Showing posts with label Politik. Show all posts
Showing posts with label Politik. Show all posts

17 December 2018

Ramainya "Twit War" SARA

Ramainya "Twit War" SARA


Situs microblog sekelas twitter di era demokrasi dapat dijadikan medium menciptakan iklim kedamaian dan perdamaian, sekaligus mengundang malapetaka bagi ajegnya perdamaian di Indonesia. Dengan karakter postingan twitter yang tidak lagi personal — kecuali diatur pengguna twitter untuk melindungi privacy dirinya — setiap kicauan tentunya akan menjadi konsumsi publik. Kicauan tweeps dapat dibaca oleh siapa saja, tanpa kecuali.

Karena itu, menyerang seseorang dengan update status bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah tindakan yang menggambarkan bahwa seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang mumpuni. Apalagi bila kicauan SARA dilakukan pejabat Negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini dunia maya diramaikan dengan sebuah kicauan di twitter yang mencederai iklim positif perdamaian dan kebebasan beragama.

Melalui akun twitternya @dipoalam49 itu, Dipo Alam, yang menjadi pejabat Negara seolah tidak memiliki wawasan kebangsaan dengan kicauan tendensius dan SARA ketika menanggapi keberatan Romo Franz Magnis Suseno (FMS) atas rencana penghargaan kepada SBY oleh. Dipo Alam pun sewot. Alhasil, dua kicauan di twitter yang diupdate pada Selasa, 21 Mei 2013 mengindikasikan ketidakdewasaan berbangsa dan bernegara, “Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh non-muslim seolah simpati minoritas diabaikan.” Kicauanya.

Satu lagi kicauannya di twitter yang menyinggung prinsip toleransi di Indonesia, yakni “umaro, ulama, dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari lihat ke depan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh non-muslim FMS”. Kalimat “dicerca oleh non-muslim” dalam kicauan Dipo, tentunya mengundang tanda tanya besar, pantaskah pejabat Negara diskriminatif?

Kasus yang dilakukan Dipo Alam, juru bicara presiden SBY, dengan menulis twit SARA via akun @dipoalam49 ketika menanggapi protes Romo Franz Magnis Suseno atas rencana pemberian anugrah World Statesman Award kepada SBY oleh lembaga Asing, Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berdiri di New York, Amerika Serikat.

Bagi Romo FMS, surat terbuka keberatan kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF), berdasarkan pada ketidakseriusan SBY selama 8,5 tahun masa kepemimpinannya membenahi hubungan antar dan intra umat beragama. Kasus bernuansa SARA seperti pengusiran, pengrusakan, dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah dan Muslim Syiah di Indonesia tidak diselesaikan secara serius.

Alasan ketidaksetujuan Romo Magnis, memang logis. Sebab menurut catatan Komnas HAM, kasus pelanggaran kebebasan beragama mengalami peningkatan pada 2012. Dari 541 pelanggaran kebebasan beragama, sekira 274 kasus terjadi tahun 2012. Bahkan, dalam sidang empat tahunan Evaluasi Periodic Universal dewan HAM PBB, pada bulan Juli 2012, Indonesia mendapat rapor merah sebagai Negara yang angka pelanggarannya tinggi.

Twit atau kicauan di twitter ialah representasi diri. Ketika seorang pejabat memutuskan membuat akun di twitter, sebetulnya harus siap bahwa apa yang dikicaukannya akan selalu menyita perhatian publik. Azas kehati-hatian berkicau mesti dipegang teguh sang pejabat. Sebab, apa saja yang dikicaukan akan berdampak secara sosial di kehidupan riil.

Ketika Dipo Alam berkicau seperti itu, akhirnya muncul penilaian bahwa seorang pejabat Negara lemah wawasannya tentang pluralitas yang tumbuh di Indonesia, sehingga lahir penilaian bahwa ia merupakan sosok manusia intoleran yang hanya memilah hubungan sosial kebangsaan menjadi “mayoritas-minoritas”.

Tak hanya kasus yang menimpa Dipo Alam, di negeri ini juga beberapa kasus perang kicauan (twit war) meramaikan jagad twitter. Dari mulai penetapan sebagai tersangka Farhat Abbas, karena melalui akun twitternya menyebut Ahok, wakil gubernur DKI Jakarta dengan sebutan rasial.

