Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

17 December 2018

Ramainya "Twit War" SARA

Ramainya "Twit War" SARA


Situs microblog sekelas twitter di era demokrasi dapat dijadikan medium menciptakan iklim kedamaian dan perdamaian, sekaligus mengundang malapetaka bagi ajegnya perdamaian di Indonesia. Dengan karakter postingan twitter yang tidak lagi personal — kecuali diatur pengguna twitter untuk melindungi privacy dirinya — setiap kicauan tentunya akan menjadi konsumsi publik. Kicauan tweeps dapat dibaca oleh siapa saja, tanpa kecuali.

Karena itu, menyerang seseorang dengan update status bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah tindakan yang menggambarkan bahwa seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni. Apalagi bila kicauan SARA dilakukan pejabat Negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini dunia maya diramaikan dengan sebuah kicauan di twitter yang mencederai iklim positif perdamaian dan kebebasan beragama.

Melalui akun twitternya @dipoalam49 itu, Dipo Alam, yang menjadi pejabat Negara seolah tidak memiliki wawasan kebangsaan dengan kicauan tendensius dan SARA ketika menanggapi keberatan Romo Franz Magnis Suseno (FMS) atas rencana penghargaan kepada SBY oleh. Dipo Alam pun sewot. Alhasil, dua kicauan di twitter yang diupdate pada Selasa, 21 Mei 2013 mengindikasikan ketidakdewasaan berbangsa dan bernegara, “Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan.” Kicauanya.

Satu lagi kicauannya di twitter yang menyinggung prinsip toleransi di Indonesia, yakni “umaro, ulama, dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh non-muslim FMS”. Kalimat “dicerca oleh non-muslim” dalam kicauan Dipo, tentunya mengundang tanda tanya besar, pantaskah pejabat Negara diskriminatif?

Kasus yang dilakukan Dipo Alam, juru bicara presiden SBY, dengan menulis twit SARA via akun @dipoalam49 ketika menanggapi protes Romo Franz Magnis Suseno atas rencana pemberian anugrah World Statesman Award kepada SBY oleh lembaga Asing, Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berdiri di New York, Amerika Serikat.

Bagi Romo FMS, surat terbuka keberatan kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF), berdasarkan pada ketidakseriusan SBY selama 8,5 tahun masa kepemimpinannya membenahi hubungan antar dan intra umat beragama. Kasus bernuansa SARA seperti pengusiran, pengrusakan, dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan Muslim Syiah di Indonesia tidak diselesaikan secara serius.

Alasan ketidaksetujuan Romo Magnis, memang logis. Sebab menurut catatan Komnas HAM, kasus pelanggaran kebebasan beragama mengalami peningkatan pada 2012. Dari 541 pelanggaran kebebasan beragama, sekira 274 kasus terjadi tahun 2012. Bahkan, dalam sidang empat tahunan Evaluasi Periodic Universal dewan HAM PBB, pada bulan Juli 2012, Indonesia mendapat rapor merah sebagai Negara yang angka pelanggarannya tinggi.

Twit atau kicauan di twitter ialah representasi diri. Ketika seorang pejabat memutuskan membuat akun di twitter, sebetulnya harus siap bahwa apa yang dikicaukannya akan selalu menyita perhatian publik. Azas kehati-hatian berkicau mesti dipegang teguh sang pejabat. Sebab, apa saja yang dikicaukan akan berdampak secara sosial di kehidupan riil.

Ketika Dipo Alam berkicau seperti itu, akhirnya muncul penilaian bahwa seorang pejabat Negara lemah wawasannya tentang pluralitas yang tumbuh di Indonesia, sehingga lahir penilaian bahwa ia merupakan sosok manusia intoleran yang hanya memilah hubungan sosial kebangsaan menjadi “mayoritas-minoritas”.

Tak hanya kasus yang menimpa Dipo Alam, di negeri ini juga beberapa kasus perang kicauan (twit war) meramaikan jagad twitter. Dari mulai penetapan sebagai tersangka Farhat Abbas, karena melalui akun twitternya menyebut Ahok, wakil gubernur DKI Jakarta dengan sebutan rasial.

Kemudian, serangan frontal kicauan juga terjadi antara Marissa Haque kepada Joko Anwar, melalui twit yang kasar dan tak pantas dilakukan seorang publik figur. Twitter juga, sebagai media untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat telah menjadikan iklim hukum di Indonesia berubah. Atas nama pencemaran nama baik, misalnya, Misbakhum melaporkan akun twitter @benhan, karena telah menuduh dan mencercanya melalui situs microblog twitter.

Fenomena twit SARA dan perang kicauan atau twit war di dunia maya — meminjam istilah Prof Yasraf Amir Piliang — ialah wujud kekerasan dan kekejaman digital. Dalam konteks social media, dengan karakternya yang mudah digunakan setiap orang demikian mudah melakukan kekerasan bahasa (language violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence).

Di dalam buku berjudul Sebuah Dunia yang Menakutkan (2001), istilah “kekerasan” menurut Prof Yasraf, yakni “perlakuan dengan cara pemaksaan”, sehingga apa pun bentuk pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Oleh sebab itu, tidak hanya kekerasan fisik dengan senjata dalam memaknai “kekerasan”; di era yang lebih internet dan budaya teknologis ini, wujud kekerasan dapat berubah menjadi kekerasan non-fisik.

Kekerasan yang jauh lebih besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Sebab, ragam kekerasan dalam wujud kekerasan bahasa (language violence), kekerasan simbolik (simbolic violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence), semuanya dapat menghancurkan jiwa dan kepribadian seseorang.

Jadi jangan mentang-mentang twitter itu bebas, kita pun bebas berkicau tanpa panduan nilai, moralitas, dan etika sosial. Sebagai bangsa plural, sejatinya kita saling menghargai dan bijak menyikapi perbedaan. Termasuk bijak menggunakan media sosial, dengan status yang tidak menyerang seseorang. ***

Artikel ini dimuat di Rubrik @Jejaring HU Pikiran Rakyat Edisi Senin 27 Mei 2013

30 November 2018

Menimbang Visi Pemimpin

Menimbang Visi Pemimpin


Kendati menyisakan waktu lama sekitar setahun, pada pemilu 2019 nanti suasana pasti ramai dengan umbul-umbul, gambar, poster, dan brosur calon pemimpin negeri ini. Setiap partai politik yang ikut tentunya akan berkompetisi menawarkan sosok pemimpin yang pantas – dalam penilaian mereka – menahkodai negeri ini.  Dengan sisa waktu yang lama itu, tentu menambah keuntungan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih panjang dalam menawarkan visi dan gagasannya. Entah itu dengan “unjuk diri” di media massa ataupun sekadar safari ke pelosok-pelosok.

Namun, dari sekian kampanye itu adakah tersimpan ide kebijaksanaan yang mampu diimplementasikan dalam tataran aksional? Saya pikir, apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Selalu memaparkan visi meskipun nihil aksi ketika berhasil duduk di “singgasan kekuasaan”. Visi secara eksistensial diawali dari “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Namun, kemurnian ide kerap dikotori nafsu, ego, hasrat, kerakusan dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa lepas dari motif politis-kekuasaan. Visi seorang pemimpin haruslah luhung dan luhur demi kemajuan bangsa dan Negara.

Pendidikan, misalnya, sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa harus mendapatkan porsi utama agar bangsa ini sejahtera. Sebab, dari proses pendidikan inilah setiap manusia akan memiliki keterbukaan wawasan dan menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Bukankah dari instansi pendidikan banyak melahirkan sejumlah inovasi yang dapat mendongkrak aras ekonomi suatu bangsa? Bukankah dengan pendidikan juga, setiap warga dapat memanfaatkan akses pengetahuannya untuk kemajuan bangsa?

Coba kita telaah lebih dalam, di mana siswa-siswi SMK mampu merakit mobil Esemka yang dimulai dari ruang pendidikan. Coba juga kita saksikan bagaimana siswa SMP mampu berinovasi di bidang teknologi informasi. Tepat kiranya, apabila para peserta pemilu 2019 jauh-jauh hari menjadikan negeri ini sebagai ajang mewujudkan visi ke tataran praktis bukan hanya saat kampanye saja. Dunia pendidikan haruslah diprioritaskan para pemimpin di negeri ini, karena dari aktivitas belajar seorang warga mampu mengoptimalkan kemampuan, skill, dan potensinya hingga mewujud menjadi karya nyata.

Visi dan seorang pemimpin laiknya dua sisi mata uang tak terpisahkan. Tanpa visi, pemimpin tak sepantasnya mencalonkan diri. Tanpa kesiapan seorang individu menjadi seorang pemimpin, sebaik apa pun visi tidak akan berarti apa-apa untuk kemajuan bangsa. Visi kebaikan untuk negeri tidak layak diusung ketika dirancang berdasarkan ego kekuasaan, karena dapat menciptakan eksploitasi destruktif dan berlebihan atas bangsa, Negara, dan sumber daya alam. Visi juga saya pikir, mirip dengan gagasan seorang Indonesianis, Benedict Anderson, yakni menghidupkan komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas demi kesejahteraan rakyat.

Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju akan terwujud. Empati yang pasti hadir di dalam setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Karena itulah, siapa pun pemimpin kita yang hendak maju pada pemilu 2014, harus mengingat, bahwa kurva kemajuan Indonesia, berdasarkan data Badan Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung menurun (2011).

Peringkat IPM Indonesia berada di urutan 124, padahal pada 2010 Indonesia ada di peringkat 108. Ini mengindikasikan ada yang tak beres dalam mental pemimpin negeri ini. Praktik korupsi seolah mewabah tanpa henti dari Pusat ke daerah-daerah. Inilah bukti ketidakmurnian visi pengabdian mereka telah bergeser 180 derajat dikarenakan jebak dan rayu nafsu-keserakahan, hingga melahirkan “borok” menakutkan di negeri ini. 

Sejatinya, kita terus-menerus memelihara “semangat murni” untuk kemajuan Indonesia. Kalau zaman pra-kemerdekaan ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat herois “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”. Visi keadilan tersebut merupakan hikmah kebijaksanaan yang mesti tertanam kokoh dan kuat hingga membentuk karakter seorang pemimpin bijaksana. Kepentingan nasional bagi seorang pemimpin bijaksana merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Pemimpin bijaksana dan visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.

Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang sekadar memenuhi imajinasi warga. Sesuai dengan doktrin Islam, “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Karena itu, sebagai seorang warga-negara, saya mengharapkan pada pemilu 2019 nanti lahir seorang pemimpin yang mampu menyelaraskan visinya ke dalam program-program yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs). Sebab, program semacam ini, merupakan bagian dari keseriusan seorang pemimpin merancang visi dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan Negara. MDGs merupakan kesepakatan bersama dari sekitar 189 pemimpin dunia, dalam memajukan Negara yang dipimpinnya.

Dengan begitu, visi-visi yang membumi tersebut dapat memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memulihkan lingkungan. Semoga pada 2019 nanti lahir seorang pemimpin visioner yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terencana. Bukan pemimpin yang pintar menebar pesona saja! Wallhua’lam

29 November 2018

Mari lawan korupsi

Mari lawan korupsi

Kejahatan terus melingkari tubuh Indonesia. Kini, kita sedang diramaikan dengan isu penggelapan uang pajak. Gayus...hanya permukaan. Banyak Gayus yang lain di negeri ini. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mesti turut mengusut penyakit akut agar ke depan bangsa tidak disengkaruti dehumanisasi. Bisakah bangsa ini keluar dari jerat kebiasaan-aktus korup. Kalau duit segede itu bisa dimasukkan ke kantong pribadi, apakah kepercayaan rakyat harus tetap ada pada dinas perpajakan?

Jangan-jangan bagi warga yang taat membayar pajak akan lahir ketidakpercayaan. Sebab, uang pajak larinya tidak jelas. Apakah untuk kepentingan pembangunan bangsa ataukah hanya dapat dinikmati segelintir orang.

Saya jadi sedikit ragu. persoalan korupsi adalah persoalan adat yang telah berhasil diwariskan kaum kolonial asing pada zaman dulu. Bukankah, penjajah Belanda memberika kemerdekaan kepada kita juga meninggalkan utang negara, akibat mereka keranjingan dengan laku korup?

sebagai warga negara. rakyat biasa. pengangguran yang tak punya harapan. Tak heran apabila mereka banyak yang meluapkan kekecewaan atas kebobrokan para pejabat bangsa dengan lari pada hal-hal anarkis. Entah itu demo. Tawuran. Bahkan, sampai tindak teror...itu semua diinisiasi oleh meruaknya laku korup. Senang bagi sendiri...susah bagi orang banyk...itulah kenapa korupsi "haram hukumnya menurut agama apa pun."

Mari kita lawan laku korup!
Seandainya Barack Obama Dinaturalisasi

Seandainya Barack Obama Dinaturalisasi

Hmm, suara ngebas khas Barack Obama ketika berpidato memang membuat saya kesem-sem. Tak hanya itu setelah 500 lebih hari dirinya memimpin negeri Super Power, tak lantas membuatnya terlihat gembuk dan gembrot. Ia terlihat masih selincah ketika dirinya berorasi memukau para pendukungnya saat Pemilihan Presiden.  Saya melihat Barack Obama seperti warga Indonesia, yang kebetulan — entah satu keturunan — memang mirip dengan wajah sang presiden AS itu. Apalagi ketika dirinya sangat murah senyum dengan mengumbar lambaian tangan disertai pengucapan “Assalamualaikum” kepada rakyat Indonesia.

Saya menjadi sangat bersemangat seandainya Barack Obama dinaturalisasi. Ini seandainya lho. Bukan sungguhan. Kalau memang betul bahwa alasan untuk melakukan naturalisasi dalam sepak bola berkaitan dengan prestasi. Sebagai seorang pemimpin yang pernah menjadi warga Indonesia. Pernah menyukai Nasi goreng seperti saya. Dia juga menyukai Bakso seperti halnya isteri saya. Bahkan, emping dan rambutan juga merupakan makanan pavorit saya. Tetapi kualitas kepemimpinannya tak usah diragukan. Dia adalah satu dari Presiden AS yang ramah, plural, popular, bahkan membela warga negaranya dari ancaman bahaya. Seperti asuransi kesehatan buat warga miskin. Tetapi, entah kenapa kini Barack Obama dapat bergandengan dengan orang seganteng SBY. Indonesia dua hari ini disorot media dari berbagai penjuru dunia.

Saya sering mendengarkan pidato Barack Obama via Youtube. Di situ video social network tersebut pasti Anda akan memperoleh sebanyak-banyaknya pidato Obama. Sampai-sampai saya bisa menirukan suara yang keluar dari tenggorokan Obama. Sayangnya, meskipun bahasa Inggris Obama terdengar jelas dan mudah; saya tak bisa mengucapkannya kembali. Karena pidato seorang presiden tidak seperti album rekaman atau lagu-lagu yang mudah diingat karena berulang-ulang diucapkan.

Dengan realitas bahwa (maaf) kotoran Obama pernah menghiasi wilayah Menteng. Air seninya juga pasti telah membuat tanah di sekitar rumahnya menjadi subur. Ia juga pernah luka sebagian tubuhnya akibat bermain dengan teman-temannya. Ia — meskipun saya tak sempat bertatap wajah — adalah idola saya. Dan, seandainya dia bisa dinaturalisasi untuk memimpin negeri ini; hehe saya adalah orang pertama yang mendukungnya. Biar pun saya diklaim “kafir” oleh muslim fundamentalis, oleh aktivis kiri dan oleh kaum “berjenggot” mana pun. yang jelas, saya mengidolakan satu sisi dari sang presiden AS ini.

Apakah yang diidolakan saya? SENYUMANNYA ITU BRADER!!!!!!!!!!!!!!! Maka tak salah apabila Michelle terus setia menemaninya. Di India, Barack Obama dan istrinya menari tarian India. Di sini, karena sedang terjadi bencana atau ada kesibukan lain, Obama hanya satu hari dua hari saja menghirup udara Jakarta yang tak seindah dahulu. Kalau mau main lumpur-lumpuran seperti dulu, mungkin harus agak lebih lama, ya, kangjeng Obama tinggal disini. Syukur-syukur dirinya betah dan mau dinaturalisasi. Ah…harapan naif saya pikir. Tapi tak apa-apa, yang jelas saya akan bersaing dengan kompasianer yang masih mengelu-ngelukan SBY dan kroni-kroninya.

Tulisan ini hanya seandainya. Seandainya kepolitikan Indonesia mengakui “naturalisasi politikus” untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau pemimpin dari bangsa sendiri tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tak ada salahnya kalau kita mengimpor politisi yang berkualitas dari luar negeri. Nanti, anggota DPR, MPR, Menteri, Wakil dan Presiden, keren kan, kalau terdapat politikus asing. Ah, dasar kau ini…seperti dalam sepakbola saja. Hahaha

8 February 2018

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

KEMAJUAN sebuah wilayah atau daerah terletak pada tersedianya sumber daya insani yang berkualitas dan menjunjung tinggi moralitas-etika dalam menelurkan kebijakan. Karena itulah, arah pembangunan mesti dibarengi dengan eksistensi masyarakat berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai religiusitas. Kita tahu bahwa persoalan yang melilit bangsa ini; baik di ranah politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kinerja birokrat berangkat dari minimnya kesadaran moral.

Apabila ditinjau dari sumber daya alam, Provinsi Jawa Barat dipenuhi potensi kekayaan luar biasa dan dahsyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensi alam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kita tidak memiliki karakter kerakyatan yang kuat dan kokoh. Ini terlihat dari pembangunan yang ditelorkan pemerintah belum pro-rakyat, sebab masih diinisiasi kepentingan sektoral yang bersifat pribadi dan kelompok. Jangan heran kalau pembangunan lebih bertumpu pada penyediaan infrastruktur yang menggerus alam sekitar, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut; dimana gunung dibiarkan rusak oleh ulah pengusaha. Dan, pemerintah malah membiarkannya!

