Showing posts with label Wacana. Show all posts
Showing posts with label Wacana. Show all posts

17 December 2018

Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi

Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi


HARI Jumat pekan lalu (31/05), smartphone berbunyi karena ada pesan masuk ke kotak masuk. Ternyata undangan penandatanganan petisi online menolak komersialisasi Babakan Siliwangi (Baksil). Ketika saya mengklik laman situs http://www.change.org/SaveBaksil pada hari itu juga ternyata sudah terkumpul 5.751 tanda tangan netizen yang mendukung petisi penolakan komersialisasi Baksil yang digagas Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi (FWBS). Empat hari kemudian terkumpul sekitar 7.550 tanda tangan.

Di era digital ini, setiap aktivis dapat memulai kampanye ketidakadilan dengan mengetengahkan abstraksi permasalahan sebagai pesan kritis publik kepada pemerintahan melalui new media.

Situs change.org — sebagai new media — dapat digunakan publik atau aktivis menuntut kebijakan yang tidak pro-rakyat. Gerakan petisi online sebagai upaya memanfaatkan teknologi media sosial tentunya harus kita ramaikan sebab ini merupakan pertanda tingkat melek media warga yang tinggi. Ketika di tataran praksis sosial, gugatan warga kepada pemerintah tidak begitu dihiraukan, dengan dukungan dari pengguna internet maka gerakan sosial diharapkan dapat dijalankan agar segala kebijakan pemerintah menjadi pro rakyat.

Petisi online Babakan Siliwangi yang bertajuk, “Selamatkan Hutan Kota Dunia dari Ancaman Komersialiasi” ini dalam konteks demokrasi ialah salah satu bentuk kebebasan berpendapat warga kota Bandung melakukan gugatan pada pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam. Sebab, sebagai “hutan kota”, daerah Baksil harus bebas dari beton dan bangunan.

Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi pun menjelaskan alasan kenapa harus mengeluarkan petisi online di change.org. Mereka menuntut Pemerintah Kota — sebagai abdi rakyat — seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik minimal 30 persen dari seluruh wilayah. Namun pada kenyataannya, Kota Bandung yang luasnya sekitar 17.000 hektare baru memenuhi sekitar 7 persen RTH.

Demi masa depan bersama, petisi online di situs change.org itu harus efektif dan efisien untuk melahirkan perubahan bagi Kota Bandung yang lebih baik dan lestari. Kehadiran situs http://www.change.org di tengah masyarakat demokratis, menjadi media kampanye sosial efektif untuk menggalang kekuatan sosial yang mewakili suara publik. Situs ini merupakan social media yang banyak digunakan sebagai media demonstrasi online publik atas kebijakan pemerintah di berbagai daerah. Tak heran jika user atau pengguna situs terdiri dari warga biasa, aktivis LSM, aktivis sosial, dan netizen yang memiliki basis gerakan sosial.

Situs change.org didirikan pada tahun 2007, oleh Ben Rattrey (31) dan berhasil menyabet penghargaan sebagai B Corporation – sebuah hibrida perusahaan nirlaba dan amal, yang berusaha membuat keuntungan untuk kebaikan sosial – dan pada tahun 2011 situs ini menembus harga 5 juta dollar AS. Tahun 2012, sekira 20 juta pengguna dari 196 negara mendaftar menjadi user.

Ben Rattray, pendiri change.org, seperti ditulis Nicholas D. Kristof dalam kolom di nytimes.com bertajuk, “After Recess: Change the World” (4/02/2012) mendirikan situs ini untuk memudahkan warga biasa menggugat korporasi dan pemerintahan melalui dukungan online. Kristof menjelaskan bagaimana peran social campaign situs change.org, mampu mengubah sikap korporasi ketika 14 anak-anak siswa kelas 4 SD di Brookline, Massachusets; berhasil memenangkan petisi mereka yang ditujukan kepada studio film, Universal Studios.

Melalui internet, mereka menyuarakan ketidaksetujuan ketika membaca cerita “The Lorax”, karya Dr. Seuss, yang akan difilmkan Universal Studios dan dirilis pada bulan Maret 2012. Ketidaksetujuan mereka ketika membuka laman situs Universal Studios tidak mencantumkan pesan lingkungan; di mana “The Lorax”  ialah pelindung alam. Sebulan kemudian, anak-anak memulai sebuah petisi di Change.org, menuntut agar Universal Studios “membiarkan Lorax berbicara untuk pohon.” Petisi itu dengan cepat beredar dan berhasil mengumpulkan lebih dari 57.000 tanda tangan. Kemudian pihak Universal Studio pun memperbarui situs film dengan pesan lingkungan seperti yang dituntut oleh anak-anak.

Lantas, bagaimana dengan petisi online yang dilakukan Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi? Akankah pemerintah kota Bandung – dalam hal ini Walikota – mengabulkan tuntutan mereka untuk membatalkan izin mendirikan bangunan dengan PT EGI? Mungkin, pihak pemerintah dan korporasi harus menonton film bertajuk, The Lorax, sehingga akan menyadari bagaimana keserakahan korporasi berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau diizinkan membangun beton di Baksil, akan tumbuh seribu beton lagi ke depannya. Maju terus kang Tisna Sanjaya, untuk Kota Bandung yang hijau, resik dan sejuk. []

Sumber:Rubrik Jejaring, 10 Juni 2013 di HU Pikiran Rakyat

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

Menimbang Visi Pemimpin

Menimbang Visi Pemimpin


Kendati menyisakan waktu lama sekitar setahun, pada pemilu 2019 nanti suasana pasti ramai dengan umbul-umbul, gambar, poster, dan brosur calon pemimpin negeri ini. Setiap partai politik yang ikut tentunya akan berkompetisi menawarkan sosok pemimpin yang pantas – dalam penilaian mereka – menahkodai negeri ini.  Dengan sisa waktu yang lama itu, tentu menambah keuntungan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih panjang dalam menawarkan visi dan gagasannya. Entah itu dengan “unjuk diri” di media massa ataupun sekadar safari ke pelosok-pelosok.

Namun, dari sekian kampanye itu adakah tersimpan ide kebijaksanaan yang mampu diimplementasikan dalam tataran aksional? Saya pikir, apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Selalu memaparkan visi meskipun nihil aksi ketika berhasil duduk di “singgasan kekuasaan”. Visi secara eksistensial diawali dari “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Namun, kemurnian ide kerap dikotori nafsu, ego, hasrat, kerakusan dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa lepas dari motif politis-kekuasaan. Visi seorang pemimpin haruslah luhung dan luhur demi kemajuan bangsa dan Negara.

Pendidikan, misalnya, sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa harus mendapatkan porsi utama agar bangsa ini sejahtera. Sebab, dari proses pendidikan inilah setiap manusia akan memiliki keterbukaan wawasan dan menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Bukankah dari instansi pendidikan banyak melahirkan sejumlah inovasi yang dapat mendongkrak aras ekonomi suatu bangsa? Bukankah dengan pendidikan juga, setiap warga dapat memanfaatkan akses pengetahuannya untuk kemajuan bangsa?

Coba kita telaah lebih dalam, di mana siswa-siswi SMK mampu merakit mobil Esemka yang dimulai dari ruang pendidikan. Coba juga kita saksikan bagaimana siswa SMP mampu berinovasi di bidang teknologi informasi. Tepat kiranya, apabila para peserta pemilu 2019 jauh-jauh hari menjadikan negeri ini sebagai ajang mewujudkan visi ke tataran praktis bukan hanya saat kampanye saja. Dunia pendidikan haruslah diprioritaskan para pemimpin di negeri ini, karena dari aktivitas belajar seorang warga mampu mengoptimalkan kemampuan, skill, dan potensinya hingga mewujud menjadi karya nyata.