Kemudian, serangan frontal kicauan juga terjadi antara Marissa Haque kepada Joko Anwar, melalui twit yang kasar dan tak pantas dilakukan seorang publik figur. Twitter juga, sebagai media untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat telah menjadikan iklim hukum di Indonesia berubah. Atas nama pencemaran nama baik, misalnya, Misbakhum melaporkan akun twitter @benhan, karena telah menuduh dan mencercanya melalui situs microblog twitter.

Fenomena twit SARA dan perang kicauan atau twit war di dunia maya — meminjam istilah Prof Yasraf Amir Piliang — ialah wujud kekerasan dan kekejaman digital. Dalam konteks social media, dengan karakternya yang mudah digunakan setiap orang demikian mudah melakukan kekerasan bahasa (language violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence).

Di dalam buku berjudul Sebuah Dunia yang Menakutkan (2001), istilah “kekerasan” menurut Prof Yasraf, yakni “perlakuan dengan cara pemaksaan”, sehingga apa pun bentuk pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Oleh sebab itu, tidak hanya kekerasan fisik dengan senjata dalam memaknai “kekerasan”; di era yang lebih internet dan budaya teknologis ini, wujud kekerasan dapat berubah menjadi kekerasan non-fisik.

Kekerasan yang jauh lebih besar dampaknya bagi kehidupan seseorang. Sebab, ragam kekerasan dalam wujud kekerasan bahasa (language violence), kekerasan simbolik (simbolic violence), kekerasan citra (image violence), dan kekerasan digital (digital violence), semuanya dapat menghancurkan jiwa dan kepribadian seseorang.

Jadi jangan mentang-mentang twitter itu bebas, kita pun bebas berkicau tanpa panduan nilai, moralitas, dan etika sosial. Sebagai bangsa plural, sejatinya kita saling menghargai dan bijak menyikapi perbedaan. Termasuk bijak menggunakan media sosial, dengan status yang tidak menyerang seseorang. ***

Artikel ini dimuat di Rubrik @Jejaring HU Pikiran Rakyat Edisi Senin 27 Mei 2013

30 November 2018

Menimbang Visi Pemimpin

Menimbang Visi Pemimpin


Kendati menyisakan waktu lama sekitar setahun, pada pemilu 2019 nanti suasana pasti ramai dengan umbul-umbul, gambar, poster, dan brosur calon pemimpin negeri ini. Setiap partai politik yang ikut tentunya akan berkompetisi menawarkan sosok pemimpin yang pantas – dalam penilaian mereka – menahkodai negeri ini.  Dengan sisa waktu yang lama itu, tentu menambah keuntungan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih panjang dalam menawarkan visi dan gagasannya. Entah itu dengan “unjuk diri” di media massa ataupun sekadar safari ke pelosok-pelosok.

Namun, dari sekian kampanye itu adakah tersimpan ide kebijaksanaan yang mampu diimplementasikan dalam tataran aksional? Saya pikir, apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Selalu memaparkan visi meskipun nihil aksi ketika berhasil duduk di “singgasan kekuasaan”. Visi secara eksistensial diawali dari “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Namun, kemurnian ide kerap dikotori nafsu, ego, hasrat, kerakusan dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa lepas dari motif politis-kekuasaan. Visi seorang pemimpin haruslah luhung dan luhur demi kemajuan bangsa dan Negara.

Pendidikan, misalnya, sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa harus mendapatkan porsi utama agar bangsa ini sejahtera. Sebab, dari proses pendidikan inilah setiap manusia akan memiliki keterbukaan wawasan dan menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Bukankah dari instansi pendidikan banyak melahirkan sejumlah inovasi yang dapat mendongkrak aras ekonomi suatu bangsa? Bukankah dengan pendidikan juga, setiap warga dapat memanfaatkan akses pengetahuannya untuk kemajuan bangsa?

Coba kita telaah lebih dalam, di mana siswa-siswi SMK mampu merakit mobil Esemka yang dimulai dari ruang pendidikan. Coba juga kita saksikan bagaimana siswa SMP mampu berinovasi di bidang teknologi informasi. Tepat kiranya, apabila para peserta pemilu 2019 jauh-jauh hari menjadikan negeri ini sebagai ajang mewujudkan visi ke tataran praktis bukan hanya saat kampanye saja. Dunia pendidikan haruslah diprioritaskan para pemimpin di negeri ini, karena dari aktivitas belajar seorang warga mampu mengoptimalkan kemampuan, skill, dan potensinya hingga mewujud menjadi karya nyata.