Maka, prestasi human index development di setiap daerah pun menggambarkan kesenjangan secara massif. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya kualitas manusia Indonesia. Minimnya keteladan birokrat juga seakan menjadi akar penyebab kehilangan publik figur (lost figure) sehingga banyak generasi muda yang tidak mengoptimalkan potensi diri, malah terjebak pada anarkisme diri, yang mengakibatkan lahirnya aksi chaos dalam kesehariannya.

Ada beberapa karakteristik keteladanan, sebagai salah satu bentuk upaya membangun karakter bangsa. Islam, sebagai Agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, sejatinya berperan-serta merumuskan pembebasan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketiadaan tokoh yang patut diteladani. Pada posisi demikian, kerjasama birokrasi pemerintah dengan lembaga dakwah serta instansi lembaga pendidikan tinggi Islam mesti dibangun agar terselenggara proses karakterisasi bangsa religius, kompeten, dan berkualitas.

Nurcholis Majdid (2010) mengatakan, salah satu segi kelebihan Islam, ialah terletak pada keuniversalan nilai yang dikandungnya dalam kehidupan manusia di jagad raya. Seraya mengutip ayat Al-Quran, Cak Nur, melegitimasi hal ini dengan Surah Saba (34) ayat 28 sbb: “Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan dan pembawa ancaman”. Kemudian, ia juga mengutip surah al-Anbiya (21) ayat 107, sbb: “Tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya kesadaran sangat umum di kalangan umat Islam, bahwa ajaran Islam mengandung universalitas yang patut menjadi bahan renungan, landasan pembebasan, dan sumber penyelesaian persoalan yang melilit umat manusia sampai akhir zaman. Kesadaran pentingnya nilai etika yang diambil dari semangat keagamaan dalam konteks kebangsaan, memegang peran penting guna menciptakan kualitas imani, akhlaqi, dan aqli warga-bangsa. Kesadaran eksistensial seperti ini salah satunya yang dapat menggiring kesadaran warga menanggalkan kesadaran material.

Dengan demikian, kesadaran ini dapat menuntun seorang warga Negara, baik pejabat maupun birokrat mengejawantahkan prinsip keadilan (al-adalah) dalam kehidupan praksis. Allah Swt., berfirman sbb: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah neraca keadilan itu dengan seksama, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Al-Rahman [55]: 7-9).

Pesan ilahi di atas, mengindikasikan religiusitas harus menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga menempatkan akal-pikiran pada koridor keadilan untuk umat manusia. Menjalankan keadilan dapat menempatkan kerja sebagai manifestasi cinta terhadap sesama. Sebab, manusia pada dasarnya merupakan makhluk super bajik, apabila radar hatinya dihidupkan secara optimal.

Kita sejatinya mendukung lahirnya manusia-manusia yang menempatkan keadilan sebagai misi hidup, dengan mengoptimalkan keyakinan ukhrawi, hingga mengejawantahkan aktus bermanfaat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin). Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan hayat al-dunya dan akhirat. Ketika seorang manusia mampu menyadari fungsi dirinya untuk menerapkan ajaran kemanfaatan kepada sesama, hal itu mengindikasikan kehidupan rendah (hayat al-dunya) menjadi jalan mulus untuk menuju puncak kehidupan sempurna.

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kerja politik setiap parpol -- baik nasionalis maupun Islam -- sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. Wallahua’lam


Filosofi Bergerak Bersama untuk Rakyat

Filosofi Bergerak Bersama untuk Rakyat

KITA dilahirkan untuk mewujudkan filosofi hidup selalu bergerak demi perubahan. Kalimat “harus bekerja keras”, yang menjadi visi kerakyatan Pak Jokowi, tentunya mengokohkan rasa bangga dan menguatkan optimisme rakyat untuk tidak tunduk pada keadaan. Optimisme pun menjadi sebuah jalan menciptakan perubahan dalam hidup. Betul, bahwa untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, kita harus bekerja keras dan bergerak bersama.

Filosofi bergerak, ialah filosofi kerja keras, dimana seluruh aspek dalam diri kita: kognitif, emotif, dan psikomotorik bergerak demi menciptakan Indonesia baru yang hebat. Artinya, semangat kebersamaan, potensi, kreativitas, dan mental kerja kita, harus digunakan untuk menciptakan perubahan positif bagi bangsa dan negara.

Bergerak bersama, dalam konteks kenegaraan, merupakan seni berpolitik yang luhur, karena kesadaran yang tertanam dalam diri kita bukan kesadaran egoistis; tetapi kesadaran ekologis. Kesadaran ini selalu menuntut kita mengoptimalkan setiap sendi potensi dalam diri untuk memberikan sebuah transformasi sosial bagi rakyat dan lingkungan sekitar.

Apalagi dalam konteks keindonesian, tepat rasanya bila Pak Jokowi membahas ikhwal pentingnya bekerja dan bergerak bersama. Bekerja keras, tanpa ditopang dengan kebersamaan, hal ini akan menyebabkan inefisiensi program dan kebijakan yang nanti dikeluarkan pemerintah. Pak Jokowi sadar bahwa kemajuan bangsa terletak di pundaknya, menteri-menterinya dan rakyat Indonesia. Karena itu, ia menyampaikan “kita perlu bergerak bersama.”

Hellmut Wilhelm, salah satu penafsir I Ching dari Barat, mengatakan, “Keadaan diam (nonaksi) yang mutlak merupakan suatu abstraksi yang tak bisa dipahami oleh orang-orang China.” Ini logis karena di dalam filsafat I Ching, sebagai kearifan tua bangsa China, aktivitas (gerak) merupakan aspek esensial dari alam semesta. Betapa tidak, dengan gerakan dan aktivitas yang tidak pernah berhenti, alam semesta sibuk secara terus menerus.

Bergerak ialah ciri dari hasrat dan jiwa anak-anak muda. Dengan selalu bergerak, tukang becak akan dapat mengubah kehidupannya. Dengan bergerak juga, kita dapat menikmati tari jaipongan yang menggairahkan hasrat estetika berkesenian. Bergerak ialah nama lain dari bekerja. Bergerak bersama, posisinya sinonim dengan gerakan dalam shalat yang selalu dinamis, teratur, indah, dan menciptakan semangat hidup.

Akhirul kalam, Pritjof Capra, dalam buku Titik Balik Peradaban (2004), mengatakan, istirahat dan diam (nonaksi) hampir tiada dalam kamus filsafat hidup orang-orang China. Tak heran, jika kini secara ekonomi negeri tirai bambu itu, merupakan sebuah negara maju. Sebab, anak-anak muda dan orangtuanya tidak pernah berhenti bergerak bersama; bekerja keras melakukan sebuah inovasi sehingga produk elektronik China membanjiri negeri kita. ***

7 February 2018

Betulkah, Kang Emil Pemimpin Suami Bahagia? Silakan Dicek

Betulkah, Kang Emil Pemimpin Suami Bahagia? Silakan Dicek

TAHUKAH kamu bahwa suami bahagia itu selalu tegar; bukan “teu gaduh rarasaan” dan sabar; bukan “sagala bareuh” karena banyak dahar? Nah, dengan ketegaran dan kesabaran, tentunya suasana hati akan senyaman embusan angin di pantai; bahkan lebih nyaman ketimbang angin sepoi-sepoi di kebun awi, yang dibawahnya mengalir sungai Cimanuk. Dalam bahasa lain, nih, ketegaran dan kesabaran itu berpulangnya kepada hati sanubari seseorang. 

Jadi, sumber utama kita disebut suami bahagia ialah saat hati merasakan nyaman seperti sedang “moyan” untuk “moe tonggong” pada pagi hari. Hatinya tidak merasakan beban berat meskipun sedang ditimpakan beban masalah oleh Allah. Hatinya selalu menjadi surga yang menyejukkan hati, sementara sikap dan tindakannya selalu menuju kebaikan yang diridhai-Nya.

Soal hati sebagai sumber kebahagiaan ini, Syeikh Ibn Taimiyah berujar, “Jannati Huna (fi Qalbi)” – surgaku letaknya disini (di dalam hatiku). Surga ialah kebahagiaan itu sendiri.  

Karena itu, agar kita menjadi suami yang berbahagia, agar hati menjadi surga yang menentramkan; pilihlah calon pemimpin yang bisa menanam kebahagiaan di dalam diri. Pemimpin yang tak hanya mengetahui potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) saja; tetapi mampu mengelola SDA dan SDM di wilayah kepemimpinannya dengan ragam inovasi, kreativitas, dan produkitivitas yang sustainable.

Mengapa demikian, Bro?

Karena sebagai seorang suami, kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri tercinta, dan washilahnya hal ini bisa diwujudkan oleh pemimpin yang punya “sense of charity” terhadap suami-suami baper dan galau karena sulit mencari nafkah. Inget deh, selain hati yang lapang, salah satu tanda kebahagiaan itu, yakni terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarganya. Maka, pilihlah pemimpin yang mampu meningkatkan iklim ekonomi di daerahmu, sehingga mencari rezeki pun jadi lancar bablas angine.  

Kang Irfan Amalee dalam buku barunya, Islam Itu Ramah, Bukan Marah (Nourabook, 2017) menulis, Jika memilih seorang calon (pemimpin), pastikan kamu memilihnya karena kapabilitas dan kualitas kebaikannya, bukan karena hasutan informasi miring tentang calon pemimpin.