Visi dan seorang pemimpin laiknya dua sisi mata uang tak terpisahkan. Tanpa visi, pemimpin tak sepantasnya mencalonkan diri. Tanpa kesiapan seorang individu menjadi seorang pemimpin, sebaik apa pun visi tidak akan berarti apa-apa untuk kemajuan bangsa. Visi kebaikan untuk negeri tidak layak diusung ketika dirancang berdasarkan ego kekuasaan, karena dapat menciptakan eksploitasi destruktif dan berlebihan atas bangsa, Negara, dan sumber daya alam. Visi juga saya pikir, mirip dengan gagasan seorang Indonesianis, Benedict Anderson, yakni menghidupkan komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas demi kesejahteraan rakyat.

Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju akan terwujud. Empati yang pasti hadir di dalam setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Karena itulah, siapa pun pemimpin kita yang hendak maju pada pemilu 2014, harus mengingat, bahwa kurva kemajuan Indonesia, berdasarkan data Badan Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung menurun (2011).

Peringkat IPM Indonesia berada di urutan 124, padahal pada 2010 Indonesia ada di peringkat 108. Ini mengindikasikan ada yang tak beres dalam mental pemimpin negeri ini. Praktik korupsi seolah mewabah tanpa henti dari Pusat ke daerah-daerah. Inilah bukti ketidakmurnian visi pengabdian mereka telah bergeser 180 derajat dikarenakan jebak dan rayu nafsu-keserakahan, hingga melahirkan “borok” menakutkan di negeri ini. 

Sejatinya, kita terus-menerus memelihara “semangat murni” untuk kemajuan Indonesia. Kalau zaman pra-kemerdekaan ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat herois “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”. Visi keadilan tersebut merupakan hikmah kebijaksanaan yang mesti tertanam kokoh dan kuat hingga membentuk karakter seorang pemimpin bijaksana. Kepentingan nasional bagi seorang pemimpin bijaksana merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Pemimpin bijaksana dan visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.

Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang sekadar memenuhi imajinasi warga. Sesuai dengan doktrin Islam, “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Karena itu, sebagai seorang warga-negara, saya mengharapkan pada pemilu 2019 nanti lahir seorang pemimpin yang mampu menyelaraskan visinya ke dalam program-program yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs). Sebab, program semacam ini, merupakan bagian dari keseriusan seorang pemimpin merancang visi dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan Negara. MDGs merupakan kesepakatan bersama dari sekitar 189 pemimpin dunia, dalam memajukan Negara yang dipimpinnya.

Dengan begitu, visi-visi yang membumi tersebut dapat memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memulihkan lingkungan. Semoga pada 2019 nanti lahir seorang pemimpin visioner yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terencana. Bukan pemimpin yang pintar menebar pesona saja! Wallhua’lam

29 November 2018

Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan

Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan


Tak dapat kita sangkal, bahwa umat Islam, di negeri kita – Indonesia – adalah penganut terbesar. Namun, pemahaman terhadap terma “Islam” yang kaku dan rigid mengakibatkan agama ini menjelma serupa “reflika” yang tak hidup alias mati. Padahal, doktrin Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki kreativitas (ijtihad) dalam memahami ajaran langit agar tak lekang di makan zaman, tak surut dituntut waktu. Problem Islam hari ini adalah minimnya pemahaman atas Islam sebagai Agama dan Islam sebagai (penggerak) kebudayaan. Agama berpijak pada “kelangitan/Tuhan”. Budaya menyandarkannya pada kebumian/realitas kemanusiaan”. Bagaimanakah “Agama” didekati dengan pendekatan “Kelangitan” sekaligus “kebumian”?


Kemudian menyeruak pertanyaan problematis karena pada dasarnya agama yang diyakini turun dari langit ketika kita tafsirkan dan pahami, itu merupakan pendekatan “kebumian”. Dalam arti, manusialah yang menentukan bentuk agamanya. Bukan Tuhan. Kesalahan berpikir kita hari ini adalah memahami bahwa hasil dari penafsiran kita terhadap agama sebagai ketentuan dari Tuhan, sehingga tidak memberikan tempat bagi penafsiran yang lain.

Manusia terkendala “ruang dan waktu” sehingga pemahaman terhadap ajaran agama menjadi tidak mutlak kebenarannya. Dalam bahasa lain, tak ada kebenaran final tentang bentuk Islam hari ini. Apa yang ditafsirkan Muhammadiyah dan NU tentunya tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk Islam sesungguhnya. Islam sebagai bentuk, dalam pandangan saya, tak pernah berhenti pada satu pemahaman an sich. Melainkan, dalam berjuta pemahaman yang ragam. Seperti halnya budaya di setiap daerah. Pun begitu Islam. Akibat pemahaman beragam, akan lahir bentuk Islam yang beragam pula. Bukan Islam yang diseragamkan dengan jejalan fatwa, yang mengingkari kebebasan.
Sebuah agama yang tak hanya mengurusi ikhwal ritual eksoterik, namun juga berusaha menangkap semangat esoterik dalam memahami Islam. Berislam dalam pemahaman saya yang subjektif sekaligus intersubjektif tak hanya sekadar penegakkan syari’at Islam di bidang politik-struktural semata. Berislam, dalam pandangan saya, merupakan kegiatan menebarkan keselamatan bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).
Perspektif fungsionalisme, kehadiran agama mesti memiliki fungsi bagi kehidupan umat manusia.  Agama, wajib berfungsi membenahi kehidupan yang sedang karut-marut. Agama, menurut Alferd North Whitehead, ditinjau dari segi doktrin ialah sistem kebenaran yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter, asalkan kebenaran itu dianut secara tulus-ikhlas (sincerity) dan dihayati sungguh-sungguh. Karakter hidup manusia tergantung pada keyakinan-keyakinan. Apa yang tumbuh dari agama adalah karakter yang layak dari individu (individual worth of character), tetapi “Worth” dapat berwujud baik dan berwujud buruk. Namun, bagi Whitehead, yang paling penting dalam menyoroti agama, bahwa makna transenden dapat terlihat jelas dari perjalanan historis. Misalnya, kegemilangan setiap agama dapat dilihat dari kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Agama – apa saja – seandainya dapat menyetubuhi realitas dengan terukur dan akurat akan melahirkan bentuk kebudayaan. Ketika penganut agama menafsirkan ajarannya untuk membangun sebuah sistem perekonomian, itu merupakan wujud kebudayaan yang bersifat ilahiyah. Karena konsep epistemologisnya adalah sesuatu yang bersifat ilahiyah-esoterik sekaligus ilahiyah eksoteris.  Islam, adalah nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari langit, sementara budaya bisa berarti nilai, pengetahuan, tradisi, seni, sastra dan karya umat manusia yang dihasilkan dari aktivitas pemikiran (ijtihad).
Dalam pandangan saya, Islam adalah kebudayaan ilahiyah yang lahir atas kerjasama manusia dengan Tuhan dalam membetulkan struktur kehidupan. Utusan Tuhan (baca: para nabi) adalah segelintir manusia yang mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi dengan-Nya tentang bagaimana merancang agar kehidupan tidak karut-marut. Itulah kenapa agama diartikan sebagai “tidak hancur” dan dalam bahasa Inggris berarti religion, yang berarti religere (mengikat).
Ketika umat manusia tidak mampu meresapi saripati keagamaannya dalam hidup, posisinya sama dengan manusia yang lumpuh dan tak berdaya. Islam, ketika dianut dalam kehidupan harus membuahkan karya nyata, sehingga agama ini berfungsi secara manusiawi.Wallahua’lam
Kebijaksanaan Manusia Sunda

Kebijaksanaan Manusia Sunda

Kebenaran Sunda sebagai kebudayaan tak arif bila ditempatkan sebagai kebenaran hidup mutlak. Meminjam analisis Hannah Arendt, kebudayaan-dalam hal ini Sunda ialah rutinitas umat manusia yang dapat diramalkan dan dipelajari. Ini mengindikasikan ketidakmutlakan Sunda sebagai jalan hidup. Dalam bahasa lain, kesundaan dapat ditafsirkan dengan kerangka pemikiran masing-masing, baik dari perspektif subyektivitas maupun intersubyektivitas. Dari sinilah lahir kesundaan yang beragam dan majemuk.

