Showing posts with label Kebangsaan. Show all posts
Showing posts with label Kebangsaan. Show all posts

17 December 2018

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa


Saya terenyuh dan miris membaca berita tentang perjuangan dan semangat lima siswa SD di daerah pedalaman. Mereka harus menyebrangi sungai untuk sampai ke sekolah karena dipisahkan sungai. Seperti diungkapkan anak-anak di dalam sebuah acara televisi, “Sekolah adalah jembatan masa depan yang akan mengantarkan aku menggapai cita-cita”. Kalimat ini seolah menggiring kesadaran kita bahwa sekolah adalah ruh peradaban yang mesti dijaga keberlangsungannya. Kalimat yang sarat akan petatah-petitih tersebut, merangsek masuk ke aras jiwa dan membuka katup cakrawala pemahaman. Bahwa tanpa sekolah – peradaban masa depan bangsa yang terletak di pundak generasi muda – tentunya akan porak-poranda.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada juga puluhan siswa SMP yang mesti berjalan tujuh kilo meter untuk sampai ke sekolah. Semangat tanpa kenal lelah karena harus menghabiskan jatah waktu sekira 2,5 jam untuk sampai ke sekolah mirip dengan usaha mendorong batu besar yang dilakukan Sisifus, tokoh dalam mitologi Yunani. Ia (Sisifus) setiap hari harus mendorong batu besar ke puncak gunung. Sebelum sampai ke puncak, Sisifus harus kembali melihat batu itu menggelinding ke kaki gunung meninggalkannya sendirian. Ia pun kembali berjalan ke kaki gunung hendak membawa batu besar itu. Begitulah seterusnya! Ia harus sedemikian rela melakukannya karena sedang menjalani proses hukuman yang dibebankan para dewa.

Namun, anak bangsa di daerah pelosok itu tidak sedang menjalani proses hukuman dari sang dewa. Ini semua terjadi akibat tidak tersedianya akses pelayanan publik di pedesaan yang kebanyakan terisolasi sehingga menjadikan mereka harus serba kekurangan dan berposisi sama seperti Sisifus. Mereka berjalan sejauh tujuh kilo meter dan berenang mengarungi derasnya air sungai untuk menunaikan tugas sebagai manusia yang mesti berilmu, berwawasan luas, dan berkepribadian luhung. Maka ketika jauhnya jarak dan aneka macam bahaya menghadang mereka, tak membuat mereka berputus asa dan kehilangan semangat berpendidikan. Mereka yakin bahwa berjalan bolak-balik sejauh belasan kilo meter dan menyebrangi sungai ialah awal menggapai cita-cita.

Dengan membangun jembatan atau mengadakan angkutan pedesaan, umpamanya, mereka yang terisolasi dan marjinal akan secepat kilat menggapai indahnya cita-cita. Maka, saya pikir merehabilitasi sekolah, menyediakan angkutan pedesaan, dan mengaspal jalan yang berlobang adalah medium komunikasi dialog kritis-emansipatoris dalam menghantarkan mereka mewujudkan cita-cita. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang representatif, saya pikir sebuah usaha pembebasan yang menjabarkan kata-kata menjadi sebuah tindakan nyata.

Paulo Freire (Pedagogy of The Opressed, 1972) mengatakan, tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan nihil dari dunia praksis. Ia menegaskan, bahwa sebuah kata sejati adalah kemampuan mengubah dunia. Sebab praksis adalah penyatuan antara tindakan dan refleksi atau kesatupaduan antara kata dengan karya sehingga menghasilkan usaha-usaha praksis pembebasan.

Di Indonesia masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini bagaikan gunung es, di mana hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh Indonesia , anak-anak yang bernasib sama dengan mereka sangat banyak. Andai saja pemerintahan tidak mempasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana sekolah yang representatif dan pelbagai alat penghantarnya, sama saja membunuh penantian futuristik mereka untuk mengangkat dirinya dari jurang keterpurukan harkat dan martabat.

Pendidikan ialah investasi peradaban bangsa di masa mendatang. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa lebih, yang terdiri dari generasi muda sebagai cikal bakal pemimpin masa depan berpotensi besar menjadikan negeri adil dan makmur. Namun, realitas pendidikan di Indonesia saat ini agak mengkhawatirkan, di mana jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.

Hal itu berimplikasi terhadap pembangunan di negeri Indonesia. Dalam Human Development Raport (HDR) dari United Nation Development Programme (UNDP) menutup angka Human Development Index ( HDI) Indonesia tahun 2010 di posisi 108 dengan angka 0.600 dari 169 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih memperihatin jika tidak mau dikatakan terbelakang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di sebuah daerah, misalnya, tanpa ketersediaan SDM tentunya pembangunan tidak akan menciptakan pertumbuhan positif.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan 80 persen jumlah anak putus sekolah, yaitu : kesulitan ekonomi (baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport) atau kesulitan ekonomi keluarga (anak-anak bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah). Selain itu, faktor eko-geografis karena berada di daerah pedalaman yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Untuk menciptakan akses pendidikan untuk semua kalangan (education for all) diperlukan kebijakan strategis melalui penuntasan wajib belajar dasar 9 tahun. Pelaksanaan wajib belajar itu ditangani secara lokal kabupaten sehingga lebih memudahkan pengelolaannya.

Dengan memerhatikan dunia pendidikan anak-anak, sebetulnya kita tengah berinvestasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tugas kita bersama, para stakeholders untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, serta tenaga pengajar (guru) yang telah memenuhi standar kualitas, baik dari sisi wawasan, ilmu, dan kesejahteraan hidupnya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan masa depan anak bangsa, sehingga mereka mampu menghadapi kompleksitas kehidupan di masa mendatang. Wallahua’lam
Pemimpin Pro Lingkungan

Pemimpin Pro Lingkungan


Kondisi hutan di negeri kita, memang sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita memang layak dikategorikan sebagai bangsa serakah. Keserakahan ini dapat dilihat dari torehan rekor sebagai negara pertama penghancur hutan tercepat di dunia. Seperti diansir oleh badan perlindungan hutan Internasional, FAO, setiap tahun di Indonesia hampir seluas 1, 871 juta hektar hutan dihancurkan antara tahun 2000-2005. Ini berarti tingkat kehancuran hutan mencapai 2 persen per tahun atau sekitar 51 kilometer persegi per hari atau telah menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepakbola per jam.

Dalam konteks Jawa Barat, kerusakan hutan pun tidak jauh berbeda dengan realitas di atas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat melansir, kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan, dimana hampir sekitar 445 ribu lahan hutan mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Situasi ini juga dirasakan semakin parah dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis di Jawa Barat yang terus menurun drastis hingga mencapai 40-50 persen dari total luasan hutan. Tak heran apabila daerah di propinsi Jawa Barat rawan dengan bencana longsor.

Realitas di atas tentunya membuat kita mesti bertanya kembali ikhwal keberagamaan yang kita praktikkan dalam keseharian. Apalagi negeri ini, dihuni mayoritas penganut agama Islam, yang mengaku berpegang teguh pada sumber kehidupan yakni Al-Quran dan Al-hadits. Pertanyaannya, kenapa negeri kita, pada tahun 2008 dikategorikan sebagai kandidat pertama sebagai negara penghancur hutan tercepat? Lantas, bagaimana peran Al-Quran dan hadits dalam memberikan sumbangsih kongkrit bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, terutama hutan? Di dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan sekitar – utamanya hutan – ialah sebuah misi pembumian ajaran-ajaran langit. Kondisi hutan yang kritis dapat mengakibatkan sumber kehidupan umat manusia terancam, sehingga perlu kiranya mengejawantahkan perintah Allah yang dimuat dalam Al-Quran untuk menjaga lingkungan sekitar, utamanya hutan. Sebagai seorang muslim, kita sejatinya menjadikan isu-isu pemeliharaan lingkungan dan hutan sebagai misi religiusitas kita. Apa pun profesi yang sedang kita jalani saat ini (pengusaha, pekerja, PNS, pejabat, aparat, dll), ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam harus dipegang kuat.

Di dalam firman-Nya, dijelaskan ikhwal penting menjaga keteraturan ekologis dan ekosistem, yakni surat di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sbb, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konservasi alam)”. Ayat ini sebetulnya menginstruksikan kepada kita untuk merenungi bencana alam yang kerap terjadi sebagai efek samping perilaku dan kebijakan kita terhadap lingkungan dan alam. Dengan demikian kita mampu meminimalisasi dampak ekologis dengan menemukan langkah solutif bagi persoalan alam sekitar.

Kehancuran hutan di negeri kita diinisiasi sikap dan pandangan kita terhadap hutan yang diposisikan sebagai makhluk-Nya yang halal dieksploitasi besar-besaran. Dalam posisi ini, kita menempatkannya sebagai sesuatu yang transenden (berjauhan) dan bukan sesuatu yang imanen (berdekatan) dengan kehidupan sehingga kebutuhan timbal-balik (simbiosis mutualisme alam-manusia) dikhianati oleh laku perusakan. Di dalam terma “kembali”, terkandung makna pentingnya memelihara alam atau hutan dengan melakukan program konservasi, reboisasi, pajak perusahaan untuk kelestarian alam, pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kehadiran hutan di sekitar kita, tentunya dapat menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian kita patut menjaga dan melestarikannya, agar anak-cucu kita dapat menjalani kehidupannya dengan optimis. Ketika kita tidak menjaga dan melestarikannya, saya pikir, kita telah menjadi seorang pembunuh kehidupan jutaan generasi mendatang. Karena itu, negeri ini membutuhkan para pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan pro lingkungan. Ketika kebijakan dari pemerintahan yang sensitif lingkungan lahir, hal itu posisinya sama dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat sebab dengan kondisi hutan dan alam yang lestari berbagai kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Di dalam sistem demokrasi kekuasaan dipilih dan ditentukan oleh kuantitas suara pilihan. Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar, entah itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai bentuk kesalehan religius kita, sepatutnya memilih kandidat yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menambal kegagagalan pembangunan di dalam sistem demokrasi yang notabene tidak mengindahkan kondisi alam. Demi pembangunan, maka perjanjian eksploitatif dilaksanakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Padahal potensi alam kita tengah dikuras habis dengan pembagian yang timpang sekali seperti yang terjadi pada kasus freeport di Papua.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan sejatinya menyadarkan pemimpin kita tentang pentingnya menyertakan lingkungan dalam kerja demokrasi. Ia (demokrasi) dituntut membangun sistem politik sensitif lingkungan, keaktifan partai politik mengusung isu lingkungan sebagai platform utamanya, dan anggaran belanja negara atau daerah (APBN dan APBD) harus menimbang aspek pengelolaan lingkungan. Maka, para pejabat publik dan politisi juga dituntut memiliki sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians) agar keberlangsungan alam dapat dipertahankan. Bagi kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara topografik berada di sekitar gunung dan hutan, menjadi kenicayaan untuk merancang kebijakan pro lingkungan setelah mereka terpilih menjadi “penguasa baru”.

Karena itu, mari kita terus-menerus menghunjamkan dalam diri bahwa saat inilah moment tepat untuk memelihara alam dengan menentukan pilihan di Pilkada Jawa Barat, seorang kandidat yang mampu merancang pemerintahannya sensitif lingkungan. Inilah yang disebut dengan “Biokrasi” sebagai wujud pelaksanaan perintah suci dari sang pencipta alam raya ini, Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Wallahua’lam

Artikel ini dimuat di HU Republika Jabar, 5 Desember 2012

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

7 February 2018

Matinya Visi Kerakyatan

Matinya Visi Kerakyatan

PEMBANGUNAN bangsa (nation building) yang dilakukan harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan visi yang bersih dari anasir-anasir kekuasan. Dengan visi inilah, kiranya gerak pemimpin menjadi jelas dan terarah karena yang dilakukan hanya untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Secara eksistensial, visi diawali dengan adanya “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain.

