Showing posts with label Wacana. Show all posts
Showing posts with label Wacana. Show all posts

17 December 2018

Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi

Gerakan "Petisi Online" Babakan Siliwangi


HARI Jumat pekan lalu (31/05), smartphone berbunyi karena ada pesan masuk ke kotak masuk. Ternyata undangan penandatanganan petisi online menolak komersialisasi Babakan Siliwangi (Baksil). Ketika saya mengklik laman situs http://www.change.org/SaveBaksil pada hari itu juga ternyata sudah terkumpul 5.751 tanda tangan netizen yang mendukung petisi penolakan komersialisasi Baksil yang digagas Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi (FWBS). Empat hari kemudian terkumpul sekitar 7.550 tanda tangan.

Di era digital ini, setiap aktivis dapat memulai kampanye ketidakadilan dengan mengetengahkan abstraksi permasalahan sebagai pesan kritis publik kepada pemerintahan melalui new media.

Situs change.org — sebagai new media — dapat digunakan publik atau aktivis menuntut kebijakan yang tidak pro-rakyat. Gerakan petisi online sebagai upaya memanfaatkan teknologi media sosial tentunya harus kita ramaikan sebab ini merupakan pertanda tingkat melek media warga yang tinggi. Ketika di tataran praksis sosial, gugatan warga kepada pemerintah tidak begitu dihiraukan, dengan dukungan dari pengguna internet maka gerakan sosial diharapkan dapat dijalankan agar segala kebijakan pemerintah menjadi pro rakyat.

Petisi online Babakan Siliwangi yang bertajuk, “Selamatkan Hutan Kota Dunia dari Ancaman Komersialiasi” ini dalam konteks demokrasi ialah salah satu bentuk kebebasan berpendapat warga kota Bandung melakukan gugatan pada pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian alam. Sebab, sebagai “hutan kota”, daerah Baksil harus bebas dari beton dan bangunan.

Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi pun menjelaskan alasan kenapa harus mengeluarkan petisi online di change.org. Mereka menuntut Pemerintah Kota — sebagai abdi rakyat — seharusnya menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik minimal 30 persen dari seluruh wilayah. Namun pada kenyataannya, Kota Bandung yang luasnya sekitar 17.000 hektare baru memenuhi sekitar 7 persen RTH.

Demi masa depan bersama, petisi online di situs change.org itu harus efektif dan efisien untuk melahirkan perubahan bagi Kota Bandung yang lebih baik dan lestari. Kehadiran situs http://www.change.org di tengah masyarakat demokratis, menjadi media kampanye sosial efektif untuk menggalang kekuatan sosial yang mewakili suara publik. Situs ini merupakan social media yang banyak digunakan sebagai media demonstrasi online publik atas kebijakan pemerintah di berbagai daerah. Tak heran jika user atau pengguna situs terdiri dari warga biasa, aktivis LSM, aktivis sosial, dan netizen yang memiliki basis gerakan sosial.

Situs change.org didirikan pada tahun 2007, oleh Ben Rattrey (31) dan berhasil menyabet penghargaan sebagai B Corporation – sebuah hibrida perusahaan nirlaba dan amal, yang berusaha membuat keuntungan untuk kebaikan sosial – dan pada tahun 2011 situs ini menembus harga 5 juta dollar AS. Tahun 2012, sekira 20 juta pengguna dari 196 negara mendaftar menjadi user.

Ben Rattray, pendiri change.org, seperti ditulis Nicholas D. Kristof dalam kolom di nytimes.com bertajuk, “After Recess: Change the World” (4/02/2012) mendirikan situs ini untuk memudahkan warga biasa menggugat korporasi dan pemerintahan melalui dukungan online. Kristof menjelaskan bagaimana peran social campaign situs change.org, mampu mengubah sikap korporasi ketika 14 anak-anak siswa kelas 4 SD di Brookline, Massachusets; berhasil memenangkan petisi mereka yang ditujukan kepada studio film, Universal Studios.