Contoh konkretnya adalah persoalan undak-usuk basa yang terfragmentasi menjadi tiga jenis hierarki berbahasa, yakni kasar, loma, dan lemes. Bagi urang Sunda Priangan, lafal bahasa Sunda akan berbeda dengan Sunda pakidulan seperti penutur basa Sunda di Banten, Sukabumi, dan Bogor. Ketika yang dijadikan acuan keberadaban berbahasa Sunda diarahkan pada dialek Priangan, hal ini tentu menafikan perspektif Sunda yang lian. Tak bijaksana rasanya ketika menafikan perspektif Sunda the other sehingga mengakibatkan lahirnya bentuk Sunda yang tertutup, kaku, bengis, keras, sombong, dan tidak dinamis.

Dalam bahasa lain, pandangan ihwal kesundaan mesti mengakui penafsiran yang berbeda dengan pemahaman kita tentang Sunda. Itulah wujud Ki Sunda sesungguhnya. Manusia asak ku pangalaman sehingga pandangan hidupnya dipenuhi kebijaksanaan, hubungan kolektif-kolegial, sifat mementingkan orang banyak, dan sejumlah perilaku positif lainnya.

Makna Ki Sunda

Saya agak heran mengapa disebut Ki Sunda, bukan Mang Sunda, Jang Sunda, atau Uwak Sunda? Tetapi, keheranan tadi terjawab karena di dalam alur kehidupan, sebutan "Ki" merupakan representasi dari kedewasaan, asak pangalaman, kebijaksanaan, pandangan visioner, dan tidak terjebak pada penilaian "hitam-putih". Term "Ki" adalah sebutan lain dari "Aki" karena dirinya menjadi tokoh masyarakat yang dijadikan pusat kehidupan. Karena telah memahami intisari kesundaan, ia memiliki keluhuran ilmu pengetahuan, kekayaan khazanah, dan perspektif yang majemuk ihwal realitas kebudayaan Sunda.

Alhasil, dirinya menjadi aktor penggerak masyarakat Sunda sehingga memiliki tradisi dan sikap hidup yang santun. Karakter Ki Sunda yang bijaksana tersebut lahir akibat dirinya telah menjalani pengembaraan yang luas di muka bumi hingga mengenal dan memahami berbagai kebudayaan. Sampai hari ini saya masih menempatkan tokoh historis Sunda-siapa pun dan dari daerah mana pun atau dalam naskah apa saja-sebagai manusia biasa yang niscaya terbuka untuk dikritisi. Bahkan, dalam tradisi hermeneutis, seorang nabi tak luput dari kritik. Tanpa mengabaikan penafsiran Sunda sebagai gerakan ideologis, kita juga tentunya tak boleh menutup mata bahwa Sunda merupakan gerak kebudayaan yang dinamis.

Apabila Sunda dipahami hanya sebagai gerakan ideologis, hal itu akan menancapkan stigma Sunda sebagai suku yang kaku, eksklusif, tidak ramah, rasis-fasis, bahkan tertutup terhadap nilai dan budaya baru. Satu tokoh Sunda tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjustifikasi bahwa Sunda harus seperti yang diperjuangkan sang tokoh. Alih-alih menjadikan manusia Sunda sebagai manusia neobijaksana, yang terjadi adalah menggusur pemahaman kesundaan pada sikap yang serasa menjauh dari ajen-inajen urang Sunda. Nanjerkeun kesundaan tak harus dengan jalan perang dan keras.

Nanjerkeun kesundaan ialah dengan cara membumikan konsep hidup yang kerap diejawantahkan Ki Sunda secara elegan dan luhung. Ia mampu menyikapi perbedaan secara legowo dan mengakuinya sebagai bagian dari hidup urang Sunda meskipun berasal dari kebudayaan luar Sunda. Itulah yang dikatakan sebagai manusia Sunda genuine.

Memang begitulah seharusnya kebudayaan lahir dan hidup. Itu karena culture lebih dekat secara semantik dengan nature, yang berarti berjalan mengikuti alur alami kehidupan. Sunda itu dinamis dan tidak tertutup terhadap kebudayaan luar. Selama hal itu baik bagi eksistensinya di masa mendatang, urang Sunda sejatinya memahami warisan budaya dan bakal terus berdinamisasi dengan perkembangan zaman.

Penafsiran "hitam-putih"

Penafsiran tunggal terhadap warisan Sunda akan melahirkan fanatisme kesukuan yang akut dalam diri warga Sunda ke depan sehingga Sunda sebagai kebudayaan diklaim milik salah satu elite kelompok tertentu. Karena itu, kajian terhadap Sunda, bila menggunakan penafsiran "hitam-putih", berubah menjadi kebudayaan barbarian, tidak toleran, asa aing, adigung-adiguna, dan tidak respons terhadap kebudayaan luar, apalagi bila menggunakan kacamata radikalisme pemikiran yang menempatkan manusia lian ti urang Sunda sebagai manusia biadab.

Hal itu tidak ada bedanya dengan gerakan ideologis yang kadang memakan korban dari warga am yang tak berdosa. Dalam catatan historis, kerap terjadi "benturan fisik" dan penyelesaian barbarian antarsesama karena diinisiasi perbedaan ideologi. Sunda hari ini adalah cermin dari mental, sikap, dan laku lampah Ki Sunda baheula. Itu memang betul sehingga ada kesimpulan menjadikan tokoh historis Sunda sebagai tolok ukur sikap dan laku manusia dalam konteks kiwari. Itu juga saya pikir agak betul.

Namun, apakah yang harus dijadikan model manusia Sunda kiwari itu hanya tersentralisasi pada satu tokoh historis ataupun tokoh fiktif dalam kajian naskah Sunda? Urang Sunda ternyata majemuk sebagai representasi keunikan manusiawi. Ada yang sahaok dua gaplok, ada yang hare-hare tai hayam, bahkan tak sedikit yang teu langkung kanu dibendo. Memersepsi manusia Sunda sehistoris dan seheroik apa pun mesti dibarengi pendekatan yang kritis dengan mempertanyakan motif apakah yang tersembunyi darinya? Tidak ada yang final dalam memahami kebudayaan yang lahir dari suku apa saja dan di mana saja sehingga kebudayaan akan terus mengepakkan sayap untuk terus berdialektika dengan kekinian zaman.

Ketika ada generasi muda Sunda yang gelagapan dengan bahasa Sunda yang dijadikan patokan keabsahan sebagai urang Sunda asli, sejatinya kita tidak mengklaim bahwa orang tersebut tidak nyunda. Konsekuensi perubahan zaman adalah keniscayaan tak nisbi dalam setiap kebudayaan, termasuk Sunda, yang saya pikir akan terus mencari bentuk akibat perubahan zaman.

Sunda tidak mengklaim dan diklaim sebagai milik orang-orang tertentu, Sunda nu aing, Sunda nu maneh, dan Sunda nu urang kabeh. Namun, celakanya, Sunda nu aing banyak diklaim sebagai Sunda nu urang kabeh. Akibatnya, yang tak sepaham dan tak sehaluan dengannya disebut sebagai "tidak nyunda". Sayang rasanya kalau nasib Sunda seperti ini.