Namun, kemurnian ide kerap kali dikotori nafsu, ego, dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa dilepaskan dari muatan politis. Visi utama  memang luhung dan luhur. Visi dan seorang pemimpin bagaikan dua sisi mata uang tak terpisahkan. Ketika seorang pemimpin hanya merancang visi berdasarkan ego kekuasaan, dapat dipastikan bahwa bangsa ini hanya akan menjadi tempat menciptakan eksploitasi destruktif.

Visi juga, saya pikir, mirip dengan gagasan sang Indonesianis, Benedict Anderson, ikhwal komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Sederhananya, istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas dan demi kesejahteraan rakyat. Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju dan berkeadilan akan terwujud.

Kerja untuk rakyat
Ignas Kleden (2007) mengatakan, kalau demokrasi sebagai sistem politik, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat (bukan dari kalangan bangsawan), diawasi rakyat (bukan mengawasi dirinya sendiri), dan bekerja untuk rakyat (bukan untuk dirinya sendiri dan kelompok yang dekat dengan dirinya).

Disahkannya UU Pilkada yang mengembalikan pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD tentunya tidak demokratis dan merampas hak politik rakyat. Dengan cara ini, kehadiran mereka sebagai anggota bangsa dan negara seolah menjadi tidak berarti apa-apa. Rakyat menjadi objek kebijakan tidak populis karena peran politik mereka digantikan oleh anggota DPRD yang “menghamba” dan mengekor kepentingan partai politik. Dalam perspektif negara maju, hal ini merupakan wujud dari bangkitnya kekuasaan yang tidak murni mengatasnamakan rakyat.

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan atas realitas kerakyatan para anggota dewan mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja mereka lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para anggota dewan dari Koalisi Merah Putih, karena itulah kita, sebagai rakyat, mesti bergerak menolak pemilihan kepada daerah oleh anggota DPRD. Pemilihan model begini, hendaknya disimpan ke dalam “tong sampah” tatkala dalam mengejawantahkan visi kepolitikan, bila saja memimpin itu ialah sebuah tugas suci mengabdikan diri kepada rakyat. Pemimpin itu ialah budak rakyat, yang mengabdikan diri pada kepentingan kerakyatan. 

Empati pemimpinEmpati yang pasti hadir di dalam diri setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Kalau zaman pra-kemerdekaan, ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat heroik “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”.

Kepentingan rakyat bagi seorang pemimpin merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Seorang pemimpin visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang hanya memenuhi imajinasi warga.

O Jeff Harris, dalam buku People of Work (1976) mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin harus mempunyai kualifikasi: kemauan memikul tanggung jawab, mampu memahami realitas kehidupan rakyat, mampu melihat persoalan secara objektif, mampu memprioritaskan sesuatu secara tepat, dan memiliki kemampuan berkomunikasi (verbal dan nonverbal).

Kualifikasi pemimpin di atas, lahir dari sebuah proses demokrasi, yang menempatkan kehendak rakyat untuk memilih secara langsung. Memang secara finasial, untuk menemukan pemimpin ideal tersebut sangat besar. Akan tetapi, pilihan rakyat akan menentukan arah kebijakan mereka karena lahir dari keputusan rakyat. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya jiwa kerakyatan dalam diri pemimpin.

Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, akan menjadikan kejelasan visi setiap pemimpin yang menempatkan rakyat sebagai tujuan kebijakan. Namun, ketika UU Pilkada yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD, ini namanya bukti dari matinya visi kerakyatan di Indonesia.

14 November 2010

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Siang itu terik matahari menyengat kulitku yang tak seputih dan sehalus Luna Maya. Jalanan yang agak becek membuat saya agak menyingsingkan celana jeans belel ke betis, yang semirip betis Diego Armando Maradona. Kekar, berotot, dan padat berisi laiknya olahragawan. Di depan saya terlihat Mang Adang sedang memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Saya pun terus berjalan melewati pekarangan rumah Mang Adang yang dikerubuti sekelompok Ayam itu. Tak jauh dari kerumunan mereka, sekitar setengah meter, berkumpul induk ayam sedang mengasuh putera-puterinya yang dia cintai dan sayangi.

“Assalamu’alaikum, nuju maraban hayam yeuh?” Itu saya yang bertanya basa-basi kepada Mang Adang. 

13 November 2010

Slilit Koruptor

Slilit Koruptor

Saya mencoba meresapi salah satu esay yang ditulis Cak Nun dalam buku berjudul: “Slilit sang Kyai”. Merinding, takut, ngeri, dan lahirlah kesadaran purba bahwa hidup tak seharusnya menjadi budak harta. Slilit, adalah sisa-sisa makanan yang masih menyempil di setiap sudut gigi kita.

6 January 2010

Non-Muslim adalah Saudara

Non-Muslim adalah Saudara

“Allah tidak melarangmu sekalian berbuat baik dan memberi sebagian dari hartamu kepada yang tidak seagama denganmu, selama mereka tidak memusuhimu dalam agama atau mengusir kita dari kampung halamanmu” (QS Al-Mumtahanah [60] : 9).

“Saudara” dalam bahasa Al-Quran adalah akh. Kata ini pada mulanya berarti “per-sama¬an dan ke¬¬serasian”. Karenanya Al-Quran surah Al-Isra’ ayat 27 mempersaudarakan pemboros de¬¬ngan setan karena sifat mereka sama. Di da¬lam Al-Quran kita temukan kata akh dalam ben¬tuk tunggal sebanyak 52 kali, sebagian dalam arti saudara kandung, lainnya lagi da¬lam arti sau¬da¬ra sebangsa meskipun tidak se¬agama, se¬perti firman Allah, Kepada kaum ‘Ad (yang durhaka) diutus saudara mereka (Nabi) Hud (QS Al-A’râf [7]: 65).

9 September 2009

Membijaki Laku Bangsa Nir-Identitas

Membijaki Laku Bangsa Nir-Identitas

LAKU bangsa Malaysia kini tengah menjadi-jadi, memalukan sekaligus memilukan. Demi mencari identitas kebangsaannya, mereka mengklaim beberapa warisan budaya saudara tertua, Indonesia. Entah untuk kepentingan apa, yang jelas sikap reaktif penduduk Indonesia mengemuka ke permukaan, setelah Tari Pendet dari Bali, diklaim negeri Malaysia. Konon, akibat ulahnya itu, kita kerap memplesetkan Malaysia dengan sebutan negeri “Malingsia”.

Belum lagi sengketa klaim pihak Malaysia terhadap pulau Ambalat, Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang masih terus terjadi. Ini mengindikasikan tak hanya kebudayaan yang diklaim negeri Malaysia. Baru-baru ini juga kita dihebohkan dengan berita penjualan tiga pula di sebuah situs web. Pulau-pulau yang dijual itu adalah pulau Makaroni (14 hektar seharga 4 juta dollar AS), pulau Siloinak (24 hektar seharga 1,6 juta dollar AS), dan pulau Kandui (26 hektar seharga 8 juta dollar AS). (Pikiran Rakyat, 27/08/2009).

Pertanyaannya bagaimana dengan harga diri kita sebagai bangsa Indonesia? Apakah rasa nasionalisme kita masih tersisa dalam lubuk hati? Yang jelas, sikap reaktif tidak akan menyelesaikan masalah klaim sepihak dari negeri yang bisa kita sebut nir-identitas tersebut.

Harga diri

Harga diri bagi saya memegang peranan penting. Seperti halnya baju yang saya pakai dan cintai. Suatu hari ketika baju itu disimpan di dalam lemari dengan terkunci rapat, saya membutuhkannya untuk sebuah pesta. Namun yang terjadi, baju saya itu raib dicuri tetangga sebelah tanpa bilang ini-itu. Parahnya tetangga itu memakainya di sebuah pesta yang saya juga ikut menghadiri. Harga diri saya terinjak-injak karena si tetangga memberi kabar bahwa baju yang dipakainya adalah miliknya.
Bukan tak mustahil juga kalau saya bertindak reaktif, sehingga kepalan tangan bersarang di pipinya yang saat itu sedang cengengesan.

Begitu pun bagi bangsa Indonesia yang menyikapi ulah “tak tahu malu” secara reaktif. Ketika ada klaim kebudayaan nusantara oleh bangsa Malaysia, sambil berkacak pinggang, menganjurkan pemerintah untuk menghantam negeri itu dengan senjata. Reaktivitas tersebut, lahir karena kita sedemikian gerah dengan laku si negeri Malingsia itu. Namun, sebagai bangsa berkebudayaan kita tidak mesti menghalalkan “perang” dengan alasan apa pun, kecuali dalam rangka defensif.

Ketika kita melakukan hal itu, apa bedanya dengan bangsa yang tidak berbudaya. Dalam bahasa lain, tidak ngeindonesia. Biarlah mereka mengklaim hak milik negeri ini, karena fakta akan berbicara lain. Misalnya, ketika angklung dihakpatenkan mereka, toh pohon bambu dan Saung Ujo-nya masih tetap ada di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Saya sangat terkesan dengan bangsa Cina. Mereka memperkenalkan dan mendirikan bela diri Kungfu di setiap Negara tanpa menghilangkan kesan bahwa ilmu kungfu berasal dari Cina. Sekarang ketika ada yang mengklaim bahwa kungfu berasal dari Amerika Serikat, misalnya, seluruh manusia pasti akan menertawakannya. Tertawa terbahak-bahak!

Kalau begitu, bagi masyarakat dan pemerintah mulailah memperhatikan warisan kultural di negeri ini. Jangan lantas kita menyia-nyiakan. Namun setelah ada yang mengklaim, baru kita tergugah rasa nasionalismenya. Bahkan, emosi memuncak sehingga tidak dapat berpikir jernih. Malu rasanya, kalau rakyat menjadi miskin karena anggaran belanja Negara dialokasikan guna memerangi Malaysia. Bukankah ada metode berkebudayaan dengan mendaftarkan kebudayaan nusantara kepada masyarakat internasional?

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada posisi ini mesti mengoptimalkan kajian keilmuan di bidang kebudayaan dan promosi lewat jalur pariwisata. Selain itu, sesegera mungkin mendata aset bangsa dan mendaftarkannya ke UNESCO, agar mendapat pengakuan internasional. Sehingga masyarakat internasional tahu, bahwa itu adalah milik negeri kita, Indonesia. Bukan milik negeri Malingsia, bukan milik Malaysia!!!

Menggugah nasionalisme

Dalam tradisi Islam, mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Pepatah ini dalam literasi berbahasa Arab, adalah “hubbulwathan minal iman”. Agama, khususnya Islam, bukan duri penghalang tumbuhnya rasa nasionalisme dalam diri setiap warga Negara. Mempertahankan diri dari serangan bangsa luar, seperti pada masa pra-kemerdekaan adalah jalan untuk mencapai kematian yang suci. Pekikan kalimat Allahu Akbar ketika membela tanah air adalah ibadah dan berpahala disisi-Nya.

Tidak hanya tari Jaipongan, angklung, Batik, Reog Ponorogo, wayang kulit, tari Pendet dan warisan leluhur lainnya, bahkan sumber daya alam pun mereka incar untuk memperluas daerahnya. Saya sih, sebagai warga Negara Indonesia merasa harga diri diinjak-injak. Tak tahu dengan pemerintahan kita. Yang jelas, kekesalan warga Indonesia kembali memuncak kala di internet menyebar plesetan lagu Indonesia, yang disinyalir digubah oleh warga yang berasal dari Negara Malaysia.