Melalui internet, mereka menyuarakan ketidaksetujuan ketika membaca cerita “The Lorax”, karya Dr. Seuss, yang akan difilmkan Universal Studios dan dirilis pada bulan Maret 2012. Ketidaksetujuan mereka ketika membuka laman situs Universal Studios tidak mencantumkan pesan lingkungan; di mana “The Lorax”  ialah pelindung alam. Sebulan kemudian, anak-anak memulai sebuah petisi di Change.org, menuntut agar Universal Studios “membiarkan Lorax berbicara untuk pohon.” Petisi itu dengan cepat beredar dan berhasil mengumpulkan lebih dari 57.000 tanda tangan. Kemudian pihak Universal Studio pun memperbarui situs film dengan pesan lingkungan seperti yang dituntut oleh anak-anak.

Lantas, bagaimana dengan petisi online yang dilakukan Forum Warga Peduli Babakan Siliwangi? Akankah pemerintah kota Bandung – dalam hal ini Walikota – mengabulkan tuntutan mereka untuk membatalkan izin mendirikan bangunan dengan PT EGI? Mungkin, pihak pemerintah dan korporasi harus menonton film bertajuk, The Lorax, sehingga akan menyadari bagaimana keserakahan korporasi berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kalau diizinkan membangun beton di Baksil, akan tumbuh seribu beton lagi ke depannya. Maju terus kang Tisna Sanjaya, untuk Kota Bandung yang hijau, resik dan sejuk. []

Sumber:Rubrik Jejaring, 10 Juni 2013 di HU Pikiran Rakyat

30 November 2018

Keadilan yang Diwujudkan

Keadilan yang Diwujudkan


ALMARHUM Nurcholis Madjid, dalam buku berjudul “Islam Agama Kemanusiaan” (2010:183) berpendapat menegakkan keadilan ialah bagian dari sunnatullah, hukum objektif, immutable (tidak pernah berubah), bagian dari hukum kosmis, yakni hukum keseimbangan (al-mizan) di jagad raya. Dalam konteks kebangsaan, konsep al-mizan (keseimbangan) ialah elemen fundamental, yang mampu mengejawantahkan prinsip-prinsip keadilan hingga dapat menciptakan kesejahteraan dalam sebuah tatanan Negara-bangsa.

Ketika kita tidak menjalankan keadilan dalam hidup keseharian, hal itu menandakan kita tengah melawan hukum-Nya. Apa yang dijelaskan Cak Nur di atas, memang betul. Bahwa misi kemanusiaan merupakan sunnatullah yang mesti diejawantahkan dalam diri, sebab merupakan bagian dari pengamalan ajaran Tuhan. Dengan semangat ini, maka keniscayaan bagi setiap parpol dapat menjadikan rakyat sebagai sumber kepentingan dan berperan aktif menciptakan kesejahteraan. Menebarkan keadilan, yang diperintahkan Tuhan dalam agama Islam, sejatinya memengaruhi perilaku politik umat Islam yang menjadi kader parpol tertentu.  

Dengan demikian, nilai-nilai Islam mampu mengayomi dan melindungi rakyat dari segala bencana kemanusiaan. Maka perilaku politisi muslim harus mampu membuktikan visi pembebasan Islam melalui serangkaian misi kongkrit, bukan hanya menerapkan slogan-slogan keagamaan yang cenderung tekstual tanpa memberikan langkah solutif bagi bangsa. Realitas kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai objek pembumian nilai-nilai kemanusiaan Islam, sehingga praktik politik umat Islam tak sekadar bersifat simbolik. Namun, berorientasi pada pemberdayaan, sehingga rakyat memercayai partai politik sebagai representasi dari doktrin Islam yang peduli terhadap penanggulangan segala persoalan yang mendera bangsa ini.  

Mengacu pada teori komunikasi politik, setidak-tidaknya terdapat tiga langkah pemberdayaan, yakni: pertama, membangun relasi dengan  komunitas hingga ke akar rumput (grassroot), sehingga diketahui kebutuhan rakyat. Kedua, memberikan layanan terbaik kepada komunitas, di mana aktivis partai politik harus mampu jadi fasilitator rakyat memberdayakan diri. Ketiga, melaksanakan pemberdayaan komunitas (community empowerment) berjangka panjang, sehingga mereka merasakan bukti kemanfaatan parpol secara riil.