28 November 2018

Religiusitas Pembangunan Bangsa

Religiusitas Pembangunan Bangsa

KEMAJUAN sebuah Bangsa-Negara (nation-state) terletak pada tersedianya sumber daya insani yang berkualitas dan menjunjung tinggi moralitas-etika dalam kesehariannya. Karena itulah, arah pembangunan bangsa mesti dibarengi dengan masyarakat berkualitas dan bertumpu pada nilai-nilai religiusitas. Kita tahu bahwa persoalan yang melilit bangsa ini; baik di ranah politik, ekonomi, budaya, hukum, dan kinerja birokrat berangkat dari minimnya kesadaran moral.
Apabila ditinjau dari sumber daya alam, Negara kita terdiri dari wilayah yang dipenuhi potensi kekayaan dahsyat. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Potensi alam itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena kita tidak memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan kokoh. Ini terlihat dari pembangunan yang ditelorkan pemerintah belum pro-rakyat, sebab masih diinisiasi kepentingan sektoral yang bersifat pribadi dan kelompok.
Tak heran bila prestasi human index development di setiap daerah menggambarkan kesenjangan secara massif. Merebaknya kemiskinan, pengangguran, amoralitas, korupsi, kolusi, dan nepotisme; mengindikasikan lemahnya kualitas manusia Indonesia. Minimnya keteladan birokrat juga seakan menjadi akar penyebab kehilangan publik figur (lost figure) sehingga banyak generasi muda yang tidak mengoptimalkan potensi diri, malah terjebak pada anarkisme diri, yang mengakibatkan lahirnya aksi chaos dalam kesehariannya.
Karena itulah, pembangunan karakter bangsa, sejatinya mengikutsetakan nilai-nilai Islam. Sebab, mayoritas penduduk negeri ini terdiri dari umat Islam, sehingga tidak salah bila menyertakan nilai-nilai keislaman ketika merumuskan karakter bangsa (nation character building) untuk kepentingan publik.
Krisis keteladanan
Dalam menanggulangi carut-marut di negeri ini, kita memerlukan kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan karakter luhung. Misalnya, dengan menghidupkan sikap jujur (shidiq), akuntabel (amanah), transparan (tabligh), dan kualitas-kompetensi-kapasitas diri (fathanah). Sebab, yang dihadapi bangsa hari ini – dengan merebaknya dehumanisasi – berangkat dari krisis keteladanan, sehingga kemiskinan bukan hanya miskin secara material, tapi miskin dari “stok manusia ideal”. Dalam bahasa lain, birokrat di negeri ini tidak menjadikan Agama sebagai falsafah hidup (way of life).
Ada beberapa karakteristik keteladanan, sebagai salah satu bentuk upaya membangun karakter bangsa. Islam, sebagai Agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, sejatinya berperan-serta merumuskan pembebasan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketiadaan tokoh yang patut diteladani. Pada posisi demikian, kerjasama birokrasi pemerintah dengan lembaga dakwah serta instansi lembaga pendidikan tinggi Islam mesti dibangun agar terselenggara proses karakterisasi bangsa religius, kompeten, dan berkualitas.
Nurcholis Majdid (2010) mengatakan, salah satu segi kelebihan Islam, ialah terletak pada keuniversalan nilai yang dikandungnya dalam kehidupan manusia di jagad raya. Seraya mengutip ayat Al-Quran, Cak Nur, melegitimasi hal ini dengan Surah Saba (34) ayat 28 sbb: “Kami (Allah) tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk seluruh umat manusia, sebagai kegembiraan dan pembawa ancaman”. Kemudian, ia juga mengutip surah al-Anbiya (21) ayat 107, sbb: “Tidaklah Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam”.
Ayat tersebut mengindikasikan adanya kesadaran sangat umum di kalangan umat Islam, bahwa ajaran Islam mengandung universalitas yang patut menjadi bahan renungan, landasan pembebasan, dan sumber penyelesaian persoalan yang melilit umat manusia sampai akhir zaman. Kesadaran pentingnya nilai etika yang diambil dari semangat keagamaan dalam konteks kebangsaan, memegang peran penting guna menciptakan kualitas imani, akhlaqi, dan aqli warga-bangsa. Kesadaran eksistensial seperti ini salah satunya yang dapat menggiring kesadaran warga menanggalkan kesadaran material.
Dengan demikian, kesadaran ini dapat menuntun seorang warga Negara, baik pejabat maupun birokrat mengejawantahkan prinsip keadilan (al-adalah) dalam kehidupan praksis. Allah Swt., berfirman sbb: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak melampaui batas terhadap neraca itu. Dan tegakkanlah neraca keadilan itu dengan seksama, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Al-Rahman [55]: 7-9).
Pesan ilahi di atas, mengindikasikan religiusitas harus menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan, sehingga menempatkan akal-pikiran pada koridor keadilan untuk umat manusia. Menjalankan keadilan dapat menempatkan kerja sebagai manifestasi cinta terhadap sesama. Sebab, manusia pada dasarnya merupakan makhluk super bajik, apabila radar hatinya dihidupkan secara optimal.

Menjunjung keadilan
Kita sejatinya mendukung lahirnya manusia-manusia yang menempatkan keadilan sebagai misi hidup, dengan mengoptimalkan keyakinan ukhrawi, hingga mengejawantahkan aktus bermanfaat untuk semesta alam (rahmatan lil alamin). Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan hayat al-dunya dan akhirat. Ketika seorang manusia mampu menyadari fungsi dirinya untuk menerapkan ajaran kemanfaatan kepada sesama, hal itu mengindikasikan kehidupan rendah (hayat al-dunya) menjadi jalan mulus untuk menuju puncak kehidupan sempurna.
Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.
Ketika tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan.
Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kerja politik setiap parpol -- baik nasionalis maupun Islam -- sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. Wallahua’lam
Pesantren Dan Tantangan Era Modern

Pesantren Dan Tantangan Era Modern

M Dawam Rahardjo (1995: 3) mengungkapkan bahwa pesantren adalah lembaga yang mewujudkan proses wajah perkembangan sistem pendidikan Nasional. Secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman an sich, melainkan menampakkan keaslian (indegeneous) daerah Indonesia; sebab lembaga yang serupa sudah terdapat pada masa kekuasaan Hindu-Budha, sedangkan Islam meneruskan dan mengislamkannya.

Pondok pesantren Islam sebetulnya banyak berperan mendidik sebagian bangsa Indonesia sebelum lahirnya lembaga-lembaga pendidikan lain yang cenderung mengikuti pola “Barat” yang modern. Oleh karena itu, lembaga pendidikan pesantren acapkali dijuluki sebagai basis pendidikan tradisional yang khas Indonesia. Pondok pesantren berkembang pesat dan lebih dikenal kegiatannya kira-kira sejak tahun 1853 dengan jumlah santri sekitar 16.556 dan tersebar pada 13 kabupaten di pulau Jawa (Z. Dhofier; 1994).

Dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan yang signifikan, hingga pada tahun 1981 terdaftar hampir sekitar 5.661 pondok pesantren dengan jumlah santri 938.597 yang diasuh dan dididik pesantren (A. Syamsuddin, 1989). Dan, sudah dapat dipastikan jika pada tahun 2000-an jumlahnya telah mencapai ratusan ribu pesantren di seluruh Indonesia dengan puluhan juta santri yang telah dan sedang dididik oleh pesantren.

Lantas, pertanyaan yang patut diajukan dalam tulisan ini adalah: bagaimana peta tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga pendidikan warisan dari perpaduan budaya asli Indonesia dan khazanah keislaman dalam menjawab tantangan modernitas? Apakah mesti menyesuaikan (ngigeulan) zaman ataukah sampai pada mengelola tantangan era modern yang cenderung menggusur manusia pada pemahaman positivistik?