Visi dan seorang pemimpin laiknya dua sisi mata uang tak terpisahkan. Tanpa visi, pemimpin tak sepantasnya mencalonkan diri. Tanpa kesiapan seorang individu menjadi seorang pemimpin, sebaik apa pun visi tidak akan berarti apa-apa untuk kemajuan bangsa. Visi kebaikan untuk negeri tidak layak diusung ketika dirancang berdasarkan ego kekuasaan, karena dapat menciptakan eksploitasi destruktif dan berlebihan atas bangsa, Negara, dan sumber daya alam. Visi juga saya pikir, mirip dengan gagasan seorang Indonesianis, Benedict Anderson, yakni menghidupkan komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas demi kesejahteraan rakyat.

Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju akan terwujud. Empati yang pasti hadir di dalam setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Karena itulah, siapa pun pemimpin kita yang hendak maju pada pemilu 2014, harus mengingat, bahwa kurva kemajuan Indonesia, berdasarkan data Badan Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung menurun (2011).

Peringkat IPM Indonesia berada di urutan 124, padahal pada 2010 Indonesia ada di peringkat 108. Ini mengindikasikan ada yang tak beres dalam mental pemimpin negeri ini. Praktik korupsi seolah mewabah tanpa henti dari Pusat ke daerah-daerah. Inilah bukti ketidakmurnian visi pengabdian mereka telah bergeser 180 derajat dikarenakan jebak dan rayu nafsu-keserakahan, hingga melahirkan “borok” menakutkan di negeri ini. 

Sejatinya, kita terus-menerus memelihara “semangat murni” untuk kemajuan Indonesia. Kalau zaman pra-kemerdekaan ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat herois “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”. Visi keadilan tersebut merupakan hikmah kebijaksanaan yang mesti tertanam kokoh dan kuat hingga membentuk karakter seorang pemimpin bijaksana. Kepentingan nasional bagi seorang pemimpin bijaksana merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Pemimpin bijaksana dan visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.

Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang sekadar memenuhi imajinasi warga. Sesuai dengan doktrin Islam, “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Karena itu, sebagai seorang warga-negara, saya mengharapkan pada pemilu 2019 nanti lahir seorang pemimpin yang mampu menyelaraskan visinya ke dalam program-program yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs). Sebab, program semacam ini, merupakan bagian dari keseriusan seorang pemimpin merancang visi dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan Negara. MDGs merupakan kesepakatan bersama dari sekitar 189 pemimpin dunia, dalam memajukan Negara yang dipimpinnya.

Dengan begitu, visi-visi yang membumi tersebut dapat memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memulihkan lingkungan. Semoga pada 2019 nanti lahir seorang pemimpin visioner yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terencana. Bukan pemimpin yang pintar menebar pesona saja! Wallhua’lam

29 November 2018

Mari lawan korupsi

Mari lawan korupsi

Kejahatan terus melingkari tubuh Indonesia. Kini, kita sedang diramaikan dengan isu penggelapan uang pajak. Gayus...hanya permukaan. Banyak Gayus yang lain di negeri ini. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mesti turut mengusut penyakit akut agar ke depan bangsa tidak disengkaruti dehumanisasi. Bisakah bangsa ini keluar dari jerat kebiasaan-aktus korup. Kalau duit segede itu bisa dimasukkan ke kantong pribadi, apakah kepercayaan rakyat harus tetap ada pada dinas perpajakan?

Jangan-jangan bagi warga yang taat membayar pajak akan lahir ketidakpercayaan. Sebab, uang pajak larinya tidak jelas. Apakah untuk kepentingan pembangunan bangsa ataukah hanya dapat dinikmati segelintir orang.

Saya jadi sedikit ragu. persoalan korupsi adalah persoalan adat yang telah berhasil diwariskan kaum kolonial asing pada zaman dulu. Bukankah, penjajah Belanda memberika kemerdekaan kepada kita juga meninggalkan utang negara, akibat mereka keranjingan dengan laku korup?

sebagai warga negara. rakyat biasa. pengangguran yang tak punya harapan. Tak heran apabila mereka banyak yang meluapkan kekecewaan atas kebobrokan para pejabat bangsa dengan lari pada hal-hal anarkis. Entah itu demo. Tawuran. Bahkan, sampai tindak teror...itu semua diinisiasi oleh meruaknya laku korup. Senang bagi sendiri...susah bagi orang banyk...itulah kenapa korupsi "haram hukumnya menurut agama apa pun."

