana Bimbingan dan Konseling UPI Bandung ini, saat dihubungi via telepon.

Membuka rekening di Bank Syariah dengan menjadi nasabah dinilai dapat menjadikan hidup lebih Islami.  Sehingga, sebagai salah satu Bank berbasis Islam, tak heran kalau Bank Muamalat dijadikan pilihan untuk menyimpan uang oleh nasabah dari kalangan mahasiswa muslim.

Itulah wawancara yang saya lakukan dengan dua nasabah yang sudah membuka rekening tabungan Shar’e di Bank Muamalat. Sebetulnya banyak mahasiswa UIN SGD Bandung, yang membuka rekening tabungan Shar’e di Bank Muamalat Ujungberung. Akan tetapi, hanya dua orang saja yang saya masukan dalam tulisan ini, sebab hampir seluruhnya berpendapat sama tentang alasan kenapa membuka rekening di Bank Muamalat. Selamat Menabung…sebab menabung pangkal kaya. Hahaha

11 December 2010

Bangkitlah Indonesia!

Bangkitlah Indonesia!


Kekayaan Negeri Indonesia tak hanya berkisar pada melimpahnya sumber daya alam. Dengan penduduk yang melebihi 220 juta jiwa, siapa pun tak dapat menyangkal kalau negeri ini menyimpan “manusia-manusia unggul”. Taruh saja dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia, minimalnya 0.5 persen terdiri dari orang-orang jenius di berbagai bidang. Dari jumlah tersebut, maka akan ada sekitar 12.5 juta warga Indonesia jenius otaknya yang siap memajukan negeri ini. Namun, realitas membuktikan kehebatan otak warga Indonesia tak menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri.

Pada 2006, industri kreatif Indonesia menyumbangkan sekitar 4,75 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia pada 2006, berada di atas sektor listrik, gas, dan air bersih. Laju pertumbuhan industri kreatif Indonesia tahun 2006 juga sebesar 7,3 persen per tahun, melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,6 persen. Ini mengindikasikan bangsa kita terdiri dari manusia-manusia mandiri dan kreatif, baik sebagai pekerja maupun sebagai inventor yang menghasilkan produk. Pemerintahan semestinya dapat mengayomi mereka sehingga iklim kehidupan di negeri ini mengejawantahkan kompetisi kreatif di berbagai sektor.

Inovasi dan kreativitas mereka di berbagai bidang keahlian seolah tak mendapatkan penghargaan dari pemangku kebijakan. Tak heran jika ada warga Indonesia yang berkreasi lebih leluasa menjalin kerjasama dengan pihak luar. Kehebatan BJ Habibie di dunia teknologi pesawat misalnya, di negeri ini tak mendapatkan penghargaan semestinya. Bukan karena beliau tak mencintai negeri ini. Melainkan ada penghargaan dan apresiasi dari negeri luar atas karyanya. Penelitian dan pengembangan di negeri ini tak dihargai pemerintah dengan minimnya anggaran untuk membiayai projek penelitian; baik teknologi, biologi, kedokteran, ilmu sosial, budaya, dan ilmu-ilmu lain. Sehingga yang terjadi adalah “lesunya” aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan bangsa ini. Hanya segelintir peneliti dan ahli saja yang dapat menerbitkan karya penelitiannya, ujicobanya, dan penemuannya di jurnal-jurnal bertaraf internasional.

Saya membaca berita dari koran Pikiran Rakyat (21/01/10) di mana SBY berpidato, “Menjadi bangsa yang menguasai iptek mengharuskan kita menjadi bangsa inovatif. Indonesia harus menjadi rumah bagi manusia kreatif.” Beliau pun mengutarakan maksudnya untuk membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN) agar negeri ini menjadi negeri yang unggul. (HU Pikiran Rakyat, 21/1/10). Saya sependapat dengan SBY ikhwal Indonesia mesti dijadikan tempat bagi manusia kreatif. Namun, cukupkah hanya dengan menaikkan anggaran pengembangan riset sebesar Rp.1,9 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 1 triliun? Pertanyaannya, bagaimana bentuk kongkrit kerja Komite Inovasi Nasional (KIN)? Apakah keberadaannya dapat menaungi, membimbing, dan membiayai inovator ketika hendak melahirkan produk teknologis? Kemudian, apakah karya inovasi anak bangsa tersebut dapat dimanfaatkan guna menopang keajegan ekonomi di negeri ini?

