Showing posts with label Kebangsaan. Show all posts
Showing posts with label Kebangsaan. Show all posts

17 December 2018

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa

Pendidikan, Jembatan Masa Depan Anak Bangsa


Saya terenyuh dan miris membaca berita tentang perjuangan dan semangat lima siswa SD di daerah pedalaman. Mereka harus menyebrangi sungai untuk sampai ke sekolah karena dipisahkan sungai. Seperti diungkapkan anak-anak di dalam sebuah acara televisi, “Sekolah adalah jembatan masa depan yang akan mengantarkan aku menggapai cita-cita”. Kalimat ini seolah menggiring kesadaran kita bahwa sekolah adalah ruh peradaban yang mesti dijaga keberlangsungannya. Kalimat yang sarat akan petatah-petitih tersebut, merangsek masuk ke aras jiwa dan membuka katup cakrawala pemahaman. Bahwa tanpa sekolah – peradaban masa depan bangsa yang terletak di pundak generasi muda – tentunya akan porak-poranda.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, ada juga puluhan siswa SMP yang mesti berjalan tujuh kilo meter untuk sampai ke sekolah. Semangat tanpa kenal lelah karena harus menghabiskan jatah waktu sekira 2,5 jam untuk sampai ke sekolah mirip dengan usaha mendorong batu besar yang dilakukan Sisifus, tokoh dalam mitologi Yunani. Ia (Sisifus) setiap hari harus mendorong batu besar ke puncak gunung. Sebelum sampai ke puncak, Sisifus harus kembali melihat batu itu menggelinding ke kaki gunung meninggalkannya sendirian. Ia pun kembali berjalan ke kaki gunung hendak membawa batu besar itu. Begitulah seterusnya! Ia harus sedemikian rela melakukannya karena sedang menjalani proses hukuman yang dibebankan para dewa.

Namun, anak bangsa di daerah pelosok itu tidak sedang menjalani proses hukuman dari sang dewa. Ini semua terjadi akibat tidak tersedianya akses pelayanan publik di pedesaan yang kebanyakan terisolasi sehingga menjadikan mereka harus serba kekurangan dan berposisi sama seperti Sisifus. Mereka berjalan sejauh tujuh kilo meter dan berenang mengarungi derasnya air sungai untuk menunaikan tugas sebagai manusia yang mesti berilmu, berwawasan luas, dan berkepribadian luhung. Maka ketika jauhnya jarak dan aneka macam bahaya menghadang mereka, tak membuat mereka berputus asa dan kehilangan semangat berpendidikan. Mereka yakin bahwa berjalan bolak-balik sejauh belasan kilo meter dan menyebrangi sungai ialah awal menggapai cita-cita.

Dengan membangun jembatan atau mengadakan angkutan pedesaan, umpamanya, mereka yang terisolasi dan marjinal akan secepat kilat menggapai indahnya cita-cita. Maka, saya pikir merehabilitasi sekolah, menyediakan angkutan pedesaan, dan mengaspal jalan yang berlobang adalah medium komunikasi dialog kritis-emansipatoris dalam menghantarkan mereka mewujudkan cita-cita. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang representatif, saya pikir sebuah usaha pembebasan yang menjabarkan kata-kata menjadi sebuah tindakan nyata.

Paulo Freire (Pedagogy of The Opressed, 1972) mengatakan, tidak ada kata sejati yang pada saat bersamaan nihil dari dunia praksis. Ia menegaskan, bahwa sebuah kata sejati adalah kemampuan mengubah dunia. Sebab praksis adalah penyatuan antara tindakan dan refleksi atau kesatupaduan antara kata dengan karya sehingga menghasilkan usaha-usaha praksis pembebasan.

Di Indonesia masih banyak anak ndeso yang mengharapkan belas kasih yang tidak hanya tersimpan di racauan mulut. Fenomena seperti ini bagaikan gunung es, di mana hanya terlihat bagian kecilnya saja. Padahal, jika ditelisik sampai ke seluruh Indonesia , anak-anak yang bernasib sama dengan mereka sangat banyak. Andai saja pemerintahan tidak mempasilitasi mereka dengan sarana dan prasarana sekolah yang representatif dan pelbagai alat penghantarnya, sama saja membunuh penantian futuristik mereka untuk mengangkat dirinya dari jurang keterpurukan harkat dan martabat.