Mari kita lawan laku korup!
Seandainya Barack Obama Dinaturalisasi

Seandainya Barack Obama Dinaturalisasi

Hmm, suara ngebas khas Barack Obama ketika berpidato memang membuat saya kesem-sem. Tak hanya itu setelah 500 lebih hari dirinya memimpin negeri Super Power, tak lantas membuatnya terlihat gembuk dan gembrot. Ia terlihat masih selincah ketika dirinya berorasi memukau para pendukungnya saat Pemilihan Presiden.  Saya melihat Barack Obama seperti warga Indonesia, yang kebetulan — entah satu keturunan — memang mirip dengan wajah sang presiden AS itu. Apalagi ketika dirinya sangat murah senyum dengan mengumbar lambaian tangan disertai pengucapan “Assalamualaikum” kepada rakyat Indonesia.

Saya menjadi sangat bersemangat seandainya Barack Obama dinaturalisasi. Ini seandainya lho. Bukan sungguhan. Kalau memang betul bahwa alasan untuk melakukan naturalisasi dalam sepak bola berkaitan dengan prestasi. Sebagai seorang pemimpin yang pernah menjadi warga Indonesia. Pernah menyukai Nasi goreng seperti saya. Dia juga menyukai Bakso seperti halnya isteri saya. Bahkan, emping dan rambutan juga merupakan makanan pavorit saya. Tetapi kualitas kepemimpinannya tak usah diragukan. Dia adalah satu dari Presiden AS yang ramah, plural, popular, bahkan membela warga negaranya dari ancaman bahaya. Seperti asuransi kesehatan buat warga miskin. Tetapi, entah kenapa kini Barack Obama dapat bergandengan dengan orang seganteng SBY. Indonesia dua hari ini disorot media dari berbagai penjuru dunia.

Saya sering mendengarkan pidato Barack Obama via Youtube. Di situ video social network tersebut pasti Anda akan memperoleh sebanyak-banyaknya pidato Obama. Sampai-sampai saya bisa menirukan suara yang keluar dari tenggorokan Obama. Sayangnya, meskipun bahasa Inggris Obama terdengar jelas dan mudah; saya tak bisa mengucapkannya kembali. Karena pidato seorang presiden tidak seperti album rekaman atau lagu-lagu yang mudah diingat karena berulang-ulang diucapkan.

Dengan realitas bahwa (maaf) kotoran Obama pernah menghiasi wilayah Menteng. Air seninya juga pasti telah membuat tanah di sekitar rumahnya menjadi subur. Ia juga pernah luka sebagian tubuhnya akibat bermain dengan teman-temannya. Ia — meskipun saya tak sempat bertatap wajah — adalah idola saya. Dan, seandainya dia bisa dinaturalisasi untuk memimpin negeri ini; hehe saya adalah orang pertama yang mendukungnya. Biar pun saya diklaim “kafir” oleh muslim fundamentalis, oleh aktivis kiri dan oleh kaum “berjenggot” mana pun. yang jelas, saya mengidolakan satu sisi dari sang presiden AS ini.

Apakah yang diidolakan saya? SENYUMANNYA ITU BRADER!!!!!!!!!!!!!!! Maka tak salah apabila Michelle terus setia menemaninya. Di India, Barack Obama dan istrinya menari tarian India. Di sini, karena sedang terjadi bencana atau ada kesibukan lain, Obama hanya satu hari dua hari saja menghirup udara Jakarta yang tak seindah dahulu. Kalau mau main lumpur-lumpuran seperti dulu, mungkin harus agak lebih lama, ya, kangjeng Obama tinggal disini. Syukur-syukur dirinya betah dan mau dinaturalisasi. Ah…harapan naif saya pikir. Tapi tak apa-apa, yang jelas saya akan bersaing dengan kompasianer yang masih mengelu-ngelukan SBY dan kroni-kroninya.

Tulisan ini hanya seandainya. Seandainya kepolitikan Indonesia mengakui “naturalisasi politikus” untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau pemimpin dari bangsa sendiri tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tak ada salahnya kalau kita mengimpor politisi yang berkualitas dari luar negeri. Nanti, anggota DPR, MPR, Menteri, Wakil dan Presiden, keren kan, kalau terdapat politikus asing. Ah, dasar kau ini…seperti dalam sepakbola saja. Hahaha

8 February 2018

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

Jabar Perlu Keteladanan dalam Pembangunan

KEMAJUAN sebuah wilayah atau daerah terletak pada tersedianya sumber daya insani yang berkualitas dan menjunjung tinggi moralitas-etika dalam menelurkan kebijakan. Karena itulah, arah pembangunan mesti dibarengi dengan eksistensi masyarakat berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai religiusitas. Kita tahu bahwa persoalan yang melilit bangsa ini; baik di ranah politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kinerja birokrat berangkat dari minimnya kesadaran moral.