Sebab, sebagai satu-satunya lembaga pendidikan swasta, pesantren memiliki kekuatan yang teramat dahsyat hasil dari motivasi dari para pendirinya (founding fathers) untuk mencerdaskan bangsa tanpa mengurusi “tetek bengek” keuntungan ekonomis. Melainkan menjalankan amanat pendidikan pofetik yang digariskan oleh ajaran Islam sebagai penghantar terwujudnya manusia yang memiliki harkat, derajat dan martabat yang sangat urgen untuk dimiliki oleh setiap manusia di era modern ini. Seperti yang terdapat dalam sebuah pepatah Rasulullah yang memerintahkan setiap muslim untuk mencari dan mengajarkan ilmu dari mulai lahir sampai desah nafas tidak lagi terdengar (baca: wafat).

Pesantren dan Santri

Menurut catatan sejarah, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang diwariskan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim sekitar abad 16-17 M, seorang guru “walisongo” yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sedangkan secara kebahahasaan, pesantren berasal dari kata “santri” yang berarti guru mengaji (bahasa tamil) dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal (mondok moe) para santri. Dengan demikian, pesantren merupakan mesin copy-an yang bertugas mem-print out manusia yang pintar agama (tafaquh fi al-din) dan mampu menyampaikan keluhungan ajaran Islam serta populer disebut dengan “santri”.

Sebagai ladang penghasil santri, tentunya pesantren harus menghasilkan santri (output) yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Output tersebut selain berimplikasi secara personal, juga berdampak positif secara sosial. Adapun hasil implikasi tersebut dapat dilihat dari intensitas keuntungan yang besar yang diproduksi pesantren terhadap lingkungan sekitar, di antaranya berupa keuntungan pragmatis bagi aspek yang berdimensi budaya, edukatif dan sosial.

Dalam dimensi kultural, kehidupan seorang santri di pesantren ternyata seringkali dihiasi dengan prinsip hidup yang mencerminkan kesederhanaan dan kebersamaan melalui aktivitas “mukim”. Kalau saja “abdi negara” ataupun masyarakat modern mampu melakukan hal seperti mereka, akan muncul solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Lalu, dari aspek edukatif pesantren juga mampu menghasilkan calon pemimpin agama (religious leader) yang piawai menaungi kebutuhan praktik keagamaan masyarakat sekitar, hingga aktivitas kehidupannya mendapat berkah dari Tuhan. Sedangkan dalam aspek sosial, keberadaan pesantren seakan telah menjadi semacam “community learning centre” (pusat kegiatan belajar masyarakat) yang berfungsi menuntun masyarakat hingga memiliki life style agar hidup dalam kesejahteraan.

Namun, kendati secara output tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, setidak-tidaknya secara ideal pendidikan di Pesantren mampu mencetak calon-calon ahli agama yang siap diterjunkan ke masyarakat. Tidaklah heran jika pesantren sebagai “laboratorium sosial” banyak membidani kelahiran tokoh-tokoh yang dihormati serta ikut andil dalam pembangunan bangsa lewat sumbangsih pemikiran yang brilian.

Misalnya saja, K.H.A.Dahlan (pendiri Muhammadiyah), K.H.A.Hasan (tokoh Persatuan Islam), Hasyim Asy’ari (pendiri NU), H.O.S Tjokroaminoto (pencetus SI), Muhammad Natsir (bekas Perdana menteri), Dien Syamsuddin, Abdurrahman Wahid, Nurchalis Madjid dan yang lainnya merupakan aktor intelektual yang dididik oleh lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa: “ Hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan ummat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali-Imran, 3 : 104). Artinya, dengan kreasi kultural berupa pendirian pesantren dalam khazanah Islam Indonesia merupakan misi profetik untuk mengaplikasikan kebaikan-kebaikan hingga dapat bermanfaat bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan di tubuh dan jiwa umat, bangsa dan warga masyarakat.

Tantangan Modernisasi

Jika mencari lembaga pendidikan yang asli Indonesia dan berakar kuat dalam masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren di tangga teratas. Namun, ironisnya lembaga yang dianggap merakyat ini ternyata masih menyisakan keberbagaian masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang agak miring ini tentunya memerlukan proses yang panjang dan usaha tidak begitu mudah.

Proses modernisasi telah menguatkan subjektivitas individu atas alam semesta, tradisi, dan agama. Manusia dalam subjektivitas dengan kesadarannya dan dalam keunikannya telah menjadi titik acuan pengertian terhadap realitas. Manusia memandang alam, sesama manusia, dan Tuhan mengacu pada dirinya sendiri. Manusia juga menjadi bebas dalam merealisasikan kehidupannya tanpa campur tangan kekuatan lain di luar dirinya sendiri. Modernitas sebagai periode sejarah yang khas dan superior telah membuat orang percaya bahwa zaman modern lebih baik, lebih maju, dan memiliki referensi kebenaran lebih banyak dari zaman sebelumnya. Selain itu, modernitas menciptakan sikap optimisme dan berbagai kualitas positif tentang masa depan serta kemajuan menjadi tema utama peradaban sejarah umat manusia (Fahrizal A. Halim, 2002: 19-20).

Dalam tradisi pesantren terdapat kaidah hukum yang menarik untuk diresapi dan diaplikasikan oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mesti merespon tantangan dan “kebaharuan” zaman. Kaidah itu berbunyi, “Al-Muhafadzatu ‘ala al-qadim al-ashalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah”, artinya: melestarikan nilai-nilai Islam lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Hal ini berarti pesantren patut memelihara nilai-nilai tradisi yang baik sembari mencari nilai-nilai baru yang sesuai dengan konteks zaman agar tercapai akurasi motodologis dalam mencerahkan peradaban bangsa.

Ulil Abshar Abdalla (2000) mengatakan bahwa jika tradisi besar Islam yang direproduksi dan diolah kembali, umat Islam akan memeroleh keuntungan yang besar sekali, di antaranya adalah memiliki “tradisi baru” yang lebih baik. Pesantren ketika tampil dengan wajah baru akan menimbulkan apa yang disebut oleh Cak Nur dengan psychological striking force (daya gugah baru).

Untuk itu, tidak layak kiranya jika para pengelola pesantren mengabaikan arus modernitas sebagai penghasil nilai-nilai baru yang baik – meskipun ada sebagian yang buruk – kalau pesantren ingin maju untuk mengimbangi perubahan zaman. Namun, jika tidak mau maju sedikit pun di era yang serba maju ini, silahkan menutup diri dari nilai-nilai baru dan peliharalah nilai-nilai lama yang telah ketinggalam zaman (out of date).

Persoalan ini tentu saja berkorelasi positif dengan konteks pengajaran di pesantren. Di mana, secara tidak langsung mengharuskan adanya pembaharuan (modernisasi)-kalau boleh dikatakan demikian-dalam pelbagai aspek pendidikan di dunia pesantren. Misalnya, mengenai kurikulum, sarana-prasarana, tenaga administrasi, guru, manajemen (pengelolaan), sistem evaluasi dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Jika aspek-aspek pendidikan seperti di atas tidak mendapatkan perhatian yang proporsional untuk segera dimodernisasi, atau minimal disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (social needs and demand), tentu akan mengancam survival pesantren di masa depan. Masyarakat (baca: kaum muslimin Indonesia) akan semakin tidak tertarik dan lambat laun akan meninggalkan pendidikan pesantren, kemudian lebih memilih institusi pendidikan yang lebih menjamin kualitas output-nya.

Pada taraf ini, pesantren berhadap-hadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkutat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan al-Qur’an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya, tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat.

Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik (baca: santri) dapat lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren.