Pendidikan ialah investasi peradaban bangsa di masa mendatang. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa lebih, yang terdiri dari generasi muda sebagai cikal bakal pemimpin masa depan berpotensi besar menjadikan negeri adil dan makmur. Namun, realitas pendidikan di Indonesia saat ini agak mengkhawatirkan, di mana jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah.

Hal itu berimplikasi terhadap pembangunan di negeri Indonesia. Dalam Human Development Raport (HDR) dari United Nation Development Programme (UNDP) menutup angka Human Development Index ( HDI) Indonesia tahun 2010 di posisi 108 dengan angka 0.600 dari 169 negara yang disurvei. Angka ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih memperihatin jika tidak mau dikatakan terbelakang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di sebuah daerah, misalnya, tanpa ketersediaan SDM tentunya pembangunan tidak akan menciptakan pertumbuhan positif.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan 80 persen jumlah anak putus sekolah, yaitu : kesulitan ekonomi (baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport) atau kesulitan ekonomi keluarga (anak-anak bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah). Selain itu, faktor eko-geografis karena berada di daerah pedalaman yang jarak sekolah dengan rumah jauh. Untuk menciptakan akses pendidikan untuk semua kalangan (education for all) diperlukan kebijakan strategis melalui penuntasan wajib belajar dasar 9 tahun. Pelaksanaan wajib belajar itu ditangani secara lokal kabupaten sehingga lebih memudahkan pengelolaannya.

Dengan memerhatikan dunia pendidikan anak-anak, sebetulnya kita tengah berinvestasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tugas kita bersama, para stakeholders untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, serta tenaga pengajar (guru) yang telah memenuhi standar kualitas, baik dari sisi wawasan, ilmu, dan kesejahteraan hidupnya. Mari kita jadikan pendidikan sebagai jembatan masa depan anak bangsa, sehingga mereka mampu menghadapi kompleksitas kehidupan di masa mendatang. Wallahua’lam
Pemimpin Pro Lingkungan

Pemimpin Pro Lingkungan


Kondisi hutan di negeri kita, memang sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita memang layak dikategorikan sebagai bangsa serakah. Keserakahan ini dapat dilihat dari torehan rekor sebagai negara pertama penghancur hutan tercepat di dunia. Seperti diansir oleh badan perlindungan hutan Internasional, FAO, setiap tahun di Indonesia hampir seluas 1, 871 juta hektar hutan dihancurkan antara tahun 2000-2005. Ini berarti tingkat kehancuran hutan mencapai 2 persen per tahun atau sekitar 51 kilometer persegi per hari atau telah menghancurkan hutan seluas 300 lapangan sepakbola per jam.

Dalam konteks Jawa Barat, kerusakan hutan pun tidak jauh berbeda dengan realitas di atas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat melansir, kondisi hutan di Jawa Barat sangat memprihatinkan, dimana hampir sekitar 445 ribu lahan hutan mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Situasi ini juga dirasakan semakin parah dengan kualitas dan kuantitas lahan kritis di Jawa Barat yang terus menurun drastis hingga mencapai 40-50 persen dari total luasan hutan. Tak heran apabila daerah di propinsi Jawa Barat rawan dengan bencana longsor.

Realitas di atas tentunya membuat kita mesti bertanya kembali ikhwal keberagamaan yang kita praktikkan dalam keseharian. Apalagi negeri ini, dihuni mayoritas penganut agama Islam, yang mengaku berpegang teguh pada sumber kehidupan yakni Al-Quran dan Al-hadits. Pertanyaannya, kenapa negeri kita, pada tahun 2008 dikategorikan sebagai kandidat pertama sebagai negara penghancur hutan tercepat? Lantas, bagaimana peran Al-Quran dan hadits dalam memberikan sumbangsih kongkrit bagi kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, terutama hutan? Di dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan sekitar – utamanya hutan – ialah sebuah misi pembumian ajaran-ajaran langit. Kondisi hutan yang kritis dapat mengakibatkan sumber kehidupan umat manusia terancam, sehingga perlu kiranya mengejawantahkan perintah Allah yang dimuat dalam Al-Quran untuk menjaga lingkungan sekitar, utamanya hutan. Sebagai seorang muslim, kita sejatinya menjadikan isu-isu pemeliharaan lingkungan dan hutan sebagai misi religiusitas kita. Apa pun profesi yang sedang kita jalani saat ini (pengusaha, pekerja, PNS, pejabat, aparat, dll), ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk melestarikan alam harus dipegang kuat.