Dan, saya mendukung Ridwan Kamil alias beken disebut kang Emil, sebagai pemimpin yang dapat meningkatkan kebahagiaan sebagai seorang suami, karena yakin seratus persen saat kang Emil, memimpin Jawa Barat, akan banyak program inovatif, kreatif, dan produktif dalam memajukan sektor ekonomi. Kalau nggak salah, dalam buku Mengubah Dunia Bareng-Bareng (Kaifa, 2014), kang Emil mematok filosofi kesuksesan dengan konsep udunan. Dia mengatakan bahwa untuk menciptakan perubahan ke arah baik dan berkualitas, kita harus bergotong royong saling udunan, karena hidup yang indah dan berbahagia itu harus dibagikan kepada orang banyak.

Hebatnya lagi, sejak memimpin Kota Bandung, kang Emil berhasil meningkatkan indeks kebahagiaan Kota Bandung, dari 70,60 persen pada 2015, menjadi 80,2 persen pada 2017. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, 10) kondisi keamanan.

Jadi, teu salah, nyak, mun urang ngajagokeun Kang Emil dalam Pilgub 2018; meskipun banyak ditolak oleh partai politik?  

5 February 2017

Sedekah Politis Tirjem

Sedekah Politis Tirjem

Mang Tirjem sekarang aktif di salah satu partai terbesar negeri ini. Saat pemilihan kampanye yang lalu, dia girangnya minta ampun. Sebab, seminggu sebelum pencoblosan ia ketiban rezeki berlimpah. Pasalnya, suara Mang Tirjem sangat menentukan. Sudah beberapa hari ini juga, dia berada di luar pulau Jawa untuk memilih ketua partainya. Kadung saja, politikus tingkat daerah itu gembira tak berkepalang. Pergi-pulang ke luar Jawa diongkosi partai. Kabarnya, mang Tirjem sampai berdetak-detak jantungnya hendak meledak. Saking, merasa sebagai manusia karena suaranya dihargai 500 juta.

Saya tersenyum nyinyir. Disamping iri dengan nasib mang Tirjem, merasa bahwa suara saya tidak sejelek mang Tirjem. Tapi kenapa, ketika bersuara bukan 500 juta yang didapat?
Seperti korban lumpur Lapindo. Suara mereka tidak seseksi dan semenarik Tirjem yang sekarang sedang menghitung duit di kamar hotel bintang lima. Ya, boleh kau bilang hidup penuh “gizi” memang mengasyikkan. Duit yang kau punya, tentunya bisa dibelikan untuk panganan bergizi. Apalagi dalam beberapa hari, kau mendapatkannya hanya dengan menjual suara. Memilih siapa di antara siapa yang berani membayar suara Tirjem melebih 500 juta.

Kadang saya juga meringis kesakitan. Merasakan derita beban rakyat Indonesia. Karena saya sudah memproklamirkan diri menjadi rakyat, tentunya sudah masak asam garam menjadi rakyat sengsara. Dan, kesengsaraan ini kalau tak dibarengi bekal jiwa setangguh Himalaya, tentunya pisau dapur di mejamu bakal menusuk rongga dada. Membelah jiwa yang kecewa dengan laku bapak bangsa yang mengkhianati anak seribu bangsa ini, rakyat Indonesia. Koran Tempo, Pikiran Rakyat, dan Republika hari Rabu kemarin (07/10) mengangkat berita tentang sedekah politiknya para pemegang kemajuan bangsa. Pemilihan ketua partai politik Tirjem yang meriah. Bahkan, dikabarkan perlombaan golf juga menjadi ajang mendapatkan Mercedes Benz.

Ayah saya, yang dulu bersahabat dengan Mang Tirjem di alam kubur pasti menangis. Betapa partai politik yang diperjuangkannya dulu menjadi ajang pasar untuk mendagangkan suara.
Namun, Tirjem berkata lain. “Ah…, seandainya ayahmu masih hidup, dia pasti memperoleh bagian yang lebih besar daripada saya.” Saya hanya tersungging. Sesekali menelan ludah. Dana kebanyakan menyindir sinis teman ayah saya itu.

“Heran saya, Mang, partai politik kok lebih kaya dari negara? Bahkan menyaingi sebuah kedigdayaan bangsa. Saya mendukung partai politik ini (…..?) berada di wilayah oposisi.” Jawab saya singkat sambil meremas baju.

“Nggak penting itu. Yang jelas, sekarang harga tanah di kampungmu berapa per meter ya?? Ini ada sedekah dari ketua terpilih, lumayan lah, bisa membeli kampungmu.”

“Sialan!!! Emang politikus negeri ini sudah seperti si Tirjem semua?” bisikku sambil mematikan akun facebook.

14 November 2010

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Belajarlah Pada Induk Ayam Wahai Koruptor!

Siang itu terik matahari menyengat kulitku yang tak seputih dan sehalus Luna Maya. Jalanan yang agak becek membuat saya agak menyingsingkan celana jeans belel ke betis, yang semirip betis Diego Armando Maradona. Kekar, berotot, dan padat berisi laiknya olahragawan. Di depan saya terlihat Mang Adang sedang memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Saya pun terus berjalan melewati pekarangan rumah Mang Adang yang dikerubuti sekelompok Ayam itu. Tak jauh dari kerumunan mereka, sekitar setengah meter, berkumpul induk ayam sedang mengasuh putera-puterinya yang dia cintai dan sayangi.

“Assalamu’alaikum, nuju maraban hayam yeuh?” Itu saya yang bertanya basa-basi kepada Mang Adang. 

13 November 2010

Slilit Koruptor

Slilit Koruptor

Saya mencoba meresapi salah satu esay yang ditulis Cak Nun dalam buku berjudul: “Slilit sang Kyai”. Merinding, takut, ngeri, dan lahirlah kesadaran purba bahwa hidup tak seharusnya menjadi budak harta. Slilit, adalah sisa-sisa makanan yang masih menyempil di setiap sudut gigi kita.

5 July 2010

Ragamnya Baju Politik Kompasianer

Ragamnya Baju Politik Kompasianer

Baju atau lengkapnya pakaian [celana dalam, kaos oblong, baju, dan celana] di dunia ini sangatlah beragam. Dari segi harga, ada yang mahal; bahkan ada yang murah. Seorang tetangga kosan saya, malah mendapatkan baju dengan cuma-cuma. Itu dari segi harga dan tak berharga. Kemudian dari segi warna, ada yang biru, merah, kuning, hijau, hitam-putih, dan warna-warna lainnya. Pun yang terjadi di rumah sehat kompasiana ini. Setiap kompasianer, tentunya memiliki baju yang berbeda-beda.

2 July 2010

Football Wisdom; POLRI Harus Berguru pada Sepakbola

Football Wisdom; POLRI Harus Berguru pada Sepakbola

Sepak bola bukan hanya perkara menang-kalah. Bukan tertumpu pada skill dahsyat salah satu pemain bintang. Selain semangat kolektivitas-kebersamaan, sepakbola sarat dengan kearifan hidup. Bagi manusia reflektis permainan dua kesebelasan di lapangan hijau, tentunya bakal menghadirkan makna hidup (meaning of life) yang berharga.

10 June 2010

Nulis Tentang Pejabat? Ogah Ah!!!!

Nulis Tentang Pejabat? Ogah Ah!!!!

Bukannya saya tak bisa menulis tentang SBY, Boediono, Sri Mulyani, Bu Ani, Hatta Radjassa, dan pejabat Negara lainnya. Bukan pula saya tak sanggup mengeksplorasi pribadi mereka pada kompasianer. Alasannya…kenapa saya tidak pernah menulis tentang pejabat…karena saya anti dengan gaya hidup ngelit. Saya tak biasa tidur di hotel. Tak biasa sarapan susu dan roti. Kalau pun dipaksakan tubuh saya bisa kemasukan angin, dan pasti maunya keluar-masuk WC. Maksudnya…untuk ee..!

8 February 2010

Hukum Bisanya Menjerat Anak-Anak

Hukum Bisanya Menjerat Anak-Anak


Negara tanpa sebuah hukum, akan berubah menjadi ruang interaksi dipenuhi ketakteraturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa masyarakat demokratis memerlukan sebuah perangkat hukum (UU, pengadilan, jaksa, hakim, dll).

Masyarakat taat hukum, bagi saya, amatlah diperlukan kehadirannya dalam sebuah Negara-bangsa (nation-state). Pun begitu dengan “masyarakat penentang hukum”, masih sama; bagi saya sangat diperlukan juga. Masyarakat kedua ini, terbelah menjadi dua pranata keberbangsaan, yakni “penentang intelektual” dan “penentang praktikal”.

9 November 2009

KPK dan Semangat Antikorupsi

KPK dan Semangat Antikorupsi

KPK di dadaku/KPK kebanggaanku/Ku yakin kebenaran pasti menang/Kobarkan semangatmu/Tunjukkan kebersihanmu/Ku yakin kebenaran pasti menang.
(syair lagu “KPK di Dadaku”)

TULISAN ini diinspirasi lagu berjudul “KPK di Dadaku” yang dibuat sejumlah artis peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan musisi seperti Bino, Cholil, Once, dan Fariz RM bersama komunitas Cicak (Cinta Indonesia Cintai KPK). Di tengah bermunculan lagu bertemakan KPK, lagu “KPK di Dadaku” ini ikut menyalakan spirit gerakan antikorupsi di Indonesia. Musisi Kadri dan Jimmo dari grup musik indie Kadrie Jimmo and Prinzes of Rhythm malaham menggebrak dengan meluncurkannya dalam bentuk ringtones.