Karena itu, baik Partai Golkar, Demokrat, PAN, PDI-P, PKB, PKS, PBB maupun partai lain hendaknya merancang bentuk kampanye yang berorientasi pada pemberdayaan. Secara praktis, program tersebut dilaksanakan mendampingi warga di setiap desa, kecamatan, atau kabupaten/kota guna mendukung program pembangunan. Sebab, fenomena yang berkembang kini, ada semacam ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintahan yang tidak becus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi bangsa. Dalam bahasa lain, rakyat sedemikian tahu praktik politik “pura-pura” yang dianut kader partai politik di Indonesia. Ekspektasi warga akan hadirnya pemimpin transformatif belum terwujud. Merebaknya korupsi yang dinahkodai beberapa kementerian dan kader partai politik mengindikasikan mental dan moral pemimpin dipenuhi praktik kenegaraan penuh kepura-puraan.

Telah menjadi rahasia umum, sebagian pemimpin bangsa ini hanya peduli dengan kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan yang mahal, dan pelbagai soal yang mengimpit bangsa hanya ketika berkampanye. Budaya politik kepura-puraan inilah yang mengancam eksistensi demokrasi di negeri ini. Kepercayaan (trust) rakyat pada sosok pemimpin adalah tonggak demokrasi agar mereka dapat menyalurkan aspirasinya tanpa dikungkungi aneka ketidakpercayaan (distrust). Dalam perspektif ajaran Islam, kepura-puraan atau kemunafikan adalah sikap yang amat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama.

Begitu pun di dunia kepolitikan. Pura-pura adalah suatu kebohongan yang bisa menghancurkan bangunan kenegaraan Republik Indonesia. Sebab, ketika mental para pemimpin berada di posisi kepura-puraan, maka selama itu pula kondisi bangsa tak akan berubah. Dalam bahasa lain, biang kerok lahirnya kemiskinan dan konflik horizontal adalah imbas – meminjam istilah Buya Syafi'i Ma'arif – tidak ada keselarasan laku dan kata politikus di negeri ini.

Tak heran apabila iklim demokrasi ternodai ulah eksploitatif dan manifulatif sebagian kader partai politik, sehingga memicu lahirnya apatisme warga atas lembaga pemerintahan. Maka, selama birokrat negeri ini menganut aktus politik “munafik”, yang tak menyelaraskan konsep keadilan di tataran praksis, maka tak ada lagi figure pemimpin yang bisa dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Selama itu pula bangsa ini akan memandang bahwa “politik itu kotor” dan harus dijauhi. 

Bagi kita, mengejawantahkan misi kemanusiaan yang tercermin dalam agama (Islam) untuk kepentingan rakyat ialah kemutlakan. Oleh karena itu, kampanye setiap parpol, baik nasionalis maupun Islam, sejatinya diarahkan untuk memberdayakan warga. Sehingga dapat dirasakan bukti kongkritnya oleh warga di tiap daerah. Tak arif rasanya apabila warga hanya dimanfaatkan ketika sedang melaksananakan pesta demokrasi alias pemilihan umum saja. Sebab, hal itu merupakan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi, misi kemanusiaan, dan perintah untuk berlaku adil. 

Kita tahu, bahwa ketidakpekaan aktivis parpol mengakibatkan di masyarakat tersebar persepsi: “politik itu kotor”. Padahal, kalau saja parpol lebih memperhatikan rakyat bukan saja saat kampanye, hal itu akan melahirkan kedekatan emosional dan kepercayaan antara warga dengan parpol karena saling memberi dan menerima (take and give). Dan, inilah yang disebut dengan “kampanye bukan tebar janji”; melainkan “tebar bukti kongkrit” yang dapat menjawab kebutuhan warga.