Sehingga gubahan lagu Indonesia itu – entah menyudutkan atau membeberkan realitas – memberi pesan bagi seluruh bangsa Indonesia.
Pesan itu ialah meskipun kita memiliki potensi yang “lebih” tinimbang negeri Malaysia, namun kalah cerdas dalam pengelolaan. Alhasil dengan kemajuan negeri Malaysia itu, mereka bersikap superior. Sehingga Indonesia tidak memiliki harga diri (self esteem) dalam pandangan mereka. Oleh karena itu, laku tak beradab sebagian warga Malaysia itu jangan disikapi secara tidak cerdas bahkan dengan dasar emosi.

Bersikap bijak, proaktif, dan mengusahakan diplomasi adalah awal membangun Indonesia menjadi Negara berkebudayaan. Pelarangan mahasiswa dari Malaysia oleh beberapa perguruan tinggi juga, misalnya, bukan jalan keluar yang diproduksi manusia beradab. Segelintir orang yang melakukan laku “tak tahu malu” itu, bukan berarti warga Malaysia harus menanggung diskriminasi memperoleh pengetahuan, wawasan, dan ilmu dari Indonesia.

Bukankah Indonesia bercita-cita menjadi Negara kiblat ilmu pengetahuan? Nasionalisme kita boleh merasa diinjak-injak. Namun dengan picuan reaksi yang tak berdasar hanya akan mengakibatkan kita tidak mampu berpikir jernih menghadapi bangsa (Malaysia) yang nir-identitas itu. Wallahua’lam ***

19 July 2009

Pengebom; Gila dan Putus Asa

Pengebom; Gila dan Putus Asa


Gila banget! Masih berkeliaran juga teroris di Indonesia. Ada orang yang menenteng bom. Tidak terdeteksi. Memanfaatkan moment pemilu untuk meledakkan diri alias bunuh diri. Korbannya juga warga tak berdosa. Ini bukan berarti warga berdosa pantas menjadi korban pengeboman. Mati harus atas kehendak-Nya. Bukan atas kehendak manusia. Makanya, pembunuhan dalam agama apa pun – kalau anda beragama – sangat berdosa dilakukan. Termasuk pengeboman yang terjadi beberapa hari yang lalu.

Terorisme tak habis saya pikir berulang-ulang. Secara pribadi saya membenci praktik teror semacam ini. Pun begitu teror yang lebih rendah dari ini, seperti mencaci-maki, fasis, rasis, dan mendiskriminasi “the other”. Terror adalah semacam pemikiran yang menjadi praktik error seorang manusia. Seperti halnya orang sakit jiwa atau gila di depan kampus saya, yang menyebrang jalan tanpa lihat kiri-kanan. Nyawanya dan nyawa orang lain diabaikan karena otaknya sudah rusak!

Tak peduli di TKP ada warga tak berdosa, bom diledakkan juga. Kejadian ini adalah pengkhianatan atas nama kemanusiaan. Dan, bagi si pelaku tentunya tak pantas digolongkan sebagai seorang manusia. Wong manusia itu akan menjaga manusia lain dari ancaman kekerasan. Ini berbalik. Manusia dijadikan objek pelampiasan keputusasaannya.

Saya bukan intelejen yang pandai mengungkap data-data rahasia. Saya juga bukan presiden yang sekarang sedang memutar pikirannya untuk menyelesaikan soal “kutu busuk” dalam keindonesiaan kita hari ini. Saya adalah rakyat biasa, yang hanya dapat mengutuk aksi teroris ini. Saya hanya bisa mengecam. Paling banter juga menjaga agar di tubuh organisasi saya tidak disambangi orang-orang semacam mereka. Hati nurani-nya mati. Tidak merasakan derita keluarga korban yang menjadi aksi kebiadabannya.

Panatisme memang banyak melahirkan generasi teroris. Inilah yang sedang saya galakan dan coba informasikan kepada kawan-kawan saya di sebuah organisasi mahasiswa Islam, IMM UIN Bandung. Organisasi saya pernah disambangi orang panatis – bahkan menganggap umat Islam yang belum bersyahadat di depan imam kafir – yang mengkotak-kotakan kebenaran menjadi “hitam-putih”. Sama seperti pelaku bom yang menjadikan Indonesia sebagai sarang pemahaman hitam-putih.

Pak Hendropriyono, menuduh aksi terror ini dilakukan kaum panatis dan wahabi. Informasi ini saya peroleh dari wawancaranya dengan salah satu stasiun TV. Ia kemudian menyentil kita, yang masih memelihara iklim kondusif bagi lahirnya generasi peneror. Generasi yang gila dan putus asa. Kenapa saya mengatakan gila dan putus asa? Sebab, hanya orang gila saja yang menyia-nyiakan nyawanya dan mengorbankan warga tak berdosa untuk sebuah tindakan putus asa.

Hari Sabtu kemarin, di Bandung ada seorang Istri yang nekad naik ke papan Billboard. Ia putus asa melihat suaminya yang hanya bermain kartu dan tidak mencari kerja. Setelah ditampar keras oleh sang suami, muncul niat untuk melakukan bunuh diri. Ia pada posisi itu, jiwanya menjadi labil dan terganggu. Sehingga melahirkan keputusan yang tidak mempertimbangkan orang di sekitar. Kenapa demikian? Saya yang melihatnya juga menjadi merasa khawatir.

Itulah keputusan hidup yang menyalahi optimisme. Buya Syafi’I Ma’arif menyebut orang seperti mereka (pengebom) sebagai orang yang hanya memegang ajaran “teologi putus asa”. Perang terhadap aksi terror ini adalah melahirkan kesadaran dalam diri warga, bahwa ideologi yang dapat menumbuhsuburkan mereka, harus mulai diredam dengan berbagai cara. Katakan tidak pada segala bentuk penafsiran rigid, kaku, hitam-putih, dan panatisme buta atas pesan-pesan keagamaan.

Saya jadi teringat virus komputer, Hubbun, dengan deskripsi teks di notepad, virus itu menyampaikan pesan perdamaian bagi seluruh dunia. Hanya saja, caranya dengan menyebarkan virus di komputer yang melahirkan ketidakdamaian pada teman saya. Sebab, notebook-nya sampai sekarang belum bisa dibenerin. Cyber Terror juga seperti orang gila tidak ya? Kasihan tema saya!!!

NB: Menghadirkan potret kekejaman aksi terror dengan pengetengahan derita jiwa keluarga korban, bisa menjadi pembuka katup kesadaran warga: Aksi terror bom adalah praktik kegilaan manusia. Ih…amit-amit kalau kita menjadi bagian dari mereka. Itulah kesadaran yang akan lahir, seandainya korban bom adalah Ibu, ayah, kakak, dan adiknya sang pelaku korban.

From “kamar sempit” at 20 Juli 2009 pukul 16.00 – 16.10 WIB.

15 July 2009

Ciptakan Keharmonisan

Ciptakan Keharmonisan


Ayam, kucing, dan anjing saya selalu berdekatan mesra. Sang ayam tidak mematuk-matuk punggung kucing. Pun begitu dengan kucing. Tidak pernah mencakar dan mengunyah ayam yang masih hidup. Apalagi dengan si dogy. Dia tidak mengisi hari-harinya dengan mengejar ayam dan kucing. Tahukah kenapa mereka harmonis seperti itu?
Saya selalu memberi makan mereka bersama-sama. Sederhana bukan?

Namun manusia tidak sesederhana itu. Kendati kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Bertetangga. Berkawan. Dan berteman akrab. Ada satu hari yang tak bisa dilepaskan dari perkelahian. Karena kita memiliki hasrat, keinginan, dan kepentingan. Tak seperti hewan peliharaan saya. Hasrat ada, keinginan ada; namun kepentingan hanya nol persen. Kepentingan itu adalah membangun peradaban. Hewan tidak pernah berkepentingan untuk membangun peradaban. Sementara manusia, memiliki kepentingan yang mengarah pada pembangunan peradaban. Inilah yang melahirkan persaingan vis a vis.

Sebuah persaingan yang banyak membutakan nurani kita. Persaingan yang banyak melahirkan tindakan makar. Persaingan yang banyak memicu eksploitasi besar-besaran. Persaingan yang memunculkan segala tetek bengek problem dan ketakutan. Inilah yang diistilahkan dengan callenge. Tantangan yang didalamnya ada sejuta peluang. Untuk meyakinkan bahwa manusia harus melawan dan menaklukkan tantangan tersebut.

Mang Udin, si miskin dari kampung; ketika mencoba bekerja harus memutar otaknya untuk melawan eksploitasi bos perusahaan. Karena dia bekerja sebagai buruh tani, tentunya harus tunduk pada aturan yang diberikan sang pemilik sawah. Islam, agamaku sampai mati, mengajarkan relasi sama rata. Relasi yang tidak memilah-milah. Tidak ada istilah kaya-miskin. Tidak berlaku hukum sosiologis homo homoni lupus. Serigala – dalam Islam – semestinya dapat bergandengan dengan domba yang masih hidup.

Namun, itu sulit terealisasi. Harmonis lahir ketika sebelumnya terjadi pertentangan dan konflik. Tuhan selalu membuat manusia tertawa. Menertawakan perilaku yang tidak bisa dijaganya. Perilaku seperti apakah itu? Memberi optimisme hidup kepada orang-orang tak beruntung. Kepada si miskin. Kepada si pengangguran. Kepada siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Gitu aja kok repot!!!



5 March 2009

Hewan Berpikirkah Kita?

Hewan Berpikirkah Kita?

Oleh Sukron Abdilah

Bisa dibaca di Kompasiana.com

Saya, merasa memiliki kesamaan dengan hewan. Saya makan, hewan pun makan. Bedanya, saya makan untuk berpikir. Hewan, tidak tahu; entah untuk apa ia makan. Tidak tahu karena saya bukan hewan. Namun, Rene Descartes membedakan manusia (saya) dan hewan (dia). Saya, kata si Descartes bisa menciptakan pikiran dengan jiwa saya. Sementara, hewan, ujarnya, ia menjadi tidak berdaya. Dalam bahasa lain, saya atau manusia selama waktu berjalan akan terus melahirkan peradaban. Si hewan, tentunya, tidak akan seperti di Film-film Hollywood yang bisa mengalahkan manusia, dalam hal membangun peradaban.

Dalam hal kekejaman, manusia atau saya, bisa menjadi lebih buas daripada hewan. Gnosida yang dilakukan beberapa rezim pemerintahan, tanda adanya kebuasan manusia melebihi hewan. Singa di Afrika Selatan atau di daerah Sumatera yang menerkam manusia, buas karena ekosistemnya di bantai manusia.

Sementara, manusia, jika tidak memiliki kesadaran eksistensial bahwa “the other” adalah fartner hidupnya; laku buas dan keras pun dilakukan untuk memuaskan hasrat dominasi kekuasaan. Dengan demikian, saya jadi bertanya benarkah manusia adalah hewan berpikir? Kalau benar, kenapa kekejaman manusia lebih dahsyat dibandingkan dengan hewan yang tak berpikir? Apakah betul potensi berpikir manusia bisa menggerusnya menjadi lebih biadab ketimbang hewan?

Saya, lebih mengapresiasi mang Dadang, yang tidak menjadi manusia berpikir, tetapi tidak pernah melakukan kekejaman terhadap manusia lain, alam, dan binatang. Saya jadi berpikir andai saya tidak memikirkan kekuasaan, kira-kira tapi nyata, orang lain bukan musuh yang harus disingkirkan atau didiskriminasi. Orang lain adalah beda, tetapi harus diperlakukan mulia dan terhormat.


4 March 2009

Kita, Mengkhayalkan Kesejahteraankah?

Kita, Mengkhayalkan Kesejahteraankah?