Dengan tidak meninggalkan ciri khas lokal, pesntren juga mesti merespon perkembangan zaman dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, dan transformatif. Alhasil, persoalan tantangan zaman modern yang secara realitas seakan menciptakan segala produk yang menyibakkan tirai-tirai batas ruang dan waktu seperti dalam gejala global media infromasi dapat dijawab secara akurat, tuntas dan tepat. Wallahua’lam

Kepustakaan

1. M. Dawam Rahardjo; Pesantren dan Pembaharuan, PT Pustaka LP3ES, Jakarta: 1995.

2. Fahrizal A. Halim; Beragama dalam Belenggu Kapitalisme, Penerbit Indonesia Tera, Magelang, 2002.

3. Karel A Steenbirk; Pesantren Madrasah Sekolah, LP3ES, Jakarta, 1994.

4. Sukron Abdilah; Pesantren, Santri dan Modernitas, Surat Kabar Mingguan Medikom, edisi 182 Tahun III 3-9 Juli 2006.

5. H.M. Yacub; Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat, Penerbit Angkasa, Bandung, 1985.

6. Zamakhsyari Dhofier; Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3ES, Jakarta, 1994.

27 November 2018

Menyegarkan Intelektualisme IMM

Menyegarkan Intelektualisme IMM


Saya selalu bangga, bahwa dalam catatan histori kehidupan pribadi, pernah merasakan bagaimana suasana intelektualisme yang riuh di salah satu ortom Muhammadiyah, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Saat itu, di sekretariat IMM Korkom UIN Bandung, saya mendapatkan semangat intelektualisme dari para senior, yang selalu mengutip filsuf, pemikir, dan teoritikus dalam berbagai disiplin ilmu ketika sedang mengadakan rapat dan kajian kritis tentang suatu hal.

Tak hanya bercuap-cuap untuk menunjukkan bahwa IMM ialah gerakan intelektual, di IMM Korkom UIN Bandung juga, saya mendapatkan semangat untuk menuliskan pemikiran, ide, dan opini saya tentang fenomena dan noumena. Meskipun, saya tidak dibimbing langsung oleh para senior untuk mampu merangkai kata, tetapi dari mereka lah saya mendapatkan semangat, energi, dan obsesi di dunia tulis menulis. Disinilah, saya mendapatkan skill menulis, dan sampai hari ini, dari menulislah saya dapat hidup berdaya, bermanfaat, dan bermartabat: tanpa bergantung pada belas kasih orang lain.

Sejak tahun 2003 akhir, kalau tak salah, saya mulai merasakan atmosfer kemahasiswaan yang lekat dengan kegiatan intelektual di IMM. Saya banyak belajar teologi pembebasan, fiqh kebhinekaan, filsafat sosial, aktivisme intelektual organik, dan sejumlah wacana pemikiran kiri dari interaksi intelektual saya dengan buku dan senior di sekretariat IMM. Saat itu, saya menjadikan sekretariat sebagai kampus pertama – kampus keduanya adalah kelas di jurusan – untuk mengasah daya analitik keilmuan saya terhadap fenomena sosial.  
Islam bagi saya, saat itu dan hingga kini, berwajah pembebasan, fungsionalisme, fenomenologik, liberatif dan transformatif. Sederhana, Islam adalah agama yang berdampak positif terhadap hidup dan kehidupan manusia di muka bumi. Apabila Islam tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan di muka bumi, hingga hari ini saya meyakini bahwa kita – sebagai penganutnya – telah salah kaprah memaknai intisari keberislaman. Karena Islam diturunkan ke muka bumi, sehingga sebagai penganutnya, kita harus membebaskan bumi dari segala bentuk penindasan dan ketidaktentraman.

Dalam pandangan saya, Islam adalah kebudayaan ilahiyah yang lahir atas kerjasama manusia dengan Tuhan dalam membetulkan struktur kehidupan. Utusan Tuhan (baca: para nabi) adalah segelintir manusia yang mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi dengan-Nya tentang bagaimana merancang agar kehidupan tidak karut-marut. Itulah kenapa agama diartikan sebagai “tidak hancur” dan dalam bahasa Inggris berarti religion, yang berarti religere (mengikat).

Ketika umat manusia tidak mampu meresapi saripati keagamaannya dalam hidup, posisinya sama dengan manusia yang lumpuh dan tak berdaya. Islam, ketika dianut dalam kehidupan harus membuahkan karya nyata, sehingga agama ini berfungsi secara manusiawi. Agama serupa garam yang mampu meresap ke setiap sektor kehidupan, menghidupkan semangat kemanusiaan, dan membebaskan manusia dari segala wujud penindasan.

Islam harus menjadi solusi bagi setiap persoalan yang mendera kehidupan, dan hal ini membutuhkan peran para intelektual yang mampu memproduksi pemikiran-pemikirannya untuk melakukan pembaharuan, tajdid, dan ijtihad kemanusiaan. Hal ini dilakukan karena tidak semua persoalan dalam hidup bisa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga diperlukan kehadiran generasi ulul al-bab, yang mampu menjawab tantangan zaman dengan bekal kemampuan intelektual yang selalu dibimbing Allah. Kesalehan individual harus selalu menyertai kesalehan intelektual, sehingga dapat menjawab tantangan zaman atas ridha Allah. 

Tak hanya saleh individual dan intelektual saja. Kita juga harus memiliki kesalehan sosial dalam menjalani kehidupan yang serba fana ini. Sebab, hanya dengan kesalehan sosial, setiap persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dapat kita tanggulangi bersama.  

Saya pribadi, tidak setuju bila IMM dijadikan sebagai suplier kader politik tanpa menempa mereka dengan analisa sosial politik yang memuat ajaran teologi pembebasan. IMM, harus menjadi suplier kader politik yang tak hanya mengurusi jabatan, tak hanya gila kekuasaan, dan selalu melakukan intrik politik busuk; tetapi suplier kader politik yang selalu mengutamakan rakyat di atas kepentingan partai politik, golongan, dan pribadi.

Coba saksikan realitas kepolitikan di negeri kita yang kian tidak mengutamakan laku politik adiluhung. Kita juga bisa merasakan bahwa kader politik di negeri ini sudah sedemikian rusak karena ketiadaan idealisme murni dalam hatinya. Kita menjadi bangsa yang rabun idealisme, tuna moral, dan tiada tuntunan suci dalam beraktivitas di ranah kepolitikan. Tetapi, kondisi ini, jangan lantas membuat gerakan IMM nihil dari aktus intelektual, nihil idealisme, dan tiada semangat untuk menanamkan nilai-nilai adiluhung dalam berpolitik.

Setiap kader IMM yang terjun di ranah kepolitikan harus menjadi suri teladan bagi kader politik lainnya sehingga kehadiran IMM mewarnai dengan kebajikan laku berpolitik. Sebab, sebagai organisasi otonom, IMM didirikan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah untuk memelihara idealisme bermuhammadiyah, merawat aktivisme berislam, dan menanam gerakan sosial untuk kehidupan di Indonesia yang lebih baik. Kader IMM jangan lantas terbawa arus gelombang zaman yang nihil dari kegiatan idealisme, intelektualisme, dan aktivisme sosial karena ruh ber-IMM terletak di dalam tiga ranah tersebut.

Untuk konteks Jawa Barat, kita sangat merindukan suatu masa, di mana IMM telah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di bidang masing-masing. Salah satu tokoh dari Jawa Barat itu ialah Prof Ahmad Mansur Suryanegara, seorang sejarahwan Muslim yang sangat diperhitungkan di benua Asia. Kekuatan nalarnya sungguh luar biasa, dimana usia sepuh tidak mempengaruhi daya ingatnya yang sungguh menakjubkan.

IMM Jawa Barat harus melahirkan tokoh seperti halnya Prof Ahmad Mansur Suryanagara dengan menyegarkan kembali gerakan intelektualisme di tubuh organisasi ini. Saya hanya memberikan saran kepada IMM Jawa Barat, untuk menyegarkan kembali aktivitas intelektualisme di tubuh IMM.