Betul, saya pikir, kalau Indonesia merupakan tempat manusia-manusia kreatif. Akan tetapi, keberadaan mereka mesti diperhatikan oleh para pemangku jabatan. Tanpa adanya perhatian, tak ubahnya bagai segerombol ikan mas di dalam kolam, yang tak diperhatikan majikannya. Ikan tersebut akan mati sia-sia. Pun begitu dengan yang terjadi pada generasi muda bangsa ini. Tanpa memiliki “political will” dari para politisi, pejabat, dan abdi negara lain yang terkait [stakeholders]; kejeniusan, kreativitas dan inovasi mereka akan terhambat. Akibatnya, negeri ini akan ditinggalkan para kreator ulung.

Saya tidak begitu setuju kalau Indonesia “minim orang-orang hebat”. Saya juga tak begitu senang kalau kita terjebak pada romantisme historik yang skeptis. Bung Karno, Tan Malaka, Bung Hatta, Jendral  Ahmad Yani, Muhammad Natsir, H. Agus Salim, Muhammad Yamin dan para “founding father” lainnya merupakan orang-orang hebat. Kita melupakan ajaran bernegara yang diletakkan mereka. Ketika negeri ini merdeka, mereka optimis memandang masa depan tanpa terus terjebak pada romantisme masa lalu. Dalam pikiran mereka hanya satu, bagaimana pemikirannya dapat menyuntikkan semangat untuk bangkit bagi bangsa ini.

Kita kehilangan falsafah “garam” dalam bernegara, lebih mementingkan falsafah “gincu” ketika terjun di ranah politik praktis. Yaitu tadi, yang terjadi adalah kita menebarkan simbol-simbol kepartaian yang bersifat “cangkang” luar. Ketika parpol sekelas PKS memproklamirkan inklusifitas, kita rame-rame mencela bahkan mengancam untuk tidak akan memilihnya pada pemilu mendantang. Padahal, saya lihat inilah bentuk kemajuan berpikir umat Islam; di mana perjuangan menegakkan nilai-nilai dalam berpolitik tidak perlu menggunakan “merek” Islam. Selamat buat PKS yang kini terbuka pada berbagai golongan. Yang jelas, mari kita bangkitkan negeri ini. Bukan malah dirusak dengan menebarkan laku korup.

Kreativitas warga kita mesti diarahkan pada sesuatu yang positif. Bukan kreatif ketika menilap anggaran saja. Apalagi, di era kebebasan informasi ini. Menjadi keniscayaan bagi berbagai pihak terkait untuk mendukung warga-bangsa memperoleh haknya dalam mengembangkan minat, bakat, inovasi, dan kreativitasnya dengan pemberian penghargaan dari para pemanggku kebijakan. Tanpa ada dukungan dari mereka, bersiap-siaplah kalau anak bangsa ini banyak yang berlarian ke negeri orang.
 

 

7 June 2010

Jangan Minjem Uang ke Bank, Kecuali Nyar’i

Jangan Minjem Uang ke Bank, Kecuali Nyar’i


Saya mohon maaf terlebih dulu kepada Bank di Indonesia. Judul di atas terkesan provokatif. Akan tetapi, banyak terbukti warga yang minjem ke Bank tak mampu mencicil sesuai perjanjian hitam putih di atas kertas. Akibatnya, akta rumah, surat BPKB, dan barang berharga lainnya jadi tumbal untuk melunasi utang. Saya memiliki kisah nyata. Sebetulnya, hal ini tak penting di-share di kompasiana. Dikarenakan kisah ini kenalan dekat saya, akhirnya tak salah kalau pengalaman ini dibagi rata pada Anda.