Oleh SUKRON ABDILAH

Saya yakin betul jika kesejahteraan dan penderitaan tiap tahun akan terus berperang. Seolah tidak ada akhir dari peperangan berkecamuk ini. Kemenangan penderitaan melahirkan kesenjangan di bumi pertiwi hingga membuat kita asyik mengkhayalkan kesejahteraan. Harapan, keinginan dan cita-cita hanya penghias siklus waktu yang bergerak riak-riak tak tentu. Kandas di dalam kubang khayal puluhan juta warga miskin.

Ketika mendekati pemilu 2009, pikiran rakyat dipenuhi janji dan pengharapan baru absurd. Di tengah turunnya harga BBM yang kerap dipolitisasi, kini kesejahteraan masih tetap menghunjam di alam khayal. Mas Kurdi atau Kang Yana, seorang kepala keluarga korban PHK masih bingung mencari pekerjaan tetap. Sopir angkutan umum, malah tawar-menawar untuk tidak menurunkan ongkos ketika harga BBM turun.

Memasuki hajatan “pemilu 2009”, rakyat diiming-imingi janji kesejahteraan selama kampanye. Banyak orang/warga/masyarakat/rakyat meletakkan harapan dan ketakutan pada janji. Berharap janji itu terbukti dan dirinya tidak lagi terlilit utang adalah kata yang tak mungkin nyata. Sekaligus takut bahwa janji itu hanya bumbu penghias agar terasa lezat, nikmat, dan beraroma harum sesaat.

Hanya saat gegap gempita suara riak demokrasi itu menggema. Ya, saat puluhan partai bertarung menjajakan dagangan politik (basi)-nya. Selama masih ada masa depan, harap dan khayal akan terinternalisasi dalam setiap insan manusia. Harapan mampu membangkitkan potensi khayal. Gemerlap dan kesejahteraan, hari ini adalah platform setiap parpol atau caleg yang tak mungkin diperoleh rakyat.

Semoga pemilu 2009 menjadi awal dari masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita lantas harus terus bekerja keras. Untuk kejayaan ekonomi, kemajuan teknologi, masa keemasan peradaban, dan kebeningan nurani politik yang pro rakyat. (Catatan penting buat caleg dan capres-cawapres), bangsa Indonesia jangan kalian bikin mengkhayal dan berkhayal. Berharap cemas agar kesejahteraan itu meruang dan mewaktu dalam hidupnya. Kesejahteraan, di negeri ini, harus menjejakkan di alam riil yang membumi. Supaya kita bukan menjadi bangsa yang dihuni puluhan juta warga miskin. Sekian!


9 November 2008

Pejuang adalah yang Berjuang Terus!

Pejuang adalah yang Berjuang Terus!

Oleh SUKRON ABDILAH

Pada konteks kekinian, bangsa memerlukan generasi yang melawan penjajahan laten; baik di aras sosial, politik, budaya, terutama ekonomi. Sebab, musuh utama yang mesti dilawan dan dihancurkan, setelah diraihnya kemerdekaan tahun 1945, adalah kemiskinan struktural yang bisa memengaruhi iklim sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsa Indonesia di tiap daerah. Setelah kita merdeka dari penjajahan Belanda, lantas siapa dan apa yang mesti kita usir dari bumi tercinta ini?

Adalah soal kemiskinan, pengangguran, perilaku politik amoral, konflik horizontal, trafficking, dan ketakmandirian ekonomi bangsalah, yang harus diusir para pejuang hari ini. Penjajahan yang mengerangkeng kebebasan bangsa, menuntut kehadiran pejuang dari pelbagai elemen bangsa yang tercerahkan. Dan, mereka memiliki kesadaran atas realitas, yang dihuni keberbagaian soal hidup, yang akan mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa ke arah kemandirian.



Dalam bahasa lain, bangsa sangat memerlukan kehadiran generasi yang sadar atas peran dan fungsi kemanusiaannya, agar rakyat bisa bernafas lega menghirup udara kesejahteraan yang didambakan. Sebab, kesejahteraan adalah hak dan impian setiap warga masyarakat di daerah manapun. Maka, menggapai kesejahteraan merupakan jalan utama rehumanisasi bangsa yang telah diintimidasi dan dijajah kaum pribumi sendiri (baca: pejabat korup). Oleh karena itu, usaha membebaskan keterbudakan jiwa warga masyarakat adalah inti perjuangan dari pejuang hari ini, yang eksistensinya kian tergerus ke arah sikap hidup individualistik, nihil empatik, dan tidak berhasrat heroik-patriotik.

Kepahlawanan hari ini

Geliat kepahlawanan dalam bidang sosial kemasyarakatan di Indonesia dapat kita bagi jadi beberapa program kerja kemanusiaan, seperti perbaikan aspek sosial-ekonomi, kesehatan dan pendidikan rakyat. Untuk bidang perekonomian, misalnya, kita dapat menghidupkan kembali usaha kecil menengah dengan memberikan modal pinjaman yang tidak membebani agar pengusaha kecil dapat mulai menjalankan roda perusahaan sehingga bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Kemudian, di bidang kesehatan adalah mendirikan pusat pelayanan publik yang mudah diakses warga desa terisolir, misalnya, hingga langkah penanggulangan persebaran terganggunya kesehatan warga (flu burung, gizi buruk, demam berdarah, dsb) bisa berjalan sesuai harapan. Jangan terjadi seorang penduduk di salah satu desa harus berjalan ratusan kilo meter hanya untuk memeriksakan kesehatan disebabkan akses pelayanan publik seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di daerahnya sangat langka.

Sementara itu, pada aspek pendidikan persoalan yang mendesak diperhatikan kini adalah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, memerhatikan kesejahteraan guru, memurahkan (atau menggratiskan) buku pelajaran, dan menciptakan kurikulum multikultural hingga ke depan arah hidup siswa-siswinya mewujud dalam sikap dan laku tolerantif, integratif dan konstruktif-transformatif. Itulah yang harus dilakukan oleh pahlawan hari ini, yang dijabarkan melalui proses memanusiawikan rakyat seperti di atas sebagai tugas paling mendasar kaum muda di bumi nusantara ini.

Berjuang bersama

Apabila ada orang yang bisa menanggulangi soal-soal di atas, mereka layak dikategorikan sebagai pejuang sosial karena mampu membebaskan warga dari aneka kolonialisasi laten berupa kesenjangan sosial (seperti kemiskinan struktural) yang acapkali rawan mengundang terjadinya konflik. Jika ditilik secara seksama, kita sangat memerlukan kehadiran pejuang sosial yang mampu menghapus penjajahan dan perbudakan yang dilakukan bangsa sendiri dan oleh bangsa luar yang menghisap kekayaan di tiap daerah dengan mendirikan korporasi yang tidak adil pembagian.

Apalagi jika kondisi sosial perekonomian "amburadul", laku lampah elit birokrasi yang dijibuni motif kolusif-koruptif, dan permasalahan degradasi di ranah pendidikan, kesehatan dan ekonomi melingkari hidup warga. Boleh jadi, hadirnya pejuang yang berjuang terus mutlak kehadirannya. Jika melihat penduduknya yang berjumlah dua ratus juta jiwa lebih, tidak punya rasa malu saya kira kalau di bumi pertiwi ini tidak ada orang-orang yang peka terhadap kondisi bangsa. Sebab, kita tidak seperti homo homini lupus!

Di dalam novel bertajuk Aku Pangeran Dipanegara (1967), dijelaskan bagaimana Pangeran Dipanegara alias Antawirya atau Syech Ngabdulrahim, seorang anak bangsa yang berjiwa patriotis-religius melakukan sebuah perlawanan karena ia membenci segala bentuk penjajahan bangsa Belanda dan sekutunya. Beliau berusaha mempersatukan rakyat dalam sebuah kekuatan dahsyat untuk membuat jera kaum penjajah, agar mereka (penjajah) meninggalkan bumi pertiwi.

Oleh karena itu, terus memacu diri untuk mengeluarkan bangsa dari aneka penjajahan laten adalah keniscayaan. Perlawanan yang dilakukan juga mestinya menampakkan kearifan (hikmat) dan kebijaksanaan, sebagai pertanda bahwa kita bangsa yang beradab, yaitu dengan cara memenuhi kesejahteraan rakyat. Sebab, musuh bersama yang harus diusir dari Negara Indonesia saat ini adalah soal ketidaksejateraan, akibat minimnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketika seluruh rakyat bersatu padu, maka muncul kekuatan menentang penindasan dan penjajahan bangsa asing. Mereka bersatu dan bekerjasama melawan kesemena-menaan yang dilakukan penjajah sebagai modal kolektif yang berakar kuat dalam jiwa pejuang dulu. Mereka bertekad, kami harus merdeka dari segala bentuk penjajahan bangsa luar yang eksploitatif, manifulatif, dan destruktif. Itulah seharusnya semangat yang terpateri dalam diri kaum muda, yang kini tengah sibuk bergelut dan bergulat di dunia politik praktis untuk melakukan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Wallahua'lam

SUKRON ABDILAH

Penulis Lepas, Bergiat di Tepas Institute.

No HP 081322151160

27 October 2008

Sumpah Kembali Kaum Muda

Sumpah Kembali Kaum Muda

Oleh SUKRON ABDILAH

"Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mengakoe Bertoempah Darah Jang
Satoe, Tanah Air Indonesia. Kami Poetra dan Poetri Indonesia, Mengakoe
Berbangsa Satoe, Bangsa Indonesia. Kami Poetra dan Poetri Indonesia
Menjoengjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Djakarta, 28
Oktober 1928).

MENANGKAP semangat yang terkandung dalam ikrar Sumpah Pemuda 1928
adalah jalan awal memantik kesadaran kita atas peran kebangsaan. Maka,
jelang peringatan hari Sumpah Pemuda, mestinya kaum muda mampu
meneladani semangat persatuan dan kesatuan untuk menggalang kekuatan
sehingga mampu memperkokoh NKRI. Peringatan hari Sumpah Pemuda juga,
tidak pantas jika (hanya) menjadi aktivitas yang nihil dari refleksi
untuk membangun Indonesia yang lebih baik.


Kita, mestinya optimis sehingga mampu menanggulangi pelbagai soal yang
menjajah, mengimpit dan menghalangi laju gerak sejarah masa depan
bangsa ini. Sebab, dengan lahirnya Sumpah Pemuda, generasi muda bangsa
ini bisa meminggirkan "sekat-sekat etnik" sehingga para pemuda dari
pelbagai daerah dan latar belakang (Agama, budaya, sosial, ekonomi,
bahkan ideologi politik) mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda demi
kebebasan dan kemerdekaan bersama.Cita-cita Sumpah Pemuda sebetulnya
adalah mewujudkan kebebasan dan kemerdekaan sehingga bangsa ini jadi
menemukan kebebasan sejati. Juga, untuk menciptakan kemandirian
ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang semenjak zaman penjajahan
selalu ditunggangi kepentingan asing dengan pendekatan politik etis
adu domba (devide et envira).

Secara historik, tanggal 28 Oktober adalah tonggak awal lahirnya
kesadaran berindonesia dalam diri setiap warga Indonesia. Sumpah
pemuda juga adalah cermin kebijaksanaan kaum muda untuk menggugah
bangsa ini agar bersatu dalam kebhinekaan, sehingga tercipta integrasi
bangsa. Maka, sekarang, saatnya kita memerangi musuh utama
kemanusiaan, yakni kemiskinan, agar semangat sumpah pemuda tidak kita
khianati. Sebab, untuk konteks kekinian, bangsa kita tengah berharap
terjadi perubahan-perubahan di aras kenegaraan dan kemasyarakatan. Di
aras kenegaraan kita berharap bebas dari berkeliarannya manusia
Indonesia tak bertanggung jawab (penimbun, pemimpin korup, dan
organisasi yang mengeksploitasi penderitaan rakyat). Di aras
kemasyarakatan, bangsa kita tengah berharap agar secara sosial-ekonomi
kita menjadi warga yang berdayaguna.