Pertama, Hidupkan kembali lingkar kajian yang dapat memperkaya khazanah keilmuan di IMM Jawa Barat dengan membentuk majelis intelektual cendekia; dimana dalam langkah praktisnya setiap kegiatan harus sesuai dengan silabus pengkajian sesuai prinsip gerakan IMM. Bentuk kajian bersifat intensif agar apa yang telah dijadikan silabus pengkajian dapat menambah khazanah keilmuan para anggotanya. Jangka waktu pelaksanaannya diadakan seminggu sekali selama enam bulan, dengan mengundang alumni yang memiliki kompetensi sesuai dengan silabus pengkajian.

Kedua, ciptakan budaya menuliskan pemikiran ke dalam bentuk artikel, yang dikirim ke berbagai surat kabar atau media lainnya, dimana isi kandungan artikel merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh lingkar kajian di IMM. Kita juga bisa menerbitkan media sebulan sekali yang memuat pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh kader IMM Jawa Barat dalam bentuk buku, kemudian disebarkan ke berbagai daerah di Jawa Barat.

Ketiga, para alumni IMM yang tergabung dalam Fokal IMM Jawa Barat, harus memberikan dukungan berupa moril dan material untuk menopang kegiatan lingkar kajian yang dilaksanakan oleh DPD IMM Jawa Barat. Dukungan moril bisa berupa menyediakan pembicara atau pemateri yang siap mengisi diskusi dan kajian di DPD IMM Jawa Barat. Adapun dukungan material bisa dengan cara memberikan kompensasi kepada DPD IMM Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatannya tanpa harus menengadahkan tangan kepada orang lain.

Untuk saat ini, sekian dulu catatan dari saya. Secara pribadi, saya berhutang budi kepada IMM. Berkat aktif di organisasi ini, saya mendapatkan kekayaan intelektual.

Lantas, kenapa saya berhutang budi?

Sebab, dari IMM lah, saya mendapat suntikan semangat untuk membaca, berdiskusi, dan menulis.

Dari kader senior di IMM juga, saya bisa mengenal media untuk mempublikasikan ide dan pemikiran saya saat menjadi mahasiswa dulu. Bahkan, pekerjaan saya di bidang penulisan juga, sababiyah-nya karena keaktifan di IMM.

Untuk mental, dari IMM lah, saya mendapatkan kepercayaan diri. Dari IMM pula, saya dapat berguru kepada kesalehan sosial KH. Ahmad Dahlan. Bahkan, dari IMM juga, saya merasa menjadi seorang manusia.

Satu hal yang tak saya dapatkan dari IMM.

Apakah itu?

Hehehe...Isteri. ***        

SUKRON ABDILAH
Mantan Ketua Lembaga Pers Ikatan (LPI) PC. IMM Kota Bandung (2005-2006)

7 February 2018

Surga Balasannya Kalau Kita Berbakti pada Orangtua

Surga Balasannya Kalau Kita Berbakti pada Orangtua

ALLAH SWT berfirman, “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (QS. Al-Isra’ [17]: 23).

Secara fitrah, orang tua memiliki kasih sayang luar biasa pada anak-anaknya. Mereka khawatir dan sedih ketika anaknya berduka, juga menangis ketika anaknya mendapatkan musibah. Kendati anak-anaknya sudah dewasa dan berkeluara, orang tua tidak pernah lelah mencintai dan menyayangi. Mereka tak pernah berhenti memikirkan nasib anak-anaknya.

Kasih sayang mereka sungguh luar biasa. Bahkan, saking luar biasanya, seorang ustaz mengilustrasikan kasih sayang mereka seupama sumber mata air yang mengalir begitu mudah dari atas ke bawah, seperti air terjun atau air hujan. Kasih sayang mereka tidak akan menemui halangan dan rintangan untuk anak-anaknya tercinta.

Berbeda dengan kasih sayang seorang anak kepada orang tua mereka. Begitu sulit dan membutuhkan waktu sedemikian lama. Kasih sayang mereka kepada orang tua seperti sumber mata air yang berada di dasar tanah. Untuk mengalirkan air ke permukaan (dari bawah ke atas), diperlukan kerja keras yang menguras tenaga. Air tersebut harus diangkat ke permukaan tanah dengan menggunakan alat-alat super canggih, terukur, dan mahal. Setelah itu, air yang berada di bawah tanah baru bisa menyembur ke permukaan.

Bagi seorang anak, mengabdi dan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban. Wajib artinya perintah Allah SWT yang tak boleh kita langgar. Selama apa yang diusulkan orang tua itu berupa kebajikan, tugas kita ialah menaatinya dengan ikhlas. Berbakti kepada orang tua seringkali disebut dalam Al-Quran, bahkan digandengkan dengan tuntutan untuk menyembah Allah SWT. Ini artinya, kebajikan seorang anak dan tingkat keberbaktian mereka setingkat dengan beribadah kepada Allah.

Allah SWT berfirman, “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang tua (ibu-bapaknya); ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kamu kembali.” (QS. Luqman [31]: 14).

Di dalam Kitab Riyadhush Shalihin, dijelaskan bahwa suatu ketika Abdullah Ibn Mas’ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ikhwal perbuatan apa yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, “Yaitu shalat pada waktunya”. Ibn Mas’ud bertanya lagi: Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, “Berbuat baik kepada orang tua”. Untuk ketiga kalinya Abdullah Ibn Mas’ud bertanya lagi: Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab kembali, “Jihad Fi Sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang tua yang selama ini menjaga dan memelihara tentunya memiliki jasa luar biasa bagi kita. Khususnya bagi seorang ibu, ia mengandung dan melahirkan kemudian memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ayah kita juga sama. Ia mencari nafkah dengan banting tulang hanya agar anaknya mendapatkan penghidupan yang cukup dan layak. Jadi tak heran apabila Rasulullah SAW mengatakan bahwa keridhaan orang tua, ialah keridhaan Allah pula.

Di dalam hadis dijelaskan, “Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua.” (HR. Tirmidzi).

Namun, realitas hari ini mengindikasikan peran dan fungsi orang tua bergeser karena perkembangan zaman yang meniadakan nilai, etika, moral, dan akhlak. Seorang anak dengan gagah perkasa berani membentak, berteriak, dan bahkan memarahi orang tua. Padahal kalau kita hendak membalas jasa mereka, sungguh tidak akan mampu dibalas.

Saking besar jasa kedua orang tua bagi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Belumlah disebut seorang anak membalas orang tuanya, sebelum ia mendapati mereka tertawan menjadi budak, kemudian ia menebusnya dan memerdekakannya.” (HR. Muslim).

Akhirulkalam, mari kita hormati dan tempatkan kedua orang tua pada tempat yang mulia dengan menciptakan kebanggan di hati mereka. Mari kita ciptakan kemuliaan akhlak sehingga dapat menerangi orang tua di akhirat. Mari juga kita berkhidmat di hadapan orang tua dengan selalu merendahkan suara kita, menyembunyikan kepiawaian kita berbicara, dan tidak berbantah-bantahan dalam perkara yang sepele. Sebab, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Wallahua'lam

Mewujudkan Keadilan

Mewujudkan Keadilan

ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menempatkan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa.

Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, sehingga praktik politik umat tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan.

Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi.

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil.

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol.

Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

15 September 2009

Islam "Ramah"-nya Mana?

Islam "Ramah"-nya Mana?

Sebagai seorang muslim, saya kecewa dengan tindakan barbar salah satu organisasi keagamaan yang mengatasnamakan pembela Islam. Minder, malu, dan inferioritas muncul dari dalam diri kala 1 Juni 2008 lalu orang tak berdosa dipukuli. Parahnya, pemukulan itu dibarengi pekikan “Allahuakbar”. Maka, stigma keras, bengis, dan arogan kepada Islam pun menemui keabsahannya. Apakah itu yang dinamakan dengan pembelaan?