Apabila ditinjau dari sumber daya alam, Provinsi Jawa Barat dipenuhi potensi kekayaan luar biasa dan dahsyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensi alam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kita tidak memiliki karakter kerakyatan yang kuat dan kokoh. Ini terlihat dari pembangunan yang ditelorkan pemerintah belum pro-rakyat, sebab masih diinisiasi kepentingan sektoral yang bersifat pribadi dan kelompok. Jangan heran kalau pembangunan lebih bertumpu pada penyediaan infrastruktur yang menggerus alam sekitar, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut; dimana gunung dibiarkan rusak oleh ulah pengusaha. Dan, pemerintah malah membiarkannya!

Maka, prestasi human index development di setiap daerah pun menggambarkan kesenjangan secara massif. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya kualitas manusia Indonesia. Minimnya keteladan birokrat juga seakan menjadi akar penyebab kehilangan publik figur (lost figure) sehingga banyak generasi muda yang tidak mengoptimalkan potensi diri, malah terjebak pada anarkisme diri, yang mengakibatkan lahirnya aksi chaos dalam kesehariannya.

Ada beberapa karakteristik keteladanan, sebagai salah satu bentuk upaya membangun karakter bangsa. Islam, sebagai Agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, sejatinya berperan-serta merumuskan pembebasan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketiadaan tokoh yang patut diteladani. Pada posisi demikian, kerjasama birokrasi pemerintah dengan lembaga dakwah serta instansi lembaga pendidikan tinggi Islam mesti dibangun agar terselenggara proses karakterisasi bangsa religius, kompeten, dan berkualitas.

Nurcholis Majdid (2010) mengatakan, salah satu segi kelebihan Islam, ialah terletak pada keuniversalan nilai yang dikandungnya dalam kehidupan manusia di jagad raya. Seraya mengutip ayat Al-Quran, Cak Nur, melegitimasi hal ini dengan Surah Saba (34) ayat 28 sbb: “Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan dan pembawa ancaman”. Kemudian, ia juga mengutip surah al-Anbiya (21) ayat 107, sbb: “Tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.

Ayat tersebut mengindikasikan adanya kesadaran sangat umum di kalangan umat Islam, bahwa ajaran Islam mengandung universalitas yang patut menjadi bahan renungan, landasan pembebasan, dan sumber penyelesaian persoalan yang melilit umat manusia sampai akhir zaman. Kesadaran pentingnya nilai etika yang diambil dari semangat keagamaan dalam konteks kebangsaan, memegang peran penting guna menciptakan kualitas imani, akhlaqi, dan aqli warga-bangsa. Kesadaran eksistensial seperti ini salah satunya yang dapat menggiring kesadaran warga menanggalkan kesadaran material.

Dengan demikian, kesadaran ini dapat menuntun seorang warga Negara, baik pejabat maupun birokrat mengejawantahkan prinsip keadilan (al-adalah) dalam kehidupan praksis. Allah Swt., berfirman sbb: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah neraca keadilan itu dengan seksama, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Al-Rahman [55]: 7-9).

Pesan ilahi di atas, mengindikasikan religiusitas harus menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga menempatkan akal-pikiran pada koridor keadilan untuk umat manusia. Menjalankan keadilan dapat menempatkan kerja sebagai manifestasi cinta terhadap sesama. Sebab, manusia pada dasarnya merupakan makhluk super bajik, apabila radar hatinya dihidupkan secara optimal.

Kita sejatinya mendukung lahirnya manusia-manusia yang menempatkan keadilan sebagai misi hidup, dengan mengoptimalkan keyakinan ukhrawi, hingga mengejawantahkan aktus bermanfaat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin). Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan hayat al-dunya dan akhirat. Ketika seorang manusia mampu menyadari fungsi dirinya untuk menerapkan ajaran kemanfaatan kepada sesama, hal itu mengindikasikan kehidupan rendah (hayat al-dunya) menjadi jalan mulus untuk menuju puncak kehidupan sempurna.

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kerja politik setiap parpol -- baik nasionalis maupun Islam -- sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. Wallahua’lam