Kongres kaum muda

Harapan untuk menggeliatkan bangsa dari keterpurukan di atas, terletak
pada mampu ataukah tidak kita menangkap semangat yang terkandung dalam
ikrar sumpah pemuda. Semangat yang dapat memberdayakan biofilia (daya
hidup) warga Negara sehingga tercipta kesejahteraan hidup dan
bertebarannya keadilan sosial di tubuh bangsa untuk selanjutnya
bersama-sama memajukan negeri ini. Dalam konteks berindonesia, hari
sumpah pemuda adalah medium penghantar lahirnya semangat baru untuk
selalu berintegrasi.

Ide menyelenggarakan Kongres Pemuda II, lahir dari aktivis kaum muda
yang bergerak di Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah
organisasi pemuda-pemudi yang beranggotakan pelajar dari seluruh
Indonesia. Pada rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung
Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Lapangan Banteng, Soegondo
Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan
dalam sanubari para pemuda. Kemudian, Moehammad Yamin tentang arti dan
hubungan persatuan dengan pemuda, yang ditentukan lima faktor yang
bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu: sejarah, bahasa, hukum
adat, pendidikan, dan kemauan (wikipedia.org).

Maka, tidak arif saya pikir jika kita masih terjebak pada logika
relasi "lawan-kawan" ketika berkecimpung di dunia politik praktis.
Sebab, kekikukkan laku semacam itu bakal mengakibatkan tali-temali
yang mengikat kerukunan bangsa cerai-berai. Sumpah pemuda adalah ikrar
generasi muda bangsa waktu itu, yang mampu menopang kerukunan dan
menciptakan relasi harmonis ketika dipegang teguh dan diamalkan dalam
hidup keseharian. Maka, di hari ini, semestinya kita mengembara ke
alam bawah sadar, untuk memperkokoh rasa keindonesiaan kita, sehingga
bisa membenahi laku dan sikap dengan membumikan prinsip hidup
"bernegara yang baik" agar kita lebih manusiawi.

Bekerja buat rakyat

Dalam konteks kekinian, setelah kita merdeka dari penjajahan Belanda,
lantas siapa dan apa yang mesti kita usir dari bumi tercinta ini?
Adalah soal kemiskinan, pengangguran, perilaku politik amoral, konflik
horizontal, trafficking, dan ketakmandirian ekonomi bangsa-lah, yang
harus diusir kaum muda kini. Penjajahan yang mengerangkeng kebebasan
bangsa, menuntut kesigapan pelbagai elemen bangsa -- khususnya kaum
muda -- yang tercerahkan untuk membebaskan bangsa dari belitan soal
dehumanisasi tersebut.

Oleh karena itu, terus memacu diri untuk mengeluarkan bangsa dari
aneka penjajahan laten adalah keniscayaan. Perlawanan yang dilakukan
juga mestinya menampakkan kearifan (hikmat) dan kebijaksanaan, sebagai
pertanda bahwa kita bangsa yang beradab, yaitu dengan cara memenuhi
kesejahteraan rakyat. Sebab, musuh bersama yang harus diusir dari
Negara Indonesia saat ini adalah persoalan ketidaksejateraan yang
diakibatkan minimnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketika seluruh rakyat bersatu padu, maka muncul kekuatan menentang
penindasan dan penjajahan bangsa asing. Mereka bersatu dan bekerjasama
melawan kesemena-menaan yang dilakukan penjajah sebagai modal kolektif
yang berakar kuat dalam jiwa pejuang dulu. Mereka bertekad, kami harus
merdeka dari segala bentuk penjajahan bangsa luar yang eksploitatif,
manifulatif, dan destruktif. Itulah seharusnya semangat yang terpateri
dalam diri kaum muda, yang kini tengah sibuk bergelut dan bergulat di
dunia politik praktis untuk melakukan perubahan bangsa ke arah yang
lebih baik.

Momentum sumpah pemuda kali ini, tak semestinya dijadikan ajang
penonjolan arogansi kedaerahan, kepentingan kelompok, dan egoisme yang
mencerai-berai kesatuan dan persatuan bangsa. Peringatan sumpah
pemuda, harus dijadikan perantara mengepakkan sayap bangsa agar
menebarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa. Ketika
kerukunan di negeri ini kita hancurkan, maka posisinya bagaikan
seorang manusia yang sedang merusak sesuatu yang telah diciptakannya
sendiri.

Andaikan kita sedemikian asyik melumuri diri dengan arogansi,
ekslusivitas, dan intoleransi hingga berujung pada mengatmosfernya
ketakharmonisan di negeri ini, itu adalah pengkhianatan terhadap Ikrar
Sumpah Pemuda 1928. Tatkala sumpah pemuda dikumandangkan 80 tahun
tahun silam, tidak serta merta tahun berikutnya bangsa ini bebas dari
penjajahan. Kaum muda, berjuang hingga titik darah penghabisan untuk
mengeluarkan bangsa dari kooptasi kolonialis dan imperialis bangsa
asing yang memiskinkan.

Saya berharap semoga niat kaum muda yang berkecimpung di dunia politik
praktis, mampu mengubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kendati
mereka berasal dari berbagai partai politik yang berbeda, tapi tetap
satu tujuan: bekerja untuk rakyat Indonesia! Itulah sumpah kembali
yang harus dikumandangkan kaum muda saat ini, yang sedang mewarnai
bangsa dengan karya transformatif buat bangsa, kendati harus menempuh
dunia politik yang banyak terjadi gesekan dan ketegangan. ***

Penulis, Kader Muda Muhammadiyah Jawa Barat, Bergiat pada Institute
Religion and Future Analysis (Irfani) Bandung.

18 August 2008

Projek Pembebasan Bulan Agustus

Projek Pembebasan Bulan Agustus

Oleh SUKRON ABDILAH

KEBEBASAN menentukan nasib sendiri, kata Franz Magnis Suseno, adalah inti eksisnya martabat manusia. Namun, kebebasan itu tak boleh dipersaldokan dengan pelbagai kepentingan (sektarian) yang akan merendahkan harkat dan martabatnya. Begitu pun dengan bangsa Indonesia. Kebebasan menentukan diri sebagai bangsa mandiri ialah tanda mulai bangkitnya dari keterpurukan akibat penjajahan.

Apalagi penjajahan kini mewujud dalam bentuk yang baru dan sedemikian massif menekan serta melunturkan rasa keindonesiaan yang terpateri di hati sanubari. Suara tuntutan membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan – di masa pra kemerdekaan – bukan hanya milik suku Jawa, Sunda, Batak, Melayu; tapi milik seluruh bangsa yang gandrung dirinya menjadi manusia merdeka. Itulah rasa keindonesiaan yang menyatukan keterceceran perjuangan bangsa. ....

Maka, ketika kemeriahan jadi fenomena rutinitas tatkala bangsa ini menyambut hari kemerdekaan tak sepatutnya melenakan diri dari misi pembebasan 63 tahun silam. Maka, tanggal 17 Agustus mestinya berubah jadi satu tanggal yang mengundang hormon nasionalisme di jiwa pemuda, aktivis organisasi sosial, rakyat biasa dan pejabat Negara memuncak hingga memicu lahirnya semangat perubahan.

Kegembiraan dan kegelisahan!

Sudah pasti, atmosfer kegembiraan bakal terasa setiap kali bangsa ini memperingati hari kemerdekaan dengan perayaan beraneka ragama. Perlombaan rakyat, diskusi kaum akademisi, upacara pengibaran bendera merah putih, dan pawai kendaraan mewakili gegap gempita “agustusan”. Namun, di tengah ingar-bingar perayaan, jutaan rakyat miskin di setiap daerah merepresi kegelisahan. Warga di Sidioarjo sampai hari ini menahan kekecewaannya, dan berjuta masalah dehumanisasi menghantui bangsa kendati 63 tahun lamanya merdeka.

Belum lagi soal kemiskinan yang terus menjejali dan mengancam eksistensi bangsa, mengindikasikan bangsa ini tengah terjajah dan hanya memeroleh kemerdekaan semu. Lantas, akankah bangsa terus bergelut dengan "kemerdekaan semu" karena kita hanya memeringati hari kemerdekaan tanpa pembebasan rakyat dari kebijakan-kebijakan sumbang yang menggelisahkan? Tepatkah, ingar-bingar prosesi “agustusan” hanya dihiasi aktivitas "ketawa-ketiwi", tatkala bangsa berada pada lubang ketidaksejahteraan akibat merajalelanya ketidakadilan struktural?

Seperti dikatakan sastrawan kondang Chairil Anwar, Sekali berarti/setelah itu mati. Maka, bangsa kita – seperti saat zaman prakemerdekaan – harus memiliki semangat progresif mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Itulah keberartian hidup yang mesti dipegang teguh tiap elemen kebangsaan. Keberartian diri sebagai manusia Indonesia adalah tujuan utama yang mampu mengokohkan keindonesiaan sehingga terwujudlah kemerdekaan pada tahun 1945. Waktu itu kita merdeka. Namun tak sepenuhnya merdeka. Ada berjumput soal yang harus dihadapi bangsa. Pemberontakan, agresi Belanda, dan soal ketidaksejahteraan ekonomi.

Tahun ini, kemerdekaan Indonesia jelang 63 tahun. Adakah perubahan berarti yang jadi petanda bahwa kita bangsa berharkat dan bermartabat. Kenaikan harga BBM menambah daftar panjang warga miskin, dunia pendidikan hanya bisa dikecap anak bangsa kaya, dan mahalnya bahan pokok juga jadi kekerasan simbolik yang menghalangi rasa keindonesiaan kita. Bahkan, kursi empuk kekuasaan pun diburu laiknya menjangan di hutan belantara. Sekali memimpin negeri/setelah itu kembali, adalah filsafat politik orang-orang yang mengaku bapak bangsa negeri ini.

Menyongsong masa depan

Kini, musuh bersama kita berubah bentuk menjadi tak terlihat, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, mahalnya biaya pendidikan dan pelbagai masalah sosial yang mengimpit bangsa ini. Lantas, mampukah Indonesia menyongsong masa depan, bangkit dan melawan musuh bersama itu? Akankah bangsa ini mampu membangun rasa keindonesiaan sebagai modal sosial menggapai cita-cita kebebasan sebagai manusia merdeka yang berharkat dan bermartabat?

Oleh karena itu, semangat heroik yang bisa membebaskan bangsa dari penjajahan laten adalah tema yang pas diangkat dalam menjustifikasi prosesi hajatan besar yang digagas rakyat dari pelbagai elemen, strata sosial, agama dan organisasi kedaerahan di bulan Agustus ini. Itulah satu bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pejuang kemerdekaan. Tak arif rasanya setelah bulan Agustus berlalu, kesadaran heroik kita seakan meredup bagai cahaya lilin terembusi angin.

Andai hal itu dipraktikkan akibatnya bangsa kembali terjajah, tertindas, tersiksa, bahkan terenggut hak-hak asasi kemanusiaannya untuk hidup sejahtera oleh penjajahan berwajah baru yang banyak dilakukan bangsa sendiri. Penjajahan bangsa sendiri itu bisa dalam bentuk kebijakan diskriminatif menaikkan harga kebutuhan pokok, kemudahan izin mengeksploitasi kekayaan alam, dan segala hal yang mengakibatkan bangsa ini terus bergulat dengan ketidaksejahteraan. Ketika bangsa Indonesia bertemu dengan tanggal 17 Agustus, hendaknya dijadikan sebagai awal start pencarian bekal dan persiapan untuk menghadapi segala soal dehumanisasi yang melilit bangsa ke depan.