Secara historik, lahirnya parpol di wilayah negara-bangsa (nation-state) ialah untuk mewujudkan aspirasi publik dalam memeroleh kesejahteraan, kedamaian, dan kesentosaan hidup. Maka, dalam konteks kepolitikan, simpati rakyat merupakan tujuan inti (ultimate goal) yang menjadi latarbelakang pendirian parpol. Kendati jumlah parpol di negeri ini beragam, namun tujuannya seragam yakni berdiri untuk dijadikan semacam ruang aspirasi publik yang diperjuangkan demi terciptanya kemajuan bangsa dan Negara. Dalam konteks keislaman, gerakan politik tidak hanya bersifat oralistik keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan sowan politik ke pesantren-pesantren. Melainkan, lebih pada penghimpunan kekuatan yang bersifat bottom up (dari bawah ke atas) bukan top down (dari atas ke bawah), demi mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahua'lam

Menimbang Visi Pemimpin

Menimbang Visi Pemimpin


Kendati menyisakan waktu lama sekitar setahun, pada pemilu 2019 nanti suasana pasti ramai dengan umbul-umbul, gambar, poster, dan brosur calon pemimpin negeri ini. Setiap partai politik yang ikut tentunya akan berkompetisi menawarkan sosok pemimpin yang pantas – dalam penilaian mereka – menahkodai negeri ini.  Dengan sisa waktu yang lama itu, tentu menambah keuntungan bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih panjang dalam menawarkan visi dan gagasannya. Entah itu dengan “unjuk diri” di media massa ataupun sekadar safari ke pelosok-pelosok.

Namun, dari sekian kampanye itu adakah tersimpan ide kebijaksanaan yang mampu diimplementasikan dalam tataran aksional? Saya pikir, apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Selalu memaparkan visi meskipun nihil aksi ketika berhasil duduk di “singgasan kekuasaan”. Visi secara eksistensial diawali dari “ide-ide murni” yang berisi harapan atas perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Namun, kemurnian ide kerap dikotori nafsu, ego, hasrat, kerakusan dan obsesi pribadi sehingga penyusunan visi seorang pemimpin tak bisa lepas dari motif politis-kekuasaan. Visi seorang pemimpin haruslah luhung dan luhur demi kemajuan bangsa dan Negara.

Pendidikan, misalnya, sebagai prasyarat utama kemajuan bangsa harus mendapatkan porsi utama agar bangsa ini sejahtera. Sebab, dari proses pendidikan inilah setiap manusia akan memiliki keterbukaan wawasan dan menciptakan kreativitas yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. Bukankah dari instansi pendidikan banyak melahirkan sejumlah inovasi yang dapat mendongkrak aras ekonomi suatu bangsa? Bukankah dengan pendidikan juga, setiap warga dapat memanfaatkan akses pengetahuannya untuk kemajuan bangsa?

Coba kita telaah lebih dalam, di mana siswa-siswi SMK mampu merakit mobil Esemka yang dimulai dari ruang pendidikan. Coba juga kita saksikan bagaimana siswa SMP mampu berinovasi di bidang teknologi informasi. Tepat kiranya, apabila para peserta pemilu 2019 jauh-jauh hari menjadikan negeri ini sebagai ajang mewujudkan visi ke tataran praktis bukan hanya saat kampanye saja. Dunia pendidikan haruslah diprioritaskan para pemimpin di negeri ini, karena dari aktivitas belajar seorang warga mampu mengoptimalkan kemampuan, skill, dan potensinya hingga mewujud menjadi karya nyata.

Visi dan seorang pemimpin laiknya dua sisi mata uang tak terpisahkan. Tanpa visi, pemimpin tak sepantasnya mencalonkan diri. Tanpa kesiapan seorang individu menjadi seorang pemimpin, sebaik apa pun visi tidak akan berarti apa-apa untuk kemajuan bangsa. Visi kebaikan untuk negeri tidak layak diusung ketika dirancang berdasarkan ego kekuasaan, karena dapat menciptakan eksploitasi destruktif dan berlebihan atas bangsa, Negara, dan sumber daya alam. Visi juga saya pikir, mirip dengan gagasan seorang Indonesianis, Benedict Anderson, yakni menghidupkan komunitas-komunitas terbayang (immagined communities). Istilah immagined communities, menggambarkan adanya kesatuan kolektif berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, menjadi seorang nasionalis adalah memimpin dengan visi yang jelas demi kesejahteraan rakyat.