Jumlah dukungan di dunia cyber melalui Facebook terhadap KPK melebihi angka setengah juta facebookers. Malahan dukungan berbagai komunitas blogger, organisasi mahasiswa, ormas, LSM antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat di berbagai kota kian merebak. Ini mengindikasikan warga Indonesia masih memiliki spirit antikorupsi di dalam dirinya. Pertanyaannya, akankah perseteruan KPK-Kepolisian mematikan spirit antikorupsi di dalam diri generasi mendatang? Siapakah yang memenangi perseteruan ini? Si “cicak” ataukah si “buaya”?

“Cicak vs buaya”

Istilah “cicak vs buaya” digunakan media guna menggambarkan gesekan antara lembaga KPK dan Kepolisian RI. Istilah “cicak vs buaya” muncul dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal Susno Duadji saat dimintai komentar oleh wartawan terkait KPK yang hendak mengusut kasus Bank Century tapi terbentur langkah kepolisian yang melakukan hal sama.

Entah apa alasannya, menggambarkan perseteruan KPK-Kepolisian dengan sebutan “cicak vs buaya”. Yang pasti, saya ingat dalam bahasa Sunda “cakcak bodas” digunakan untuk menyebut orang yang mencuri pembicaraan dan menyampaikannya pada pihak tertentu. Kalau ibu-ibu sedang menggunjing seorang tetangga, misalnya, tentu saja akan berujar, “Ssst…ulah tarik-tarik teuing bisi aya cakcak bodas!”

Penjelasan menarik soal kategorisasi simbolik berupa “cicak” untuk mengistilahkan KPK dilontarkan Arswendo, ketika menjadi pembicara pada acara Democrazy di sebuah stasisun TV Swasta beberapa hari lalu. Waktu itu kurang lebih dia bilang, “kalau benar KPK dianalogikan dengan cicak. Maka, lihatlah cicak yang tertangkap. Ketika cicak itu tertangkap, ia akan meninggalkan ekor. Tahukah Anda, yang menggeliat-geliat kuat itu bukan tubuh sang cicak, melainkan ekor yang sudah putus?”

Artinya, kasus penangkapan wakil ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Hamzah M. Chandra tidak lantas akan menyingkirkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Semangat antikorupsi di Indonesia tidak lantas padam dan tenggelam. Pendidikan antikorupsi kepada generasi muda bangsa ini mesti terus berjalan secara sistematik, terencana dan terarah. Relakah KPK dianalogikan dengan cicak? Saya harap KPK tidak akan rela disebut cicak, kalau tahu bahwa “cakcak bodas” dalam bahasa Sunda kerap diartikan sebagai pengadu domba.

Biarlah bahasa berfungsi seperti biasa. Tapi lagi-lagi, penggunaan bahasa tergantung selera subjektif si penutur atau penulis, karena setiap manusia – meminjam istilah Nietzche – memiliki kekuasaan penuh berkehendak (the will of power). Seperti yang terjadi pada kata “cicak” yang berkembang di berbagai media nasional maupun lokal. Cicak di Indonesia bukan salah satu hewan reptil yang kecil, pandai merayap, dan menyergap nyamuk. Tapi cicak di negeri kita adalah singkatan dari “Cinta Indonesia Cintai KPK”. Ingat, KPK bukan cicak. KPK adalah KPK!

Imbas perseteruan

Perseteruan KPK-Kepolisian tentunya akan berimbas pada sektor ekonomi khususnya di dunia usaha. Kasus ini akan mengakibatkan penurunan angka investasi karena faktor ketidakamanan di negeri Indonesia dari laku korup beberapa pihak pejabat negara. Pemilik modal memerlukan kepastian hukum atas pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga berani berinvestasi di negeri ini. Kalau saja perseteruan ini berlanjut, investor akan memahami berinvestasi di Indonesia memerlukan kedekatan dengan penguasa negara.

Kita tidak mengharapkan peringkat Indonesia sebagai negara yang menjamin kemudahan usaha menjadi anjlok. Padahal September lalu survey Doing Business 2010, yang diumumkan International Finance Corporation, peringkat Indonesia naik ke urutan 122 dari 128 pada tahun sebelumnya dari 183 negara yang disurvey. Oleh karena itu perlu kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik antar lembaga negara ini agar pencapaian di bidang ekonomi dapat tetap terjaga pada masa mendatang.

Pada 2008 yang lalu, seperti di tulis dalam “Tajuk Rencana” (Pikiran Rakyat, 4/11), menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Indonesia mencatat hasil positif dalam menarik investasi. Sejak Januari hingga November 2008 realisasi penanaman modal mencapai 16,08 miliar dollar AS termasuk 14,2 miliar dollar AS penanam modal asing. Prestasi ini adalah sebuah nilai investasi terbesar di Indonesia sejak 1990-an.

Kasus buram yang menimpa penegakan hukum di negeri ini disinyalir akan berpengaruh pada mendungnya dunia perekonomian ketika tidak cepat diselsaikan. Para penanam modal sangat memerlukan kejelasan dan komitment pemerintah SBY-Boediono dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia yang bertengger sebagai negeri terkorup. Rekaman Anggodo seakan membuat kita sadar hukum di Indonesia memiliki filosofi, “Nggak ada uang, hukum menendang. Ada uang, hukum berubah jadi penyayang.”

Berarti, produk hukum di negeri kita, hanya berpihak kepada orang dekat, berduit, dan memiliki relasi pada setiap lembaga kenegaraan dan para pejabatnya. Akhirul kalam, mari kita gelorakan gerakan antikorupsi dan baca kembali syair yang dikutip dari lagu berjudul, “KPK di Dadaku”. KPK di dadaku/KPK kebanggaanku/Ku yakin kebenaran pasti menang/Kobarkan semangatmu/Tunjukkan kebersihanmu/Ku yakin kebenaran pasti menang. Sekian!

29 October 2009

Memantik Semangat Kaum Muda

Memantik Semangat Kaum Muda

MENANGKAP semangat ikrar Sumpah Pemuda 1928 adalah jalan awal memantik kesadaran atas peran kalangan muda bangsa ini. Secara historik, 28 Oktober adalah tonggak awal lahirnya kesadaran berindonesia. Perbedaan suku, bahasa, agama, dan keyakinan tak menghalangi kaum muda mengikrarkan sumpah pemuda 1928. sudah semestinya kalangan muda bangsa ini menggalang kekuatan hingga dapat memperkokoh NKRI. Jadi, peringatan Sumpah Pemuda, tidak pantas apabila mewujud dalam bentuk aktivitas nihil refleksi.

Generasi muda mesti optimis menanggulangi pelbagai soal yang menjajah, mengimpit dan menghalangi laju sejarah bangsa ini. Sebab, dengan Sumpah Pemuda itulah generasi muda bisa meminggirkan “sekat-sekat kepentingan” hingga dengan gagah bersumpah demi kebebasan dan kemerdekaan bersama. Di tengah kondisi bangsa yang rawan krisis ini, kehadiran kaum muda yang berpegang pada tata moral ialah kemutlakan. Mereka harus mampu mengejawantahkan moral courage (keberanian moral) dan Clear concept (konsep yang jelas) dalam bentuk praksis.

Bagi mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat, diperlukan konsistensi kebijakan, prorakyat, dan memiliki visi jelas tentang nasib bangsa ke depan. Sebab, sistem kekuasaan yang terlepas dari bingkai moral cenderung merusak dan menghalalkan segala cara. Nafsu manusia untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan nyaris tanpa batas. Namun, tak hanya wilayah politik praktis yang menjadi keniscayaan menghadirkan peran generasi muda. Wilayah lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, agama, dan budaya juga mestinya mengikutsertakan kaum muda bangsa dalam mewujudkan Negara-bangsa yang kuat dan kokoh.

Kebebasan bersama

Cita-cita Sumpah Pemuda sebetulnya guna mewujudkan kemerdekaan sehingga bangsa ini menemukan kebebasan sejati. Juga, untuk menciptakan kemandirian ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang semenjak zaman penjajahan selalu ditunggangi kepentingan asing dengan pendekatan politik etis “adu domba” (devide et envira). Sekarang, saatnya kita memerangi musuh utama kemanusiaan, yakni kemiskinan, agar ikrar Sumpah Pemuda tidak lantas terkhianati. Sebab, harapan untuk menggeliatkan bangsa dari keterpurukan terletak pada mampu ataukah tidak kita menangkap semangat yang terkandung dalam ikrar itu.