Sebab, tatkala proklamasi kemerdekaan mengumandang 63 tahun silam, tidak serta merta tahun berikutnya bangsa ini bebas dari penjajahan. Rakyat dan pemerintahan yang baru berdiri saat itu, berjuang hingga titik darah penghabisan mengeluarkan bangsa dari serangan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme sebagai penjajahan berwajah baru. Oleh karena itu, terus memacu diri untuk membebaskan (liberation) bangsa dari penjajahan laten dan simbolik adalah keniscayaan sebagai misi suci projek liberasi “agustusan”.

Penjajahan hari ini seakan memperbarui diri sehingga kita tidak menyadari bahwa pada dasarnya kita tengah memeluk kemerdekaan semu. Maka, perlawanan yang dilakukan mestinya menampakkan hikmat dan kebijaksanaan – sebagai tanda bangsa beradab – yakni memenuhi kesejahteraan rakyat. Sebab, musuh bersama yang harus diusir dari bumi Indonesia kini adalah soal ketidaksejahteraan yang diakibatkan sulitnya merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahua'lam

15 August 2008

"Gotong Royong" Pejuang Pascakemerdekaan

"Gotong Royong" Pejuang Pascakemerdekaan

Oleh Sukron Abdilah

Dalam konteks kekinian, dengan kompleksitas permasalahan yang mengimpit, kita mesti berjuang kembali sampai titik darah penghabisan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Meneladani semangat yang terpantik dalam diri para pejuang, kendati mereka harus rela meregangkan nyawa (syahid) demi membela tanah air tercinta adalah medium yang bisa dijadikan pemicu semangat. Maka, jelang peringatan hari kemerdekaan mestinya seluruh bangsa mampu meneladani semangat pejuang (pahlawan) yang gugur di medan perang dalam mempertahankan keutuhan NKRI.
....
Dengan demikian, peringatan hari kemerdekaan tidak menjadi aktivitas yang nihil dari refleksi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Seluruh bangsa pun mestinya optimis sehingga mampu menanggulangi pelbagai soal yang menjajah, mengimpit dan menghalangi laju gerak sejarah masa depan Indonesia . Sebab, kita tahu bahwa pada masa prakemerdekaan, kobaran semangat digunakan untuk membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan uniknya, mereka bisa meminggirkan “sekat-sekat sosial” hingga para pejuang dari berbagai latar belakang (Agama, budaya, sosial, ekonomi, bahkan ideologi politik) berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan bersama.

Misi Pembebasan
Namun, setelah kita merdeka dari penjajahan yang terlihat jelas musuhnya, lantas siapa dan apa yang mesti kita usir dari bumi tercinta ini? Adalah soal kemiskinan, pengangguran, perilaku politik yang degradatif, konflik masyarakat, trafficking, dan ketakmandirian ekonomi bangsa-lah, yang harus diusir para pejuang hari ini. Tetek bengek soal itu menuntut kesigapan pelbagai elemen bangsa yang tercerahkan. Dalam bahasa lain, bangsa kita saat ini -- meminjam istilah Ali Syari'ati -- membutuhkan orang-orang cerdik yang tercerahkan (rushan fekran), yakni seorang intelektual atau masyarakat yang bisa hidup di lingkungan kaum jelata dan berusaha mengangkat harkat, martabat dan derajat kemanusiaan mereka.

Implementasi misi kemanusiaan hari kemerdekaan dilakukan untuk satu tujuan mulia, yakni kebebasan dan kemerdekaan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu untuk menciptakan kemandirian dalam ranah ekonomi, politik, budaya, dan sosial-kemasyarakatan yang sejak zaman penjajahan selalu dirusak dengan pendekatan politik etis adu domba (devide et envira). Di dalam novel bertajuk Aku Pangeran Dipanegara (1967), dijelaskan bagaimana Pangeran Dipanegara alias Antawirya atau Syech Ngabdulrahim, seorang anak bangsa yang berjiwa patriotis-religius melakukan sebuah perlawanan karena ia membenci segala bentuk penjajahan bangsa Belanda dan sekutunya.

Beliau berusaha mempersatukan rakyat dalam sebuah kekuatan dahsyat untuk membuat jera kaum penjajah – kendati cita-cita perjuangannya baru terlaksana tahun 1945 – agar mereka (penjajah) meninggalkan tanah Jawa. Ketika seluruh rakyat bersatu padu, maka muncul kekuatan untuk menentang penindasan dan penjajahan bangsa asing. Mereka bersatu, bekerjasama dan bergotong royong melawan kesemena-menaan yang dilakukan penjajah sebagai modal kolektif yang berakar kuat dalam jiwa para pejuang dulu. Mereka bertekad, kami harus merdeka dari segala bentuk penjajahan bangsa luar yang eksploitatif, manifulatif, dan destruktif.

Gotong Royong


Berbicara tentang gotong royong, sebetulnya bagi bangsa kita, telah sejak dahulu nenek moyang memiliki harta karun berupa kerjasama dalam menghadapi setiap persoalan yang mengimpit. Budaya “gotong royong” – sebagai sebuah bentuk kolektivisme – ketika terus berada di dalam jiwa rakyat, tentunya akan melahirkan patriotisme yang kukuh hingga mampu melawan kesemrawutan persoalan yang sedemikian me-multi. Begitu juga ketika para pejuang bergotong royong mengusir kaum penjajah, hal itu bisa mengantarkan bangsa meraih kemerdekaan dan memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Seluruh rakyat Indonesia – baik yang gugur di medan perang ataupun yang masih hidup sampai sekarang – merupakan pahlawan yang mesti kita tempatkan sebagai para pejuang kemerdekaan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Namun untuk konteks kekinian, pejuang bukan (hanya) yang mengangkat senjata. Lebih jauh dari itu, yakni seluruh elemen bangsa yang berjibaku mengentaskan keberbagaian soal yang melilit NKRI. Pemberantas korupsi, pengusaha peduli sosial, pejabat jujur, dan seluruh manusia Indonesia yang sadar bahwa dirinya harus berbuat yang terbaik secara kolektif untuk kemajuan bumi pertiwi.

Peraih Nobel perdamaian 2006, Muhammad Yunus, dengan memiliki gelar akademik di bidang ekonomi merasa tergugah ketika dirinya hidup bergiling-gisik dengan masyarakat miskin. Kemudian, dengan kemampuan intelektualnya ia berusaha meramu sistem perekonomian yang memihak rakyat miskin, dan akhirnya berhasil mengangkat sekitar 6,6 juta warga miskin di Negara Bangladesh . Sebuah upaya intelektual yang tercerahkan saya pikir dan dia bisa digolongkan sebagai pejuang bagi rakyat Bangladesh . Sebab, pengetahuan teoritik di bidang ekonomi telah beliau aplikasikan dalam tataran praksis sosial.

Beliau tidak mementingkan diri sendiri, tapi melakukan semacam gotong royong atau kerjasama dengan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang melilit mereka. Lantas, ketika Muhammad Yunus mengunjungi Indonesia dan Bandung , lantas apa yang bisa kita petik? Melupakannya kembali dan kita pun lupa bahwa nenek moyang telah mewariskan modal sosial yang jika dikelola secara cermat akan melahirkan semangat kolektif yang bisa mengeluarkan bangsa dari penjajahan.

Akhirul kalam, mengutip kata-kata Ranta, sang Lurah (tokoh aku dalam novel bertajuk: Sekali Peristiwa di Balik Banten Selatan), mulai hari ini kita harus kerja – kerja buat anak, buat seluruh keturunan! Ayo berdiri semua. Ya, saatnya kita berdiri, berteriak dan bekerja sambil melantunkan nyanyian: sabilulungan (kerjasama) dasar gotong royong. Sebab, di kiri-kanan – di negeri Indonesia – ada banyak masyarakat marjinal yang sedang menunggu peran eksistensial para pejuang dan hidupnya budaya gotong royong hingga kita di masa mendatang akan menjadi pahlawan. Abadi perjuangan kita. Wallahua’lam

2 August 2008

Belajar Berdemokrasi dari Desa

Belajar Berdemokrasi dari Desa

Oleh SUKRON ABDILAH
(Artikel ini dimuat di Kompas Jawa Barat, Sabtu 02 Agustus 2008)

Dahulu kala, kegiatan pemerintahan desa umumnya diselenggarakan dari sebuah bangunan yang bernama bale desa. Tempat ini kerap digunakan sebagai medium untuk merumuskan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa bersama tokoh masyarakat dari setiap kampung. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan bale desa berfungsi sebagai wahana menuntut hak-haknya sebagai rakyat yang mesti memeroleh perlakuan yang adil dari pemegang kebijakan melalui rapat desa.
....

Dengan rapat desa yang dilakukan setahun sekali, rakyat kecil selain bisa mengenal pemimpin (camat, wedana, dan kepala desa), juga bisa menyampaikan aspirasinya. Dari sini terlihat bahwa sistem pemerintahan desa menampakkan suasana demokratis karena penyelenggaraan pemerintah berdasarkan atas suara rakyat. Jadi, tak berlebihan saya pikir jika bale desa dikategorikan sebagai simbol demokrasi urang sunda di pedesaan.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah bale desa telah berfungsi sebagai tempat mengatur kebijakan agar menghasilkan tatanan yang kondusif, ataukah belum sama sekali? Yang jelas, bale desa mestinya dijadikan pusat pemberdayaan masyarakat desa, kalau betul bahwa bangunan ini merupakan simbol demokrasi dan pusat penggodogan rumusan realisasi hak asasi rakyat untuk hidup sejahtera.

Dehumanisasi (Pemiskinan)

Praktik dehumanisasi (baca: pemiskinan) kerap menimpa rakyat miskin di pedesaan, khususnya para petani, karena mayoritas penduduk desa menggantungkan hidupnya pada pertanian. Sayangnya, keberadaan mereka jarang - untuk tidak menyebut sangat langka - diperhatikan para pemegang kebijakan di level pemerintahan lokal, regional dan nasional. Maka, bale desa pun saat ini kian tergerus pada bangunan tanpa makna, karena hanya ramai ketika pertama kali ada yang terpilih menjadi kepala desa saja.

Setelah selang beberapa bulan, bale desa hanya seonggok bangunan yang sepi dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sebab, tidak berfungsi sebagai tempat merealisasikan hak rakyat untuk diperlakukan secara adil dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Misalnya hak rakyat untuk memeroleh pemenuhan gizi sehat, seolah tidak didengarkan dan tidak dilirik, bahkan cenderung dipandang sebagai “aspirasi” ketimbang “hak asasi”.

Mungkin hal ini disebabkan persoalan hak asasi untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya merupakan sesuatu yang inaction. Tidaklah heran jika gaungnya dikalahkan oleh hak asasi sipil-politik ketimbang hak asasi sipil-sosial. Buktinya, meski UU No 12/2005 tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat diramu hingga berbentuk aturan konstitusional, nyatanya jumlah penduduk miskin - yang banyak terdiri dari masyarakat desa - seakan tetap meruak.

Hal di atas merupakan salah satu pertanda bahwa demokratisasi mesti dipraktikkan secara praksis demi kepentingan warga pedesaan, yang secara riil tengah digulung “jera-jerat” kemiskinan. Apalagi, pedesaan acap kali dijadikan sebuah tempat yang asyik untuk dieksploitasi dan tempat aman tersebarnya kebijakan-kebijakan manipulatif, misalnya seperti pembangunan komplek perumahan di desa yang mengabaikan masa depan warga sekitarnya.