Di dalam firman-Nya, dijelaskan ikhwal penting menjaga keteraturan ekologis dan ekosistem, yakni surat di dalam surat Ar-Ruum ayat 41 sbb, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah (eksploitasi dan eksplorasi tak berkaidah) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (akibat) perbuatannya, agar mereka kembali (ke program konservasi alam)”. Ayat ini sebetulnya menginstruksikan kepada kita untuk merenungi bencana alam yang kerap terjadi sebagai efek samping perilaku dan kebijakan kita terhadap lingkungan dan alam. Dengan demikian kita mampu meminimalisasi dampak ekologis dengan menemukan langkah solutif bagi persoalan alam sekitar.

Kehancuran hutan di negeri kita diinisiasi sikap dan pandangan kita terhadap hutan yang diposisikan sebagai makhluk-Nya yang halal dieksploitasi besar-besaran. Dalam posisi ini, kita menempatkannya sebagai sesuatu yang transenden (berjauhan) dan bukan sesuatu yang imanen (berdekatan) dengan kehidupan sehingga kebutuhan timbal-balik (simbiosis mutualisme alam-manusia) dikhianati oleh laku perusakan. Di dalam terma “kembali”, terkandung makna pentingnya memelihara alam atau hutan dengan melakukan program konservasi, reboisasi, pajak perusahaan untuk kelestarian alam, pendidikan lingkungan hidup untuk anak didik dan pengurusan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Kehadiran hutan di sekitar kita, tentunya dapat menopang kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian kita patut menjaga dan melestarikannya, agar anak-cucu kita dapat menjalani kehidupannya dengan optimis. Ketika kita tidak menjaga dan melestarikannya, saya pikir, kita telah menjadi seorang pembunuh kehidupan jutaan generasi mendatang. Karena itu, negeri ini membutuhkan para pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan pro lingkungan. Ketika kebijakan dari pemerintahan yang sensitif lingkungan lahir, hal itu posisinya sama dengan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat sebab dengan kondisi hutan dan alam yang lestari berbagai kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Di dalam sistem demokrasi kekuasaan dipilih dan ditentukan oleh kuantitas suara pilihan. Mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar, entah itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagai bentuk kesalehan religius kita, sepatutnya memilih kandidat yang akan menerapkan kebijakan-kebijakan pro lingkungan. Hal itu dilakukan untuk menambal kegagagalan pembangunan di dalam sistem demokrasi yang notabene tidak mengindahkan kondisi alam. Demi pembangunan, maka perjanjian eksploitatif dilaksanakan dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat. Padahal potensi alam kita tengah dikuras habis dengan pembagian yang timpang sekali seperti yang terjadi pada kasus freeport di Papua.

Kegagalan demokrasi berdamai dengan lingkungan sejatinya menyadarkan pemimpin kita tentang pentingnya menyertakan lingkungan dalam kerja demokrasi. Ia (demokrasi) dituntut membangun sistem politik sensitif lingkungan, keaktifan partai politik mengusung isu lingkungan sebagai platform utamanya, dan anggaran belanja negara atau daerah (APBN dan APBD) harus menimbang aspek pengelolaan lingkungan. Maka, para pejabat publik dan politisi juga dituntut memiliki sensitivitas lingkungan yang layak (green politicians) agar keberlangsungan alam dapat dipertahankan. Bagi kandidat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara topografik berada di sekitar gunung dan hutan, menjadi kenicayaan untuk merancang kebijakan pro lingkungan setelah mereka terpilih menjadi “penguasa baru”.

Karena itu, mari kita terus-menerus menghunjamkan dalam diri bahwa saat inilah moment tepat untuk memelihara alam dengan menentukan pilihan di Pilkada Jawa Barat, seorang kandidat yang mampu merancang pemerintahannya sensitif lingkungan. Inilah yang disebut dengan “Biokrasi” sebagai wujud pelaksanaan perintah suci dari sang pencipta alam raya ini, Allah SWT untuk menjaga dan melestarikan alam sekitar. Wallahua’lam

Artikel ini dimuat di HU Republika Jabar, 5 Desember 2012

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

7 February 2018

Matinya Visi Kerakyatan

Matinya Visi Kerakyatan

PEMBANGUNAN bangsa (nation building) yang dilakukan harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan visi yang bersih dari anasir-anasir kekuasan. Dengan visi inilah, kiranya gerak pemimpin menjadi jelas dan terarah karena yang dilakukan hanya untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Secara eksistensial, visi diawali dengan adanya “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain.