Dalam bahasa lain, hari sumpah pemuda adalah medium penghantar lahirnya semangat baru untuk selalu berintegrasi. Tidak arif saya pikir jika kita masih terjebak pada logika relasi “lawan-kawan” ketika berkecimpung di dunia politik praktis. Sebab, kekikukkan laku dan budi semacam itu akan mengakibatkan tali-temali yang mengikat kerukunan bangsa cerai-berai. Sumpah pemuda adalah ikrar kesetiaan kaum muda, yang mesti menciptakan relasi harmonis ketika dipegang teguh dan diamalkan dalam hidup keseharian.

Kita boleh bangga karena ada kalangan muda di tubuh lembaga legislatif. Namun, kita jangan lantas melupakan kalangan muda yang terjun di bidang pemulihan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Tak sedikit kalangan muda bangsa ini, menorehkan prestasi di wilayah selain politik praktis. Di wilayah industri kreatif misalnya, banyak kaum muda yang menelurkan produk yang secara ekonomi sangat prospektif. Batik fractal yang dicipta tiga warga Indonesia dari Bandung, merupakan prestasi yang mesti diapresiasi pemerintah. Kreativitas kalangan muda, jangan lantas tidak tersentuh perhatian pemerintah. Sebab, generasi muda hari ini adalah pemimpin (di bidang masing-masing) pada masa mendatang.

Pertanyaannya, setelah bangsa ini merdeka dari penjajahan Belanda, lantas siapakah musuh bersama yang mesti diusir dari bumi tercinta ini? Adalah kemiskinan, pengangguran, laku politik amoral, konflik horizontal, dan ketakmandirian ekonomi bangsa, yang harus diusir kaum muda. Penjajahan yang mengerangkeng kebebasan bangsa, menuntut kesigapan pelbagai elemen bangsa yang tercerahkan (kaum muda). Sehingga mampu mengangkat harkat, martabat dan derajat wong cilik.

bernegara yang baik

Pada hari ini mestinya kita mengembara ke alam bawah sadar, memperkokoh rasa keindonesiaan kita, hingga bisa membenahi laku dengan membumikan prinsip hidup “bernegara yang baik”. Momentum sumpah pemuda kali ini tak semestinya dijadikan ajang penonjolan arogansi kedaerahan, kepentingan kelompok, dan egoisme politis yang mencerai-berai bangsa. Peringatan sumpah pemuda, harus dijadikan perantara mengepakkan sayap bangsa ini agar mampu terbang untuk menebarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Ketika ikrar sumpah pemuda dikumandangkan 81 tahun tahun silam, tidak serta merta tahun berikutnya bangsa ini bebas dari penjajahan. Kaum muda, berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mengeluarkan bangsa dari kooptasi kolonialis dan imperialis bangsa asing. Oleh karena itu, terus memacu diri mengeluarkan bangsa dari aneka penjajahan laten adalah keniscayaan. Perlawanan yang dilakukan juga mestinya menampakkan kearifan (hikmat) dan kebijaksanaan, sebagai tanda kita bangsa yang beradab, dengan cara memenuhi kesejahteraan rakyat.

Dalam novel bertajuk, Aku Pangeran Dipanegara (1967), dijelaskan bagaimana Pangeran Dipanegara alias Antawirya atau Syech Ngabdulrahim, seorang anak bangsa yang patriotis-religius melakukan perlawanan karena ia membenci segala bentuk penjajahan. Dia berusaha mempersatukan rakyat dalam sebuah kekuatan dahsyat untuk membuat jera kaum penjajah agar meninggalkan bumi pertiwi. Perlawanan pangeran Dipanegara – atau Diponegoro – terjadi karena sebagian tanah yang dapat memberi penghidupan warga dieskploitasi dan dimanifulasi oleh pihak penjajah waktu itu. Mereka bersatu dan bekerjasama melawan kesemena-menaan yang dilakukan penjajah sebagai modal kolektif yang berakar kuat dalam jiwa pejuang.

Akhirul kalam, sudah sepatutnya pada 28 Oktober kita bertekad, harus merdeka dari segala bentuk penjajahan eksploitatif, manifulatif, dan destruktif. Menghapus penjajahan yang dilakukan bangsa asing, bahkan oleh bangsa sendiri. Itulah seharusnya semangat yang terpateri dalam diri kaum muda, yang kini tengah sibuk bergelut dan bergulat di dunia politik praktis untuk melakukan perubahan bangsa lebih baik. Benarkah hak rakyat hanya dapat diperjuangkan dari kursi jabatan wakil rakyat? Wallahua’lam***

Penulis, Bergiat pada Institute for Religion and Future Analysis (Irfani), Aktivis Muda Muhammadiyah Jawa Barat.

24 October 2009

IMM Berkabungkah?

IMM Berkabungkah?


Bagi saya idealisme mahasiswa itu penting. Bangunannya mesti sekokoh tembok pertahanan. Sayang, kekokohannya kerap lapuk seiring guliran waktu. Tak heran jika mantan aktivis mahasiswa ketika kecipratan projek politik praktis berani menggadaikan idealismenya. Tak hanya kader HMI, PMII, KAMMI, dan organisasi mahasiswa Islam lainnya; IMM pun tak bisa lepas dari tarik-ulur kepentingan politikus. Demi mencapai “keberkahan” material dan karir, pada pemilu bulan lalu ada banyak mantan aktivis mahasiswa yang menjual kantong suara demi kepentingan pribadi. Saya tidak akan membuka kartu. Biarkan saja saya, dia dan Tuhan yang mengetahuinya.

Irikah saya? Ooo..saya tidak iri. Melainkan ada setitik kekhawatiran yang menggunung tentang arah gerak bangsa ini ke depan. Pendewaan segala yang berbau kepuasan material dapat menggusur seseorang untuk tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, ada jutaan rakyat yang telah dirugikan. Boleh Anda bayangkan seandainya kelak mereka memimpin negeri ini. Boleh jadi, sistem kenegaraan kita dapat sekejap diubah karena anggota dewannya silau dengan harta. Berapa banyak mantan aktivis mahasiswa yang berkarir di dunia politik praktis?

Alhamdulillah, saya mengucap syukur menteri pendidikan bukan berasal dari Muhammadiyah. Meskipun keputusan SBY-Boediono terlihat “agak politis” karena Muhammadiyah pada pemilihan presiden 2009 mendukung JK-Win - ini hanya kira-kira. Mudah2an salah - sebagai kader Muhammadiyah saya bersyukur banget. Idealisme gerakan Muhammadiyah tidak akan direceti kepentingan politik. Independensi gerakan pun akan lebih terjaga. Muhammadiyah itu organisasi besar, tidak akan mati ketika tidak mendapatkan jatah menteri pendidikan.

Dua tahun saya telah menyelesaikan kuliah (2007). Sejak menjadi mahasiswa, saya membiayai sendiri, beli buku sendiri, makan sendiri, hehe, pake kamar mandi juga dapet nyewa sendiri. Semuanya dari kantong sendiri. Meskipun menteri pendidikannya berasal dari Muhammadiyah (Pak Bambang Sudibyo). Saya teringat ungkapan seorang teman, bahwa Muhammadiyah lebih tua daripada Indonesia. Peletak dasar pendidikan modern juga digawangi Muhammadiyah. Siapa yang tidak mengakui ribuan lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi produsen manusia terdidik di Indonesia. Universitas, sekolah tinggi, lembaga kursus, SD, SMP, SMA, sampai pendidikan tingkat kanak-kanak, Muhammadiyah berperan serta dalam pendidikan bangsa ini.

Kabarnya, mendiang presiden Soekarno juga mantan aktivis Muhammadiyah di bidang pendidikan (majelis dikdasmen). Jenderal Sudirman juga bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Saya masih bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah meskipun jatah menterinya direbut. Karena kita masih bisa beramal usaha di bidang non-pemerintahan. Ungkapan ini muncul ketika pada hari yang lalu chating dengan teman saya. Dia menilai bahwa menteng (sebutan bagi kantor PP Muhammadiyah) akan puasa selama lima tahun. Saya tidak berpikir maksud puasa-nya dia adalah tidak akan mendapatkan projek-projek “politis”.

Saya jawab saja dalam hati, “Alhamdulillah…”

Berkabungkah mahasiswa Muhammadiyah? Ya tidak lah…(khususnya mahasiswa Muhammadiyah di UIN Bandung). Siapa pun menterinya, mahasiswa Muhammadiyah di sini (UIN Bandung) masih tetap semangat memperkokoh idealisme gerakan Muhammadiyah. Kami, dari dulu sampai sekarang, masih kalah oleh organ ekstra HMI untuk mendapatkan beasiswa yang dikucurkan melalui departemen pendidikan nasional. Jadi, tak rugi kalau menteri sekarang berasal dari non-Muhammadiyah.

Meskipun secara pribadi ada rasa bangga kalau ada menteri dari Muhammadiyah. Tapi, takut juga. Hehe…takut menteri tersebut terantuk kasus korupsi. Ih amit-amit jabang bayi…ka sabrang ka palembang, balik-balik mawa kurupuk. Boleh jadi organisasi Muhammadiyah dibikin malu dong. Lantas bagaimana dengan Partai Amanat Nasional (PAN)? Ah.., mereka bukan orangnya Muhammadiyah (ini tesis sementara).