Ketika visi dilandaskan pada semangat ini, tentu saja harapan menciptakan sebuah masyarkat maju akan terwujud. Empati yang pasti hadir di dalam setiap pemimpin mestinya hadir ke permukaan alam sadar. Seorang pemimpin yang sadar atas realitas kemiskinan yang terjadi, misalnya, pasti akan merajut berjuta visi untuk kesejahteraan di masa depan. Karena itulah, siapa pun pemimpin kita yang hendak maju pada pemilu 2014, harus mengingat, bahwa kurva kemajuan Indonesia, berdasarkan data Badan Pembangunan PBB (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) cenderung menurun (2011).

Peringkat IPM Indonesia berada di urutan 124, padahal pada 2010 Indonesia ada di peringkat 108. Ini mengindikasikan ada yang tak beres dalam mental pemimpin negeri ini. Praktik korupsi seolah mewabah tanpa henti dari Pusat ke daerah-daerah. Inilah bukti ketidakmurnian visi pengabdian mereka telah bergeser 180 derajat dikarenakan jebak dan rayu nafsu-keserakahan, hingga melahirkan “borok” menakutkan di negeri ini. 

Sejatinya, kita terus-menerus memelihara “semangat murni” untuk kemajuan Indonesia. Kalau zaman pra-kemerdekaan ketidaksejahteraan rakyat akan melahirkan semangat herois “berani mati demi tanah air”; pasca kemerdekaan tentunya berubah menjadi “mencipta visi keadilan bagi negeri hingga mati”. Visi keadilan tersebut merupakan hikmah kebijaksanaan yang mesti tertanam kokoh dan kuat hingga membentuk karakter seorang pemimpin bijaksana. Kepentingan nasional bagi seorang pemimpin bijaksana merupakan keniscayaan tak nisbi, yang harus diprioritaskan dalam memajukan bangsa dan negara. Pemimpin bijaksana dan visioner ialah orang yang mampu membayangkan dan mewujudkan masa depan bangsanya menjadi sejahtera.

Visinya tidak sekadar janji-janji kosong yang sekadar memenuhi imajinasi warga. Sesuai dengan doktrin Islam, “hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin”. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan hari ini. Karena itu, sebagai seorang warga-negara, saya mengharapkan pada pemilu 2019 nanti lahir seorang pemimpin yang mampu menyelaraskan visinya ke dalam program-program yang sesuai dengan target Millenium Development Goals (MDGs). Sebab, program semacam ini, merupakan bagian dari keseriusan seorang pemimpin merancang visi dan gagasannya untuk kemajuan bangsa dan Negara. MDGs merupakan kesepakatan bersama dari sekitar 189 pemimpin dunia, dalam memajukan Negara yang dipimpinnya.

Dengan begitu, visi-visi yang membumi tersebut dapat memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memulihkan lingkungan. Semoga pada 2019 nanti lahir seorang pemimpin visioner yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terencana. Bukan pemimpin yang pintar menebar pesona saja! Wallhua’lam

29 November 2018

Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan

Islam; Agama [Penggerak] Kebudayaan


Tak dapat kita sangkal, bahwa umat Islam, di negeri kita – Indonesia – adalah penganut terbesar. Namun, pemahaman terhadap terma “Islam” yang kaku dan rigid mengakibatkan agama ini menjelma serupa “reflika” yang tak hidup alias mati. Padahal, doktrin Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki kreativitas (ijtihad) dalam memahami ajaran langit agar tak lekang di makan zaman, tak surut dituntut waktu. Problem Islam hari ini adalah minimnya pemahaman atas Islam sebagai Agama dan Islam sebagai (penggerak) kebudayaan. Agama berpijak pada “kelangitan/Tuhan”. Budaya menyandarkannya pada kebumian/realitas kemanusiaan”. Bagaimanakah “Agama” didekati dengan pendekatan “Kelangitan” sekaligus “kebumian”?