Namun, kemurnian ide kerap kali dikotori nafsu, ego, dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa dilepaskan dari muatan politis. Visi utama  memang luhung dan luhur. Visi dan seorang pemimpin bagaikan dua sisi mata uang tak terpisahkan. Ketika seorang pemimpin hanya merancang visi berdasarkan ego kekuasaan, dapat dipastikan bahwa bangsa ini hanya akan menjadi tempat menciptakan eksploitasi destruktif.

Visi juga, saya pikir, mirip dengan gagasan sang Indonesianis, Benedict Anderson, ikhwal komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Sederhananya, istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas dan demi kesejahteraan rakyat. Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju dan berkeadilan akan terwujud.

Kerja untuk rakyat
Ignas Kleden (2007) mengatakan, kalau demokrasi sebagai sistem politik, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat (bukan dari kalangan bangsawan), diawasi rakyat (bukan mengawasi dirinya sendiri), dan bekerja untuk rakyat (bukan untuk dirinya sendiri dan kelompok yang dekat dengan dirinya).

Disahkannya UU Pilkada yang mengembalikan pada pemilihan kepala daerah oleh DPRD tentunya tidak demokratis dan merampas hak politik rakyat. Dengan cara ini, kehadiran mereka sebagai anggota bangsa dan negara seolah menjadi tidak berarti apa-apa. Rakyat menjadi objek kebijakan tidak populis karena peran politik mereka digantikan oleh anggota DPRD yang “menghamba” dan mengekor kepentingan partai politik. Dalam perspektif negara maju, hal ini merupakan wujud dari bangkitnya kekuasaan yang tidak murni mengatasnamakan rakyat.

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan atas realitas kerakyatan para anggota dewan mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja mereka lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para anggota dewan dari Koalisi Merah Putih, karena itulah kita, sebagai rakyat, mesti bergerak menolak pemilihan kepada daerah oleh anggota DPRD. Pemilihan model begini, hendaknya disimpan ke dalam “tong sampah” tatkala dalam mengejawantahkan visi kepolitikan, bila saja memimpin itu ialah sebuah tugas suci mengabdikan diri kepada rakyat. Pemimpin itu ialah budak rakyat, yang mengabdikan diri pada kepentingan kerakyatan. 

Empati pemimpinEmpati yang pasti hadir di dalam diri setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Kalau zaman pra-kemerdekaan, ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat heroik “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”.

Kepentingan rakyat bagi seorang pemimpin merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Seorang pemimpin visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang hanya memenuhi imajinasi warga.

O Jeff Harris, dalam buku People of Work (1976) mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin harus mempunyai kualifikasi: kemauan memikul tanggung jawab, mampu memahami realitas kehidupan rakyat, mampu melihat persoalan secara objektif, mampu memprioritaskan sesuatu secara tepat, dan memiliki kemampuan berkomunikasi (verbal dan nonverbal).

Kualifikasi pemimpin di atas, lahir dari sebuah proses demokrasi, yang menempatkan kehendak rakyat untuk memilih secara langsung. Memang secara finasial, untuk menemukan pemimpin ideal tersebut sangat besar. Akan tetapi, pilihan rakyat akan menentukan arah kebijakan mereka karena lahir dari keputusan rakyat. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya jiwa kerakyatan dalam diri pemimpin.

Dengan pemilihan langsung oleh rakyat, akan menjadikan kejelasan visi setiap pemimpin yang menempatkan rakyat sebagai tujuan kebijakan. Namun, ketika UU Pilkada yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD, ini namanya bukti dari matinya visi kerakyatan di Indonesia.

14 November 2010

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Siang itu terik matahari menyengat kulitku yang tak seputih dan sehalus Luna Maya. Jalanan yang agak becek membuat saya agak menyingsingkan celana jeans belel ke betis, yang semirip betis Diego Armando Maradona. Kekar, berotot, dan padat berisi laiknya olahragawan. Di depan saya terlihat Mang Adang sedang memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Saya pun terus berjalan melewati pekarangan rumah Mang Adang yang dikerubuti sekelompok Ayam itu. Tak jauh dari kerumunan mereka, sekitar setengah meter, berkumpul induk ayam sedang mengasuh putera-puterinya yang dia cintai dan sayangi.

“Assalamu’alaikum, nuju maraban hayam yeuh?” Itu saya yang bertanya basa-basi kepada Mang Adang.