Bagi saya, perasaan berkabung tidak akan pernah terlintas di hati. Karena aktivis mahasiswa Muhammadiyah yang berada di tingkat komisariat (bawah) tidak akan merasakan projek menteri pendidikan nasional. Ya, meskipun dia berasal dari kalangan Muhammadiyah. Bravo Muhammadiyah….! Selamat berjuang dan terus bergerak demi menggapai cita-cita mulia kita. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di negeri ini. Negeri, yang katanya, diwanti-wanti akan menanamkan kebijakan ekonomi neoliberal…???? Ah.., ini berkaitan dengan selera ekonomi. Think local act global ataukah think global act local? Ekonomi mikro ataukah makro????

15 October 2009

Mendamba Politikus yang Moralistis

Mendamba Politikus yang Moralistis

Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya bertajuk: Mencari Autenstisitas dalam Kegalauan (2004) berujar, sistem kekuasaan yang terlepas dari bingkai moral cenderung merusak dan menghalalkan segala cara. Sebab, nafsu manusia untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan nyaris tanpa batas. Maka, di tengah kondisi bangsa yang sedang kolaps, menghadirkan kader politik umat Islam yang berpegang pada tata moral agama merupakan kemutlakan.

Mereka harus mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan doktrin langit di bumi sehingga tidak terjadi kesenjangan antara doktrin ajaran Islam dengan sisi praksis sosial. Apalagi, sebagai sebuah Negara, NKRI memerlukan pemimpin yang seperti dicetuskan M. Amin Rais, yakni: memiliki moral courage (keberanian moral), Clear concept (konsep yang jelas), konsistensi kebijakan, juga adanya dukungan kepada rakyat, dan memiliki visi jelas tentang nasib bangsa ke depan (M. Amin Rais, 1998).

Model pemimpin tersebut, jika ditarik ke dalam dunia politik, adalah yang mengedepankan moralitas di atas laku politiknya. Ia adalah calon pemimpin yang didambakan oleh umat Islam di seluruh Indonesia, dan sudah sepatutnya diteladani oleh bangsa. Karena, keteladanan pemimpin sangat erat kaitannya dengan pribadi yang baik, memiliki etika-moral, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Tanpa itu bukanlah pemimpin namanya, melainkan penguasa congkak yang menganggap Negara sebagai milik sendiri. Itu terjadi akibat sebagian pemimpin tidak menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

Kepentingan kalangan bawah hanya dikremasi di atas kertas berbentuk rancangan, tidak diwujudkan jadi nyata di dunia nyata. Ketika ketidakpedulian birokrat seperti ini terus menggejala, apatisme rakyat terhadap pemimpin semakin mengakar-kuat. Maka kepercayaan atas pemimpin akan meredup sehingga demokratisasi ternoda kembali karena suara rakyat bukanlah suara diatas kekuasaan pejabat. Melainkan suara yang mengungguli kedaulatan rakyat! Vox vopuli vox dei juga pada posisi demikian hanya berbentuk sloganistik, pajangan konstitusional, dan buah bibir sesaat. Slogan demokrasi itu tidak dapat - meminjam bahasa Paulo Freire - mewujud dalam bentuk tindakan praksis membebaskan. Prinsip, sumber atau patokan (nilai) yang dapat memberi arah kepada manusia (bangsa) pun tercerabut dari akar budaya bangsa.

Tidak gandrung kekuasaan

Kita lihat saja, kursi panas kekuasaan dapat diduduki dengan menggunakan dana dari luar, hingga prinsip timbal balik pun terlihat dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Tidak prokerakyatan. Lebih tepat disebut kebijakan propejabat, propengusaha, dan prokantong pribadi dan kelompok dekat. Budaya penguasa lebih dekat pada cara berpikir dan bertindak bagaikan seorang pengusaha. Hanya logika ekonomi mengembalikan modal (keuntungan pribadi/kelompok) yang diprioritaskan. Sementara itu, kepentingan publik disimpan di kantong belakang. Bukan di saku baju depan (baca: diprioritaskan)!

Mari kita flash back sejenak. Banyak sekali kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan bangsa yakni soal kemiskinan yang sedang dihadapi negeri Indonesia . Aksi nekat warga Indonesia yang menjadi Askar Wathaniyah Negara Malaysia adalah bukti kongkrit bahwa Negara belum bisa memberikan jaminan ekonomi yang pasti kepada warga di daerah perbatasan. Ketidakjujuran bahwa dirinya mendapat sumbangan dana kampanye merupakan budaya penguasa yang tidak ingin merugi karena disinyalir akan menurunkan pamor pada pemilu.

Betapa keteladanan pemimpin di negeri ini berada pada ketidakmenentuan. Dalam konteks ini, maka kita memerlukan keteladanan seorang pemimpin. Maka, pabrikasi pemimpin adalah pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Bisa tidak kita menciptakan institusi pendidikan informal yang menelurkan calon pemimpin yang tidak mangreh (menguasai) tetapi ngemong (melindungi) bagaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya?

Ya, bukan hanya pemimpin yang menggandrungi kekuasaan saja yang dipilih nanti. Tapi, yang bisa melindungi rakyat dari impitan persoalan hidup. Pemimpin yang patut menjadi teladan adalah yang mampu membebaskan warganya dari belitan kemiskinan, pengangguran, mahalnya harga pokok, dan bisa menyuarakan jerit-tangis hati rakyat atau warganya kepada pemerintah pusat. Di dalam al-Quran dijelaskan sbb: "Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain melainkan bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah supaya kalian diberi rahmat" (Q.S. Al-Hujuraat, 49:10).

Lebih baik bermimpi

Menyaksikan realitas kebangsaan, kita seolah sedang terbangun dari tidur yang sedari tadi merasakan mimpi menakutkan. Akan tetapi, persoalan yang melilit bangsa Indonesia bukanlah sebuah konstruksi mimpi yang derajat keabsahannya dibawah rata-rata. Dalam perspektif Sigmund Freud mimpi adalah proyeksi psikologis yang berasal dari pengalaman-pengalaman pahit yang sedari dulu dipendam di bawah alam tak sadar. Maka, sewaktu-waktu jika tak bermimpi, pengalaman pahit itu akan meledak dan memicu kekacauan hidup.

Ketika warga masyarakat Indonesia dihimpit harga kebutuhan pokok yang mahal, luberan lumpur Lapindo, merajalelanya pejabat yang tak jujur; aktivitas tidur mereka tentu saja tidak akan nyenyak. Sebab, mimpi mereka (malam tadi dan sebelumnya) sangat menakutkan - bukan jadi bunga tidur - melainkan berubah menjadi racun tidur. Setelah mereka terbangun di pagi hari, ternyata mendapati harga sembilan bahan pokok (kehidupan) membumbung tinggi.

Ah, lebih baik (saya) berada di alam mimpi meskipun harus dikejar-kejar hantu yang menyeramkan. Daripada harus hidup dalam dunia riil yang menyengsarakan. Itulah bisikan hati publik Indonesia yang jarang kita empati bersama-sama. Alih-alih berempati, malahan politikus kita seakan memusuhi falsafah hidup sepi ing pamrih. Berputar haluan mengarah pada falsafah hidup rame ing pamrih dan menjauh dari prinsip-prinsip keberagamaan.

Mendagangkan suara rakyat untuk menggolkan pemimpin yang sadar terhadap kenyataan kongkrit permasalahan rakyat Indonesia hanya per lima tahun sekali. Bangsa ini memang membutuhkan keteladanan pemimpin yang rela sengsara terlebih dahulu sebelum rakyatnya sengsara. Dalam perspektif filosof Immanuel Kant, politikus seperti itu bukan termasuk kepada seorang politikus yang moralistis, melainkan semacam moralis yang politis.

Maka, mendamba kehadiran seorang manusia nge-indonesia yang bisa dijadikan pusat perhatian karena penuh keteladanan (exemplary center) adalah cita-cita ideal setiap bangsa, agama, dan suku, bahkan ideologi politik. Orangnya juga, tidak harus dari kalangan darah biru, melainkan mampu tidak kinerja dirinya diawasi serta dipersembahkan untuk kepentingan rakyat, sebagai wujud dari pengabdian kepada Allah SWT.

8 October 2009

Sedekah Politis Tirjem

Sedekah Politis Tirjem

Mang Tirjem sekarang aktif di salah satu partai terbesar negeri ini. Saat pemilihan kampanye yang lalu, dia girangnya minta ampun. Sebab, seminggu sebelum pencoblosan ia ketiban rezeki berlimpah. Pasalnya, suara Mang Tirjem sangat menentukan. Sudah beberapa hari ini juga, dia berada di luar pulau Jawa untuk memilih ketua partainya. Kadung saja, politikus tingkat daerah itu gembira tak berkepalang. Pergi-pulang ke luar Jawa diongkosi partai. Kabarnya, mang Tirjem sampai berdetak-detak jantungnya hendak meledak. Saking, merasa sebagai manusia karena suaranya dihargai 500 juta.

Saya tersenyum nyinyir. Disamping iri dengan nasib mang Tirjem, merasa bahwa suara saya tidak sejelek mang Tirjem. Tapi kenapa, ketika bersuara bukan 500 juta yang didapat?
Seperti korban lumpur Lapindo. Suara mereka tidak seseksi dan semenarik Tirjem yang sekarang sedang menghitung duit di kamar hotel bintang lima. Ya, boleh kau bilang hidup penuh “gizi” memang mengasyikkan. Duit yang kau punya, tentunya bisa dibelikan untuk panganan bergizi. Apalagi dalam beberapa hari, kau mendapatkannya hanya dengan menjual suara. Memilih siapa di antara siapa yang berani membayar suara Tirjem melebih 500 juta.