Kemudian menyeruak pertanyaan problematis karena pada dasarnya agama yang diyakini turun dari langit ketika kita tafsirkan dan pahami, itu merupakan pendekatan “kebumian”. Dalam arti, manusialah yang menentukan bentuk agamanya. Bukan Tuhan. Kesalahan berpikir kita hari ini adalah memahami bahwa hasil dari penafsiran kita terhadap agama sebagai ketentuan dari Tuhan, sehingga tidak memberikan tempat bagi penafsiran yang lain.

Manusia terkendala “ruang dan waktu” sehingga pemahaman terhadap ajaran agama menjadi tidak mutlak kebenarannya. Dalam bahasa lain, tak ada kebenaran final tentang bentuk Islam hari ini. Apa yang ditafsirkan Muhammadiyah dan NU tentunya tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk Islam sesungguhnya. Islam sebagai bentuk, dalam pandangan saya, tak pernah berhenti pada satu pemahaman an sich. Melainkan, dalam berjuta pemahaman yang ragam. Seperti halnya budaya di setiap daerah. Pun begitu Islam. Akibat pemahaman beragam, akan lahir bentuk Islam yang beragam pula. Bukan Islam yang diseragamkan dengan jejalan fatwa, yang mengingkari kebebasan.
Sebuah agama yang tak hanya mengurusi ikhwal ritual eksoterik, namun juga berusaha menangkap semangat esoterik dalam memahami Islam. Berislam dalam pemahaman saya yang subjektif sekaligus intersubjektif tak hanya sekadar penegakkan syari’at Islam di bidang politik-struktural semata. Berislam, dalam pandangan saya, merupakan kegiatan menebarkan keselamatan bagi semesta alam (rahmatan lil alamin).
Perspektif fungsionalisme, kehadiran agama mesti memiliki fungsi bagi kehidupan umat manusia.  Agama, wajib berfungsi membenahi kehidupan yang sedang karut-marut. Agama, menurut Alferd North Whitehead, ditinjau dari segi doktrin ialah sistem kebenaran yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter, asalkan kebenaran itu dianut secara tulus-ikhlas (sincerity) dan dihayati sungguh-sungguh. Karakter hidup manusia tergantung pada keyakinan-keyakinan. Apa yang tumbuh dari agama adalah karakter yang layak dari individu (individual worth of character), tetapi “Worth” dapat berwujud baik dan berwujud buruk. Namun, bagi Whitehead, yang paling penting dalam menyoroti agama, bahwa makna transenden dapat terlihat jelas dari perjalanan historis. Misalnya, kegemilangan setiap agama dapat dilihat dari kontribusinya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.
Agama – apa saja – seandainya dapat menyetubuhi realitas dengan terukur dan akurat akan melahirkan bentuk kebudayaan. Ketika penganut agama menafsirkan ajarannya untuk membangun sebuah sistem perekonomian, itu merupakan wujud kebudayaan yang bersifat ilahiyah. Karena konsep epistemologisnya adalah sesuatu yang bersifat ilahiyah-esoterik sekaligus ilahiyah eksoteris.  Islam, adalah nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari langit, sementara budaya bisa berarti nilai, pengetahuan, tradisi, seni, sastra dan karya umat manusia yang dihasilkan dari aktivitas pemikiran (ijtihad).
Dalam pandangan saya, Islam adalah kebudayaan ilahiyah yang lahir atas kerjasama manusia dengan Tuhan dalam membetulkan struktur kehidupan. Utusan Tuhan (baca: para nabi) adalah segelintir manusia yang mendapatkan kehormatan untuk berdiskusi dengan-Nya tentang bagaimana merancang agar kehidupan tidak karut-marut. Itulah kenapa agama diartikan sebagai “tidak hancur” dan dalam bahasa Inggris berarti religion, yang berarti religere (mengikat).
Ketika umat manusia tidak mampu meresapi saripati keagamaannya dalam hidup, posisinya sama dengan manusia yang lumpuh dan tak berdaya. Islam, ketika dianut dalam kehidupan harus membuahkan karya nyata, sehingga agama ini berfungsi secara manusiawi.Wallahua’lam
Kebijaksanaan Manusia Sunda