Itu bukan membela Islam namanya. Tapi, merusak citra Islam sebagai agama damai. Andai saja baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau akan menangis. Menangisi perilaku sebagian umatnya yang agresif dan tak terkendali ketika ada perbedaan faham. Dan, Abdullah bin Ubay bin Salul akan tertawa terbahak-bahak. Sebab, tipu muslihatnya mengadu domba ternyata dipelihara sampai 14 abad lebih lamanya.

Islam kekinian – khususnya oknum penoda Islam di Indonesia – terasing dari putaran ruang dan waktu. Ruang keindonesiaan yang tak diperdulikan dan waktu yang tak bisa digusur kembali jarumnya ke masa peperangan. Islam mereka bukan khas keindonesiaan. Tapi, khas kearaban yang barbarian. Islam keindonesiaan mestinya menjunjung tinggi kebhinekaan. Perbedaan adalah rahmat dari Allah agar kita bisa saling belajar. Membelajarkan diri untuk mengakui atau menghargai keberbedaan di sekitar.

Satu hal yang bikin saya berefleksi tentang peristiwa Monas, 1 Juni 2008 lalu. Muslim Indonesia semestinya menghargai perbedaan. Memelihara keharmonisan. Dan melindungi para penganut agama lain. Itu adalah implementasi dari “la iqraha fi al-din”, yakni keberagamaan (religiusitas) yang tidak boleh memaksakan kehendak. Ketika kekerasan dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah, saya sempat gelisah. Ada apa dengan Umat Islam Fundamental? Apakah perbedaan harus dipoerlakukan dengan cara membeda-bedakan?

Namun, kegelisahan saya terobati ketika menemukan Madina. Majalah Keislaman ini saya peroleh sejak edisi Mei 2008. Alhamdulillah pada bulan Juni 2008 juga saya mendapatkannya. Utamanya, pada edisi Juni 2008, secara pribadi saya acungkan jempol untuk Madina. Dengan menghadirkan artikel 25 tokoh Islam Damai dari Indonesia. Apalagi dengan bahasa yang renyah serta enak dibaca, Madina seakan memikat hasrat saya untuk terus berlanggaanan. Konsistensi terhadap sikap toleran yang harus dipraktikkan umat Islam, sangat terasa dari artikel pada edisi Juni 2008.

Jadi, kegelisahan saya terobati ketika kehadiran teks mengarahkan saya untuk menghargai perbedaan dan toleran. Islam saya pun menjadi Islam santai. Sebab, tidak merasa dikejar-kejar oleh orang lain. Akhirulkalam, semoga saja dengan mengusung penghargaan terhadap pluralitas di Negei ini, Majalah Madina bisa menghadirkan Islam berwajah "ramah". Utamanya, Madina bisa terus eksis untuk mengimbangi media "berbaju Islam" lain yang bisa mengarahkan umat melakukan tindak kekerasan. Sebab, media merupakan satu pilar dari tegaknya masyarakat madani (civil society). Alhasil dalam aktus keseharian, ketika berinteraksi dengan sesama, bangsa ini bisa lebih beradab dan arif-bijaksana menyikapi perbedaan.

Hidup terus Majalah Madina!
Menumpurkan “Ego Keserakahan”

Menumpurkan “Ego Keserakahan”

Gemuruh takbir membahana ketika gempa berkekuatan 7,3 Skala Richter mengguncang bumi Jawa Barat. Daerah Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Pangalengan, Ciamis, Banjar, dan daerah selatan lainnya banyak berjatuhan korban. Pesan apakah yang lantas mesti kita tangkap dalam merenungi bencana alam ini? Menyalahkan alamkah? Terus bersedih dan ketakutankah? Atau berusaha bangkit dari derita ini untuk kembali menjalankan aktivitas keseharian seperti sedia kala?

Sejatinya bencana bagi manusia yang berpikir, dapat menyadarkan perihal aktus yang tak luhung selama ini. Perilaku yang banyak menggusur manusia pada tingkah polah yang berbalut keserakahan. Alam ini sudah tua, begitu ujar kaum agamawan, maka jangan engkau eksploitasi semena-mena. Perutmu jangan dijadikan kuburan alam dan demi menjejali keserakahanmu itu, segala cara dilakukan.

Selama ini kita mungkin tidak menjadi manusia yang peduli terhadap sesama. Belenggu keserakahan sedemikian menggurita mencengkram jiwa, hingga pengemis pun dilarang di bumi Nusantara. Sedemikian serakahnya kita, hingga tak sudi memberikan uang receh bagi si miskin, yang siapa tahu mereka mengemis karena di negeri kita susah mencari pekerjaan? Susah mencari modal untuk membuka usaha? Bahkan, susah menjadi manusia sejahtera?

Kita seolah menjadi manusia yang dipenuhi kecuigaan-kecurigaan. Manusia yang tak sudi orang lain mendapatkan keuntungan melebih kantong kita yang ditebali dengan mengeksploitasi alam. Mungkinkah alam marah pada kita? Kemudian, kenapa warga tak bersalah yang harus menanggung derita? Bukan para pemangku jabatan yang hidup enak karena duduk di kursi kekuasaan. Kemudian, kecewakah kita karena Tuhan terasa tidak berlaku adil?

Merajut harapan

Redamlah kekecewaan dan hapuslah dalam beberapa detik. Kemudian, rajut kembali harapan dengan berkarya tanpa henti. Seperti dibilang mendiang Martin Luther King, “We must accept finite dissappointment, but never lose infinite hope.” Artinya, kita boleh menerima kekecewaan sementara, namun jangan sampai kehilangan harapan yang tak berbatas.

Puasa kali ini mesti dijadikan awal untuk merefleksi hidup kita selama ini. Socrates pernah berbisik, hidup yang tak diperiksa tidak layak diteruskan. Kenapa? Karena ketika tidak diperiksa atau direfleksikan, tiada bedanya dengan hehewanan. Peristiwa gempa pekan lalu, diharapkan dapat menyadarkan kita untuk sejenak berefleksi, berbagi dengan sesama adalah misi suci tanpa henti. Apalagi, gempa yang menelan kerugian sekira satu triliun ini bertepatan dengan dilaksanakannya ibadah puasa bagi umat Islam.

Mungkin Tuhan sedang menjentik eksistensi kita. Dia mencoba mengingatkan bahwa “ego keserakahan” sedemikian akut menyergap laku kita. Puasa yang seharusnya dijadikan ritua mengasah kepedulian, tidak kita hayati sungguh-sungguh. Dengan gempa inilah, rasa kepedulian itu tumbuh hingga seterusnya kita mesti membina relasi sosial secara berkeadilan. Jawa Barat sebagai lumbung padi, misalnya, tapi tidak dirasakan berupa lumbung oleh warganya. Di daerah Pameungpeuk, daerah teman saya terkena gempa, tapi bantuan berupa pangan tidak bisa mereka akses. Bukankah ini pertanda, bahwa pemerintahan Jawa Barat harus menanggung dosa menyengsarakan rakyatnya?

Kali ini, dengan berusaha menyentuh relung hati kita yang terdalam. Cobalah sentuh hati kita dengan menumbuhkan kembali ’sense of crisis’ dalam diri. Bukan menjustifikasi, bahwa ini adalah kesalahan manusia sehingga Tuhan menimpakan adzab. Persoalan teologis ini, untuk konteks kekinian mesti dikesampingkan. Karena ada yang lebih penting dari itu semua, yakni memberikan pertolongan kepada korban yang sekarang sedang dalam derita yang mendekam. Wallahua’lam***