Fungsi bale desa

Pelbagai soal kemiskinan yang melanda masyarakat desa merupakan gejala yang memerlukan penanggulangan praktis, bukan wacana belaka. Ketika soal dehumanisasi - salah satunya kemiskinan - tidak cepat ditanggulangi, batas-batas relasi sosial masyarakat di tatar Sunda akan mengakibatkan instabilitas. Tugas urang Sunda adalah menghidupkan kembali fungsi bale desa kepada makna inti kemanusiaan, yakni dijadikan tempat pelayanan publik tanpa diskriminasi. Dalam bahasa lain, bale desa adalah perangkat yang tepat untuk memerangi praktik dehumanisasi yang dilakukan segelintir orang. Karena dari bangunan inilah, kondisi riil warga miskin akan terlihat jelas sehingga bisa ditanggulangi secepat mungkin.

Maka, yang mendesak untuk diperhatikan pemerintah provinsi sekarang adalah penghargaan bagi bupati atau kepala desa yang berhasil mendongkrak angka kemiskinan di daerahnya ke posisi yang diharapkan. Oleh karena itu, menghidupkan kembali fungsi bale desa dalam tataran pemerintahan di setiap desa adalah keniscayaan, agar semangat gotong royong dapat berkobar hingga persoalan kemiskinan bisa diredam. Eksistensi bale desa mestinya dapat memelihara potensi desa dengan telaten untuk merawat kekayaan tanah Sunda yang dicipta dan diberikan Gusti Allah.

Mang Koko (alm) pernah menulis larik sbb: Tanah Sunda gemah ripah/nu ngumbara suka beutah/urang Sunda sawawa/sing toweksa perceka. Ketika warga desa sejahtera sebagai implikasi dari tanah sunda gemah ripah, tentunya merupakan hasil dari kepiawaian stakholders di Jawa Barat dalam mengurus potensi alamnya. Tak heran jika pada akhir dari larik yang berjudul Tanah Sunda, sang maestro Pop Sunda itu menulis lagi: sing tulaten jeung rumaksa/miara pakaya memang sawajibna/geuten titen rumawat tanah pusaka. Mengapa?

Sebab, alam di tatar Sunda merupakan ejawantah pusaka yang mesti dipelihara agar tidak terjadi degradasi, yang bakal memicu lahirnya kemiskinan akibat menurunnya produktivitas tanah di daerah pelosok. Jadi, secara fungsional bale desa di tatar Sunda mestinya digunakan: pertama, untuk menjaga dan mengolah kekayaan desa. Kedua, untuk memelihara kerjasama tanpa hijab antara pemerintah dan warga dalam mengeluarkan diri dari impitan masalah secara bersama-sama.

Ketiga, untuk dijadikan tempat pertemuan antara warga dan aparat desa dalam merancang strategi memberantas kemiskinan. Keempat, tempat berlangsungnya demokratisasi pemerintahan, yang bisa dijadikan pusat teladan oleh pemerintahan yang lebih tinggi (pusat dan daerah). Kelima, bangunan ini berfungsi sebagai pemelihara kesejahteraan waega sebagai implementasi praksis dari pelayanan publik.

SUKRON ABDILAH
Pemerhati Kebudayaan Sunda, Aktivis Tepas Institute.
No HP: 081322151160

21 July 2008

Tidak Ada Privileges buat Koruptor

Tidak Ada Privileges buat Koruptor

Oleh Sukron Abdilah

Peminat Masalah Sosial-Budaya,Kader Muda Muhammadiyah Jawa Barat
(artikel Ini dimuat di SINDO Jawa Barat, 21 Juli 2008)
“Skenario kesaksian palsu yang dirancang Artalyta Suryani dengan jaksa

Urip Tri Gunawan lewat telepon seluler dari penjara merupakan cermin

bobroknya sistem penjara di Indonesia .” (Tajuk SINDO, 19 Juli 2008).


Kalimat di atas memang mewakili realitas dunia ke-penjara-an Indonesia yang tidak lagi menghukum pelaku atau tersangka korupsi setegas-tegasnya. Sehingga, eksistensi penjara bukan lagi sebagai tempat penghukuman. Apalagi kalau menimpa orang-orang berduit atau orang yang memiliki jabatan di sebuah instansi pemerintahan. Penjara, bisa dipesan laiknya menu makanan di sebuah restoran, sesuai dengan ketebalan kantong (baca: duit) yang dimilikinya. Kalau ada pemasukan ke kantong pribadi, agaknya fasilitas yang diberikan akan terasa nyaman.
....

Televisi, kasur empuk, makanan bergizi, dan berbagai kemudahan lainnya menjadi “fasilitas wajib” bagi orang-orang berduit yang melakukan tindak korupsi. Dalam kasus yang melibatkan jaksa Urip dan pengusaha Artalyta, misalnya, penjara atau rumah tahanan bukanlah tempat penghukuman yang menyeramkan, tapi tempat istirahat untuk menghilangkan kepenatan akibat aktivitas berjibun.

Buktinya sangat jelas, akses komunikasi kepada jaksa Urip tidak ditutup, sehingga Artalyta bebas merancang skenario kesaksian palsu, agar terbebas dari jerat pengadilan. Dengan kesaksian palsu juga, proses pengadilan akan terganggu (obstruction of justice) sehingga menyiratkan ada semacam kebusukan terselubung yang masih dipelihara instansi Hukum Indonesia . Kemudahan yang memanjakan dalam rumah tahanan atau penjara, tentunya tidak akan membuat jera pelaku kejahatan. Fungsi rumah tahanan atau penjara dalam hukum positif menjadi tidak berarti apa-apa keberadaannya bagi orang-orang berstatus high class.

Candu kebudayaan

Perlakuan istimewa kepada koruptor ketika berada di rumah tahanan ataupun penjara, telah mencandui sisi kebudayaan sebagian aparat berwajib. Dalam perspektif behaviorisme – kebiasaan memperlakukan istimewa – lahir dikarenakan ada proses pembiasaan terhadap kondisi tertentu. Ini juga akan terjadi dalam dunia hukum pidana, di mana aparat yang jujur dan nasionalis, pertama-tama tidak biasa melakukan praktik suap-menyuap. Akan tetapi, karena situasi dan kondisinya kerap dipenuhi praktik suap-menyuap dan memperlakukan istimewa orang berduit, lama kelamaan kebiasaan lingkungannya itu diinternalisasi dan diaktualisasikan menjadi tradisi “mengistimewakan seseorang”.

Itulah efek samping dari “candu kebudayaan” yang dapat menggusur aparat pemerintahan ke dalam jurang ketidakbertanggunjawaban mengemban tugas pengawasan terpidana. Maka, bisa diprediksi kalau realitas masa depan hukum Indonesia bakal tergerus ke arah ketidakberfungsian, sehingga koruptor menjadi kebal dengan hukum. Hal itu bakal terbukti kalau saja kelonggaran, perlakuan istimewa, dan ketidaktegasan terhadap koruptor masih terjadi.

Akibatnya, dunia hukum adalah sebuah ruangan yang bisa dibeli uang untuk memperoleh keistimewaan perlakuan. Hukuman dalam konteks demikian, diperuntukkan hanya untuk kalangan rakyat papa, pencuri sandal, penjambret kacangan, dan orang-orang yang hanya mencuri barang tak seberapa. Orang tak berduit atau pencuri kelas teri, tentunya akan memahami bahwa penjara adalah tempat yang menyeramkan dan tidak enak-nyaman seperti dirasakan koruptor. Sementara “maling berdasi” akan menganggap rumah tahanan atau penjara sebagai tempat beristirahat belaka karena tersedianya fasilitas sesuai pesanan.

Menghina kerja KPK

Jaksa Urip dan pengusaha Artalyta, statusnya adalah sebagai tahanan titipan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) karena kepergok telah melakukan kolusi atau penyuapan sebesar 660.000 Dollar AS atau sekitar Rp. 6,1 Miliar. Mereka berdua ditahan agar tidak melakukan tiga hal, yakni: melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana yang merugikan. Maka, ketika longgarnya sistem penjara atau rumah tahanan (Rutan) menggejala akan membuat mereka bebas melakukan tiga hal di atas, dan merupakan pelecehan atas kinerja KPK dalam memberantas praktik korupsi.

Dalam bahasa lain, KPK dengan niat sucinya ingin memberantas praktik korupsi di tubuh pemerintahan, tidak dihargai oleh oknum di tubuh Polri dan Brimob. Sudah capek-capek mengusut dan menangkapnya, ternyata karena kelemahan sistem penjara di Indonesia , hukuman tidak membuat koruptor jera dan kapok melakukan tindak korupsi dan kolusi kembali. Dengan keistimewaan perlakuan atau privileges terhadap orang-orang berstatus high class (pengusaha dan pejabat) yang melakukan pidana korupsi, hukum akan menjadi ajang permainan yang sarat dengan suap-menyuap.

Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang masih berkemelut dengan maling berduit gepokan (koruptor), kita seharusnya mengubah kinerja setiap instansi yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kejadian telpon-menelpon antara Jaksa Urip dan Artalyta mengindikasikan tidak adanya koordinasi antara KPK dengan pihak Polri atau Brimob. Meskipun status mereka berdua dalam pengawasan aparat kepolisian, tanpa ada pengawasan dari KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi, kelonggaran-kelonggaran akan tetap terjadi ketika ada orang-orang berduit yang terkena hukum pidana.

Mungkin, kalau masih terjadi perlakuan istimewa terhadap orang yang terkena sangsi hukum, pihak KPK harus memiliki rumah tahanan sendiri. Dengan pengawasan langsung dari KPK yang bekerjasama dengan polisi-polisi bernurani dan nasionalis dalam mengelola penjara itu, pihak terpidana tidak akan coba-coba bermain dengan penegak hukum. Para pelaku korupsi juga, semestinya diperlakukan seperti “pencuri rendahan”, yang justru notabene tidak diperlakukan seistimewa raja diraja. Bagi mereka, tidak ada privileges, tidak ada kemudahan mengakses komunikasi, tidak ada keistimewaan yang membuat mereka manja, dan tidak ada kata maaf sebelum menjalani proses hukuman. Agar kapok dan berpikir ribuan kali untuk melakukan korupsi.

18 July 2008

"Wong Cilik" yang Tak Berdaya

"Wong Cilik" yang Tak Berdaya

Oleh SUKRON ABDILAH

Langkah kakinya tersendat-sendat. Raut mukanya kusut semrawut. Pakaian dekilnya menempel ditubuh yang kering kerontang seakan menambah lengkap penderitaan yang diderita. Tepatnya sepuluh tahun kebelakang, di depan rumahnya terhampar halaman nan luas tak bertuan. Namun, setelah datang para pemilik modal, tempat itu pun berubah wujud menjadi bongkahan tembok yang menjulang tinggi. ....

Menghalangi keindahan cahaya sunrise pagi hari yang setiap hari selalu dipandanginya guna meluluhlantahkan kepenatan sebagai imbas dari kejamnya sistem ekonomi bangsa.
Alhasil, dari mulut keringnya terlontar ucapan skeptis pada nilai-nilai Agama – yang katanya – mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan (baca: ketertindasan) menuju terang benderang (baca: kebebasan). Karena itu, tak salah kalau eksistensi Agama kerap kali dijadikan ajang "pameran" barang-barang antik berharga yang hanya bisa dinikmati oleh pandangan inderawi dan tak bisa digunakan untuk kepentingan publik.
Hal itu, lagi-lagi disebabkan oleh fungsi Agama sebagai petunjuk (baca: penerang) bagi seluruh umat manusia telah gagal di interpretasi oleh para penganutnya.