Kebijaksanaan Manusia Sunda

Kebenaran Sunda sebagai kebudayaan tak arif bila ditempatkan sebagai kebenaran hidup mutlak. Meminjam analisis Hannah Arendt, kebudayaan-dalam hal ini Sunda ialah rutinitas umat manusia yang dapat diramalkan dan dipelajari. Ini mengindikasikan ketidakmutlakan Sunda sebagai jalan hidup. Dalam bahasa lain, kesundaan dapat ditafsirkan dengan kerangka pemikiran masing-masing, baik dari perspektif subyektivitas maupun intersubyektivitas. Dari sinilah lahir kesundaan yang beragam dan majemuk.

Contoh konkretnya adalah persoalan undak-usuk basa yang terfragmentasi menjadi tiga jenis hierarki berbahasa, yakni kasar, loma, dan lemes. Bagi urang Sunda Priangan, lafal bahasa Sunda akan berbeda dengan Sunda pakidulan seperti penutur basa Sunda di Banten, Sukabumi, dan Bogor. Ketika yang dijadikan acuan keberadaban berbahasa Sunda diarahkan pada dialek Priangan, hal ini tentu menafikan perspektif Sunda yang lian. Tak bijaksana rasanya ketika menafikan perspektif Sunda the other sehingga mengakibatkan lahirnya bentuk Sunda yang tertutup, kaku, bengis, keras, sombong, dan tidak dinamis.

Dalam bahasa lain, pandangan ihwal kesundaan mesti mengakui penafsiran yang berbeda dengan pemahaman kita tentang Sunda. Itulah wujud Ki Sunda sesungguhnya. Manusia asak ku pangalaman sehingga pandangan hidupnya dipenuhi kebijaksanaan, hubungan kolektif-kolegial, sifat mementingkan orang banyak, dan sejumlah perilaku positif lainnya.

Makna Ki Sunda

Saya agak heran mengapa disebut Ki Sunda, bukan Mang Sunda, Jang Sunda, atau Uwak Sunda? Tetapi, keheranan tadi terjawab karena di dalam alur kehidupan, sebutan "Ki" merupakan representasi dari kedewasaan, asak pangalaman, kebijaksanaan, pandangan visioner, dan tidak terjebak pada penilaian "hitam-putih". Term "Ki" adalah sebutan lain dari "Aki" karena dirinya menjadi tokoh masyarakat yang dijadikan pusat kehidupan. Karena telah memahami intisari kesundaan, ia memiliki keluhuran ilmu pengetahuan, kekayaan khazanah, dan perspektif yang majemuk ihwal realitas kebudayaan Sunda.

Alhasil, dirinya menjadi aktor penggerak masyarakat Sunda sehingga memiliki tradisi dan sikap hidup yang santun. Karakter Ki Sunda yang bijaksana tersebut lahir akibat dirinya telah menjalani pengembaraan yang luas di muka bumi hingga mengenal dan memahami berbagai kebudayaan. Sampai hari ini saya masih menempatkan tokoh historis Sunda-siapa pun dan dari daerah mana pun atau dalam naskah apa saja-sebagai manusia biasa yang niscaya terbuka untuk dikritisi. Bahkan, dalam tradisi hermeneutis, seorang nabi tak luput dari kritik. Tanpa mengabaikan penafsiran Sunda sebagai gerakan ideologis, kita juga tentunya tak boleh menutup mata bahwa Sunda merupakan gerak kebudayaan yang dinamis.

Apabila Sunda dipahami hanya sebagai gerakan ideologis, hal itu akan menancapkan stigma Sunda sebagai suku yang kaku, eksklusif, tidak ramah, rasis-fasis, bahkan tertutup terhadap nilai dan budaya baru. Satu tokoh Sunda tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjustifikasi bahwa Sunda harus seperti yang diperjuangkan sang tokoh. Alih-alih menjadikan manusia Sunda sebagai manusia neobijaksana, yang terjadi adalah menggusur pemahaman kesundaan pada sikap yang serasa menjauh dari ajen-inajen urang Sunda. Nanjerkeun kesundaan tak harus dengan jalan perang dan keras.