Kadang saya juga meringis kesakitan. Merasakan derita beban rakyat Indonesia. Karena saya sudah memproklamirkan diri menjadi rakyat, tentunya sudah masak asam garam menjadi rakyat sengsara. Dan, kesengsaraan ini kalau tak dibarengi bekal jiwa setangguh Himalaya, tentunya pisau dapur di mejamu bakal menusuk rongga dada. Membelah jiwa yang kecewa dengan laku bapak bangsa yang mengkhianati anak seribu bangsa ini, rakyat Indonesia. Koran Tempo, Pikiran Rakyat, dan Republika hari Rabu kemarin (07/10) mengangkat berita tentang sedekah politiknya para pemegang kemajuan bangsa. Pemilihan ketua partai politik Tirjem yang meriah. Bahkan, dikabarkan perlombaan golf juga menjadi ajang mendapatkan Mercedes Benz.

Ayah saya, yang dulu bersahabat dengan Mang Tirjem di alam kubur pasti menangis. Betapa partai politik yang diperjuangkannya dulu menjadi ajang pasar untuk mendagangkan suara.
Namun, Tirjem berkata lain. “Ah…, seandainya ayahmu masih hidup, dia pasti memperoleh bagian yang lebih besar daripada saya.” Saya hanya tersungging. Sesekali menelan ludah. Dana kebanyakan menyindir sinis teman ayah saya itu.

“Heran saya, Mang, partai politik kok lebih kaya dari negara? Bahkan menyaingi sebuah kedigdayaan bangsa. Saya mendukung partai politik ini (…..?) berada di wilayah oposisi.” Jawab saya singkat sambil meremas baju.

“Nggak penting itu. Yang jelas, sekarang harga tanah di kampungmu berapa per meter ya?? Ini ada sedekah dari ketua terpilih, lumayan lah, bisa membeli kampungmu.”

“Sialan!!! Emang politikus negeri ini sudah seperti si Tirjem semua?” bisikku sambil mematikan akun facebook.


13 September 2009

Bahasa dan dominasi Manusia Kuat

Bahasa dan dominasi Manusia Kuat

Titik sentral kehidupan adalah kata-kata. Sebab melalui kata, seseorang mampu mengekspresikan diri lewat berbagai bentuk protes, orasi, dan tuntutan. Kata merupakan buah pemikiran seseorang. Untuk menyampaikan isi pemikiran kepada khalayak ramai, tentunya kita membutuhkan simbolisasi lisan berupa kata-kata. Tujuannya agar pesan yang tersusun melalui alur pemikiran tersampaikan secara tajam dan akurat.Kita tentu setuju jika dikatakan bahwa kualitas kata-kata berpijak pada dimensi pemikiran (intelektualitas) seseorang. Jika pemikirannya kacau balau, maka kata-kata yang terucap pun tak beraturan.

Dengan demikian, konsistensi pemikiran selayaknya menjadi pijakan utama dalam mengekspresikan kata-kata. Karena ia layaknya seorang nahkoda yang berusaha mengendalikan, mengarahkan dan mengatur laju kapal di lautan. Begitu juga dalam penyampaian pesan. Intelektualitas bakal mengarahkan dan mengatur kata-kata hingga tersampaikan pada orang lain secara sistematis dan logis.

Kata-kata adalah elan vital bagi pencerahan suatu bangsa. Kebebasan berpendapat, beropini dan menulis merupakan cermin dari mulai tercerahkannya suatu peradaban. Alangkah naifnya ketika zaman ini digiring ke "zaman pemberangusan" kata-kata, ketika kita tidak lagi bebas mengekspresikan opini dan curahan pendapat, tidak lagi mampu berkreasi lewat kata-kata dan bahkan tidak lagi menguasai kata-kata. Dengan kata lain, hidup dalam zaman "kebisuan" akan menggusur kita pada sikap masa bodoh, acuh tak acuh, dan tidak kritis terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Alhasil, muncul kemunduran atau bahkan kebusukan peradaban.

Mengapa demikian? karena peradaban Barat dan Timur pun merupakan buah hasil dari kata-kata. Ketika kata-kata tidak lagi menjadi sesuatu yang urgen karena telah diberangus, maka tak bisa dipungkiri lagi bahwa peradaban yang muncul adalah peradaban "membeo" saja. Sami'na wa ato'na (kami dengar dan kami taat) secara dangkal dipahami sebagai upaya pasif belaka yang kering dari daya upaya untuk memperbaharui dan mengubah, apalagi memprotes kebijakan-kebijakan yang dianggap sepihak.

Bukan hal mustahil ketika kata-kata sudah dimonopoli oleh salah satu pihak, disinyalir akan melahirkan otoriter bahasa. Menurut dia hanya kata-katanya yang benar, hanya kata-katanya yang ilmiah, hanya kata-katanya yang rasional, dan hanya kata-katanya yang mampu membawa umat ke surga. Dengan demikian, hegemoni kata-kata merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri saat ini. Sebab, kondisi saat ini menggambarkan bahwa masyarakat telah terjebak pada penguasaan sepihak kata-kata, sehingga muncul berbagai arogansi.

Arogansi para petinggi negara yang kerjaannya hanya mengeluarkan kebijakan sepihak. Arogansi para pengusaha yang berusaha menguasai kekayaan bangsa. Dan tentunya arogansi bangsa yang menafsirkan kata-kata orang lain dengan sudut pandang nafsu pribadi. Bahkan arogansi para pejabat negara yang maunya naik gaji terus.

Animo masyarakat terhadap pengungkapan kata-kata mutlak diperlukan. Kalau tidak ada, zaman ini kita namai saja "zaman pemakaman". Banyak orangnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika kesetimpangan merajalela, ketidakadilan mendunia, kebiadaban meracuni massa, dan kemaksiatan sudah menjadi harga mati. Untuk mengubah kondisi ini hingga bisa meraih pencerahan peradaban, tentunya memerlukan peran serta pengolahan kata-kata sesistematis mungkin.

Melalui tulisan kita beropini, melalui mimbar kita menyampaikan nilai-nilai universal, dan melalui media elektronik kita bangun imej positf budaya bangsa. Apalagi di era yang serba canggih ini, segala luapan ekspresi pemikiran yang tercermin dalam kata, mampu menyedot respons masyarakat guna memunculkan kesadaran kolektif.

Apalagi semenjak era reformasi bergulir, tugas kita adalah memanfaatkan pembukaan keran kebebasan dengan mengekspresikan kata-kata secara apa adanya. Tanpa dibarengi dengan topeng kepura-puraan, kemunafikan dan segala bentuk penipuan. Bebas dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu keserakahan. JIka saja kata-kata sudah dimanipulasi sedemikian rupa, maka janji-janji palsu pun bakal mengalir dari mulut para manipulator melalui berbagai orasi.

Janganlah heran jika kata-kata hanya didengar dan dipercaya ketika dikumandangkan oleh seorang yang kuat. Kuat segala-galanya. Kuat duitnya, kuat birokratnya, juga orang-orang di belakangnya. Dengan kondisi demikian, maka tak salah jika ada segelintir orang yang ingin membangun imej positif di mata masyarakat dengan menggandeng orang yang kuat segala-galanya. Pengusaha menjabat struktur pemerintahan, orang kaya mendominasi suara dukungan rakyat, bahkan orang jujur yang melarat terbengkalai dari percaturan politik. Semua ini berawal dari kata-kata.

Kalau tak percaya coba saja seorang tukang becak kita calonkan menjadi kepala daerah. Apa yang terjadi, bisa dipastikan suaranya tidak akan memenuhi kuota suara satu persen pun. Karena, di era yang serba materialis ini, suara orang yang tak berduit tentunya hanya tong kosong nyaring bunyinya saja. Ketika mendengarkannya, muncul berbagai sikap pengacuhan terhadap kata-kata yang dibahasakan lewat "suara"-nya.

Gejala ini, seolah menunjukkan bahwa kata-kata telah dimonopoli oleh kalangan tertentu yang punya ambisi dan kepentingan pribadi. Alhasil, ketika mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya selain harus pandai merangkai kata, harus memiliki uang untuk menyumpal mulut para pendukung. Agar, kebisuan mereka tertutupi oleh diam seribu bahasa, sebagai tanda dukungan penuh.

Kesimpulannya, hegemoni kata-kata bisa berperan penting dalam arena kehidupan. Ketika ingin mulus jalan menuju kursi kepemimpinan, sewalah para manipulator kata-kata. Ketika ingin suaranya didengar, maka kuasailah kata-kata dengan nafsu pribadi. Tetapi, hemat penulis, keadiluhungan kata-kata disinyalir mampu meredam berbagai praktik pembelian dan penjualan suara rakyat oleh segelintir orang yang manipulatif dan hegemonik tentunya.

Lantas, bagaimanakah model kata-kata yang adi luhung tersebut?