Saya pun mulai memutar haluan arah pemikiran yang sudah sekian tahun terpola sesistemik mungkin oleh monster yang bern ama neo-liberalisme. Jangan-jangan semua anak bangsa akan bern asib sama dengan wujud saya sekarang. Misalnya saja, ketika di sekeliling bermunculan penindasan yang memiskinkan, menyengsarakan dan menyingkirkan rakyat dari hak-hak kemanusiaannya; nurani kita tidak bergeming sedikit pun untuk melakukan upaya pembebasan. Jangan-jangan, itulah satu-satunya “kata” sebagai pertanda dari proses kehati-hatian (ihtiyat) manusia yang telah terkabuti oleh pelbagai keserakahan duniawi yang menyilaukan pandangan mata.

Tetesan keringat

Sebut saja namanya Pak Udin, seorang manusia yang telah direnggut hak-hak kemanusiaannya oleh sistem yang bernama kebijakan-kebijakan ekonomi neo-kapitalisme.

Dia, seorang petani kampung bau lisung, atau tak tahu apa-apa, yang tak berkutik ketika ladang, kebun dan sawahnya terkena proyek industrialisasi. Bahkan, dia adalah seorang manusia yang tak memiliki kekuatan (power) untuk melakukan perlawanan ketika keserakahan, kesetimpangan dan ketidakadilan melingkari hidupnya. Sunguh amat mengkhawatirkan sekali, sekitar puluhan juta yang sama senasib dengan pak Udin mesti terasingkan di negeri sendiri disebabkan, meminjam istilah Kwiek Kian Gie, bangsa telah mengalami “asingisasi” total.

Dari benak saya pun terbersit sebuah pertanyaan yang paling mendasar, dimanakah kita saat ini? Apa yang telah kita perjuangkan bagi mereka yang tertindas oleh sistem yang maha menindas? Mungkinkah dosa kolektif telah disulap menjadi sesuatu yang tak mungkar, tak jelek, dan tak berdosa? Akibatnya, ketika di sekitar bertebaran manusia yang telah di dehumanisasi, kita hanya berpangku tangan dan tak sedikit pun bergeming melakukan pembebasan? Alih-alih membebaskan mereka dari ketertindasan, kemelaratan, dan kungkungan monster berbaju kebijakan neo-kapitalisme yang memorak-porandakan relasi sosial negeri ini, kita pun seakan tak berkutik mengangkat derajat wong cilik hanya sekedar untuk memperoleh murahnya kebutuhan hidup.

Saya tak habis piker pula, kenapa kita selalu menyalahkan kelemahan kaum papa dengan pelbagai proyeksi yang merendahkan, menyudutkan dan menyepelekan. Tak punya kualitas SDM yang mumpuni, pada bodoh, dan bermacam alasan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasikan rakyat tanpa ada usa ha penyadaran. Penyadaran kolektif yang disinyalir mampu mengeluarkan berjuta warga dari ketertindasan sistem yang telah me-ninabobo-kan kesadaran primordial bahwa mereka berhak atas sumber daya alam di tiap daerahnya.

Sama halnya dengan kasus Pak Udin yang tak menyadari bahwa sebidang tanahnya telah dieksploitasi oleh orang lain. Akibatnya, dia hanya menjadi penonton di bawah gegap gempita panggung kehidupan, seraya menggigit jari, nihil hasil, bahkan hanya mendapatkan kerugian dengan rusaknya sistem ekologi. Tercemarnya aliran irigasi dan sungai, degradasi lahan pertanian, dan bencana alam pun kerap kali diterima tiap setahun sekali bagaikan rutinitas tunjangan hari raya (THR).

Pemberdayaan manusiawi

Ketakberdayaan “wong cilik” lengkap sudah terpenuhi ketika areal pertaniannya kekurangan debit air, mahalnya pupuk, dan harga jual yang melorot serta tak sebanding dengan biaya produksi. Bahkan, kepedihan mereka semakin menjadi-jadi tatkala para bapak Negara hanya menguruskan kepentingan pribadi dengan menaikkan gaji, memperbesar tunjangan hidup dan biaya pelesiran dengan balutan nama “APBN”. Malang betul nasib para petani kita, semalang anak yatim yang tak berbapak, semalang anak anjing yang tak bertuan dan semalang manusia yang diinjak-injak hak-hak kemanusiaannya.

Namun, lebih malang lagi ketika ahli sosiologi modern berpandangan bahwa ketidaksejahteraan “wong cilik” banyak diakibatkan oleh kebodohan, kelemahan, dan ketidakcerdikan yang dimiliki olehnya. Asumsi dasar tak bertepi ini posisinya lebih banyak sebagai sebuah apologi yang tercipta untuk membela diri sendiri. Membela kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, menjustifikasi perilaku korup dan melegitimasi program eksploitisasi hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera. Maka, kita namai saja negeri ini dengan Negara maritim dan agraris yang dipenuhi orang-orang – meminjam istilah Jakob Soemardjo – tidak benar.

Karena kepintaran intelektual pun seakan tak bergeming menghadapi kilauan mata uang asing (US Dolar) sambil menumbalkan kesejahteraan rakyat bawah (grassroot). Ternyata, betul sekali kalau setumpuk gela r yang berjejer di depan dan di belakang nama tak bisa memengaruhi dirinya untuk memberdayakan “wong cilik” yang telah sedemikian galau dengan kesemrawutan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa. Kami butuh kekuatan, begitulah rintihan tak berarti dari kaum “wong cilik” yang mayoritas memadati wilayah Ind onesia dan kerap diabaikan.

Kita telah gagal memerdekakan rakyat dari kolonialisasi berwujud modernitas yakni “kemiskinan” yang mendehumanisasi. Kalau kondisinya begini, jangan-jangan memberdayakan manusia secara manusiawi pun akan berwujud utopis, misalnya, hanya untuk mengangkat ketidakberdayaan “wong cilik” dalam menghadapi arus deras gelombang krisis multidimensional saja, kita seakan “mati kutu”. Tak bisa berbuat apa-apa. Paling juga hanya bisa berbusa dalam ranah wacana yang cenderung retoris dan tidak transformatif. Wallahu A’lam

30 June 2008

Kekerasan Pada Si “Liyan”

Kekerasan Pada Si “Liyan”

Oleh SUKRON ABDILAH

Praktik kekerasan banyak diinisiasi keyakinan ortodok dan kolot terhadap kebenaran. Rigiditas pemahaman juga disinyalir sebagai pemicu lahirnya kekerasan di negeri multikultural dan multiagama, Indonesia. The others (keberlainan) yang niscaya dimiliki bangsa-negara (nation-state) akibatnya jadi suatu anomali terselubung yang layak diperangi.

Maka, kekerasan membabibuta terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (human basic needs) – untuk hidup damai – mengakibatkan negeri ini dicederai konflik horizontal membahayakan. Dengan dalih “atas nama” agama tertentu, kebebasan beragama dibabat secara keras dan bengis. Parahnya, kekerasan itu dibumbui kata-kata yang mengotori sakralitas atau kesucian agama. Kata-kata seperti “bunuh, hancurkan, darahnya halal, musnahkan, usir”, umpamanya, mengindikasikan umat belum bisa menghargai keyakinan orang lain.
....

Keyakinan “rigid”

Dengan mengatasnamakan “keyakinan rigid”, tidak ada kata “berkembang” bagi keyakinan-keyakinan lain. Laku lampah keras dan bengis dijadikan azas fundamental dalam praksis kehidupan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan keberagamaan. Pembelaan mereka juga mengarah pada dalih “mengatasnamakan” keyakinannya untuk menumpur-ludeskan keyakinan si “liyan” (the others).

Misalnya, menghancurkan keberbedaan, keragaman, dan kemajemukan yang niscaya hadir di negeri ini. Kekerasan, bisa muncul karena dibumbui doktrinasi agama, dan ideologi politik. Dalam prespektif White Head, sebuah keyakinan doktrinal yang berasal dari Agama ternyata mampu memotivasi perilaku para penganutnya. Maka, jika agama dipahami sebagai ideologi yang Mahabenar, akan terjadi peminggiran terhadap eksistensi agama lain.

Tak heran jika kemudian muncul gerakan-gerakan radikal yang mengakibatkan berjatuhannya korban jiwa, sebagai “efek samping” dari fanatisisme terhadap agama tertentu. The others, dalam pemahaman penganut fanatis agama tertentu ditempatkan di luar dan diidentikkan sebagai pemahaman sesat, buruk, jahat, dan pantas dibumi-hanguskan. Mereka berkeyakinan bahwa pemahamannya baik, suci-bersih, dan harus tetap dilestarikan seradikal mungkin. Sementara itu, pemahaman di luar dirinya (the others) adalah tidak boleh menghirup kebebasan dan kedamaian di negeri ini.

Kejahatan versus kebajikan

Nilai kejahatan dan kebajikan diukur secara narsis sehingga menimbulkan dualisme paradoksal yang mengancam harmoni damainya kebangsaan. Begitu juga ketika mengekspresikan ajaran agamanya dalam hidup keseharian. Kenagkuhan, kesombongan, mengklaim paling benar, dan cinta berlebihan terhadap keyakinan tafsir keagamaannya bakal memicu radikalisme laku ketika berinteraksi dengan si “liyan”.

Padahal dalam perspektif multikulturalisme, si “liyan” atau the others merupakan unsur penting keajegan realitas sosial di negeri yang terbuka dan demokratis. Maka, kesadaran terhadap si “liyan” adalah fondasi kehidupan sosial dalam menjalankan aktus kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan dan keberagamaan (Abdul Munir Mulkhan, 2007).

Saya pikir, ketika umat atau bangsa tidak mengakui, megnhargai, dan memelihara keragaman pemahaman orang lain; niscaya kekerasan akan menjalar di tubuh bangsa.
Akibatnya, arogansi laku bakal mengotori bangsa kita, yang berposisi sebagai bangsa plural, majemuk, dan dihiasi keberbedaan. Pemahaman atau keyakinan the others bukanlah ancaman yang harus disingkirkan; tetapi terus dipelihara agar bisa berdialektika secara kolektif, sehingga melahirkan kerjasama-kerjasama kemanusiaan yang liberatif-membebaskan.

Projek antikekerasan

Mewujudkan projek antikekerasan ialah berupaya aktif menebarkan perdamaian demi tegaknya hak asasi manusia untuk hidup damai. Karena itu, memulihkan relasi sosial tanpa dikungkung aneka macam tindak kekarasan adalah satu upaya mengembalikan misi profetik yang secara substantif diusung setiap sistem sosial keberagamaan.
Rekonstruksi pemahaman berbasis etika sosial yang diramu dari setiap agama dalam tantang konfliktual di konteks keindonesiaan, adalah pekerjaan rumah para pejuang antikekerasan, sebagai hasil dari usaha kritis reflektif atas gejala kehidupan sosial yang sengkarut dengan ragam pertentangan yang jika dibiarkan dapat memuaikan ikatan kolektivisme warga negara.

Maka, gagasan pemulihan pemahaman ke arah inklusivitas dan pluralis adalah gagasan mendesak dipraksiskan, ketika banyak terjadi praktik kekerasan akibat fanatisisme berlebihan. Sebab, hembusan konflik yang menyebar di negeri ini banyak bermula dari ketidaksadaran umat beragama terhadap pluralitas pemahaman, keyakinan dan pandangan hidup. Tidak sadar juga bahwa kendati berbeda pemahaman, dalam setiap tradisi agama terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang sama, yakni terciptanya realitas tatanan sosial yang damai, tentram dan sejahtera. Apalagi dalam konteks iklim keragaman yang menghiasi negeri ini.

Si “liyan” adalah sahabat dekat yang mesti diajak melakukan kerja-kerja praksis emansipatoris dalam membebaskan bangsa dari impitan ekonomi yang menyengsarakan. Mungkin, itulah nilai kebajikan, yang masih bisa menyatukan kita semua dalam keberbedaan yang niscaya.