Nanjerkeun kesundaan ialah dengan cara membumikan konsep hidup yang kerap diejawantahkan Ki Sunda secara elegan dan luhung. Ia mampu menyikapi perbedaan secara legowo dan mengakuinya sebagai bagian dari hidup urang Sunda meskipun berasal dari kebudayaan luar Sunda. Itulah yang dikatakan sebagai manusia Sunda genuine.

Memang begitulah seharusnya kebudayaan lahir dan hidup. Itu karena culture lebih dekat secara semantik dengan nature, yang berarti berjalan mengikuti alur alami kehidupan. Sunda itu dinamis dan tidak tertutup terhadap kebudayaan luar. Selama hal itu baik bagi eksistensinya di masa mendatang, urang Sunda sejatinya memahami warisan budaya dan bakal terus berdinamisasi dengan perkembangan zaman.

Penafsiran "hitam-putih"

Penafsiran tunggal terhadap warisan Sunda akan melahirkan fanatisme kesukuan yang akut dalam diri warga Sunda ke depan sehingga Sunda sebagai kebudayaan diklaim milik salah satu elite kelompok tertentu. Karena itu, kajian terhadap Sunda, bila menggunakan penafsiran "hitam-putih", berubah menjadi kebudayaan barbarian, tidak toleran, asa aing, adigung-adiguna, dan tidak respons terhadap kebudayaan luar, apalagi bila menggunakan kacamata radikalisme pemikiran yang menempatkan manusia lian ti urang Sunda sebagai manusia biadab.

Hal itu tidak ada bedanya dengan gerakan ideologis yang kadang memakan korban dari warga am yang tak berdosa. Dalam catatan historis, kerap terjadi "benturan fisik" dan penyelesaian barbarian antarsesama karena diinisiasi perbedaan ideologi. Sunda hari ini adalah cermin dari mental, sikap, dan laku lampah Ki Sunda baheula. Itu memang betul sehingga ada kesimpulan menjadikan tokoh historis Sunda sebagai tolok ukur sikap dan laku manusia dalam konteks kiwari. Itu juga saya pikir agak betul.

Namun, apakah yang harus dijadikan model manusia Sunda kiwari itu hanya tersentralisasi pada satu tokoh historis ataupun tokoh fiktif dalam kajian naskah Sunda? Urang Sunda ternyata majemuk sebagai representasi keunikan manusiawi. Ada yang sahaok dua gaplok, ada yang hare-hare tai hayam, bahkan tak sedikit yang teu langkung kanu dibendo. Memersepsi manusia Sunda sehistoris dan seheroik apa pun mesti dibarengi pendekatan yang kritis dengan mempertanyakan motif apakah yang tersembunyi darinya? Tidak ada yang final dalam memahami kebudayaan yang lahir dari suku apa saja dan di mana saja sehingga kebudayaan akan terus mengepakkan sayap untuk terus berdialektika dengan kekinian zaman.

Ketika ada generasi muda Sunda yang gelagapan dengan bahasa Sunda yang dijadikan patokan keabsahan sebagai urang Sunda asli, sejatinya kita tidak mengklaim bahwa orang tersebut tidak nyunda. Konsekuensi perubahan zaman adalah keniscayaan tak nisbi dalam setiap kebudayaan, termasuk Sunda, yang saya pikir akan terus mencari bentuk akibat perubahan zaman.

Sunda tidak mengklaim dan diklaim sebagai milik orang-orang tertentu, Sunda nu aing, Sunda nu maneh, dan Sunda nu urang kabeh. Namun, celakanya, Sunda nu aing banyak diklaim sebagai Sunda nu urang kabeh. Akibatnya, yang tak sepaham dan tak sehaluan dengannya disebut sebagai "tidak nyunda". Sayang rasanya kalau nasib Sunda seperti ini.